PENERAPAN CLASS ACTION DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1794 K/Pdt/2004

  • Nurasti Parlina Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Keywords: Representative Lawsuit, Compensation, Environment

Abstract

Abstrak

Gugatan perwakilan atau class action dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan di Indonesia mengalami tren positif pasca adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang kemudian disusul dengan adanya gugatan perwakilan sebagaimana Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2004 yang merupakan preseden dalam hal penerapan gugatan perwakilan di Indonesia. Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana penerapan gugatan perwakilan yang diajukan oleh korban longsor Mandalawangi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis kemudian menyimpulkan bahwa penerapan gugatan perwakilan dalam kasus ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah diterapkan oleh Hakim dengan sangat baik. Kemudian salah satu manfaat dari adanya gugatan perwakilan dalam perkara ini adalah adanya kepastian atas ganti rugi yang akan didapatkan oleh korban longsor Mandalawangi. Hal ini menandakan bahwa gugatan perwakilan di Indonesia jika diterapkan secara benar akan memudahkan masyarakat yang mencari keadilan.

Kata kunci: Ganti rugi; Gugatan Perwakilan; Lingkungan Hidup.

 

 Abstract

Class action in the settlement of environmental legal disputes in Indonesia has experienced a positive trend after the existence of PERMA No.1 of 2002 about class action procedure which was then followed by a representative lawsuit in Decision Number 1794 K / Pdt / 2004 which is a precedent in the application of a representative lawsuit in Indonesia. This paper is reviewing the application of the representative lawsuit filed by the Mandalawangi landslide victims. The research method uses normative juridical with a case study approach. The author then concluded that the application of the representative suit in this case was in accordance with the existing regulations and had been implemented by the Judge very well. Then one of the benefits of having a representative suit in this case is the certainty of compensation that will be collected by the victims of the Mandalawangi landslide. This indicates that the representative suit in Indonesia, if properly implemented, will make it easier for people seeking justice.

Keywords: Compensation; Environment; Representative Lawsuit.

References

Abdurrahman et.al, Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, Cet. 1, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, 2001.
Emerson Yuntho, Class Action Sebuah Pengantar, Jakarta: ELSAM: 2005
Santosa, Mas Achmad et.al. 1999, Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action), Jakarta: ICEL, PIAC dan YLBHI, 1999.
Santosa, Mas Achmad, Good Governance & Hukum Lingkungan, Jakarta: ICEL, 2001
Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1986
Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana, Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus, Jakarta: United States Agency for International Development (USAID), 2013.
Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
Samosir, Priska Debora Samosir & I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, “Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia”, Kertha Wicara Fakulas Hukum Universitas Udayana, Vol. 01 No. 05 (2016)
Published
2021-05-31
How to Cite
Parlina, N. (2021). PENERAPAN CLASS ACTION DI INDONESIA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1794 K/Pdt/2004. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 237-252. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.377