Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia

anandy purnomo

Sari


International Organization for Migration (IOM) sempai kurun waktu Desember 2014 melansir, Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus perdagangan orang terbanyak disamping China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina. Sebagai komitmen untuk menanggulangi permasalaham tersebut Indonesia meratifikasi Protokol Palermo, instrument tersebut memberikan perhatian secara khusus terhadap hak restitusi sebagai ganti kerugian atas biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, yang diderita korban akibat kasus yang menimpa dirinya, namun pada tahap implementasinya kerap ditemukan inkonsistensi dalam tahap pengajuan dan penjatuhannya, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJ, dimana korban tidak mendapatkan hak restitusinya akibat tidak diberikan informasi oleh penyidik akan hak-hak yang dapat diterima; kemudian Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, yang mana hakim tidak mengabulkan total jumlah restitusi korban dikarenakan keterlambatan pengajuan surat keputusan LPSK pada saat pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian hal yang serupa juga muncul pada Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, dimana majelis hakim menolak total jumlah restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul, yang mana restitusi gagal dieksekusi dikarenakan pelaku tidak mampu membayar restitusi, kasus-kasus tersebut dapat ditengarai karena aparat pengegak hukum tidak bertindak aktif untuk memperjuangkan hak-hak korban dalam pemenuhan restitusi, tidak adanya pola pemenuhan restitusi yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana merupakan penyimpangan dari amanat Kongres PBB VII tahun 1985 tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis akan memberikan sumbangsih pemikiran dengan menggunakan perbandingan status quo ketentuan restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep negara kesejahteraan dengan tujuan untuk mencapai tatanan yang ideal pemberian restitusi sebagai bagian yang integral dalam sistem peradilan pidana yang memenuhi kebutuhan korban tindak pidana perdagangan orang.


Kata Kunci


Tindak Pidana Perdagangan Orang;korban;restitusi;negara;sistem peradilan pidana

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Adi Wibowo, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa (Sebuah Tinjauan Viktimologi), Thafa Media, Yogyakarta, 2013.

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Kencana, Jakarta, 2014.

Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System), Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2011.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Dokumen Lain

Anon, “LPSK Serahkan Ganti Rugi Korban Perdagangan Manusia, Media Indonesia”, http://www.mediaindonesia.com/news/read/135611/lpsk-serahkan-ganti-rugi-korban-perdagangan-manusia/2017-12-08.

Azmiati Zuliah, Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.

Bibit Santoso, Menyikapi Perdagangan Manusia”, Harian Kompas edisi 29 Maret 2017.

Denny Indrayana, “Mencermati Problematika Lembaga Negara”, makalah diskusi terbatas oleh ICW dan Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta, 7 Maret 2007.

Deny Septian, “Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia”, http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia.

Muhammad Ali, “Kejagung Serahkan Dana Restitusi terhadap 8 Korban TPPO Benjina”, http://news.liputan6.com/read/3188472/kejagung-serahkan-dana-restitusi-terhadap-8-korban-tppo-benjina.

Supriyadi W. Eddyono, Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.

Tim Penulis KONTRAS, 24 Maret 2014, “Sidang Pembacaan Putusan PN Tangerang Terdakwa Yuki Irawan (pemilik/pimpinan pabrik kuali) Ketiadaan Keadilan bagi Puluhan Buruh Kuali Tangerang”, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan”, https://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1861.

Tim Viva, “Belum Ada Kompensasi untuk Korban, Viva News”, https://www.viva.co.id/berita/nasional/30991-belum-ada-kompensasi-untuk-korban.

Dokumen Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Ttahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Traficking in Persons, Especially Women and Children, Suplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJSSSS.

Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG

Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Traficking in Persons, Especially Women and Children, Suplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1985, Milan.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Padjadjaran Law Review telah terindeks pada: