Meninjau Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka

Iradhati Zahra, Yehezkiel Genta

Sari


Penerapan asas praduga bersalah dalam tindak pidana narkotika berlaku sejak keadaan tertangkap tangan hingga dalam proses peradilan. Hal ini dinilai mencederai hak asasi tersangka, dikarenakan tidak sesuai dengan asas persamaan di mata hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam ICCPR dan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945. Penerapan asas praduga bersalah ini terjadi dalam kasus yang dialami oleh Devi Syahputra. Devi diduga “memiliki” narkotika jenis shabu-shabu, hingga kemudian dalam putusan pengadilan jaksa tidak berhasil membuktikan bahwa Devi terbukti “memiliki” shabu-shabu tersebut. Hal ini membuktikan bahwa asas praduga bersalah yang diterapkan dalam tindak pidana narkotika patut dikritisi mengingat konsepnya yang sangat berbeda dengan asas praduga tak bersalah. Dan juga rentan mencederai hak tersangka untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.

Kata Kunci


narkotika, pembuktian, persamaan, tersangka, tertangkap tangan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana. 2006.

Mien Rukmini. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung : Alumni. 2007.

Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum Pembangunan. Bandung: Alumni. 2006.

Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta : Kencana. 2010

Van Apeldorn. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita. 2004.

Dokumen Lain

Eugene J. Chesney. “Concept of Mens Rea in the Criminal Law”. Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 29. No.5. 1939.

Ferry de Jong dan Leony van Let, “The Presumption of Innocence as a Counterfactual Principle”, Utrecht Law Review, Vol. 12, No. 1, 2016

Victor Tadros. “Rethinking the Presumption of Innocence”. Crim Law and Philos. Vol.1. No. 2. 2007.

Michael Naughton. “How the Presumption of Innocence Renders the Innocent Vulnerable to Wrongful Convictions”. Irish Journal of Legal Studies. Vol.2. No.1. 2011.

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di

Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, FITRAH Vol. 01 No. 1 Januari – Juni 2015.

Diakses dari https://bnn.go.id/blog/artikel/pertolongan-pertama-untuk-orang-sakau-narkoba-jenis-sabu-sabu/ [10/04/2019]

Dokumen Hukum

Undang - Undang Dasar 1945

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 769 K/Pid.Sus/2012

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 806/Pid.Sus/2016/PN


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Padjadjaran Law Review telah terindeks pada: