Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 361 Download : 191

Main Article Content

Abstract

The elements of economic loss to the state are still characterized by generality, ambiguity, and an open texture, as emphasized in Articles 2 and 3 of the Eradication of Corruption Law. The research method uses two disciplines: a doctrinal approach by examining legislation through legal theory, legal principles, and legal hermeneutics, as well as an economic approach to demonstrate the impact of corruption on economic loss to the state. The results show that the legal hermeneutics regarding the elements of economic loss to the state that must be proven are the actual loss of economic and social rights due to the lack of benefits experienced by the community as a result of the abuse of authority, opportunities, or resources available to them because of their position regarding branches of production and important and strategic natural resources controlled by the state for the greatest benefit of the people's welfare but instead benefiting themselves, others, or corporations. The calculation of economic loss to the state, whether from a microeconomic or macroeconomic perspective, can be assessed with the involvement of economic experts, as there is no standard formulation based on the impacts of the losses experienced by the community, leading to the judges’ confidence in the evidentiary statements provided by experts to decide on corruption cases related to economic loss to the state.

Keywords

economic loss corruption hermeneutics

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Katimin, H., Herman, F., & Farida, I. (2024). Legal Hermeneutics of Economic Loss to The State and Economic Expert Calculations. Jurnal Bina Mulia Hukum, 9(1), 96-111. https://doi.org/10.24198/jbmh.v9i1.1339
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. BUKU
  3. Achmad Ali, Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Jakarta, Kencana, 2012,
  4. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
  5. Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
  6. Ahmad Sahidah, Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1965
  7. Diah Imaningrum Susanti, Penafsiran Hukum, Teori dan Metode, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
  8. Eddy 0.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012
  9. Erna Chotidjah Suhatmi, Ecclisia Sulitstyowati, Ekonomi Makro, Pustakabarupers, Yogyakarta, 2023
  10. Gede Ali Yuniarta, I Gusti Ayu Purnamawati, Ekonomi Mikro Suatu Pengantar, Rajawali Pers PT, Rajagrafindo Persada, Depok, Cetakan ke 1 September 2021
  11. Lestari Sukarniati, dkk, Ekonomi Pembangunan Teori dan Praktik di Negara Berkembang, UAD Press, Juni 2021
  12. Lisa Spagnolo, Ius Novit Curia and THE CISG; Resolution of The Faux Procedural Black Hole, Monsah University
  13. Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Yogyakarta, UII Press: 2005
  14. Machmud Amir, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2016
  15. M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Kajian Kontektual Mengei Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian, UII Press, Yogyakarta, 2013
  16. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
  17. Raymond Wacks, Philosophy of Law, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2006
  18. Sudikno Metrokusumo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya, Bandung, 1993
  19. Suhendar, Konsep Kerugian Keuangan Negara, Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara dan Pidana Khusus Korupsi, Setara Press Malang, Mei 2015
  20. JURNAL
  21. Aditya Nurahmani,dkk, Reorietansi Perekonomian Nasional Berdasarkan Pancasila Melalui Perubahan Pasal 33 UUD 1945, Jurnal Masalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2018
  22. Arif Firmansyah, Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, FH. Unisba, Vol XIII No. 1 Maret 2012-Agustus 2012
  23. Deviana Yuanitasari dan Sulilowati Suparto, Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Jurnal Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Unpad, Vol 4, No 1 Desember 2020
  24. Elli Ruslina, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol 9 No.1 2012
  25. Elsa Catriana, Akhadi Martin Pratama, Riset IDEAS: Kerugian Masyarakat Akibat Krisis Minyak Goreng Capai Rp 3,38 Triliun, https://money.kompas.com/read/2022/03/12/180000826/riset-ideas--kerugian-masyarakat-akibat-krisis-minyak-goreng-capai-rp-3-38?page=all
  26. Fajar Sugiono, Tomy Michael, Afdhal Mahatta, Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum, Jurnal Negara Hukum, Vol. 12 No. 2, 2021,
  27. Akhmad Faisal Lutfi, dkk, Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus 4 Negara di ASEAN, e-Journal Ekonomi dan Akuntasi, Volumen VII (1), 2020
  28. Ahmad Zaenal Fanani, Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum Telaah Filsafat Hukum
  29. Amin Hafidz Haqiqi, Husaeri Ardika Dwi Putra, Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi, Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan, Volume 5 Nomor 2, 2020
  30. Anas Al Qudah, Does Corruption Adverserly Affect Econonic Growth in Tunisia, Journal of Money laudering Control, Vol. 23, No. 1, 2020
  31. Firmansyah, R. A. (2020). Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020),
  32. Mohamed Ali Trabelsi, Hedi Trabelsi, At What Level of Corruption does Economic Growth Decrease, Journal of Financial Crime, Vol. 28 No. 4, 2021
  33. Munazza Ahmed, Anam Alamdar, Effects of corruption and budget deficit on private investment, International Journal of Development and Sustainability ISSN: 2186-8662 – www.isdsnet.com/ijds Volume 7 Number 6 (2018): Pages 1898-1913 ISDS Article ID: IJDS18051601
  34. Muhammad Fajar, Zul Azhar, Indeks Persepsi Korupsi dan Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Asia Tenggara, Jurnal Ecogen, Volume 1, Nomor 3, 5 September 2018
  35. Riyanto, Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif) Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII, No. 2, Mei-Agustus 2008
  36. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  37. UUD 1945
  38. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  39. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  40. Putusan Nomor : 1164/Pid/1985
  41. Putusan Nomor; 1144 K/Pid/ 2006
  42. Putusan MA No.4952K/Pid.sus/2021
  43. SUMBER LAINNYA
  44. Andrre Novelino, ICW: Kejagung Kalahkan KPK Tangani Kasus Korupsi Terbesar Selam 2022, CNN Indonesia, Sabtu 04 Maret 2023, Pukul 02.50 Wib, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230303192621-12-920584/icw-kejagung-kalahkan-kpk-tangani-kasus-korupsi-terbesar-selama-2022#:~:text=%22Temuan%20umum%20yang%20terjadi%20pada,Jumat%20(3%2F3).di
  45. Hariadi Kartodihardjo, Kerugian Perekonomian Negara Dalam Korupsi, 12 Desember 2022, https://www.forestdigest.com/detail/2118/kerugian-negara-korupsi
  46. Kejati Jatim, Penerapan Unsur Kerugian Negara dan Perekonomian Negara secara Simultan Dalam Kasus Duta Palma Group, ArtikelBeritaKinerja, 04/09/2021, https://kejati-jatim.go.id/penerapan-unsur-kerugian-negara-dan-perekonomian-negara-secara-simultan-dalam-kasus-duta-palma-group/,
  47. Kejaksaan Negeri Tebo, Penerapan Kerugian Perekonomian Negara dalam Perkara Korupsi yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat, 17 April 2022, https://kejari-tebo.go.id/berita/detail/penerapan-kerugian-perekonomian-negara-dalam-perkara-korupsi-yg-berkaitan-dengan-hajat-hidup-masyarat
  48. Juli Hantoro, Kasus Korupsi Minyak Goreng, Eks Dirjen Pertambangan Luar Negeri di Tuntut 7 Tahun Penjara, Tempo.co, Kamis, 22 Desember 2022, 19:53 Wib, Kasus Korupsi Minyak Goreng, Eks Dirjen Perdagangan Luar Negeri Dituntut 7 Tahun Penjara - Nasional Tempo.co
  49. Kennial Laia, Pesakitan Korupsi Minyak Goreng Hanya Vonis Ringan, Betahita, Jumat, 06 Januari 2023, Betahita | Pesakitan Korupsi Minyak Goreng Hanya Divonis Ringan
  50. Pusat Edukasi Antikorupsi, Bagaimana Cara Sumber Daya Alam di Korupsi, 3 Pebruari 2023, https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230203-bagaimana-cara-sumber-daya-alam-dikorupsi
  51. Robertus Belarminus, Usai Antre Minyak Goreng Berjam-Jam, Ibu Ini Amruk Lalu Meninggal, Begini Kronologinya, Kompas.com, 17 Maret 2022;06;25 Wib, Usai Antre Minyak Goreng Berjam-jam, Ibu Ini Ambruk lalu Meninggal, Begini Kronologinya Halaman all - Kompas.com
  52. Sapri Maulana, Febriyan, Warga Meninggal Saat Antre Minyak Goreng Di Berau, ini kata Polisi, Sabtu, 12 Maret 2022; 14;57 Wib Warga Meninggal Saat Antre Minyak Goreng di Berau, Ini Kata Polisi - Nasional Tempo.co
  53. Tri Subarkah, Penerapan Unsur Kerugian Perekonomian Negara Untuk Lindungi Masyarakat, Media Indonesia, Minggu, 04 September 2022, 21;50 Wib, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/520043/penerapan-unsur-kerugian-perekonomian-negara-untuk-lindungi-masyarakat
  54. Yulida Medistira, Ini Peran 5 Tersangka Kasus Eksport Minyak Goreng, Detiknews, Jumat 20 Mei 2022, 12;20 WIB, Ini Peran 5 Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng (detik.com)