PERSAMAAN SYARAT USIA PERKAWINAN SEBAGAI WUJUD KESETARAAN GENDER DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA

Main Article Content

Elycia Feronia Salim
Sonny Dewi Judiasih
Deviana Yuanitasari

Abstract

ABSTRAK
Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan hak-hak mereka sebagai anak serta mendapat perlakuan yang sama tanpa diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan gender. Perubahan ketentuan syarat usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan wujud dari kesetaraan gender sebagaimana tujuan dari program Sustainable Development Goals, di mana sebelumnya syarat usia minimum perkawinan bagi perempuan lebih rendah yang menyebabkan anak perempuan lebih banyak melakukan praktik perkawinan bawah umur dibanding laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, terutama anak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya, penerapan undang-undang perkawinan yang baru tidak sesuai harapan. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan baik terhadap permohonan dispensasi kawin maupun perkawinan bawah umur, terutama oleh anak perempuan. Stigma masyarakat tentang gender dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai perubahan syarat usia minimum perkawinan tersebut juga menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin dan juga menyebabkan aturan ini tidak terimplementasikan dengan baik.
Kata kunci: dispensasi kawin; gender; kesetaraan gender; pembangunan berkelanjutan; perkawinan anak.


ABSTRACT
Every child has the right to receive protection and their rights as children and to receive the same treatment without being discriminated against based on gender. The change in the provisions for the minimum age of marriage to 19 years for men and women in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is a form of gender equality as the goal of the Sustainable Development Goals program, where previously the minimum age requirement for marriage for women was lower. causing more girls to practice underage marriage than boys. This change aims to minimize underage marriage in Indonesia, especially girls. The results showed that in fact, the application of the new marriage law did not match expectations. The data shows that there has been a significant increase in both applications for dispensation for marriage and for underage marriages, especially by girls. The public stigma about gender and the lack of socialization from the government regarding the change in the minimum age for marriage are also one of the causes of the increasing number of applications for dispensation of marriage and also causing this rule to be not implemented properly.
Keywords: marriage dispensation; gender; gender equality; sustainable development; underage marriage.

Article Details

How to Cite
Salim, E. F., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). PERSAMAAN SYARAT USIA PERKAWINAN SEBAGAI WUJUD KESETARAAN GENDER DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 1-19. https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519
Section
Articles

References

Buku :
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
Azyumardi Azra. Kajian Tematik Al-Qur’an Tentang Kemasyarakatan. Bandung : Angkasa. 2008.
Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung : Citra Aditya Bakti. 1999.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press.1986.
Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, Elycia Feronia Salim, Levana Safira, dan Nazmina Asrimayasha. Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung : Unpad Press. 2021.
Jurnal :
Eka Yuli Handayani. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Maternity and Neonatal. Vol 1 No. 5. 2014.
Jill K. Conway, Susan C. Bourque, dan Joan W. Scott. Introduction : The Concept of Gender. Daedalus. Vol 116 No 4. 1987.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta. 2012
Rahmi Fitrianti dan Habibullah. Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan: Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang. Sosiokonsepsia. Vol 17 No 1. 2012.
Ruohan Wu dan Xueyu Cheng. Gender Equality in The Workplace : The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures. The Journal of Developing Areas. Vol 50 No 1. 2016.
Shirin Heidari, Thomas F. Babor, Paole De Castro, Sera Tort, and Mirjam Curno. Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use. Research Integrity and Peer Review. Vol 1 No 2. 2016.
Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rag, dan Hassan Eftekhar Ardabili. Determinants of Early Marriage from Married Girls : Perspectives in Iranian Setting : A Qualitative Study. Journal of Environmental and Publict Health. 2016.
Sonny Dewi Judiasih, Luh Putu Sudini, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusumayanti, dan Elycia Feronia Salim. Sustainable Development Goals and Elimination Children’s Marriage Practice in Indonesia. Jurnal Notariil. Vol 4 No. 1. 2019.
Sumber lain :
Anggi Widya Permani. Angka Pernikahan Dini di Jatim Tinggi, Gubernur Terbitkan SE Pencegahan. diakses dari https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/angka-pernikahan-dini-di-jatim-tinggi-gubernur-terbitkan-se-pencegahan/ (22/03/2021)
Atnike Nova Sigiro. Hak Anak dan Keadilan Gender. Jurnal Perempuan. Vol 5 No 2. 2021.
Ayuning Aulia dan Mieke Savitri. Health Concequences of Child Marriage in High Burden Countries : a Systematic Review. International Journal of Health Science and Technology. Vol 1 No 1 . 2019.
Callistasia Wijaya. Covid-19 :’Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi’, orang tua ‘menyesal sekali’ dan berharap ‘anak kembali sekolah’. diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619. (03/02/2021)
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children,. Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women. diakses dari https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/. (19/01/2021)
Humanium. Child Marriage. diakses dari https://www.humanium.org/en/child-marriage/ .(4/04/2021)
Idris Chalik. Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian. 2020. diakses dari http://bengkulu.bkkbn.go.id/?p=2601 (4/04/2021)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pelanggaran Hak Anak, Perkawinan Anak Bukan Pilihan. 2020. diakses dari https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2685/pelanggaran-hak-anak-perkawinan-anak-bukan-pilihan .(4/04/2021)
Morvarid Irani dan Robab Latifnejad Roudsari. Reproductive and Sexual Health Concequences of Child Marriage : A Review of Literatur. Journal of Midwifery & Reproductive Health.Vol 7 No 1. 2019.
Sustainable Development Goals. Tujuan 05. diakses dari https://www.sdg2030indonesia.org/page/13-tujuan-lima. (1/11/2020)
Wawancara Bapak Muslich. Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. 14 Januari 2021
Wawancara Bapak Haitami. Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Provinsi Jawa Timur. 21 Januari 2021
Wawancara Bapak Subroto. Hakim Pengadilan Agama Kota Purwodadi Provinsi Jawa Tengah. 27 Januari 2021
Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/ PUU-XV/ 2017
UNICEF. Child Marriage. 2021. diakses dari https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage .(4/04/2021)

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'