Padjadjaran Law Review

Hak Cipta Terkait Penggunaan Lagu di Media Sosial untuk Tujuan Iklan Produk Komersial

Ruth Isabella Pangaribuan — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Besarnya jumlah pengguna media sosial dan peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya yang tinggi mengundang para pengusaha untuk memasarkan dan menawarkan produk mereka melalui media sosial. Iklan-iklan produk tersebut dikemas semenarik mungkin, dengan memanfaatkan fitur-fitur media sosial seperti Tiktok dan Instagram untuk menambahkan musik dan lagu pada video iklan produk. Timbul permasalahan mengenai pelanggaran Hak Cipta dalam penggunaan lagu dalam iklan produk komersial, dan perlindungan Hak Ciptanya. Melalui penelitian normatif yuridis terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat ditemukan bahwa penggunaan lagu dan/atau musik dalam iklan tanpa izin berupa lisensi adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang juga dilarang oleh media sosial yang sering digunakan untuk mengunggah konten iklan seperti Tiktok dan Instagram. Pengguna juga wajib membayar royalti pada pemegang Hak Cipta setelah penggunaan dilakukan. Dalam hal pemegang hak merasa haknya dilanggar, maka terdapat tiga jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui mediasi, arbitrase, dan Pengadilan Niaga.

Kebijakan Relaksasi Kredit Terhadap Non Performing Loan Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19 Oleh Bank Umum Konvensional

Bintang Raysa Ramadhan Nurdin — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Pembatasan aktivitas bisnis di Indonesia merupakan konsekuensi yang ditimbulkan oleh Covid-19. Hal ini terjadi karena terdapat protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah memaksa pelaku bisnis untuk menghentikan usahanya. Kondisi tersebut kemudian berimplikasi pada ketidakmampuan pelaku usaha UMKM untuk memenuhi kewajibannya kepada bank dan pada akhirnya menimbulkan kredit bermasalah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan wewenang sebagai institusi yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk kepada OJK sebagai industri perbankan. Sebagai bentuk respon atas permasalahan risiko kredit pada perbankan karena ketidakmampuan UMKM dalam memenuhi kewajibannya pada perbankan, OJK menerbitkan kebijakan stimulus perekonomian melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini diperoleh kesimpulan bahwa terdapat beberapa cara penyelamatan terhadap kredit bermasalah yaitu dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), penataan kembali (restructuring), dan persyaratan kembali (reconditioning). Selain itu diperoleh kesimpulan bahwa bentuk relaksasi kredit bagi UMKM yang aktivitas bisnisnya terkena distraksi Covid-19 adalah mencakup kebijakan penetapan kualitas aset, dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Sengketa Persamaan Merek Pada Pokoknya antara PT PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA dengan PT KOSMETIKA GLOBAL INDONESIA dan PT KOSMETIKA CANTIK INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)

Inas Zulfa Sulasno, Rifva Putri Abie Sutarya, Tyara Ayu Syaharani — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Pendaftaran merek menjadi salah satu urgensi untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu merek. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek yang masih kurang menyebabkan sengketa merek di Indonesia semakin tinggi sehingga berakibat pada menurunnya kepercayaan konsumen/masyarakat atas merek tersebut. Fokus penelitian ini berpusat pada bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar dan akibat hukum bagi pemilik merek yang tidak menggunakan merek yang sudah terlindungi dihubungkan dengan penyelesaian sengketa merek di Indonesia, utamanya ditinjau dari Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan jelas. Adapun, hasil penelitian ini memuat dua jawaban yakni para pemilik merek dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada DJKI diharapkan mencantumkan kelas barang dan/atau jasa beserta uraiannya secara rinci dan harus menggunakan merek yang telah terdaftar/terlindungi. Dalam hal ini, pemilik merek yang mempunyai merek terdaftar, tidak diperkenankan untuk menggunakan “penggalan” dari suatu merek. Maka dari itu, memberikan akibat hukum tidak lindunginya merek tersebut.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PENGGUNAAN MEREK TERKENAL OLEH PELAKU UMKM

Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Pendaftaran merek bagi UMKM memiliki peran penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab. Misalnya, menggunakan merek terkenal kemudian disematkan pada produk yang sejatinya bukan bersumber dari pemilik merek tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dan bagaimana akibat hukumnya jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia serta sanksinya apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk melakukan kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan akibat hukum yang akan diperoleh oleh pelaku UMKM yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia, serta sanksi apabila menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek bersangkutan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan 2 (dua) hal yaitu pertama, perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu preventif atau represif. Kedua, akibat hukum jika UMKM tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia adalah tidak dapat menempuh jalur hukum apabila terjadi suatu sengketa. Selain itu, terdapat sanksi perdata, administrasi negara, dan pidana apabila pelaku UMKM menggunakan merek terkenal tanpa seizin pemilik hak atas merek.

UPAYA PERUBAHAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA DI BADAN PBB SEBAGAI WUJUD OPTIMASI PBB DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN DUNIA

Salsabiila Tiara Aulia — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

PBB merupakan salah satu lembaga yang memiliki mandat dalam penyelesaian sengketa internasional, sebagai salah satu upayanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Meskipun begitu, eksistensi PBB lekat dengan keberadaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam beberapa kasus sebelumnya, keberadaan hak veto ternyata memberikan hambatan dalam penyelesaian sengketa di badan PBB. Untuk itu, tulisan ini akan berupaya memberikan solusi yang dapat ditempuh secara hukum dengan melihat preseden perubahan pengambilan keputusan di badan WTO. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif, maka penulis mengkonklusikan bahwa keberadaan hak veto sering kali tidak dapat memenuhi syarat pengambilan keputusan pada Pasal 27 Piagam PBB untuk itu, melalui Mahkamah Internasional seharusnya negara dapat melakukan judicial review atas alasan tercederainya principle of the sovereign equality karena keberadaan hak veto sehingga harapannya mekanisme pengambilan keputusan di badan PBB dapat berubah menggunakan mekanisme konsensus positif agar PBB dapat tetap menjalankan fungsinya dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Pengaruh Buzzer Politik dalam Pemilu: Tantangan Terhadap Electoral Justice dalam Mempertahankan Prinsip Demokrasi

Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, Fitri Aliva Rachmarani, Ilham Rhiza — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Buzzer merupakan aktor paling penting dalam penggiringan opini di dunia maya. Dalam perkembangannya, buzzer tidak hanya berfungsi untuk memasarkan atau menjual suatu produk, namun juga berperan dalam suatu kegiatan kampanye politik. Dalam kontestasi politik, strategi pemasaran yang dilakukan oleh buzzer ada dua, yakni kampanye negatif dan positif. Namun, dalam kedua jenis kampanye tersebut terdapat dilematika yang harus dihadapi, yaitu antara pentingnya sebuah kejujuran dan praktik memoles citra diri. Dilematika tersebut yang sejatinya menciptakan persaingan politik yang tidak sehat dimana hal ini tentu bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang dimanifestasikan melalui pemilu itu sendiri. Hal ini dikarenakan, demokrasi pada dasarnya membutuhkan sesuatu yang genuine, asli, dan jujur, sedangkan hal-hal yang terkandung dalam demokrasi tersebut tidak ditemukan dalam praktik buzzer politik. Tidak sedikit kasus menunjukan bahwa buzzer dapat menggiring opini di media sosial yang seringkali dimanfaatkan demi pemenangan dalam kontestasi politik secara negatif. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai pengaruh buzzer politik terhadap demokrasi dan konsep electoral justice dengan menilik praktik di negara maju yang memiliki regulasi tentang buzzer politik, yang mana nantinya bisa dijadikan inspirasi bagi negara Indonesia. Artikel ini menggunakan Jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal yang bersifat kualitatif.

RELEVANSI KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP SIFAT KEMANDIRIAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Maulidya Ilhami RY, Revaganesya Abdallah , Janine Marieta Ajesha Nugraha — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Penyelesaian suatu sengketa terkait wanprestasi dalam usaha bisnis tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi juga dapat melalui proses penyelesaian lainnya, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Dalam sengketa bisnis, pada umumnya penyelesaian melalui badan arbitrase dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan badan peradilan karena menghasilkan putusan arbitrase yang bersifat mengikat, mandiri, dan final. Namun, sifat putusan arbitrase yang mandiri menimbulkan ketidakpastian akibat timbul kewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut ke pengadilan agar dapat dieksekusi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, kewajiban tersebut juga akan bertolak belakang dengan keuntungan yang ditawarkan dengan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, yaitu cepat dan sederhana. Maka dari itu, perlu adanya ketentuan yang memberi jangka waktu kepada para pihak dalam melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela tanpa intervensi dari pengadilan. Hal ini juga dapat diikuti dengan ketentuan apabila para pihak tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka para pihak dapat dibebani kewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut ke pengadilan agar dapat memperoleh kekuatan eksekutorial. Dalam melakukan penulisan mengenai kemandirian putusan arbitrase ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengumpulan bahan hukum dan studi kepustakaan.

TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BANK YANG DITERAPKAN MELALUI PENGAWASAN LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN

Maulana Damarjati Raden, Bagas Arya Jatmika, Shofiyyah Mardiyyah Hasya — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindak pidana penyuapan dalam kegiatan perbankan khususnya terkait pemberian fasilitas kredit dan bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tindakan tersebut. Adapun metode penelitian dalam artikel ini merupakan hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, yaitu ditemukan adanya pengaturan yang saling tumpang tindih terkait tindak pidana penyuapan dalam pemberian fasilitas kredit. Hal tersebut timbul karena tindak pidana penyuapan telah diatur dalam dua ketentuan berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, OJK merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan perbankan sebagai bagian dari sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, OJK memiliki kewenangan untuk menerapkan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Maka dari itu, tindak pidana penyuapan yang terjadi dalam pemberian fasilitas kredit bank telah seharusnya diterapkan melalui ketentuan peraturan hukum yang mengatur tentang sektor jasa keuangan karena unsur-unsur ketentuan peraturan tersebut telah mengatur secara spesifik terkait suatu tindak pidana dalam lingkup perbankan.

DIFERENSIASI HUKUM TERHADAP PRAKTIK REVERSE DOMAIN NAME HIJACKING (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

Reggina Salsabila Putri Gunawan, Duta Muhammad — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Nama domain telah menjadi salah satu isu krusial yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi, yang menimbulkan suatu tantangan hukum yaitu berupa fenomena Reverse Domain Name Hijacking (RDNH). Penelitian ini membahas mengenai identifikasi ketiadaan kualifikasi dan standar yang jelas dalam praktik, penyelesaian hukum, dan regulasi yang dapat diterapkan pada kasus sengketa RDNH dengan melakukan perbandingan hukum Amerika Serikat dan Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif dan pembuatan standar atau regulasi yang dapat membantu menangani kasus sengketa RDNH secara lebih jelas dan kohesif.

Aspek Yuridis Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Mendukung Perkembangan Pariwisata Bahari di Indonesia

Salsabila Wahyu Aprilia, Nasya Nurul Amalina — Sat, 28 Oct 2023 00:00:00 +0000

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata bahari. Namun, perkembangan sektor ini tidak diiringi dengan kesiapan yang matang akibat kendala pendanaan dan gagasan inovatif khususnya dalam pengadaan infrastruktur wisata. Imbasnya, keberlangsungan sektor pariwisata bahari di Indonesia menjadi timpang dan tidak berada pada tingkat pelayanan yang seragam. Apabila situasi ini terus berlanjut, keuntungan pariwisata bahari yang seharusnya dirasakan secara meluas akan tereduksi. Padahal, pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap peningkatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan melalui implementasi konsep ekonomi biru. Adapun salah satu skema yang dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan ini adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menghasilkan penelitian bahwa solusi atas permasalahan tersebut dapat diatasi melalui skema KPBU dengan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM) atas adanya pembagian tanggung jawab yang proporsional. Skema KPBU dipandang ideal dalam mengembangkan pariwisata bahari karena mampu memenuhi standar paremeter Holistic Approach yang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama, yaitu amenities, accessibility, dan image. Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi pariwisata bahari yang dimiliki dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.