PROBLEMATIKA YURIDIS DAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  • Mohammad Hilman Mursalat Mahasiswa
  • Efa Laela Fakhriah Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
  • Tri Handayani Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Abstract

ABSTRAK
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mencapai pada tahap bidang kesehatan dimana tidak hanya dalam implementasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK), tetapi juga dalam penyediaan layanan kesehatan. Sistem teknologi informasi yang terintegrasi dalam bidang kesehatan atau e-health dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis agar penerima dan pemberi pelayanan kesehatan semakin mudah dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan pun telah mengalami perubahan signifikan yang cepat selama pandemi COVID-19 dan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 untuk tetap melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat maka pemberian kesehatan jarak jauh dengan menggunakan TIK atau disebut Telemedicine semakin berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut memicu munculnya layanan kesehatan berbasis digital atau platform e-Health tanpa adanya suatu validasi, kewenangan khusus serta regulasi yang cukup. Secara prinsip platform layanan kesehatan tersebut serupa dengan Telemedicine karena memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh, namun apabila mengacu definisi operasional Telemedicine dalam perundang-undangan jelas kedua layanan ini berbeda pada mekanisme pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan Telemedicine di Indonesia dan bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi penerima pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan Telemedicine. Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, bahwa sejatinya perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan Telemedicine itu sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum secara adil.
Kata kunci: perlindungan hukum; telemedicine; COVID-19; e-health.


ABSTRACT
Information and Communication Technology has made progress at the health stage which is not only in the implementation of the Health Information System (SIK), but also in the provision of health services. An integrated information technology system in the health sector or e-health is used to improve the quality of medical services so that it is easier for recipients and health service providers to provide health services. The provision of health services has also undergone significant rapid changes during the COVID-19 pandemic and in order to suppress the spread of COVID-19 to continue to provide services to the community, providing remote services using ICT or called Telemedicine is growing in Indonesia. These developments trigger the emergence of digital-based health services or e-Health platforms without any validation, special authority and adequate regulations. In general, the health service platform is similar to Telemedicine because it provides health services remotely, but referring to the operational definition of Telemedicine in the law, these two services differ in the implementation mechanism. This study aims to analyze the extent of the regulation of Telemedicine in Indonesia and the principles of legal protection for recipients of health services and health workers in implementing Telemedicine. Using a research method with a normative juridical approach, that in fact legal protection for the implementation of Telemedicine itself is a mandate from the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) which states that everyone has the right to recognition, guarantee, protection, law and equal treatment in Indonesia before the law fairly.
Keywords: protection law; telemedicine; COVID-19; e-health.

References

Buku
Kusumah Astuti, Endang. (2003). Hubungan Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis. Semarang.
Sri Kusumadewi, dkk, 2009. Informatika Kesehatan, Graha Ilmu dan Rumah Produksi Informatika, Yogyakarta, Hal. 41.
Subekti. (1981). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta. PT Intermasa.
Leon Duguit dalam C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1986.
Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, CV Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 35.
Jurnal
Carolina Kuntardjo. (2020). Dimensi Etik dan Hukum Telemedisin di Indonesia: Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Sebagai Bingkai Praktik Telemedisin di Indonesia?. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. No.1 Vol. 6.
Frans Santosa, Agus Purwadianto, Prijo Sidipratomo, et al., Sikap Etis Dokter pada Pasien yang “Mendiagnosis” Diri Sendiri menggunakan Informasi Internet pada Era Cyber Medicine. Jurnal Etika kedokteran Indonesia. Vol.2, 2018;2(2):53-7.
Herly Primavita, Nayla Alawiya, Ulil Afwa. (2021). “Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Pelayanan Telemedicine”. Vol 3, No 4
Kanisius. (2008). “Good” or “Goodness” is a relative term. A thing is called good in relation with a person.The aspect of goodness changen ot only whenthe object changes but also in the changes. Louis Leahy. Human Being, Philophical Approach, Yogyakarta. Dominant Tendency. 181:”
Mulyana, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1(2).
Ni Luh Dina Yuliana, I Nyoman Bagiastra. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Layanan Kesehatan Online”. Vol 10 (8).
Muhammad Hutomo, Kurniawan, Lulu Wira Pria S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Online. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.Vol. 8 (3).
Peraturan Perundang-undangan
Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang‐Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang‐Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis;
Permenkes Nomor 46 tahun 2017 tentang Strategi e‐Kesehatan Nasional;
Permenkes Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.
Surat Edaran No. HK.02.01.MENKES/303/2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

Sumber Lain
https://www.kominfo.go.id/content/detail/17698/layanan-kesehatan-dan-kemajuan-teknologi-digital/0/sorotan_media. (diakses 20 Juni 2022)
https://temenin.kemkes.go.id/list_rs/ [Accessed Juni 28, 2022]
https://www.worldometers.info/world-population/indonesia. population/.(Diakses 19 Oktober, 2022).
https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html (Diakses, 20 Juni,2022).
Published
2022-11-30
How to Cite
Mursalat, M. H., Fakhriah, E. L., & Handayani, T. (2022). PROBLEMATIKA YURIDIS DAN PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 4(1), 94-111. https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.986