Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Permasalahan yang dianalisis adalah mengenai tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dianggap cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kasus yang sebagaimana dicantumkan pada pendahuluan dimana akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dinyatakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengambilan data dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang jabatan Notaris dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, diketahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan yang diberikan oleh penggugat, juga menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut relevan atau tidak dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Rekomendasi atau saran untuk Notaris 1) Untuk lebih teliti dalam membuat akta sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, 2) Untuk lebih memperhatikan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.


Kata kunci: akta notaris; tanggung jawab notaris; undang-undang jabatan notaris.



ABSTRACT


The issue of a notary's responsibility for deeds that are considered legally flawed and not in accordance with the provisions of the making of deeds in the Notary Department Law. This is motivated by a case as stated in the introduction where the deed made is not in accordance with the provisions of the Act. This is stated to violate article 44 Notary Department Law. The type of research used by the authors in this study is a type of normative research with normative juridical research methods. The method of data collection is carried out by analyzing the Notary Office Law and the Decision of the Cibinong District Court Number 25/Pdt.G/2017/PN. Cbi. Based on the results of the study, it is known that the responsibility of notaries to the lawsuit provided by the plaintiff, can also analyze whether the Bandung High Court's decision is relevant or not to the lawsuit filed by the plaintiff. Recommendations or suggestions for Notaries 1) To be more careful in making a lease deed in accordance with the provisions of the Law, 2) To pay more attention to the provisions of the making of deeds in Notary Department Act.
Keywords: notary deed; notary responsibility; notary department act.

Keywords

akta notaris tanggung jawab notaris undang-undang jabatan notaris

Article Details

How to Cite
Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 130-140. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324

References

  1. Buku
  2. Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press; Yogyakarta, 2009.
  3. Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti; Bandung, 2004
  4. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung; Jakarta, 2002.
  5. C.S.T Kansil (et.al.), Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara; Jakarta, 2009.
  6. Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama; Bandung, 2008.
  7. Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2011.
  8. Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana; Jakarta, 2008.
  9. Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2011.
  10. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
  11. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
  12. Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.
  13. Jurnal
  14. Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.
  15. Anita Afriana, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, 2020.
  16. Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 2017
  17. Putra Arafaid, “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No.3 Tahun 2017.
  18. Peraturan Perundang-undangan
  19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.