Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Sufiana Julianja

Sari


Studi ini menggambarkan bagaimana kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial dapat diatur dalam instrumentasi HAM dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sejauh mana pembatasan dalam kebebasan berekspresi di media sosial ini dapat dilakukan. Article 19 dan Article 20 ICCPR menyatakan bahwa dalam kebebasan berekspresi tersebut terdapat batasan yang tidak boleh dilewati.  Pada awal pembentukan UU ITE, tujuannya untuk membatasi kebebasan berekspresi di dunia maya sudah baik agar masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya dan menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi makna kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial, namun pada pelaksanaannya, pembatasan UU ITE terlalu subjektif dan dinilai membungkam kreativitas dan kebebasan berekspresi, sehingga pengaturannya dianggap semena-mena dan menimbulkan banyak korban. Pada akhirnya, studi ini sangat relevan untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan nasional mengenai pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial khususnya untuk diharmonisasi dengan pengaturan yang berlaku dalam HAM, dimana pembatasan tersebut bertolak belakang dengan kebebasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan teknik penulisan studi kepustakaan untuk membandingkan pengaturan mengenai pembatasan kebebasan berekspresi yang diatur dalam instumen HAM serta UU ITE yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci


berekspresi, HAM, kebebasan, media sosial, pembatasan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Armico, 2006.

Alexander Lary, Is There a Right to Freedom of Expression, Cambrige University Press, New York,

Brogan, Chris, Social Media: 101 Tactics and Tips to Develop Your Business Online, John Wiley & Sons, Inc.,New Jersey, 2010.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika,Jakarta, 2014.

Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual,IMR Press,Cianjur, 2012.

Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Dokumen Lain

Aditya Hadi Pratama, “Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016”,

https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-internet-di-indonesia-tahun 2016.

Angelina Anjar Sawitri, “Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE”,

https://nasional.tempo.co/read/815609 /disahkan-dpr-ini-lima-kelemahan-revisi-uu-ite.

Arman Dhani, “Ketika UU ITE Menjadi Momok Masyarakat”, https://tirto.id/ketika-uu-ite-menjadi-momok-masyarakat-ct.

Asep Mulyana, “Peran Mahasiswa dalam Penegakan HAM”, http://referensi.elsam.or.id/wp-

content/uploads/2015/01/Peran-Mahasiswa-dalam-Penegakan-HAM.pdf.

AP Edi Atmaja, “Kebebasan Mengakses Internet Sebagai Hak Asasi Manusia: Selayang Pandang Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya”, Jurnal Opinio Juris, Volume 18, 2015.

APJII, “Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017: Survey”, dalam

https://apjii.or.id/survei2017

Bintang, “Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang”,

https://kominfo.go.id/index.php /content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pe

ngguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta +Orang/0/berita_satker.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, “Data Statistik Semester I Tahun 2016”, dalam http://www.postel.go.id/downloads/44 /20161117183608-Dastik_Smt1-2016.pdf

Frank La Rue, “Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right

to Freedom of Opinion and Expression A/HRC/14/23”, http://www2.ohchr.org/english/bodies/ hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.p df .

____________, “Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression A/HRC/17/27”, http://www2.ohchr.org/english/bodies/ hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_ en.pdf.

Indonesia, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik,

Jakarta: Komnas HAM, 2009.

John December, “Defining Units of Analysis for Internet-based Communication”, Journal of Computer Mediated Communication, Volume 5, No. 1, 2006.

John Stuart Mill, “Chapter II, of The Liberty of Thought and Discussion”, 1859,

https://www.utilitarianism.com/ol/two. html.

Kamus Besar Bahasa Indonesia,https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 7 No. 1, 2016.

“Pertumbuhan Pengguna Internet, Indonesia Nomor 1 di Dunia”, http://databoks.katadata.co.id/datapubl ish/2017/05/22/pertumbuhan-pengguna-internet-indonesia-nomor-1-di-dunia.

Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

UNESCO, Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi, Paris: The United

Nations Educational, Scientific, and Culture Organization (UNESCO), 2013.

Zihan Syahayani, “Revisi UU ITE dan Kebebasan Berekspresi”,

http://www.theindonesianinstitute.com

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

International Covenant on Civil and Political Rights (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Padjadjaran Law Review telah terindeks pada: