ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN APHB TERHADAP TANAH PERTANIAN ABSENTEE DARI PEWARISAN

Nurliza Novita Dewi, Prawatya Duhi Anindita — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Permasalahan kepemilikan tanah pertanian secara absensi yang diperoleh melalui pewarisan seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam praktik pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal tersebut berpotensi menimbulkan benturan antara ketentuan hukum keadaan pewarisan dengan larangan kepemilikan tanah pertanian secara absensi dalam sistem hukum agraria nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PPAT dalam pembuatan APHB terhadap tanah pertanian absensi yang berasal dari pewarisan, serta mengkaji akibat hukum APHB apabila akta tersebut dibandingkan dengan ketentuan larangan kepemilikan tanah secara absensi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT pada dasarnya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan APHB dan tidak sepatutnya membuat akta apabila terdapat indikasi kuat bahwa pembagian hak bersama dapat menimbulkan atau memperkuat status tanah pertanian secara absensi. Tanggung jawab PPAT dapat muncul dalam ranah administrasi, perdata, maupun pidana apabila pembuatan akta menimbulkan pelanggaran hukum atau kerugian bagi pihak. Selain itu, APHB yang dibuat oleh PPAT tetap berkedudukan sebagai akta otentik selama memenuhi syarat formil, namun kekuatan pembuktiannya dapat dipersoalkan apabila substansi akta bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Dengan demikian, PPAT tidak hanya berfungsi sebagai pejabat administratif, tetapi juga mempunyai tanggung jawab profesional dalam menjaga kerahasiaan dan transaksi hukum di bidang pertanahan.

ASPEK HUKUM DAGANG DAN PELUANG USAHA JASA WATER TREATMENT BERDASARKAN PRAKTIK USAHA JUSTICE FILTER DI KOTA SERANG

Sulasno Sulasno — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Increased pollution of water resources in urban areas, particularly in Serang City, poses a serious challenge in providing safe clean water for the community, households, health facilities, and business activities. Given the limited quality and quantity of water in Serang City, the application of water treatment technology, such as that implemented by Justice Filter, is an important strategy to reduce health risks while meeting the needs of community. This study aims to determine how trade law policies regulate the provision of water treatment services in Serang City, the implementation and business opportunities of water treatment service in Serang City, and the legal consequences that must be considered when running a water treatment service Business in Serang City. This study uses a qualitative research method and an empirical juridical approach. The data used are primary, secondary, and tertiary data. This study uses qualitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that water treatment services play an important role in the provision of clean water, supported by a legal framework that provides certainty and protection for the community. Based on commercial law aspects, and basic legal ownership reflects a commitment torunning the business in accordance with applicable legal provisions.

KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP ADANYA PERDAMAIAN OLEH PT KALLISTA ALAMM

luthfi nabilah ailen, Rahadi Wasi Bintoro, Sanyoto Sanyoto, Weda Kupita — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Eksekusi pemulihan lahan gambut dalam perkara yang melibatkan PT Kallista Alam dan Kementerian Lingkungan Hidup belum selesai karena adanya kesepakatan perdamaian di tengah proses lelang. Pada dasarnya, perdamaian adalah eksekusi sukarela, sedangkan lelang adalah eksekusi paksa. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kepastian hukum atas pelaksanaan kesepakatan perdamaian dan mengkaji upaya hukum yang dapat diambil Kementerian Lingkungan Hidup jika PT Kallista Alam tidak dapat memenuhi tindakan pemulihan lingkungan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat preskriptif dan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumenter. Data dianalisis menggunakan normatif kualitatif dengan logika deduktif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan pemulihan lahan gambut belum terwujud, serta upaya hukum yang dapat dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah melakukan pengawasan yang ketat, mewajibkan PT Kallista Alam untuk menyerahkan laporan mengenai proses dan hasil pemulihan lahan, bahkan dapat mengajukan gugatan wanprestasi jika kewajiban dalam kesepakatan perdamaian tidak dipenuhi.

REFORMASI REGULASI UNDANG-UNDANG MENGENAI PERLINDUNGAN ASISTEN RUMAH TANGGA (ART) DI INDONESIA

Ar Rahiim Innash — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini berfokus pada Reformasi Regulasi Undang-undang mengenai Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia yaitu yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan utama dari penelitian ini Adalah untuk mengidentifikasi mengenai regulasi mengenai Undang-undang Perlindungan Asisten Rumah Tangga (ART) dalam mencakup perlindungan mengenai kebutuhan ART secara menyeluruh dan seperti apa penerapannya dalam praktik mengenai perlindungan kebutuhan ART melalui undang-undang yang belum disahkan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan penelitian. Temuan penelitian masih menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum mengenai perlindungan ART karena belum disahkannya RUU tersebut menjadi Undang-undang yang sah. Hal ini yang menyebabkan kondisi ART mendapatkan perlakuan yang semena-mena oleh majikannya serta terkadang tidak mendapatkan upah setelah mereka bekerja. Dalam hal ini diperlukan pembaharuan mengenai Reformasi Regulasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan mengenai perlindungan hukum terhadap ART termasuk disahkannya RUU yang telah menjadi Undang-undang. Reformasi Regulasi dalam hal ini penting guna dapat menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta dapat mendorong perkembangan mengenai Kesejahteraan ART di Indonesia

KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS AKTA JUAL BELI TANAH BELUM BERSERTIFIKAT DALAM ERA SERTIFIKAT ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN NO. 3 TAHUN 2023

Dela Rahma Zahra, Ahmad Rizki Suprada — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

abstrak

Transformasi digital di bidang pertanahan melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 menghadirkan implikasi penting terhadap kedudukan Akta Jual Beli (AJB) atas tanah yang belum bersertifikat. Selama ini, AJB tanah belum bersertifikat masih banyak digunakan masyarakat sebagai dasar peralihan hak, khususnya di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, penerapan sertipikat elektronik menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan AJB tersebut, relevansinya dalam sistem elektronik, serta jaminan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB tanah belum bersertifikat tidak dapat langsung diintegrasikan ke dalam basis data elektronik Kementerian ATR/BPN, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan mekanisme transisi yang jelas dan adaptif melalui konversi atau verifikasi administratif, sehingga AJB tanah belum bersertifikat tetap memiliki pengakuan hukum. Artikel ini menyarankan adanya skema legalisasi AJB yang proporsional agar tetap memberi perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik sekaligus mendukung konsistensi kebijakan pertanahan nasional di era digital.

Kata kunci: Akta Jual Beli, Tanah Belum Bersertifikat, Sertifikat Elektronik, PPAT, Perlindungan Hukum.

abstract

The digital transformation of land administration in Indonesia, as regulated by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 3 of 2023, has significant implications for the legal status of Sale and Purchase Deeds (AJB) concerning uncertified land. Traditionally, AJB for uncertified land has been widely used by the community as the basis for land transfer, particularly in areas not yet fully covered by the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. However, the implementation of electronic land certificates raises issues regarding the validity of such deeds, their relevance within the electronic system, and the extent of legal protection afforded to bona fide purchasers. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that AJB for uncertified land cannot be directly integrated into the electronic database of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, thereby creating legal uncertainty and potential disputes. To address this, a clear and adaptive transitional mechanism is required, such as conversion or administrative verification, to ensure the legal recognition of uncertified AJB. This article recommends the establishment of a proportional legalization scheme that provides adequate legal protection for bona fide purchasers while supporting the consistency of national land policies in the digital era.

Keywords: Sale and Purchase Deed (AJB), Uncertified Land, Electronic Land Certificate, Land Deed Official (PPAT), Legal Protection.

KEABSAHAN KLAUSULA NON-KOMPETISI DALAM PERJANJIAN KERJA PEGAWAI KANTOR NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN KENOTARIATAN DI INDONESIA

Tania Nizar — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

This study aims to examine the validity of non-competition clauses in employment contracts for notary office staff from the perspectives of labor law and notarial practice in Indonesia. The primary focus of this study is whether the existence of such clauses conflicts with workers’ rights, as well as the extent of their limitations in notarial practice. This study employs a socio-legal approach, which combines a normative analysis of legislation with an examination of prevailing practices in society. The results of the study indicate that non-competition clauses are generally not in conflict with labor law as long as they meet the legal requirements for a valid contract and do not deprive workers of their right to continue working. However, in the context of notarial practice, the existence of these clauses has stronger justifications, particularly due to the obligation to maintain professional confidentiality, protect the interests of the parties involved, and the nature of authentic deeds, which possess high evidentiary weight. Nevertheless, their application must still be limited proportionally in terms of purpose, scope, and duration to ensure they do not unfairly disadvantage workers. Thus, a balance is required between the protection of legal interests in notarial practice and respect for workers’ rights within the employment relationship.

Keywords: notary; non-competition clause; workers; employment agreement; legal protection

MEKANISME PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PIDANA ANTARA PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS DAN KETIDAKPATUHAN KONSTITUSIONAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012

Ameliya Rasidi — Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban ingkar (verschoningsplicht) yang mewajibkannya merahasiakan isi akta yang dibuatnya sebagai konsekuensi dari jabatan kepercayaan yang diembannya. Untuk menjembatani kewajiban ingkar tersebut dengan kepentingan penegakan hukum pidana sekaligus melindungi notaris dari kecenderungan kriminalisasi jabatan, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana diubah (UUJN-P) mengatur mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum notaris dapat diperiksa atau fotokopi minuta aktanya dapat diambil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme persetujuan MKN dari dua perspektif yang saling berhadapan: sebagai instrumen perlindungan jabatan notaris dan sebagai potensi ketidakpatuhan konstitusional terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme persetujuan MKN memiliki justifikasi kenotariatan yang kuat sebagai pelindung kewajiban ingkar dan filter institusional terhadap kriminalisasi jabatan, yang dalam praktiknya telah berkembang melalui sinergi kelembagaan antara MKN dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, secara konstitusional mekanisme ini mengulang substansi norma yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, dan berbeda dari pengaturan perlindungan notaris di negara-negara civil law lain yang menempatkan penilaian tersebut sepenuhnya pada lembaga yudisial. Penelitian ini merekomendasikan penggantian mekanisme persetujuan dengan mekanisme pemberitahuan administratif sebagai jalan tengah yang mengharmonisasikan perlindungan jabatan notaris dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan independensi peradilan