Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

azeem amedi

Sari


Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4), yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan mendukung perkembangan SDM. Artikel ini memuat analisis bagaimana Indonesia sejauh ini telah menyelenggarakan pendidikan dasar nasional melalui politik hukum, membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dari penyelenggaraan tersebut, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


Kata Kunci


Politik hukum;pendidikan;pendidikan dasar;perkembangan;Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Arifin Anwar, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas, Poksi VI FPG DPR RI, Jakarta, 2003.

Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit Pusat Studi Hukum Universitas

Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000.

Ichsan Yasin Limpo, Politik Hukum Pendidikan Dasar, Merdeka Book, Jakarta, 2018.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis

Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Alumni, Bandung, 2002.

Moh. Mahfud, MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta,

Muchsin, Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional, Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri,

Surabaya, 2007.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Susi Dwi Harjanti (ed), Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka

Purnabakti Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL, PT. Rosdakarya-Pusat Studi Kebijakan Negara

FH Unpad, Bandung, 2011.

Winarno Surakhmad, Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi, Penerbit Kompas, Jakarta,

Dokumen Lain

Anna Triningsih, “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa

Reformasi”, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Volume 14, 2017.

Susi Dwi Harijanti, Rahayu Prasetianingsih, dan Bilal Dewansyah, Politik Hukum Kewarganegaraan

Indonesia, Makalah Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang

Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly

Resolution) A/RES/70/1 “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2016

tentang Program Indonesia Pintar.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis.

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2009 tentang Program Wajib Belajar.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Padjadjaran Law Review telah terindeks pada: