Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017

alya maryam

Sari


Pada 21 Juli 2017, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil dari pengesahan rapat paripurna DPR , yang utamanya menentukan ambang batas pemilihan Presiden, sebesar 20% dari kursi DPR, atau 25% suara sah nasional, artinya partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden jika menduduki setidaknya 20% kursi DPR. Sistem seperti ini bertujuan salah satunya untuk melakukan penyederhanan partai politik di Indonesia. Konsep penyederhanaan partai politik pada pemilihan umum 2019 menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini, membahas secara sistematis tentang mekanisme penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap penataan sistem presidensil Indonesia.


Kata Kunci


ambang batas pemilihan presiden;ambang batas parlemen;penyerdehanaan partai politik;pemilu serentak;DPR

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Beddy iriawan Maksudi, Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Inu Kencana dan Azhari, , Sistem Politik Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005.

M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1996.

Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Rafika Aditama, Bandung, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sri Soemantri, Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016.

Sukarna, Sistem Politik Indonesia III, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Syamsuddin Haris, et.al., , Position Paper: Pemilu Nasional Serentak 2019, Jakarta: Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005.

Dokumen Lain

August Mellaz, “Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem KepartaianMelalui Pelaksanaan Keserentakan Pemilu Nasional”, http://www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/05/Keserentakan-Pemilu-dan-Penyederhanaan-Sistem-Kepartaian.pdf.

Djajadi Hanan, “Efek Ekor Jas”, Pressreader, https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180208/281496456737508.

Kuswanto, “Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Yang Multipartai”, https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/1768/1321

Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Di Indonesia”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No.2, Desember 2014.

Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2005, Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensiil.

Sri Nuryanti, “Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 12, No. 1, Juni 2015.

Dokumen Hukum

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 202 angka (1).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/ 2017.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Padjadjaran Law Review telah terindeks pada: