Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Penelitian dilatarbelakangi adanya surat pernyataan di larang menikah bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di kota Surakarta-Solo, kemudian di cabut kembali oleh pihak sekolah. Aturan sudah berlaku selama lima tahun, pencabutan dilatarbelakangi oleh keinginan dari orang tua murid. Faktanya tidak sedikit usia anak Sekolah Menengah Pertama saat sekarang sudah banyak yang menikah. Melalui metode penelitian hukum yang normatif mengkaji permasalahan berkenaan surat larangan menikah dan kemudian melihat alur kebijakan politik hukum yang melahirkan kebijakan terhadap batas usia perkawinan. Pembahasan memfokuskan pada politik hukum nasional tentang batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan dengan melihat fenomena di dunia Pendidikan. Dilihat dari usia minimal, kemudian seperti kegelisahan pemerintah melihat dunia pendidikan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi disambut oleh lahirnya undang-undang untuk membatasi usia pernikahan menjadi sembilan belas tahun. Peraturan dalam bentuk undang-undang berkenaan dengan pembatasan usia minimal pernikahan pada dasarnya bukan merupakan undang-undang Apabila ada yang kelihatanya tidak setuju dengan aturan dilarang menikah di tingkatan Sekolah Menengah Pertama juga pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengantisipasi pernikahan dini.


Kata kunci: kebijakan; perkawinan; politik hukum.



ABSTRACT


This research is based on the existence of a forbidden marriage for junior high school students in Surakarta-Solo City which was later withdrawn by the school. This rule has been in effect for five years, its repeal is motivated by the wishes of the parents of students. Facts in the field, many junior high school children are now married. Through the normative legal research method, it examines these problems and then looks at the flow of legal political policies that give rise to policies regarding the age limit of marriage. The discussion focused on legal policy that develops in society regarding the rules of marriage as seen from the minimum age, then like the government's anxiety in seeing the world of education, the birth of the Constitutional Court decision was greeted by the birth of a law to limit the age of marriage to nineteen years. Regulations in the form of laws regarding the minimum age limit for marriage are not laws that are coercive, pervasive as a form of anti-education and child protection in Indonesia. If someone seems to disagree with the prohibition rules for marriage at the junior high school level, they have the same goal, namely to anticipate early marriage.
Keywords: marriage; politics of law; regulation.

Keywords

kebijakan perkawinan politik hukum

Article Details

How to Cite
Dewi, E. K., Sarip, S., & Multahibun, M. (2021). POLITIK HUKUM SURAT PERNYATAAN DILARANG MENIKAH BAGI ANAK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 116-129. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.294

References

  1. Asrori, Achamd. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam.” Al-’Adalah XII, no. 4 (2015): 807–26. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363.
  2. Candraningrum, Dewi, Anita Dhewy, dan Andi Misahul Pratiwi. Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. Jurnal Perempuan. Vol. 21, 2016.
  3. DetikNews. “Ini Dia Syarat Menjadi Caleg Menurut Undang-Undang.” News.detik.com. 12 Agustus 2019. https://news.detik.com/berita/d-2154868/ini-dia-syarat-menjadi-caleg-menurut-undang-undang.
  4. Erwinsyah, Argyo Demartoto, Supriyadi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta.” Juranal Analisas Sosiologi 7, no. 1 (2018): 27–42.
  5. Flo, Eddy. “Kontroversi Siswa SMP Dilarang Nikah Saat Daftar Ulang, Pihak Sekolah Cabut Pernyataan Tersebut.” Merahputih.com. 12 Juli 2019. https://merahputih.com/post/read/kontroversi-siswa-smp-dilarang-nikah-saat-daftar-ulang-pihak-sekolah-cabut-surat-pernyataan. Akses 12 Juli 2019.
  6. Fuad, ahmad masfuful. “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi, Penetapan Undang-Undang Perkwinan.” Petita 1, no. April (2016): 32–47.
  7. Harrieti, Nun, dan Lastuti Abubakar. “Pembaharuan Regulasi Sektor Jasa Keuangan Dalam Pembentukan Bank Wakaf di Indonesia” 5, no. 1 (2020): 1–14. https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.31.
  8. Hasanah, Yenny Merinatul, Cepi Safruddin, Abdul Jabar, Tanjung Pauh, Universitas Negeri Yogyakarta, Yenny Merinatul Hasanah, Cepi Safruddin, Abdul Jabar, Tanjung Pauh, dan Universitas Negeri Yogyakarta. “Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Daerah Yogyakarta.” Akuntabilitas Manajemen Pendidikan 5, no. 2 (2017): 228–39. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546.
  9. Isnanto, Bayu Ardi. “Heboh! Ada Syarat Tak Boleh Manikah Saat Masuk SMPN 7 Solo.” News.detik.com. 7 Juli 2019. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4618755/heboh-ada-syarat-tak-boleh-menikah-saat-masuk-smpn-7-solo?utm_source=notifikasi&utm_campaign=browser&utm_medium=mobile.
  10. Kholidah, En, dan a Alsa. “Berpikir Positif untuk Menurunkan Stres Psikologis.” Jurnal Psikologi 39, no. 1 (2012): 67–75. http://jurnal.psikologi.ugm.ac.id/index.php/fpsi/article/view/180.
  11. M. Ilham F. Putuhenadi. “Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif.” Legislasi Indonesia 2, no. 2 (2013): 375–95. http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/334/218.
  12. Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU/UU-XV/2017, 22 Kepeniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia § (2017). https://doi.org/DOI:
  13. Mayasari, Dian Ety. “Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 385–400. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837.
  14. Mia Kusuma Fitriana. “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara.” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 02 (2015): 1–27. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/403/283.
  15. Michael H, H. Mumbunan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak di Bawah Umur.” Lex et Societatis I, no. 4 (2013): 129–42. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2782/2333.
  16. Ngutra, Theresia. “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum.” Jurnal Supremasi XI, no. 2 (2016): 193. https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/2813/1514.
  17. Nur Rahman, Sarip. “Child Protection Policy for Victims of Sexual Crimes.” Varia Justicia 16, no. 1 (2020): 16–30. https://doi.org/: https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3057.
  18. Perempuan, Status Anak. “Pernikahan Anak :” 21, no. 1 (2016).
  19. Putri, Winda Destiana. “BKKBN: Usia Pernikahan Ideal Berkisar 21-25 Tahun.” Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. 12 Agustus 2019. https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun. Diakses 12 Agustus 2019.
  20. Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya, 1996.
  21. Rahayu, Derita Parpti. “Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indnesia.” Yustisia 4, no. 1 (2015): 190–202. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.
  22. Ramadhani, Yulaika. “Mendikbud Tegaskan Anak Yang Telah Menikah Tetap Boleh Sekolah.” Tirto.id. 12 Juli 2019. https://tirto.id/mendikbud-tegaskan-anak-yang-telah-menikah-boleh-tetap-sekolah-cHXe., Akses 12 Agustus 2019.
  23. Rifani, Dwi. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum 3, no. 2 (2011): 125–34. https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221.
  24. Sari, Nisa Mutia. “Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Landasan Hukum Yang Perlu Diketahui.” liputan6.com. 13 Agustus 2019. https://www.liputan6.com/citizen6/read/3921388/kartu-tanda-penduduk-elektronik-fungsi-dan-landasan-hukum-yang-perlu-diketahui?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer= https%253A%252F%25 2Fwww.google.com%252F.
  25. Sarip, Diana Fitriana, Elya Kusuma Desa. “Mendudukan Fatwa Mejelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan.” Journal Legislasi Indonesia 16, no. 3 (2019): 289–98. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/513/pdf.
  26. Sarip, Sarip. “Pemikiran the King Can Do Not Wrong dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (2018): 315–36. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157.
  27. ———. “Politik Hukum dan Politisasi Hukum Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Jurna Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020): 209–23. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.207.
  28. ———. “The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy.” Jurnal Hukum Novelty 9, no. 2 (2018): 192. https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517.
  29. Sarip, Sarip, dan Abdul Wahid. “Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 109–24. https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124.
  30. Sofiani, Trianah, dan Saif Askari. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punisgment di Sekolah” 4, no. 9 (2020): 224–42. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.267.
  31. Suhadi, Baidhowi, dan Cahya Wulandari. “Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas.” Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) 1, no. 1 (2018): 31–40. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jphi.v1i01.27277.
  32. Susanto. “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 3, no. 2 (2012): 191–210. https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v3i2.270.
  33. Tim detikcom - detikOto. “Revisi Undang-Undang Perkawinan, Pemerintah Usulkan Usia Menikah Minimal 19 Tahun.” Detik.com. 2019. https://news.detik.com/berita/d-4621816/revisi-uu-perkawinan-pemerintah-usulkan-usia-menikah-minimal-19-tahun.
  34. Umasugi, Ryana Aryadita. “Lurah Cipinang Besar Edaran Pencegahan Perkawinan Anak.” Metropolitan.kompas.com, 12 Agustus 2019. https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/18/14535331/lurah-cipinang-besar-utara-keluarkan-surat-edaran-pencegahan-perkawinan.
  35. Wafa, Moh. Ali. “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam.” AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 2 (2017). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.6232.
  36. Yahya Zein, Aditya Safrillah. “Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara.” In Seminat Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 160. Semarang, 2016.
  37. Yudha, Alda Kartika. “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama.” Jurnal Hukum Novelty 8, no. 2 (2017): 157. https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019.