Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi

Fauzy Ramadhan

Sari


Dewasa ini, hak konstitusional seseorang atau segolongan masyarakat sering sekali dilanggar dan dicederai oleh pihak-pihak tertentu. Padahal negara sudah menjanjikan untuk menjamin sebuah hak yang terdapat di dalam Undang Undang Dasar yang harusnya diperoleh setiap warga negara. Di dalam konstitusi, hak-hak dasar ini merupakan salah satu bagian yang penting karena merupakan bagian yang menentukan materi dari konstitusi itu sendiri. Maka untuk dapat memberikan sebuah jaminan dan kepastian dalam proses proses penyelenggaraan Negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi Negara dan putusan peradilan yang tidak melanggar hak konstitusional dibutuhkan sebuah gagasan berupa penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi. Constitutional Complaint ini yang nantinya akan menjaminnya hak konstitusional warga Negara Indonesia dengan memastikan bahwa ketika ada sebuah hak konstitusional dilanggar oleh negara atau pejabat pemerintahan hal tersebut dapat terselesaikan. Bahkan dengan adanya Constitutional Complaint ini tidak akan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara, menyelesaikan sengketa Pemilu, dan Pembubaran Partai Politik, tapi juga nantinya berwenanang untuk menangani pelanggaran Hak Konstitusional melalui mekanisme Constitutional Complaint.


Kata Kunci


Constitutional Complaint;Hak Konstitusional;Mahkamah Konstitusi

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Jucial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem

Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Tsereteli, Nino, Mechanism of Individual Complaints-German, Spanish and Hungarian

ConstitutionalCourts-Comparative Analyse, Central European University, 2007.

Dokumen Lain

Aju Putrijanti, Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No.30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, MMH, Jilid 44, Nomor 4, 2015.

Hamdan Zoelva, “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Media Hukum, Volume 19, Nomor 1, 2012.

https://www.kompasiana.com/hendra_budiman/arti-penting-constitutiona-complaint_54fd1ba1a33311461d50f849. Diakses 10 Januari 2018, pukul 20.00 WIB

Krisdanar, Vino Devanta Anjar, Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi HakKonstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia, JurnalKonstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010

Nugroho, Rahmat Muhajir, “Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, No. 1 Februari 2016

Slamet Riyanto, “Perlindungan Hak-Hak Konstitutional dengan Mekanisme Constitutional Complaint melalui Mahkamah Konstitusi”, http://riyants.wordpress.com/, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017

Ulvan, Nazli Can, Constitutional Complaint and Individual Complaint In Turkey, Ankara Bar Review, Nomor 2, 2013.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-SIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Tentang Kekuasaan Kehakiman.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Padjadjaran Law Review telah terindeks pada: