Main Article Content
Abstract
Cases of wrongful shootings by law enforcement officers constitute serious human rights violations within Indonesia’s criminal justice system. Although a pretrial mechanism exists to seek compensation, its implementation raises concerns, particularly regarding the imbalance of responsibility between the state and individual investigators. This study aims to examine the legal framework governing compensation for victims of wrongful shootings through pretrial mechanisms and to propose a splitting cost scheme as an alternative model for allocating responsibility. Using normative legal research with doctrinal, statutory, conceptual, sociological, and case approaches, this study analyzes relevant legal norms and pretrial decisions. The findings indicate that the current system places full financial responsibility on the state, without adequately addressing individual accountability of investigators involved in the incident. This condition weakens the principle of personal responsibility in law enforcement practices. The proposed splitting cost scheme offers a proportional distribution of compensation burdens between the state and investigators, based on factors such as individual fault, operational circumstances, and economic capacity. This model not only promotes fairness but also aligns with restorative justice principles. Furthermore, it encourages greater accountability within law enforcement institutions and contributes to the development of a more balanced and responsible criminal justice system in Indonesia.
Keywords
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
- 20DETIK. Briptu Kharisma Dinilai Lalai Terkait Tembakan yang Tewaskan Warga Gunungkidul (2023).
- Abadi, C V Literasi Nusantara. “PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN SALAH TANGKAP,” 2023.
- Ahmad Ziruddin, S H, S H Kholilur Rahman, and Mohammad Agus Maulidi. Merawat Negara Hukum. Guepedia, 2023.
- Aprianto, Rezmi Angga. “Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Resor Kendal.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
- Asmi, Andi Nurul, and Hambali Thalib. “Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Journal of Lex Theory (JLT) 1, no. 1 (2020): 99–115.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Penyelesaian Sengketa Di Ombudsman Dan Di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian Dalam Pelayanan Publik.” Jurnal Hukum Peratun 2, no. 2 (2019): 213–34.
- Calabresi, Guido. The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis. HeinOnline, n.d.
- Claudia, Zulian, and Ariawan Gunadi. “Vicarious Liability in Personal Data Protection.” Rechtsidee 11, no. 2 (2023): 10–21070.
- DAMAYANTI, DELLA. “PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid. Pra/2016/PN JKT. Sel).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Dewanti, Putri Ayu, Rayzsya Kanaya, Karina Faradila, and Habibur Rachman. “Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum.” Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916) 5, no. 05 (2025): 113–24.
- Doak, Jonathan. Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties. Bloomsbury Publishing, 2008.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, and Erasmus Napitupulu. “Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Effendi, Maftuh. “Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi.” Perspektif 15, no. 4 (2010): 412–40.
- Falasifah, Umi, and Sukinta Bambang Dwi Baskoro. “Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–11.
- Hamidah, Abdurrahman. “PERTANGGUNGAN JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN MELALUI GANTI RUGI,” 2019.
- Hamzah, Andi. “Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika.” Jakarta, 2008.
- Hukumonline. Polisi Salah Tembak Segera Disidang (2013).
- Indonesia, CNN. Polda Metro Selidiki Dugaan Polisi Salah Tembak Mati Warga (2018).
- Irwansyah, Irwansyah. “Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.” Yogyakarta: Mirra Buana Media 8 (2020).
- Jannah, Indah Dwi Miftachul, and A Djoko Sumaryanto. “Sanksi Hukum Tindakan Salah Tembak Aparat Kepolisian (Analisis Yuridis Putusan No. 44/PID. B/2009/PN. WMN).” Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 2022.
- Joko, Dr Joko Sriwidodo, and M H SH. “Pengantar Hukum Acara Pidana.” kepel press, 2023.
- Jumadi, Joko. “Efektifitas Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” JATISWARA 33, no. 1 (2018).
- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” Jurnal Usm Law Review 7, no. 2 (2024): 1035–50.
- Kholiq, Muhammad Abdul. “Penyidikan Dengan Cara Kekerasan Terhadap Tersangka Ditinjau Dari Hukum Pidana,” 2012.
- M Yahya Harahap, S H. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan,” 2019.
- Margono, Prasetyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP.” Jurnal Independent 4, no. 1 (2016): 36–47.
- Markesinis, Basil S, and Hannes Unberath. The German Law of Torts: A Comparative Treatise. Bloomsbury Publishing, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” 2013.
- Najib, Shihaf Ismi Salman, and Geofani Lingga Meryadinata. “The Compensation for Victims of Wrongful Shooting through Pretrial and Alternative Solutions in Indonesia.” JUSTISI 11, no. 2 (2025): 521–41.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 92 (2015).
- Pradana, M Aditya. “PARAMETER OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA) DALAM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Reksodiputro, Mardjono. “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.” Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.
- Safitri, Andiani Oktavia. “Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap.” Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2024): 246–55.
- Saputra, Dimas Tiga. “Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Perkara Pidana.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
- Sudarmono, Bun Joko, Joko Widarto, and Dyah Permata Budi Asri. “Analisis Yuridis Terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid. Pra/2023/Pn. Dps).” Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora 2, no. 2 (2025): 1–14.
- Sugiarto, Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika, 2021.
- Tornado, Anang Shophan, M H SH, and M Kn. Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Nusamedia, 2019.
- United Nations, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985).
- Walklate, Sandra. “Victimology: The Victim and the Criminal Justice.” System, 1989.
- Weinrib, Ernest J. “Corrective Justice in a Nutshell.” The University of Toronto Law Journal 52, no. 4 (2002): 349–56.
- Yuniati, Nita. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) 4, no. 6 (2024).
- Yunus, Ahmad Syahril. Restorative Justice Di Indonesia. Guepedia, 2021.
References
20DETIK. Briptu Kharisma Dinilai Lalai Terkait Tembakan yang Tewaskan Warga Gunungkidul (2023).
Abadi, C V Literasi Nusantara. “PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN SALAH TANGKAP,” 2023.
Ahmad Ziruddin, S H, S H Kholilur Rahman, and Mohammad Agus Maulidi. Merawat Negara Hukum. Guepedia, 2023.
Aprianto, Rezmi Angga. “Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan Di Kepolisian Resor Kendal.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.
Asmi, Andi Nurul, and Hambali Thalib. “Hak Ganti Kerugian Korban Penangkapan Tidak Sah Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Journal of Lex Theory (JLT) 1, no. 1 (2020): 99–115.
Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Penyelesaian Sengketa Di Ombudsman Dan Di Pengadilan Mengenai Ganti Kerugian Dalam Pelayanan Publik.” Jurnal Hukum Peratun 2, no. 2 (2019): 213–34.
Calabresi, Guido. The Costs of Accidents: A Legal and Economic Analysis. HeinOnline, n.d.
Claudia, Zulian, and Ariawan Gunadi. “Vicarious Liability in Personal Data Protection.” Rechtsidee 11, no. 2 (2023): 10–21070.
DAMAYANTI, DELLA. “PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid. Pra/2016/PN JKT. Sel).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
Dewanti, Putri Ayu, Rayzsya Kanaya, Karina Faradila, and Habibur Rachman. “Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum.” Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-Issn: 2776-1916) 5, no. 05 (2025): 113–24.
Doak, Jonathan. Victims’ Rights, Human Rights and Criminal Justice: Reconceiving the Role of Third Parties. Bloomsbury Publishing, 2008.
Eddyono, Supriyadi Widodo, and Erasmus Napitupulu. “Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP.” Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
Effendi, Maftuh. “Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi.” Perspektif 15, no. 4 (2010): 412–40.
Falasifah, Umi, and Sukinta Bambang Dwi Baskoro. “Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 1–11.
Hamidah, Abdurrahman. “PERTANGGUNGAN JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN MELALUI GANTI RUGI,” 2019.
Hamzah, Andi. “Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika.” Jakarta, 2008.
Hukumonline. Polisi Salah Tembak Segera Disidang (2013).
Indonesia, CNN. Polda Metro Selidiki Dugaan Polisi Salah Tembak Mati Warga (2018).
Irwansyah, Irwansyah. “Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.” Yogyakarta: Mirra Buana Media 8 (2020).
Jannah, Indah Dwi Miftachul, and A Djoko Sumaryanto. “Sanksi Hukum Tindakan Salah Tembak Aparat Kepolisian (Analisis Yuridis Putusan No. 44/PID. B/2009/PN. WMN).” Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan), 2022.
Joko, Dr Joko Sriwidodo, and M H SH. “Pengantar Hukum Acara Pidana.” kepel press, 2023.
Jumadi, Joko. “Efektifitas Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” JATISWARA 33, no. 1 (2018).
Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” Jurnal Usm Law Review 7, no. 2 (2024): 1035–50.
Kholiq, Muhammad Abdul. “Penyidikan Dengan Cara Kekerasan Terhadap Tersangka Ditinjau Dari Hukum Pidana,” 2012.
M Yahya Harahap, S H. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan,” 2019.
Margono, Prasetyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KUHAP.” Jurnal Independent 4, no. 1 (2016): 36–47.
Markesinis, Basil S, and Hannes Unberath. The German Law of Torts: A Comparative Treatise. Bloomsbury Publishing, 2002.
Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum,” 2013.
Najib, Shihaf Ismi Salman, and Geofani Lingga Meryadinata. “The Compensation for Victims of Wrongful Shooting through Pretrial and Alternative Solutions in Indonesia.” JUSTISI 11, no. 2 (2025): 521–41.
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 92 (2015).
Pradana, M Aditya. “PARAMETER OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA) DALAM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
Reksodiputro, Mardjono. “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.” Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.
Safitri, Andiani Oktavia. “Pertanggung Jawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Kasus Salah Tangkap.” Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2024): 246–55.
Saputra, Dimas Tiga. “Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Dalam Perkara Pidana.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017.
Sudarmono, Bun Joko, Joko Widarto, and Dyah Permata Budi Asri. “Analisis Yuridis Terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid. Pra/2023/Pn. Dps).” Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora 2, no. 2 (2025): 1–14.
Sugiarto, Umar Said. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika, 2021.
Tornado, Anang Shophan, M H SH, and M Kn. Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Nusamedia, 2019.
United Nations, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985).
Walklate, Sandra. “Victimology: The Victim and the Criminal Justice.” System, 1989.
Weinrib, Ernest J. “Corrective Justice in a Nutshell.” The University of Toronto Law Journal 52, no. 4 (2002): 349–56.
Yuniati, Nita. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP) 4, no. 6 (2024).
Yunus, Ahmad Syahril. Restorative Justice Di Indonesia. Guepedia, 2021.