Hak atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia

Ratu Nafisah

Sari


Indonesia menjadi daya tarik bagi para transit migran, diantaranya termasuk pengungsi dan pencari suaka. Ketidakpastian lama tinggal mereka selama di Indonesia memaksa sebagian diantaranya untuk menikah dan melahirkan anaknya di Indonesia. Melalui asas ius soli terbatas yang dianut UU No. 12/2006, anak-anak transit migran yang lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan dan orang tua yang tidak jelas status kewarganegaraanya berhak atas status kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap anak dari pengungsi Rohingya, ditemukan bahwa asas ius soli terbatas tidak berjalan dalam praktik, anak-anak transit migran yang lahir di Indonesia seperti halnya Rohingya justru berada pada kondisi tanpa kewarganegaraan yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kekosongan produk hukum untuk melaksanakan asas ius soli terbatas, sehingga sekalipun seorang anak berhak atas status WNI, ia tidak memiliki legitimasi secara hukum untuk mendudukan haknya. Selain itu, akar permasalahan berada pada rigidnya politik hukum keimigrasian Indonesia yang bersifat selektif sehingga kurang memandang adanya kebutuhan dalam mengelola urusan transit migran, termasuk kepentingan anak mereka atas pencatatan kelahiran dan perolehan status kewarganegaraan. 


Kata Kunci


hak atas kewarganegaraan;orang tanpa kewarganegaraan;orang yang tidak jelas status kewarganegaraanya;Rohingya;transit migran.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku

Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism New Addition with Added Prefaces, Harcourt Brace & Company, San Diego, 1979.

Bagir Manan, Hukum Kewarganegaran Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2006, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Missbach, Antje, Troubled Transit: Asylum Seekers Stuck in Indonesia, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapore, 2015.

Weis, Paul, Nationality and Statelessness in International Law, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1979.

UNCHR, Mapping Statelessness in Finland, UNHCR Regional Representation for Northern Europe, Stockholm, 2014.

Dokumen Lain

Bhabha, Jacqueline, “Arendt’s Children: Do Today’s Migrant Children Have Right to Have Rights?”, Human Rights Quartely, Volume 31, 2009.

Bilal Dewansyah (et.al), “Asylum Seekers In A Non-Immigrant State And The Absence Of Regional Asylum Seekers Mechanism: A Case Study Of Rohingya Asylum Seekers In Aceh-Indonesia And Asean Response”, Indonesia Law Review, Volume 7 Number 3, 2017.

Bilal Dewansyah, "Perkembangan Politik Hukum dan Kebutuhan Hukum Keimigrasian Indonesia: Menjawab Sebagian, Melupakan Selebihnya", Hassanuddin Law Review, Volume 1, Issue 2, 2015.

Boyden, Jo (et.al), “The Statelessness of the World’s Children”, Children & Society, Volume 21, 2007.

Butt, Simon, "The Position Of International Law within the Indonesian Legal System", Emory International Law Review, Volume 28, Issue 1, 2014.

Government of Canada, "Documents we accept as proof of Citizenship", https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/proof-citizenship/documents.html, diakses 7 Juli 2018.

Home Office Staff, "Asylum Policy Instruction Statelessness and applications for leave to remain", https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/501509/Statelessness_AI_v2.0__EXT_.pdf, diakses 27 Juni 2018.

Joe Cochrane, "Refugees in Indonesia Hoped for Brief Stay. Many May Be Stuck for Life", https://www.nytimes.com/2018/01/26/world/asia/indonesia-refugees-united-nations.html, diakses 16 September 2018.

Laura van Waas, “Nationality Matters: Statelessness Under International Law”, School Of Human Rights Research Series, Volume 29, 2008.

Shachar, Ayelet, "Earned Citizenship: Property Lessons for Immigration Reform", Yale Journal of Law and the Humanities, Volume 23, Issue 1, 2011.

Laporan Penelitian/Tesis/Disertasi

UNHCR, "Direktorat Jenderal Imigrasi dan UNHCR Bersama – sama Memperingati Empat Dasawarsa Melindungi Pengungsi di Indonesia", http://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/WRD-Siaran-Pers-24072017.pdf, diunduh 8 Juli 2018.

Human Rights Watch, "Discrimination in Arakan", https://www.hrw.org/legacy/reports/2000/burma/burm005-02.htm, diakses 09 Januari 2018.

Susi Dwi Harijanti (et.al), “Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia”, Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2007.

Political Studies Association, "Recognising Recognition: Hannah Arendt on (the Right to Have) Rights", https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/988_509.pdf, diunduh 23 Mei 2018.

Veera Ilona Iija,"An Analysis of the Concept of Citizenship: Legal, Political and Social Dimensions", Master's Thesis in Faculty of Social Sciences Social and Moral Philosophy, University of Helsinki, 2011.

Open Society Justice Initiative, "Children’s right to a nationality", http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/RelatedMatters/OtherEntities/OSJIChildrenNationalityFactsheet.pdf, diakses 24 Mei 2018.

Seyla Benhabib,"The Right to Have Rights in Contemporary Europe", Yale University, 2005, hlm.6, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.538.1742&rep=rep1&type=pdf, diakses 23 Mei 2018.

European Council on Refugees and Exiles, "The Right To A Nationality Of Refugee Children Born In The Eu And The Relevance Of The Eu Charter Of Fundamental Rights", 2017, hlm. 4, https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2016/12/refugee-children-nationality-LEAP-leaflet.pdf, diakses 23 Mei 2018.

European Network on Statelessness, “Preventing Childhood Statelessness in Europe: Issues, Gaps and Good Practices”, https://www.statelessness.eu/resources/preventing-childhood-statelessness-europe-issues-gaps-and-good-practices, diakses 14 Febuari 2018.

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Guidelines on Statelessness No. 1: The definition of "Stateless Person" in Article 1(1) of the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons”, 2012, HCR/GS/12/01, , http://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html, diakses 14 Mei 2018.

Syrian Nationality, "The link between refugees and statelessness Introduction", http://www.syrianationality.org/pdf/link-between-refugees-statelessness.pdf, diakses 8 Juli 2018.

Hasil Wawancara

Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Rudenim Medan pada sesi wawancara tanggal 15 Mei 2018.

Berdasarkan keterangan Kepala Subdirektorat Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan Dirjen Imigrasi pada sesi wawancara tanggal 22 Mei 2018.

Berdasarkan keterangan pengungsi Rohingya bernama Qabir Ahmed pada sesi wawancara tanggal 16 Mei 2018.

Berdasarkan keterangan pengungsi Rohingya bernama Zohir Ahmad dan Syaifullah pada sesi wawancara tanggal 16 Mei 2018.

Berdasarkan keterangan perwakilan Dirjen Imigrasi Jambi pada tanggal 05 Maret 2018.

Berdasarkan keterangan petugas Community House IOM Hotel Pelangi Medan bernama Rohanah pada sesi wawancara tanggal 16 Mei 2018.

Berdasarkan keterangan Seksi Penelaahan Status Subdirektorat Status Keimigrasian dan Kewarganegaraan Dirjen Imigrasi pada sesi wawancara tanggal 22 Mei 2018.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 06 tahun 2011 tentang Imigrasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak

Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan

Konvensi tentang Status Pengungsi


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.




Padjadjaran Law Review telah terindeks pada: