PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

Wiby Darmawan Elkas, Yani Pujiwati, Bambang Daru Nugroho — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Abstrak
Sistem pendaftaran tanah yang sedang digaungkan adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sistem pendafataran ini diharapkan akan membantu masyarakat adat Minangkabau dalam mendapatkan sertifikat tanah terutama terhadap tanah yang dimiliki secara adat baik berupa harta pusako tinggi maupun harta pusako randah. Program PTSL ini bertujuan untuk memberi jalan tengah terhadap masyarakat adat dalam memiliki persamaan pandangan terhadap suatu status terhadap tanah yang dikuasainya sehingga dengan adanya Program PTSL ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap seriap orang dalam hal mendapatkan sertifikat tanah. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan wawancara, yang dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari informasi dan wawancara yang diuraikan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas. Diperoleh kesimpulan bahwa sebelum melakukan pendaftaran tanah milik adat melalui program PTSL, haruslah diketahui asal usul dari kepemilikan tanah adat tersebut apakah tanah adat itu termasuk kedalam harta pusako tinggi atau harga pusako randah dan bukti memang tanah tersebut belum lah memiliki sertifikatnya. Program PTSL ini merupakan program pemerintah guna memberikan suatu kepastian hukum terhadap warga negaranya dalam penerbitan sertifikat untuk pertama kalinya guna memberikan status yang jelas terhadap tanah yang dikuasainya.

Kata Kunci : kepastian hukum; pendaftaran tanah; tanah adat.

Abstract
The current land registration system is the Complete Systematic Land Registration (PTSL). This registration system is expected to help the community in obtaining land certificates, especially for land that is owned by customary laws, either in the form of pusako tinggi or pusako randah assets. In order to ensure that the existence of the PTSL programme provides legal certainty to all concerned with regard to obtaining a land certificate, it is hoped that the PTSL programme will provide a middle way for indigenous peoples to have the same views on the state of the land they control. The research method used in this research is the normative juridical approach method, and data was collected using library and interview techniques which were analyzed qualitatively in which data obtained from information and interview results were described to achieve clarity of the problem to be explained. Based on the research methods the results are obtained that before carrying out the registration of customary land through the PTSL program, it must be known the origin of the ownership of the customary land whether the customary land is included in the pusako tinggi property or the pusako randah property and evidence that the land does not yet have a certificate. The PTSL Program is a government program to provide legal certainty to its citizens in issuing certificates for the first time in order to provide clear status to the land they control.

Keywords: customary land; land registration; legal certainty.

PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN BAGI KLIEN NOTARIS YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DITERBITKANNYA AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM OLEH NOTARIS

Vivi Carolin Wijaya, Anita Afriana, Badar Baraba — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum, dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, namun, pada praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan seperti memalsukan akta autentik, sehingga akibat dari perbuatan Notaris tersebut menimbulkan kerugian terhadap klien Notaris. Oleh karena itu, terhadap klien Notaris yang dirugikan haruslah diberikan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat/ diberikan kepada klien Notaris yang dirugikan akibat pemalsuan akta autentik oleh Notaris serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta Notaris yang terbukti secara sah telah dipalsukan oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum secara perdata kepada klien Notaris yang dirugikan akibat pemalsuan akta autentik dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan akibat hukum terhadap akta autentik yang telah terbukti secara sah dipalsukan oleh Notaris, menjadi batal demi hukum atau tidak sah sebagaimana diputus dalam pengadilan.

Kata kunci: akta autentik; melawan hukum; perlindungan hukum.

ABSTRACT
A notary is a public official authorized to create authentic deeds. As a public official, in carrying out the position, a Notary must act trustworthy, honestly, thoroughly, independently, and impartial and protect the interests of parties involved in legal actions, however, in practice, it can't be denied that a Notary in carrying out their position commits an act that violates laws and regulations, such as falsifying authentic deeds, so that the consequences of the Notary's actions cause harm to the Notary's client. Therefore, the disadvantaged Notary's client had to be given legal protection. This study aims to determine the legal protection that can be given to Notary clients who are harmed by the falsification of authentic deeds by a Notary and to find out the legal consequences of a Notary deed that has been legally proven to have been falsified by a Notary. This research uses the normative legal research method through the statutory regulation approach. Based on the results of the study, it can be concluded that civil legal protection for Notary clients who are harmed by authentic deed falsification can file a lawsuit to court based on Unlawful Acts contained in Article 1365 of the Civil Code, and legal consequences to an authentic deed which has been proved legally falsified by a Notary, becomes null and void or invalid as decided in court.

Keywords: authentic deed; legal protection; tort law.

ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan

PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU

PERLINDUNGAN HUKUM SECARA KEPERDATAAN BAGI KLIEN NOTARIS YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT DITERBITKANNYA AKTA AUTENTIK YANG CACAT HUKUM OLEH NOTARIS