Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Pasar modal merupakan sektor keuangan yang memegang peranan dalam pembangunan. Stabilitas pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum perdata, perlu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Perkara perdata di pasar modal dapat terbilang jarang, karenanya perkara perdata yang ada perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana praktiknya dan peranannya terhadap pasar modal. Artikel ini didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas hukum, peraturan hukum, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa peranan penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan upaya menegakkan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran hukum perdata, bertujuan memulihkan dan menyelaraskan hukum, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak di pasar modal serta melindungi kepentingan pelaku pasar modal dari praktik merugikan, demi terciptanya pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan negeri perkara REPO PT Hanson International Tbk. dinilai kurang sesuai karena tidak memperhatikan peraturan, asas dan doktrin, khususnya mengenai struktur REPO, tanggung jawab para pihak dan kelengkapan suatu putusan. Walaupun demikian, sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur, setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati .


Kata kunci: gugatan perdata; litigasi; pasar modal ; putusan pengadilan; REPO.


 


ABSTRACT


Capital market is financial service sector that holds important role in development. Stability of capital market in order, fair and eficient is required to support development. In the event of breach of civil law is occured, the settlement through litigation or alternative dispute resolution is necessary to be conducted. Litigation of capital market case is rarely found, accordingly, the practise of civil litigation case shall be analyzed to clearly conclude its role in capital market. This article is based on normative legal research method, using analitical descriptive method. The conclusion is made by using qualitative normative analitical method. Pursuan to teh analysis, it is concluded that, the role of settlement dispute of capital market is in an effort of law enforcement in the event of the breach of civil law is occured, to heal and accelerate its condition, and further, to create legal certainty for parties in capital market and to protect such parties from disadvantage practise to create the fair, orderly and eficient capital market. Further, the legal consideration brought by the Panel of Judges in the district court decision in REPO case of PT Hanson Internasional Tbk., is not appropriate since it has not consider the prevail regulation, legal principles and legal doctrine, especially in respect of structure of REPO, responsibilities of disputing parties and the requirement of a decision. Nevertheless, pursuant to the priciple of “res judicata pro veritate habetur”, any judge’s decision shall be considered approriate and shall be respected.


Keywords: civil claim; litigation; capital market; court decision; REPO.

Keywords

gugatan perdata litigasi pasar modal putusan pengadilan REPO

Article Details

How to Cite
Rahmawati, E., & Abubakar, L. (2019). PERANAN PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL: SUATU TINJAUAN ATAS PERKARA PERDATA TERKAIT TRANSAKSI REPO. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 130-149. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/70

References

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. Buku
  3. Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung: 1982.
  4. Efa Laela Fakriah, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif dan Efisien, dalam An-an Chadrawulan, et.al, Kompilasi Hukum Bisnis, Penerbit CV Keni bekerjasama dengan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: 2012.
  5. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2016.
  6. Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, PT Alumni, Bandung: 2008.
  7. Lastuti Abubakar, Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Cetakan Pertama, Book Terrace and Library, Bandung: 2009.
  8. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung: 2006.
  9. Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001.
  10. Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2013.
  11. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1998.
  12. Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Edi si Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
  13. Jurnal
  14. Ema Rahmawati dan Rai Mantili, “Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan”, Jurnal PJIH, Nomor 2, Volume 3, Tahun 2016.
  15. Ema Rahmawati, “Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Adhaper, Nomor 1, Volume 4, Januari-Juni 2018.
  16. Josef M. Monteiro, “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Nomor 2, Volume 25, April 2007.
  17. Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama”, Jurnal Ilmiah Hukum DeJure, Nomor 2, Volume 2, September 2017.
  18. Pramudya A. Oktavinanda, “Litigasi Keuangan di Bidang Pasar Modal dalam Perfektif Hukum dan Ekonomi (6 November 2014)”, Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Edisi 9/2015, Forthcoming.
  19. Meiza Navirinurani, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominaal Dihubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia”, Acta Diurnal, Vol. 2 No. 1, Desember 2018, hlm. 17.
  20. Nindyo Pramono, “Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian”, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 2, Volume 22, Juni 2010.
  21. Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati et.al, “Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal pada Pengadilan Negeri”, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019.
  22. Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan dengan adanya Pengalihan Kepemilikan Efek”, Jurnal Acta Diurnal, Nomor 2, Volume 1, Juni 2018
  23. Peraturan Perundang-Undangan
  24. Undang-undang Dasar 1945.
  25. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal