KEBERADAAN GARASI BERSAMA SEBAGAI IMPLIKASI ATAS KEBIJAKAN MENGUASAI GARASI DI JAKARTA

  • R. Adi Nurzaman Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  • Santi Hapsari Dewi Adikancana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
  • Gebby Seskia Veronica Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Keywords: garasi; kebijakan; transportasi; perizinan; parkir

Abstract

ABSTRAK

Kemacetan sebagai akibat parkir liar di Jakarta diatasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembentukan kebijakan menguasai garasi bagi pemilik kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Tranportasi. Kebijakan ini mewajibkan pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi sendiri untuk menguasai lahan tertentu sebagai tempat parkir kendaraannya. Keterbatasan lahan parkir di Jakarta mendorong masyarakat setempat dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mencari solusi lain atas diterapkannya ketentuan menguasasi garasi dengan mengadakan garasi bersama atau garasi komunal. Keberadaan garasi bersama sudah menyebar di berbagai daerah di Jakarta namun belum ada ketentuan yang mengatur secara resmi keberadaan garasi bersama tersebut sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan menemukan prosedur atau mekanisme paling tepat yang dapat dipergunakan untuk mengkoordinasikan keberadaan garasi bersama terutama dalam kedudukannya sebagai pemenuhan syarat menguasai garasi.
Kata kunci: garasi; kebijakan; transportasi; perizinan; parkir.

ABSTRACT

Congestion as a result of illegal parking in Jakarta was overcome by the DKI Jakarta Provincial Government through the establishment of a garage master policy for motor vehicle owners in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 5 of 2014 concerning Transportation. This policy requires vehicle owners who do not have their own garage to control certain land as a vehicle parking lot. The limited parking space in Jakarta has encouraged local communities and the DKI Jakarta Ministry Of Transportation to look for other solutions to the application of provisions to control garages by holding joint garages or communal garages. The existence of a shared garage has spread in various areas in Jakarta, but there is no provision that officially regulates the existence of the joint garage as fulfillment of the mastery of the garage. This research is a sociological juridical study that aims to find the most appropriate procedure or mechanism that can be used to coordinate the existence of a shared garage, especially in its position as a fulfillment of mastering the garage.
Keywords: garage, licensing, transportation, parking, policy.

References

Buku
Adriansyah. (2015). Manajemen Transportasi dalam Kajian dan Teori. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
Barter, P. A. (2011). Lee Kuan Yew School of Public Policy Consultant’s Report: Parking Policy in Asian Cities. Singapura: Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore.
Radjab, A.M. (2015). Buku Ajar Hukum Perizinan. Bandung: Kalam Media.
Sutedi, A. (2011). Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal
Asmawi, A., Sjoraida, D.F., & Anwar, R.L. (2013). Masalah dan Dinamika Implementasi Kebijakan Publik tentang Transportasi Kajian di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2).
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1).
Ardiansyah, R., Sundarso, Yuniningsih, T. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. Journal of Public Policy and Management Review, 5(2).
Yang, J., Liu, Y., Qin, P., & Liu, A.A. (2014). A Review Of Beijing’s Vehicle Registration Lottery: Short Term Effect on Vehicle Growth and Fuel Consumption. Energy Policy, 75.

Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber Lain
Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2017). Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2010, 2014, dan 2015. Retrieved from https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/136/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2010-2014--dan-2015.html, diakses pada 18 Maret 2018.
Redaksi Katadata. (2018). Berapa Kepadatan Penduduk di DKI Jakarta?. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/25/berapa-kepadatan-penduduk-di-dki-jakarta, diakses pada 18 Maret 2018.
Redaksi Katadata. (2017). Jelang Debat II: Jumlah Kendaraan di DKI Naik 9% per Tahun. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/25/ jelang-debat-ii-kendaraan-di-dki-jakarta-terus-meningkat, diakses pada 18 Maret 2018.
Sari, N. (2017). Tak Ada Garasi, Pemilik Mobil Harus Punya Jaminan Tempat Parkir. Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/08/13124921/ tak-ada-garasi-pemilik-mobil-harus-punya-jaminan-tempat-parkir, diakses pada 22 Oktober 2018.
Ikhsanudin, A. (2017). Tidak Punya Garasi, Penyewaan Parkir di Palmerah Jadi Solusi. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3641671/tidak-punya-garasi-penyewaan-parkir-di-palmerah-jadi-solusi, diakses pada 19 Maret 2018.
JPC Trade. Parking Certificate (Shako Shomeisho). Retrieved from https://www.driveinjapan.com/parking/, diakses pada 18 Desember 2018.
Cruz, R.G. (2015). Bill requires car buyers to present proof of parking. Retrieved from https://news.abs-cbn.com/nation/metro-manila/09/23/15/bill-requires-car-buyers-present-proof-parking, diakses pada 3 Januari 2019.
Gatchalian, S.T. (2018). No Parking, No Car (Proof-Of-Parking Space Act, Senate Bill No. 201). Retrieved from http://attyatwork.com/no-parking-no-car-proof-of-parking-space-act-senate-bill-no-201/, diakses pada 5 Januari 2019.
Published
2021-05-31
How to Cite
Nurzaman, R. A., Dewi Adikancana, S. H., & Veronica, G. S. (2021). KEBERADAAN GARASI BERSAMA SEBAGAI IMPLIKASI ATAS KEBIJAKAN MENGUASAI GARASI DI JAKARTA. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 382-399. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.620