ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan

PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PIDANA: ANTARA PERLINDUNGAN JABATAN DAN CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE

Ameliya Rasidi — 2026-06-30

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga yang berwenang memberikan persetujuan sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memeriksa notaris atau mengambil fotokopi minuta akta. Mekanisme ini menggantikan mekanisme serupa yang sebelumnya dijalankan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 49/PUU-X/2012. Penelitian ini meneliti bahwa pembentukan MKN dengan mekanisme persetujuan yang secara substansial identik dengan MPD merupakan bentuk constitutional disobedience suatu pengelakan terhadap ratio decidendi Putusan 49/2012 yang dapat diidentifikasi melalui tiga instrumen analisis teori konstitusi. Pertama, pembacaan ratio decidendi Putusan MK 49/2012 menunjukkan bahwa inkonstitusionalitas terletak pada mekanisme persetujuan itu sendiri, bukan pada identitas kelembagaan pemberinya, sehingga substitusi MPD dengan MKN tidak menciptakan constitutional distinction yang relevan. Kedua, proportionality test membuktikan bahwa mekanisme persetujuan tidak lolos uji necessity dan proportionality stricto sensu termasuk dari sudut pandang judicial independence doctrine karena tujuan perlindungan jabatan notaris dapat dicapai melalui instrumen yang lebih ringan. Persoalan konstitusional ini belum pernah diuji secara substantif oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dikonfirmasi oleh Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang menolak permohonan berdasarkan legal standing, bukan pemeriksaan substansi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Direkomendasikan bahwa mekanisme pemberitahuan administratif sebagai alternatif konstitusional yang mempertahankan perlindungan jabatan notaris tanpa menciptakan hambatan inkonstitusional terhadap proses peradilan.

KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI TANAH BELUM BERSERTIPIKAT DALAM ERA SERTIPIKAT ELEKTRONIK

Dela Rahma Zahra — 2026-06-30

Transformasi digital di bidang pertanahan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 menghadirkan implikasi penting terhadap kedudukan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah yang belum bersertifikat. Selama ini, AJB tanah belum bersertifikat masih banyak digunakan masyarakat sebagai dasar peralihan hak, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, penerapan sertipikat elektronik menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan AJB tersebut, relevansinya dalam sistem elektronik, serta jaminan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB tanah belum bersertifikat tidak dapat langsung diintegrasikan ke dalam basis data elektronik Kementerian ATR/BPN, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan mekanisme transisi yang jelas dan adaptif melalui konversi atau verifikasi administratif, sehingga AJB tanah belum bersertifikat tetap memiliki pengakuan hukum. Artikel ini menyarankan adanya skema legalisasi AJB yang proporsional agar tetap memberi perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik sekaligus mendukung konsistensi kebijakan pertanahan nasional di era digital.

Kata kunci: Akta Jual Beli, Tanah Belum Bersertifikat, Sertifikat Elektronik, PPAT, Perlindungan Hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PPRT: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN CELAH REGULASI

Ar Rahiim Innash — 2026-06-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) pasca pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan potensi celah regulasi dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus pelanggaran hak pekerja rumah tangga, seperti eksploitasi kerja, kekerasan, ketidakjelasan hubungan kerja, serta lemahnya posisi tawar pekerja dalam hubungan kerja domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja rumah tangga, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan UU PPRT telah memberikan pengakuan hukum yang lebih jelas terhadap pekerja rumah tangga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Namun demikian, keberadaan UU PPRT belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan hukum karena masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti mekanisme pengawasan yang belum optimal, karakter hubungan kerja domestik yang berlangsung dalam ruang privat, serta potensi celah regulasi pada aspek pelaksanaan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan mekanisme perlindungan hukum agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan secara optimal.

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN APHB TERHADAP TANAH PERTANIAN ABSENTEE DARI PEWARISAN

Nurliza Novita Dewi — 2026-06-30

Permasalahan kepemilikan tanah pertanian secara absensi yang diperoleh melalui pewarisan seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam praktik pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut berpotensi menimbulkan benturan antara ketentuan hukum keadaan pewarisan dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absensi dalam sistem hukum agraria nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PPAT dalam pembuatan APHB terhadap tanah pertanian absensi yang berasal dari pewarisan, serta mengkaji akibat hukum APHB apabila akta tersebut dibandingkan dengan ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absensi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT pada dasarnya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan APHB dan tidak sepatutnya membuat akta apabila terdapat indikasi kuat bahwa pembagian hak bersama dapat menimbulkan atau memperkuat status tanah pertanian secara absensi. Tanggung jawab PPAT dapat muncul dalam ranah administrasi, perdata, maupun pidana apabila pembuatan akta menimbulkan pelanggaran hukum atau kerugian bagi pihak. Selain itu, APHB yang dibuat oleh PPAT tetap berkedudukan sebagai akta otentik selama memenuhi syarat formil, namun kekuatan pembuktiannya dapat dipersoalkan apabila substansi akta bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dengan demikian, PPAT tidak hanya berfungsi sebagai pejabat administratif, tetapi juga mempunyai tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan dan transaksi hukum di bidang pertanahan.

ASPEK HUKUM DAGANG DAN PELUANG USAHA JASA WATER TREATMENT BERDASARKAN PRAKTIK USAHA JUSTICE FILTER DI KOTA SERANG

Sulasno Sulasno — 2026-06-30

Increased pollution of water resources in urban areas, particularly in Serang City, poses a serious challenge in providing safe clean water for the community, households, health facilities, and business activities. Given the limited quality and quantity of water in Serang City, the application of water treatment technology, such as that implemented by Justice Filter, is an important strategy to reduce health risks while meeting the needs of community. This study aims to determine how trade law policies regulate the provision of water treatment services in Serang City, the implementation and business opportunities of water treatment service in Serang City, and the legal consequences that must be considered when running a water treatment service Business in Serang City. This study uses a qualitative research method and an empirical juridical approach. The data used are primary, secondary, and tertiary data. This study uses qualitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that water treatment services play an important role in the provision of clean water, supported by a legal framework that provides certainty and protection for the community. Based on commercial law aspects, and basic legal ownership reflects a commitment torunning the business in accordance with applicable legal provisions.

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ADANYA PERDAMAIAN OLEH PT KALLISTA ALAMM

luthfi nabilah ailen — 2026-06-30

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Eksekusi pemulihan lahan gambut dalam perkara yang melibatkan PT Kallista Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup belum selesai karena adanya kesepakatan perdamaian di tengah proses lelang. Pada dasarnya, perdamaian adalah eksekusi sukarela, sedangkan lelang adalah eksekusi paksa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kepastian hukum atas pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan mengkaji upaya hukum yang dapat diambil Kementerian Lingkungan Hidup jika PT Kallista Alam tidak dapat memenuhi tindakan pemulihan lingkungan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif dan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumenter. Data dianalisis menggunakan normatif kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan pemulihan lahan gambut belum terwujud, serta upaya hukum yang dapat dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah melakukan pengawasan yang ketat, mewajibkan PT Kallista Alam untuk menyerahkan laporan mengenai proses dan hasil pemulihan lahan, bahkan dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika kewajiban dalam kesepakatan perdamaian tidak dipenuhi.

KEABSAHAN KLAUSULA NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA PEGAWAI KANTOR NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KENOTARIATAN DI INDONESIA

Tania Nizar — 2026-06-30

This study aims to examine the validity of non-competition clauses in employment contracts for notary office staff from the perspectives of labor law and notarial practice in Indonesia. The primary focus of this study is whether the existence of such clauses conflicts with workers’ rights, as well as the extent of their limitations in notarial practice. This study employs a socio-legal approach, which combines a normative analysis of legislation with an examination of prevailing practices in society. The results of the study indicate that non-competition clauses are generally not in conflict with labor law as long as they meet the legal requirements for a valid contract and do not deprive workers of their right to continue working. However, in the context of notarial practice, the existence of these clauses has stronger justifications, particularly due to the obligation to maintain professional confidentiality, protect the interests of the parties involved, and the nature of authentic deeds, which possess high evidentiary weight. Nevertheless, their application must still be limited proportionally in terms of purpose, scope, and duration to ensure they do not unfairly disadvantage workers. Thus, a balance is required between the protection of legal interests in notarial practice and respect for workers’ rights within the employment relationship.

Keywords: notary; non-competition clause; workers; employment agreement; legal protection