Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Jaminan Pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun sebagai Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pemberi kerja atau pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Pelaksanaan Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak dan memperoleh pemahaman tentang Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak Ketika Memasuki Usia Pensiun. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan dasar hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan pensiun belum terlaksana sepenuhnya, pemberi kerja merasa sanksi hukum jaminan sosial tidak mengikat, aturan hukum yang lemah, dan kurangnya peran dari Pemerintah. Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan belum mencerminkan sebagai Negara Kesejahteraan sehingga perlu ada perbaikan dan penegakan Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia.


Kata kunci: negara kesejahteraan; pekerja kontrak; pelaksanaan jaminan pensiun.


 


ABSTRACT


Pension insurance to maintain a decent degree of life for workers and their heirs by giving participants after participation, increasing the total, permanent or world number. Pension insurance as a form of labor in Indonesia that must be carried out by every employer or employer. This study gained an understanding of the implementation of Pension Contracts for Contract Workers and gained an understanding of the Responsibilities of Employers to Workers 'Contract Pension Insurance to Improve Contract Workers' Welfare Entering Retirement Age. This research uses descriptive analytical research method that discusses facts consisting of secondary data consisting of legal basis material (legislation), secondary legal material and this research uses a normative juridical approach, namely a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed. The results of this study indicate that the implementation of the Guarantee is not fully protected, the employer who is guaranteed the law Providing social security, weak legal ties, and reducing the role of the Government. Indonesia adheres to the notion of a welfare state that does not reflect the State of Welfare there must be improvement and enforcement of the Law on National Social Security Systems in Indonesia.


Keywords: contract workers; implementation of pension insurance; welfare state.

Keywords

negara kesejahteraan pekerja kontrak pelaksanaan jaminan pensiun

Article Details

How to Cite
Reza Rizky Farza, Mulya Karsona, A., & Rubiati, B. (2019). JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA KONTRAK. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 150-167. Retrieved from http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/71

References

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. Buku
  3. Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
  4. Aloysius Uwiyono, Asas-asas Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta:2014.
  5. Asri Wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan Kerja, Lubuk Agung, Bandung: 2011.
  6. Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014.
  7. Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2008.
  8. Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013.
  9. Jurnal
  10. Fenny Natalia Khoe, “Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 2 Nomor 1, 2013.
  11. Muhammad Ridhwan Galela, “Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun” Harapan dan Tantangan Implementasi PP No. 45 Tahun 2015 Jurnal pkn stan Volume 5 Tahun 2016.
  12. Saprudin, “Sosialisering Process Hukum Perburuhan dalam Aspek Kebijakan Pengupahan”, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, 2012.
  13. Peraturan Perundang-Undangan
  14. Undang Undang Dasar 1945.
  15. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuhperdata).
  16. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  17. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  18. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaan Jaminan Sosial.
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
  21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.