ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan

EKSISTENSI RISALAH AL-QADHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN

Ema Rahmawati, Rai Mantili, Revi Inayatillah — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Agama Islam merupakan rahmatan lil alamin yang berarti rahmat bagi semesta alam. Islam mengatur pula semua sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali hubungan antara manusia dengan manusia. Hubungan antar manusia terkait dengan permasalahan atau sengketa harus diselesaikan dengan cara yang terbaik. Islam mengaturnya dalam Al Quran dan Hadits, dan dalam perkembangan terdapat Prinsip atau Risalah Al Qadh yang termahsyur yang dikemukakan oleh Khalifah Umar bin Khattab R.A. Penulisan artikel ini ditujukan untuk menemukan bagaimana eksistensi prinsip-prinsip dalam Risalah Al Qadh dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Indonesia, serta lebih lanjut menentukan peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Risalah Al Qadh dalam Hukum Acara Perdata khususnya di Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa, pertama, risalah Al Qadha adalah sangat relevan dan diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Indonesia, yang terbukti diadopsi dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama, khususnya Perma No. 14/2016 yang dapat dianggap sebagai kodifikasi modern dari Risalah Al Qadha, yang merupakan transformasi dari filososfis hukum ke teknis-yuridis. Kedua, terdapat peluang yang siginifikan untuk mengembangkan penyelesaian sengketa bisnis Syariah yang lebih efektif dengan konsisten mengimplementasikan risalah Al Qadha, walaupun dengan tantangan tersendiri terkait dengan hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah yang jumlahnya masih terbatas di Pengadilan Agama Indonesia.

INTEGRASI ILMU MUTU HUKUM DALAM PENERAPAN CYBER NOTARY

R. Shelly Ferawati, Tarsisius Murwadji — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Notary as one of the service providers has legal and moral responsibilities. The era of globalization, which is reflected in the Notary Profession Law, in addition to providing space for Notaries to operate electronic facilities, also expands the authority that is inseparable from legal quality. Through a normative juridical approach with analytical descriptive method, it is found that cyber notary in Indonesia is not pure because it is still based on the principle of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, but on the other hand, integration of Legal Quality Science is needed in order to achieve the implementation of services according to the pillars, namely defect-free, satisfying service users, and continuous improvement. Matters related to the science of legal quality on a national scale that can be used as benchmarks or parameters regarding cyber notary include legal quality in the form of conformity of deeds with regulations and also the evidentiary power of each electronic deed, minimal costs in the form of the difference between costs incurred if they meet offline and online, availability/access in the form of stakeholders who are mandated to assist Notaries who still have difficulty operating electronic facilities as well as socialization related to the management of electronic facilities related to cyber notary to the implementation of periodic assessments related to the readiness of Notaries in implementing cyber notary every few months or years as an effort to keep up with community developments/trends. In this regard, the Ministry of Law and Human Rights needs to form stakeholders who specifically oversee cyber notaries as a preventive, repressive, and progressive effort in order to minimize obstacles related to the use of electronic facilities by Notaries.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ASET TANAH LEMBAGA PENDIDIKAN (STUDI KASUS: SMAN 1 BANDUNG)

Veronica Astrid Kosasih, Nia Kurniati, Yusuf Saepul Zamil — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Kepemilikan atas status hak atas tanah yang diberikan kepada penyelenggara pendidikan untuk mendirikan sebuah fasilitas pendidikan memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum dan kelangsungan fungsi pendidikan. Namun dalam faktanya banyak terjadi pencabutan hak atas tanah terutama tanah yang diperuntukan untuk fasilitas pendidikan, salah satu contohnya adalah kasus SMA Negeri 1 Bandung. Sebagai objek benda tidak bergerak, tanah penguasaannya berada ditangan negara yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemakmuran seluruh rakyat yang sebesar-besarnya. Secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur secara khusus terkait hak atas tanah yang menetapkan jenis-jenis hak atas tanah dan siapa saja yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek tanah yang memberikan hak bagi subjek tersebut untuk menguasai, mengatur maupun menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai subjek hukum pemegang hak atas tanah memiliki kewajiban untuk memperuntukkan tanah tersebut sesuai dengan asas fungsi sosial tanah, yaitu tanah harus digunakan, dikelola dan dimanfaatkan tidak hanya sekedar untuk kepentingan individu, melainkan juga harus mempertimbangkan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Misalnya, badan hukum penyelenggara pendidikan yang memiliki hak atas tanah beralaskan hak guna bangunan (HGB). HGB merupakan hak yang diberikan untuk mendirikan dan memiliki sebuah bangunan guna keperluan pendidikan. Dalam hal ini, yayasan atau lembaga pendidikan berperan sebagai subjek hukum yang dilindungi haknya oleh hukum pertanahan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pendidikan secara legal dan berkelanjutan. Namun, didalam faktanya meskipun penyelenggara pendidikan memiliki hak atas tanah namun terjadi gugatan yang dilayangkan kepada subjek pemegang hak atas tanah tersebut salah satunya adalah SMAN 1 Bandung yang digugat oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DAN PENGAKUAN NEGARA TERHADAP STATUS PERKAWINAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN KELUARGA

Uu Lukmanul Hakim, Mahipal Mahipal, Yenny Febrianty — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Isbat nikah massal telah menjadi mekanisme yang banyak digunakan sebagai jalan keluar bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi, namun praktik ini membawa implikasi keperdataan yang jauh lebih luas daripada sekadar pemenuhan administrasi. Permasalahan utama terletak pada status sahnya perkawinan, kepastian kedudukan anak, hak atas harta bersama, hubungan kewarisan, hingga akses terhadap layanan pencatatan sipil, yang seluruhnya baru mendapat legitimasi setelah adanya penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama yang membingkai keabsahan perkawinan dan konsekuensi perdata yang mengikutinya. Analisis juga membandingkan praktik peradilan agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah massal, termasuk pola pertimbangan hakim yang secara langsung menentukan kejelasan status hukum para pihak. Pemanfaatan teori pengakuan, keadilan distributif, dan kapabilitas membantu membaca isbat nikah massal sebagai bentuk pemulihan hak-hak dasar warga, tetapi kajian ini menempatkan kembali fokus pada bagaimana putusan isbat menciptakan kepastian hukum perdata yang nyata bagi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isbat nikah massal bukan hanya instrumen legal-formal, tetapi sarana penegasan status keperdataan yang memberikan perlindungan hukum yang selama ini tidak dimiliki pasangan dan anak. Dengan demikian, keberadaan isbat nikah massal memegang peranan penting dalam memastikan integrasi antara norma perdata, praktik peradilan agama, dan tujuan perlindungan keluarga.

LEGAL CONSEQUENCES OF DEVELOPER BANKRUPTCY ON THE FULFILMENT OF SALE AND PURCHASE OBJECTS

Rahayu Vernanda Prasita Vinkasari, Agus Budi Santoso, Muh. Alfian — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

Private sector-driven housing development through instalment payment systems such as PPJB is one of the pillars of fulfilling the right to housing and economic growth. However, this practice poses legal risks when developers face bankruptcy. The Supreme Court Decision Number 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 highlights the conflict between the rights of consumers who have paid in full and taken possession of their housing units and the principle of bankruptcy, which places all developer assets in the bankruptcy estate. The absence of certificates and formal transfer of rights creates legal uncertainty, raising fundamental questions about the legal status of uncertified houses, the protection of consumers' good faith, and the balance between creditors' rights and legal certainty for buyers. This study aims to analyse the implications of developer bankruptcy on the fulfilment of consumer civil rights, focusing on the case study of Supreme Court Decision Number 24K/Pdt.Sus- Pailit/2025. This analysis is expected to contribute to strengthening consumer legal protection while offering a fair perspective in balancing the interests of creditors and the rights of buyers of houses acting in good faith. The research method used is normative legal research with a legislative and case approach. The results of the study show that consumers' substantive ownership must be recognised if the payment has been settled and physical control of the house has been fulfilled, even if the formalities of the certificate have not been completed. Houses that have been taken possession of by consumers should not be included in the bankruptcy estate, as this disregards the principles of good faith, substantive justice, and consumer protection. The Supreme Court's decision is an important precedent for balancing legal certainty, distributive and corrective justice, and encouraging regulatory reform of housing developer bankruptcy.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT KARENA ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Wulan Tricahyani, Alifa Nadya Salsadila, Mega Annisa, Sri Wahyuni — Tue, 30 Dec 2025 00:00:00 +0000

PPAT hanya boleh membuat Akta Jual Beli (AJB) yang berdasarkan pada perjanjian jual beli yang sah dan memenuhi syarat hukum agraria serta perdata. Namun dalam praktik beberapa PPAT terkadang membuat AJB yang dihubungkan dengan perjanjian hutang piutang, baik secara langsung maupun melalui akta pendahulu seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang seharusnya hanya bersifat pengikat awal, bukan sebagai dasar peralihan hak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian deskriptiF-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT bertanggung jawab secara hukum apabila membuat Akta Jual Beli tanah yang didasarkan pada wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, karena perbuatan tersebut merupakan kelalaian profesional yang menyebabkan akta tidak mencerminkan perbuatan hukum yang sebenarnya, sehingga berpotensi menimbulkan cacat hukum dan kerugian bagi para pihak. Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT sebagai sarana pelunasan perjanjian utang piutang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai peralihan hak atas tanah, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, ketentuan UUPA, serta rezim hukum jaminan yang secara tegas mensyaratkan penggunaan Hak Tanggungan sebagai satu-satunya mekanisme pembebanan tanah untuk menjamin pelunasan utang.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM DALAM IMPLEMENTASI KEMITRAAN WARALABA BERDASARKAN PERSFEKTIF HUKUM PENANAMAN MODAL

Faris Al Suddes Suddes, Susilowati Suparto — Sun, 31 May 2026 07:31:00 +0000

Keterlibatan UMKM dalam Kemitraan di bidang Usaha Besar yang bekerjasama dengan Penanaman Modal baik oleh Asing maupun dalam Negeri dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Jo Permen BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah. Kasus di Bali menjadi sorotan atas ditemukannya pelanggaran Ketentuan Kontrak yang merupakan substansi dari Kemitraan Waralaba yang tidak melibatkan UMKM dalam ikut andil pada kegiatan Usaha Besar yang terjadi dalam kemitraan PT Billabong International dengan CV Bali Balance. Tujuan Penelitan ini dimaksudkan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi UMKM tersebut, Celah regulasi dan Pengaturan terkait Implementasi Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM dalam Persfektif Hukum Penanaman Modal. Metode pendekatan penulisan berupa yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewajiban Penanam Modal Asing dalam kemitraan dengan UMKM untuk kegiatan Usaha Besar adalah mutlak, disesuaikan sistem kerjasama yang disepakati dari terpolarisasinya berbagai bentuk kemitraan dalam Permen BKPM tersebut diatas. Terdapat Upaya yang ditempuh untuk dapat memperoleh Perlindungan Hukum Bagi UMKM dengan Perlindungan Hukum Preventif dan Refresif sebagai wujud nyata perlindungan hukum bagi UMKM.