DAMPAK KEBIJAKAN SATU PETA/ONE MAP POLICY DI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA THE INFLUNCE OF ONE MAP POLICY OF LAND TOWARDS CERTIFICATE OF LAND TITLE AS AN EVIDENCE OF LAND CLAIM IN INDONESIA
Main Article Content
Abstract
ABSTRAK
Salah satu hasil Kebijakan Satu Peta (KSP) di bidang pertanahan adalah menyediakan Informasi Geospasial Tematik Status Pertanahan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji prinsip kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sudah bersertipikat tanah dan mengalami kehilangan atau berkurangnya luas tanah atau mengalami tumpang tindih dengan tanah lain akibat diterapkannya KSP, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum dimaksud.
Kata kunci: Kebijakan Satu Peta; Pendaftaran Tanah; Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; Sertipikat Hak Atas Tanah.
ABSTRACT
One result of the One Map Policy (OMP) in the land sector is providing Thematic Geospatial Information on Land Status. This writing aims to obtain an overview of the legal certainty principle application to land title certificate holders who encounter loss or reduced land area or overlapped with other land title certificate holders due to OMP, and provide soulitions for the legal matters.
Keywords: Certificate Of Land Title; Land Registration; One Map Policy; Overlapping Land Claims
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.