Main Article Content

Abstract

ABSTRAK


Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup secara represif melalui mekanisme gugatan perdata, khususnya terhadap kerusakan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Dalam kurun waktu 2009-2019, tercatat terdapat 15 perkara yang diajukan oleh pemerintah ke pengadilan. Upaya pemerintah tersebut telah menghasilkan putusan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar sejumlah ganti kerugian dengan nilai yang signifikan. Tulisan ini melakukan analisis terhadap perspesi hakim terkait dengan valuasi kerusakan lingkungan hidup. Analisis dilakukan untuk melihat persoalan-persoalan hukum yang diperdebatkan di dalam perkara putusan tersebut, dan bagaimana hakim di dalam putusannya menyelesaikan persoalan hukum tersebut. Dengan menggunakan metode empiris normatif dalam melakukan analisa terhadap putusan dari perkara tersebut, tulisan ini menemukan 2 (dua) persoalan hukum, yakni: penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan hidup.
Kata kunci: gugat perdata lingkungan; kebakaran hutan dan lahan; kerusakan lingkungan hidup; valuasi kerugian lingkungan hidup.


ABSTRACT


Since the enactment of Law Number 32 Year 2009 on Protection and Management of the Environment. The Indonesian Government has conducted a series of repressive measure to protect environment through civil litigation against polluters. The majority of litigation process have been done against polluters who caused damages to the forest and land ecosystem. Between 2009-2019, the government sued 15 companies to the civil court. The government effort resulted in substantial amount of damage award for the government. The analysis focuses on the legal issues in application of damage valuation applied by judges in those decisions. The analysis employs empirical approach to analyses the court decisions, and found two legal issues on the application, namely, the application of strict liability and the method in valuing the environmental damages.
Keywords: environmental damages valuation; environmental civil litigation; environmental damages; land and forest fire.

Keywords

Valuasi Kerugian Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup Kebakaran Hutan dan Lahan Gugat Perdata Lingkungan

Article Details

Author Biographies

Indra, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 

Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad 

Mulki, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Pengajar STHI Jentera

How to Cite
Perwira, I., Taufik, G., & Sahder, M. (2022). VALUASI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI ATAS PERSEPSI HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN PADA 2009-2019. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(2), 201-217. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.619

References

  1. Jurnal & Laporan Lembaga
  2. Andri G Wibisana, “Pertanggungjawaban Perdata Untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran Dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan vs PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)”, Bina Hukum Lingkungan, Vol.1, No.1, 2016.
  3. Charles E. Cantu, “Distinguishing the Concept of Strict Liability in Tort from Strict Products Liability: Medusa Unveiled”, The University of Memphis Law Review, Vol. 33, 2003.
  4. Frank B Cross, “Natural Damage Valuation”, Vanderbilt Law Review, Vol. 42, No. 2, 1989.
  5. John C.P Goldberg, “The Strict Liability in Fault and The Fault in Strict Liability”, Fordham Law Review, Vol. 85, No. 2, 2016.
  6. MaCalister Elliot and Partners, 2001, “Study on the Valuation and Restoration of Damage to Natural Resources for the Purpose of Environmental Liability”. European Comission, 2001,<(https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/biodiversity_main.pdf>, [diakses 13/06/2021].
  7. Peraturan Perundang-Undangan
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2014 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan.
  12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
  13. Putusan Pengadilan
  14. Putusan Mahkamah Agung Nomor 460K/Pdt/2016, KLHK v. PT. Merbau Pelalawan Lestari.
  15. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 125/Pdt.G/LH/2016/PN.Bjm, KLHK v. Palmina Utama.
  16. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 456/Pdt.G-LH/2016/PN.JKT.SEL, KLHK v. PT. Waringin Agro Jaya.
  17. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 234/Pdt.G-LH/2016/PN.Plg, KLHK v. PT. Waimusi Agro Indah.
  18. Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr, KLHK v. PT Merbau Pelelawan Lestari.
  19. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 50/PDT/2014/PT.BNA, KLHK v PT Kalista Alam.
  20. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 492/PDT/2017/PT.DKI, KLHK v. PT Waringin Agro Jaya.
  21. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 1/PK/Pdt/2014, KLHK v PT Kalista Alam.
  22. Sumber Lainnya :
  23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019”, , [diakses 28/02/2021].
  24. Reuters, “World Bank says Indonesia Forest Fires Cost $5.2 Billion in Economic Loss”, , [diakses 28/02/2021].
  25. Kontan, “Kasus Karhutla, 4 Perusahaan Telah Membayar Ganti Rugi ke Negara Rp 122 Miliar”, , [diakses 13/06/2021].
  26. Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act 1980 (US).
  27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan merupakan dasar hukum ganti kerugian sebelum diberlakukannya.