Problematika dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif

aditya nurahmani, Robi Rismansyah

Sari


Pancasila merupakan mahakarya terbesar bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sejak berabad-abad lampau yang di wariskan dan dipertahankan eksistensinya dari generasi ke generasi. Founding Fathers telah berkomitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai pijakan bangsa dan negara. Terlebih Indonesia sebagai negara hukum, tentunya mengharapkan Pancasila dapat hadir dan menjiwai sistem hukum nasional serta hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, harapan tersebut tampaknya tidak sesuai dengan praktek yang berjalan hingga saat ini, dimana Pancasila kerap kali dijadikan ideologi yang bersifat ceremonial symbolic semata, sehingga diperlukan suatu gagasan terbarukan untuk menjadikan Pancasila menjadi ideologi yang bernilai substantif. Melalui tulisan ini, penulis akan mengkaji permasalahan apa saja yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif, dan menyandingkan dua gagasan yang dipandang  tepat menurut para ahli dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif.


Kata Kunci


Ideologi substantif;Tata Hukum Nasional;Kehidupan berbangsa bernegara

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Andrew Heywood, Polotical Ideologies: An Introduction, Macmillan, 1992

Bagir Manan, Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia, Ind.Hill.Co.Jakarta, 1992.

Hernadi Affandi, Pancasila Eksistensi dan Aktualisasi, Unpad Press: Bandung, 2016

Kaelan MS, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan

Aktualisasinya Yogyakarta: Paradigma, 2013

Muhammad Hatta, Uraian Pancasila, Jakarta: Mutiara, 1978.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Ghalia Indonesia, cet. Kedua,

Jakarta, 1986

Richard Dragger and Terence Ball, Political Ideologies and The Democratic Ideal, New Jersey:

Perason, 2013

Sri Soemantri, Bunga Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Bandung: Alumni, 1992.

Wim Voermans, Maarten Stremler, and Paul Cliteur, Constitutional Preambles: A Comparative

Analysis, UK: Edward Elgar, 2017

Dokumen Lainnya

A.Hamid. S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Areeba Ahsanat Moazzam, Understanding “Ideology”: It’s Aspects, Features, Dimensions, and Types, 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSE-17): UAE, 2017

Bambang Sadano. Problematika Pancasila Sebagai Sumber Tata Hukum. Jurnal Majelais Edisi 02/Tahun 2016.

Efik Yusdiansyah, Dasar Hukum Pembentukan Tafsir Pancasila, Proseding Workshop Ketatanegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bersama Universitas Padjadjaran

Winarno, Mengungkap Kembali Tafsi Atasr Pancasila Dibalik Pencabutan Ketetapan MPR Tentang P4, Jurnal Unnes Forum Ilmu Sosial, Vol. 39 No. 2 Tahun 2012 http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS

Dokumen Hukum

Konstitusi Amerika 1789

Konstitusi India 1949

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978 Tentang Pedoman Pengamalan Pelaksanaan Pancasila

Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978

Ketetapan MPR No. XX/MPR/1996 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia

Ketetapan MPR No. VIII/MPRS/1965 mengenai “Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan”

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 Tentang mengenai tata cara pengucapan Pancasila sesuai dengan tata urutan dan rumusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUUIII/2005 atas permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Padjadjaran Law Review telah terindeks pada: