[1]
“TELAAH TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS”, acta, vol. 1, no. 1, pp. 115–133, Dec. 2017, Accessed: Sep. 15, 2026. [Online]. Available: https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/162