Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Kualifikasi legal stading di Indonesia seolah bermakna bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menerima perkara pengujian dalam bentuk perkara kongkret, padahal dapat pula pada perkara abstrak dengan tetap membuktikan kerugian konstitusional yang bersifat potensial. Perkara abstrak sering terjadi ketika pengujian dilakukan bukan dengan pasal-pasal mengenai hak konstitusional, misalnya Undang-Undang Pemilu yang diujikan dengan Pasal 22E atau Pasal 6A UUD 1945. Keadaan tidak logis muncul ketika pemohon pada perkara abstrak harus menjelaskan kerugian konstitusional untuk memenuhi syarat legal standing. Pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering memutus legal standing dengan pertimbangan yang berbeda-beda. Penelitian ini akan membahas apa makna kerugian potensial sebagai kualifikasi legal standing dalam perkara pengujian UU Pemilu dan bagaimana kriteria penerapannya. Melalui pendekatan normatif, konseptual dan perbandingan penelitian ini menemukan makna kerugian potensial sebagai kerugian yang dapat diduga akan mucul menurut penalaran wajar yang diakibatkan oleh perkara abstrak berupa ketidaksesuaian norma UU dengan norma UUD 1945 yang bukan merupakan hak konstitusional. Penelitian ini menawarkan kriteria legal standing bagi pengujian UU Pemilu yang berbentuk perkara abstrak yakni; Pemohon memiliki hak pilih atau dipilih; Ketidaksesuaian undang-undang dengan norma selain hak di UUD 1945; Diajukan oleh Kelompok orang atau badan hukum yang berhubungan dengan undang-undang yang diujikan.


Kata kunci: kerugian potensial; legal standing; mahkamah konstitusi; pengujian konstitusional; pemilu.


 


ABSTRACT


The qualification of potential constitutional loss in Indonesia means that as if the Constitutional Court only accepts concrete cases, even though provides for abstract cases by proving that potential losses. Abstract cases often occur when the examination is carried out not with the articles in the Human Rights chapter, for example constitutional review of the Election Law with Article 22E or Article 6A of the 1945 Constitution. Illogical circumstances arise when the applicant in abstract cases must explain potential constitutional losses that will experience to the proves requirements of legal standing. In practice, the Constitutional Court often decides on legal standing with different considerations. This research will discuss what is the meaning of potential loss as a legal standing qualification in the case of reviewing the Election Law and what are the implementation criteria? Through a normative, conceptual and comparative approach this research This research found that the meaning of potential loss is a hypothetical injury that can be expected to arise according to reasonable reasoning caused by abstract cases in the form of inconsistencies between the norms of the Law and the norms of the 1945 Constitution in addition to norms concerning Rights. This research offers criteria for the judicial review of Election Law in the form of abstract cases, namely; The applicant has the right to vote or the right to be elected; Judicial review of non-rights articles in the 1945 Constitution; and Claimed by Groups of people or legal entities associated with the law being review.


Keywords: constitutional court; constitutional review; election; legal standing; potential loss.

Keywords

kerugian potensial legal standing mahkamah konstitusi pengujian konstitusional pemilu

Article Details

How to Cite
Sihombing, P., Sungkar, L., & Harijanti, S. D. (2021). MAKNA KERUGIAN POTENSIAL SEBAGAI KUALIFIKASI LEGAL STANDING: ANALISIS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PEMILU. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 1-18. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.318

References

  1. Buku
  2. Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.
  3. Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006.
  4. I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara lain, Konstitusi Press, Jakarta: 2018.
  5. Eva Fürthauer, The Constitutional Court of Austria, Janetschek, 3860 Heidenreichstein, Viena.
  6. Jurnal
  7. Alvin B. Rubin, “Judicial Review in United States”, Lousiana Law Review, Volume 40, Nomor 1, 1979.
  8. Evan Tsen Lee dan Josephine Mason Ellis, “The Standing Doctrine’s Little Secret”, Northwestern University Law Review, Volume 107, Nomor 1, 2012.
  9. Lothar Determann and Markus Heintzen, “Constitutional Review of Statutes in Germany and the United States Compared”, UC Hastings College of the Law Legal Studies Research Paper Series, Number 299, 2018.
  10. Muck dan Verkuilen, “Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices”, Comparative Political Studies, Volume 35, Nomor 5, 2007.
  11. Michel Troper, “The Logic of Justification of Judicial Standing”, Oxford University Press and New York University School of Law, Volume 1, Nomor 1, 2003.
  12. Robert Dugan, “Standing to Sue: A Commentary on Injury in Fact, Case Western Reserve Law Standing”, Volume 22, Nomor 2, 1971.
  13. Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, “The Federalist Papers”, New York: Oxford University Press, 2008.
  14. Peraturan Perundang-undangan
  15. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
  18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum.
  19. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005.
  20. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.
  21. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013.
  22. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019.
  23. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019.
  24. Konstitusi Federal Jerman 1949.
  25. Putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Nomor-1 BvF 1/11-, -1 BvF 4/11 tentang Pengujian Undang-Undang Penyiaran Antar Negara tanggal 25 Maret 2014.
  26. Putusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman Nomor - 1 BvL 2/10-, -1 BvL 3/10-, -1 BvL 4/10-, dan -1 BvL 3/11 tentang Pengujian Undang-Undang Tunjangan Anak Federal dan Undang-Undang Cuti Orang Tua tanggal 10 July 2012.
  27. Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman Nomor 1 BvR 1444/01 tentang Pengujian Putusan Pengadilan Tinggi Wilayah Stuttgart (Oberlandesgericht), Putusan Pengadilan Regional Ravensburg (Landgericht), Putusan Pengadilan Lokal Ravensburg (Amtsgericht), dan Putusan Pengadilan Lokal Ravensburg tanggal 29 November 2005.
  28. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat Perkara Lujan v. Defenders of Wildlife Tahun 1992.
  29. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat Perkara Association of Data Processing Service Organizations, Inc. v. Camp Tahun 1969.
  30. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat Perkara Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization Tahun 1976.
  31. Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat Perkara Fairchild v. Hughes Tahun 1922.