IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI

  • Annisa Dita Setiawan Universitas Padjadjaran
  • Artaji Padjadjaran University
  • Sherly Ayuna Putri Padjadjaran University
Keywords: e-court, law enforcement, electronic trial

Abstract

ABSTRAK

Sistem terobosan yang diberi nama sistem E-Court merupakan salah satu inovasi Mahkamah Agung dalam menghadapi tantangan terkait perkembangan kehidupan manusia yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini dibuat untuk menjembatani kendala geografis Indonesia, membuat sistem peradilan lebih sesuai dengan asas yang ada, dan memicu peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data dianalisis secara kualitatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di beberapa Pengadilan Negeri sebagian besar sudah terlaksana dengan efektif, namun beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat perdebatan terkait asas hukum.

Kata kunci: e-court; penegakan hukum; persidangan elektronik.

 

ABSTRACT

The E-Court system is one of the Supreme Court's innovations in facing challenges related to the development of human life, regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically. This system was designed to solve Indonesia's geographic constraints, make the judicial system simpler and faster, reduce court costs, and increase public confidence in the judiciary in upholding law and justice. This study used an empirical juridical approach to the specifications of the research carried out in a descriptive analytical manner with data analyzed qualitatively. The results show that the implementation of Supreme Court Regulation No.1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration in District Courts has mostly been carried out effectively, but features such as electronic summons (E-Summon) and electronic trials (E-Litigation) have not fully implemented. There are still obstacles such as the trial schedule not appearing. The current E-Court regulations do not regulate access to court for the public, additional evidence, and fee refunds. Public trust in the security of the E-Court system is still low, so further socialization is needed to the public and judicial apparatus to maximize E-Court users.

Keywords: e-court; law enforcement; electronic trial.

 

References

Buku
Rahardjo, Satjipto. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
Asikin, Zainal. (2013). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mertokusumo, Soedikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
Nazir, Mohammad. (1983). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019
Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Harahap, M. Yahya. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal
Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Et.al., “Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)”. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol. 50 (No. 1). Januari – Maret 2020.
Asep Nursobah. “Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 4 (No. 1). Juli 2015.

Peraturan Perundang-undangan
Herziene Indonesisch Reglement
Rechtsreglemen voor de Buitengewesten
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
SEMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara melalui E-Court

Sumber Lain
Ma’arif, Syamsul. (2019). “Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 (Microsoft Power Point, Hakim Agung dan Wakil Ketua) Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
Electronic Justice System. https://e-Court.mahkamahagung.go.id.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. “Pengadilan Siap Menyambut Kehadiran E-Litigasi”. http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/.
Ali. “Ini 10 Masalah Peradilan di Indonesia versi Bagir Manan”. https://www.hukumonline.com/.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat bisa Menggunakan E-Litigasi”. https://www.mahkamahagung.go.id/.
Satria, Rio. “Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama”. https://pa-purworejo.go.id/.
Elnizar, Norman Edwin. “Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Acara Perdata tentang E-Court”. https://www.hukumonline.com/.
Boentoro, Reza. “Problematika Pembuktian dalam Persidangan Elektronik”. https://www.hukumonline.com/.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court”. https://www.mahkamahagung.go.id/.
Poerana, Sigar Aji. “Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya”. https://www.hukumonline.com/.
Published
2021-05-31
How to Cite
Setiawan, A. D., Artaji, & Sherly Ayuna Putri. (2021). IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 198-217. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352