Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian materiel yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Terjadi problematika pemenuhannya yang disebabkan pada pengaturan restitusi sebagai hak korban, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala pada implementasi permohonan restitusi dan bagaimana menentukan jenis tindak pidana sebagai dasar dari permohonan restitusi oleh korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative empiris. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat kekurang-jelasan dalam pengaturan restitusi pada undang-undang sehingga menimbulkan keragu-raguan penegak hukum dalam penerapannya. Dampak dari hal ini adalah terdapat potensi kegagalan atau penolakan dalam pengajuan restitusi oleh korban. Selanjutnya menentukan jenis tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusinya oleh korban, harus didasarkan pada adanya syarat kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari jenis tindak pidananya. Sehingga tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut diatur pada KUHP atau diatur sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP, serta apakah hak restitusi atas tindak pidana tersebut diatur secara tegas pada undang-undang tersebut ataukah tidak.


Kata kunci: hak restitusi; kerugian ekonomi; korban.



ABSTRACT


Currently, the criminal justice system in Indonesia has given much attention to victims of criminal acts. One of the rights of victims that still needs to be fulfilled is the right to restitution. This right relates to economic loss or direct material loss as a result of a criminal act. There are problems with its fulfillment due to the regulation of restitution as a victim's right, there are still some weaknesses that have the potential to cause problems in its implementation. This study aims to examine the obstacles to the implementation of restitution requests and how to determine the type of crime as the basis for requests for restitution by victims. This research was conducted by using empirical normative juridical method. From the results of the study, it was concluded that there was a lack of clarity in the regulation of restitution in the law, causing doubts by law enforcement in its application. The impact of this is that there is a potential for failure or refusal to apply for restitution by the victim. Furthermore, determining the type of crime for which the victim's right of restitution can be filed must be based on the conditions for the economic loss suffered by the victim, regardless of the type of crime. So there is no question whether the crime is regulated in the Criminal Code or regulated as a special crime outside the Criminal Code, as well as whether the right to restitution for the crime is explicitly regulated in the law or not.
Keywords: economic loss; right of restitution; victim.

Keywords

hak restitusi kerugian ekonomi korban

Article Details

How to Cite
Sulistiani, L. (2022). PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(1), 81-101. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948

References

  1. BUKU
  2. Barda Nawawi, Mediasi Penal sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Penerbit Pustaka Magister, Cetakan ke 4, Semarang, 2012
  3. Howard Zehr & Ali Gohar, The little book of Restoratif Justice, Uni-graphics Peshawar
  4. Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
  5. JURNAL
  6. Daniyal Quresi, Victim Protection an imperative for Criminal Justice, Journal of Victimology and Victim Justice, Feb 2022
  7. SUMBER LAIN
  8. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, the General Assembly of the United Nations (General Assembly resolution 40/34), annex, November, 1985.
  9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  10. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang
  12. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  13. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  15. DPR -RI, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, 2019