[1]
“Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, litra, vol. 5, no. 2, pp. 267–284, Apr. 2026, doi: 10.24198/litra.v5i2.2731.