2026-06-19T01:02:51Z https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/oai

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/20 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria Nurahmani, Aditya Rismansyah, Mohammad Robi Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Reforma Agrariria, Upaya Hukum Program Nawacita yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi memiliki niat yang baik untuk mewujudkanpercepatan Reforma Agraria, untuk mengatasi semua permasalahan tentang Pertanahan, salah satunyaadalah Program Legalisasi Hak atas Tanah, untuk mewujudkan kepastian hukum dan meminimalisirterjadinya konflik agraria. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan PercepatanReforma Agraria dimanifestasikan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yangdiharapkan dapat menjawab permasalahan diatas. Terkait dengan PTSL, perlu dikaji bentukperaturannya, sehingga melalui program ini, tujuan percepatan reformasi agraria dapat tercapai, sertaupaya hukum yang dapat dilakukan pada pengumuman data fisik dan data yuridis dalam membuktikankepemilikan tanah oleh panitia ajudikasi dalam proses PTSL. Dengan menggunakan metode yuridisnormatif penulis melihat bahwa program PTSL mampu melakukan perubahan besar dalam memberikanjaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan bidang tanah masyarakat secara besar-besaran. Selanjutnya programa PTSL diharapkan mampu mengakomodir warga negara yang merasatidak puas dengan pengumuman data fisik dan data yuridis dalam pembuktian pemilikan tanah olehpanitia ajudikasi melalui mekanisme upaya administrasi dan gugatan. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/20 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 1-19 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/20/100 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/21 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup Husnita, Nurlina Ghaniyyu, Fariz Faza Eksploitasi Lingkungan, Fungsi Lingkungan Hidup, Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan Pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan menjamurnya pembangunan di berbagai belahandunia kerap menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup seperti eksploitasilingkungan besar-besaran yang mengubah bahkan merusak fungsi lingkungan hidup, sehinggalingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep dasar hukum penataan ruangsejatinya menjaga fungsi lingkungan hidup dengan membagi ruang sesuai dengan fungsi danperuntukannya, tetapi pada perjalanannya masih banyak pembangunan yang menyalahi pengaturantersebut. Konsep Pembangunan berkelanjutan memiliki peran besar agar pembangunan yang dilakukantidak merusak fungsi lingkungan hidup. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaranmengenai pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan yang memperkuat konsep dasarhukum penataan ruang berdasarkan fungsi lingkungan hidup. Metode Penelitian yang digunakan adalahdengan pendekatan yuridis normatif serta metode analisis data menggunakan metode analisis yuridiskualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa pengimplementasian konsep pembangunan berkelanjutan akanmemperkuat konsep dasar hukum penataan ruang sehingga pemanfaatan fungsi lingkungan hidup akanoptimal dan lestari. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/21 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 20-39 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/21/101 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/22 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Analisis Pertanggungjawaban Negara Yang Menimbulkan Dampak Kerugian Dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional Arvy Ilyasa, Raden Muhammad Hukum Internasional, Pencemaran Lingkungan Laut, Sampah, Samudra Pasifik, Tanggung Jawab Negara Perkembangan hukum lingkungan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupanmasyarakat internasional, karena hukum lingkungan memberikan perhatian khusus terhadap lingkunganhidup. Kasus pencemaran lingkungan laut internasional yaitu sekitar 80% yang terdiri dari limbahorganik dan anorganik. Salah satu limbah anorganik yang dibuang ke Samudra Pasifik adalah sampahplastik. Plastik sebagai bahan yang sangat murah dan sering digunakan untuk berbagai kegiatan menjadipenyumbang 60%-80% sampah di Samudra Pasifik. Dalam penulisan ini penulis hendak inginmenganalisis pertanggungjawaban Negara terhadap kasus pencemaran sampah di Samudra Pasifiksebagai transboundary environmental harm dalam perspektif hukum internasional denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga diambil kesimpulan bahwa dalam hukuminternasional entitas Negara dapat dimintai pertanggungjawaban dan dalam kasus pembuangan sampahplastik di Samudra Pasifik. Negara yang menimbulkan dampak kerugian dapat bertanggung jawabberupa melakukan reparasi terhadap Negara yang terkena dampak kerugian baik dari segi material danimmaterial akibat kasus pencemaran lingkungan laut di Samudra Pasifik. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/22 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 40-55 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/22/109 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/23 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Penyelundupan Orangutan dalam Konsep Perlindungan Satwa Liar dan Hukum Positif Indonesia Annas, Alwi Fajri Dzahabiyyah, Nenden Fatimah Hak Hewan, Orangutan, Penyelundupan, Perlindungan, Satwa Liar Orangutan merupakan jenis primata besar yang merupakan satwa endemik Indonesia. Kian hari keberadaanorangutan semakin terancam karena berbagai macam aktivitas manusia. Kasus penyelundupan orangutan diIndonesia bukan merupakan suatu hal yang baru. Orangutan seringkali menjadi objek yang diperdagangkansecara ilegal karena keunikannya yang membuat banyak pihak tertarik. Dewasa ini, ilmu hukum sudah mulaimengakomodir perlindungan terhadap satwa liar. Mulai dari lahirnya konsep Hak Asasi Hewan (AnimalRights) sejak abad 20 hingga adanya Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)sebagai sumber hukum internasional. Perlindungan satwa dalam hukum Indonesia terdapat dalam LampiranPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan danSatwa. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, penyelendupan orangutan selama ini masih masih marakterjadi, meskipun sudah ada hukum yang mengatur. Maka untuk mencari solusi dari permasalahan tadi,artikel ini mencoba mengelaborasi konsep-konsep perlindungan satwa liar yang berkembang, dan melihatpraktik perlindungan satwa liar di negara lain. Selanjutnya, penulis mencoba melihat bagaimana penegakanhukum mengenai tindakan kejahatan terhadap orangutan khususnya penyelundupan serta kekurangan dariperaturan tersebut terhadap perlindungan orangutan. Kedepannya diharapkan adanya suatu peraturanperundang-undangan baru yang lebih tegas dan khusus mengatur tentang perlindungan terhadap satwa liar. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/23 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 56-70 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/23/110 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/24 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup (Studi Kasus: Pabrik Kertas PT MAG dan Pabrik Plastik UD MPS terhadap Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang) Sita, Margareth Rae Baku Mutu Air Limbah, Sanksi Administrasi Lingkungan, Pengawasan Administrasi Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah akan dikenakan sanksiadministratif sebelum dijatuhkan sanksi pidana. Hal ini diterapkan dalam proses penegakan hukumterhadap kasus pencemaran Sungai Avur Budug Kesambi di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasilverifikasi tim Balai Gakkum KLHK, pencemaran sungai tersebut disebabkan oleh limbah dari PabrikKertas PT MAG. Hasil verifikasi tersebut juga menemukan limbah mikroplastik yang disinyalir berasaldari Pabrik Plastik UD MPS. Atas kejadian tersebut, pemerintah akan menerapkan sanksi administrasilingkungan kepada PT. MAG. Terhadap UD MPS, tim verifikasi akan melakukan analisa kembali sebelummenjatuhkan sanksi. Namun, masyarakat Jombang mendesak pemerintah untuk segera menghukum PT.MAG dengan pidana penjara dan denda yang berat dikarenakan oleh dampak pencemaran sungaitersebut yang mengakibatkan berbagai permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipenerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran baku mutu air limbah. Metode penelitian dalampenulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menguraikan permasalahan yang adauntuk selanjutnya dibahas berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Tulisan inimenunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi lingkungan terhadap pelanggaran baku mutu airlimbah memiliki kemampuan dalam memulihkan kondisi lingkungan yang rusak serta melibatkanpengawasan masyarakat dan pemerintah sebagai instrumen penting. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/24 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 71-83 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/24/108 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/25 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Lingkungan Melalui Konsep Citizen Power Ulya, Farhan Izzatul Yofita, Emilda Wulandari, Febri Desmawati, Yunita AMDAL, Citizen Power, Izin Lingkungan, Musyawarah, Partisipasi Masyarakat Sistem demokrasi Indonesia mengandung dua prinsip, yaitu kerakyatan dan musyawarah dalamperwakilan dan mufakat. Hal ini diimplementasikan dalam proses perizinan lingkungan, dengan adanyapartisipasi masyarakat. Meski telah mengikutsertakan masyarakat, namun justru banyak kasus gugatanmasyarakat terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan. Hal ini menjadi suatu kejanggalan karenamasyarakat merupakan pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Diukur dengan teori partisipasimasyarakat menurut Arnstein, maka partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan beradapada tangga placation, consultation, dan informing, yang berada pada derajat Degree of Tokenism.Kelemahan derajat ini adalah tidak menyediakan jaminan bahwa suara masyarakat diperhitungkandalam penentuan hasil sebuah keputusan publik. Partisipasi masyarakat menjadi hanya bersifatformalitas untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Mengatasi kekurangan yang ada, penulismenggagas konsep Citizen Power pada partisipasi masyarakat dalam proses perizinan lingkungan diIndonesia. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan pendekatankonseptual dan pendekatan perundang-undangan. Konsep Citizen Power ini akan meningkatkanpartisipasi masyarakat ke derajat tertinggi (Degree of Citizen Power), sehingga konflik lingkungan dapatmenurun. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/25 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 84-98 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/25/107 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/26 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Urgensi Pengetatan Baku Mutu Udara Ambien Indonesia (Studi Kasus Gugatan Pemulihan Udara DKI Jakarta) Purba, Annisa Aprilia Baku Mutu Udara Ambien, Pengetatan Udara ambien yang bersih merupakan bagian dari hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.Indonesia sebagai negara yang padat penduduk dan industri menjadi salah satu faktor yangmenyebabkan udara ambien bersih menjadi tantangan untuk dapat dikonsumsi kini. Meski pemerintahtelah melaksanakan upaya-upaya pemulihan udara, namun upaya tersebut belum efektif dalamtujuannya. Salah satunya disebabkan karena belum adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan aturan terkait lainnya mengenai pengetatanbaku mutu udara ambien meski telah ada desakan masyarakat seperti gugatan masyarakat DKI Jakartayang meminta pemulihan udara DKI Jakarta yang tercemar. Penelitian yang digunakan oleh Penulismerupakan penelitian yuridis normatif dengan ditinjau berdasarkan kasus gugatan pemulihan udara DKIJakarta sebagai pendekatan kasus dalam penelitian. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan urgensidan alasan upaya pengetatan baku mutu udara ambien Indonesia merupakan upaya efektif pemulihanudara Indonesia. Baku mutu udara ambien Indonesia yang telah lama dan longgar harus segera direvisiuntuk mengikuti standar baku mutu udara ambien yang baru dan ketat agar upaya pemulihan udaradapat mencapai tujuan secara efektif, mengingat dampak-dampak negatif dari segi kesehatan, ekonomi,dan lingkungan yang kini cukup serius. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/26 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 99-11- 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/26/106 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/27 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Implementasi Sanski Pidana Dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Enviromental Governance Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang Hadi, Dejan Abdul Fadhlika, Zulfa 'Azzah Nita Permata, Chusnul Qotimah Good Environmental Governance, Pertambangan, Reklamasi, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaandan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan,kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatanpasca tambang. Terdapat banyak sekali permasalahan yang terjadi di pertambangan seperti korporasitambang yang tidak mereklmasi bekas tambang, hal ini mengakibatkan kerugian bagi lingkungan, wargasekitar maupun negara. Oleh karena itu setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertambanganwajib melaksanakan reklamasi lahan bekas pertambangannya. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineraldan Batu Bara berserta aturan pelaksana lainnya yang mengatur kewajiban bagi perusahaan untukmelakukan reklamasi pascatambang. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, denganpendekatan perundang-undangan dan kasus. Penulis memfokuskan pengkajian terhadap korporasitambang yang tidak mereklamasi bekas tambangnya, serta penguatan sanksi administrasi dan sanksipidana terhadap korporasi yang melanggar ketentuan pasca reklamasi dengan menerapkan prinsip goodenvironmental governance. Efektivitas dan efisiensi terkait penegakan hukum administrasi merupakanupaya dalam menjalankan good environmental governance bagi suatu perusahaan yang tidak memenuhikewajiban pasca kegiatan pertambangan. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/27 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 111-126 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/27/105 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/28 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Eksistensi Investasi Hijau dalam Poros Pembangungan Ekonomi sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan atas Lingkungan Hidup Anisah, Bintan Rahayu Investasi Hijau, Keadilan Lingkungan, Pembangunan Ekonomi, Perlindungan Lingkungan Hidup Kesadaran kolektif dalam mewujudkan keadilan lingkungan perlu mendapatkan penegasan danpengakuan secara utuh. Terlebih peminggiran isu lingkungan hidup dapat memicu timbulnya krisismultidimensi seperti penurunan kualitas lingkungan dan peningkatan kesenjangan sosial ekonomi.Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (4) secara jelas mengakomodasi unsur perlindungan lingkunganmelalui pencantuman asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kaitannya denganpenyelenggaraan perekonomian nasional. Bentuk pengejawantahan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup guna mendukung pembangunan ekonomi salah satunya dapat diupayakan melaluiinstrumen investasi hijau. Pengembangan investasi hijau notabene berupaya menciptakan situasikondusif dalam penguatan modal yang fokus pada prinsip ESG (Environmental, Social and Governance).Namun demikian, investasi hijau belum mendapatkan pengakuan yang komprehensif dalam hukumpositif. Oleh karenanya pemenuhan akan rasa keadilan dan kepastian hukum pada investasi hijaumenjadi penting, sebab konstruksi hukum yang ideal akan mendorong masyarakat luas untuk beralih keinvestasi jangka panjang yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/28 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 127-142 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/28/104 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/29 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Kerentanan Eskalasi Bencana Alam di Jakarta Sebagai Akibat Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Ruang yang Destruktif Salsabila, Dara bencana, kebijakan, lingkungan, pemerintah dan ruang terbuka hijau Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia terutama Jakarta semakin massif terjadi. Hal inimenyebabkan terjadinya bencana alam yang semakin meningkat seperti banjir, penurunan muka tanahbahkan kekeringan. Kondisi ini tidak diikuti dengan upaya perbaikan dan resiliensi lingkungan yangtersistemasi dan radikal sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya bencana alam. Berbagai kebijakanpemerintah pun tidak sejalan dengan semangat restorasi lingkungan hidup sehingga semakin memperumitpenanganan perbaikan lingkungan hidup. Salah satu solusinya adalah dengan penerapan green city ataukota ekologis dan diharapkan mampu meningkatkan daya dukung dan daya lenting lingkungan hidup denganmemperhatikan ketersedian Ruang Terbuka Hijau di Jakarta. Artikel ini akan membahas relevansi kebijakanpublic penataan ruang di Jakarta dan sekitarnya yang kontraproduktif sehingga meningkatkan potensibencana alam yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan tipe penelitianini adalah eksplanatoris dan deskriptif. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/29 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 143-158 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/29/103 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/30 2023-11-22T09:30:26Z plr:ART driver

Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Zakariya, Rizky Optimalisasi, Penegakan Hukum, Pembalakan Liar, Penelusuran Aset Indonesia merupakan negara yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil danRepublik Demokrasi Kongo. Hal itu menjadikan Indonesia salah satu paru-paru dunia. Akan tetapi,penyusutan kawasan hutan yang terjadi setiap tahun mengancam kelestarian hutan Indonesia. Salahsatu penyebabnya adalah pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahmelakukan upaya penegakan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas praktik pembalakan liartersebut. Akan tetapi, upaya tersebut kurang berjalan optimal, karena masih sulitnya perkara penyidikan(P-21) naik ke tahap persidangan, vonis hakim yang terlalu ringan, dan mayoritas penjeratan pidanahanya pada pelaku lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif kualitatifdengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Kesimpulan penelitian inimenunjukkan urgensi dilakukan penelusuran aset dalam penanganan perkara pembalakan liar karenabesarnya hutan Indonesia serta segala potensi yang terkandung di dalamnya; maraknya deforestasihutan setiap tahun di Indonesia akibat pembalakan liar; dan penegakan hukum pembalakan liar yangkurang optimal. Sehingga atas urgensi tersebut penulis merekomendasikan dilakukan metodepenelusuran aset dalam penanganan perkara pembalakan liar. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2020-10-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/30 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020; 159-175 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/30/102 Copyright (c) 2020 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/386 2024-03-22T03:24:17Z plr:ART driver

Hak atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia Nafisah, Ratu Durotun Abstrak Indonesia menjadi daya tarik bagi para transit migran, diantaranya termasuk pengungsi dan pencari suaka. Ketidakpastian lama tinggal mereka selama di Indonesia memaksa sebagian diantaranya untuk menikah dan melahirkan anaknya di Indonesia. Melalui asas ius soli terbatas yang dianut UU No. 12/2006, anak-anak transit migran yang lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan dan orang tua yang tidak jelas status kewarganegaraanya berhak atas status kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap anak dari pengungsi Rohingya, ditemukan bahwa asas ius soli terbatas tidak berjalan dalam praktik, anak-anak transit migran yang lahir di Indonesia seperti halnya Rohingya justru berada pada kondisi tanpa kewarganegaraan yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kekosongan produk hukum untuk melaksanakan asas ius soli terbatas, sehingga sekalipun seorang anak berhak atas status WNI, ia tidak memiliki legitimasi secara hukum untuk mendudukan haknya. Selain itu, akar permasalahan berada pada rigidnya politik hukum keimigrasian Indonesia yang bersifat selektif sehingga kurang memandang adanya kebutuhan dalam mengelola urusan transit migran, termasuk kepentingan anak mereka atas pencatatan kelahiran dan perolehan status kewarganegaraan.  Kata Kunci: hak atas kewarganegaraan, orang tanpa kewarganegaraan, orang yang tidak jelas status kewarganegaraanya, Rohingya, transit migran.   Right to Nationality of Transit Migrant’s Children Born in Indonesia Abstract Indonesia is a transit-migrant magnet state for many of refugees and asylum seekers. The uncertainty of transit duration forced these migrants to married and born their children in Indonesia. Under jus soli principle in Law Number 12 year 2006, children of transit migrants born from stateless and unknown nationality parents in Indonesia are automatically an Indonesian citizen. However, the research conducted towards children of Rohingya refugees born in Indonesia has shown that none of them were granted Indonesian citizenship status. This paper argues that the absence of specific regulation has made it impossible to fully implement the jus soli principle, hence even if many children are eligible to gain Indonesian citizenship, they do not have any legal instrument to legitimate the rights that is entitled to them. Moreover, the grass root problem of the issue is the rigid and selective implementation of Indonesia’s immigration policy who are not friendly towards transit migrant. Hence, the government were lacking of interest to fulfill their needs, including their children right to birth registration and nationality. Keywords: right to nationality, Rohingya, stateless, transit migrant, unknown nationality. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2018-12-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/386 Padjadjaran Law Review; Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/386/263 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/387 2024-03-22T03:24:17Z plr:ART driver

Pembatasan Kebebasan Berkespresi dalam Bermedia Sosial : Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Julianja, Sufiana Abstrak Studi ini menggambarkan bagaimana kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial dapat diatur dalam instrumentasi HAM dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sejauh mana pembatasan dalam kebebasan berekspresi di media sosial ini dapat dilakukan. Article 19 dan Article 20 ICCPR menyatakan bahwa dalam kebebasan berekspresi tersebut terdapat batasan yang tidak boleh dilewati.  Pada awal pembentukan UU ITE, tujuannya untuk membatasi kebebasan berekspresi di dunia maya sudah baik agar masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikannya dan menguji kedewasaan masyarakat dalam menyikapi makna kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial, namun pada pelaksanaannya, pembatasan UU ITE terlalu subjektif dan dinilai membungkam kreativitas dan kebebasan berekspresi, sehingga pengaturannya dianggap semena-mena dan menimbulkan banyak korban. Pada akhirnya, studi ini sangat relevan untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan nasional mengenai pembatasan kebebasan berekspresi dalam bermedia sosial khususnya untuk diharmonisasi dengan pengaturan yang berlaku dalam HAM, dimana pembatasan tersebut bertolak belakang dengan kebebasan. Kata Kunci: berekspresi, HAM, kebebasan, media sosial, pembatasan   Abstract This study illustrates how freedom of expression in social media can be regulated in human rights instrumentation and Act No. 19 of 2016 on Amendment to Act Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, as well as the extent to which restrictions on freedom of expression in social media can do. So in Article 19 and Article 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) affirms that in freedom of expression there are boundaries that should not be passed.  At the beginning of the establishment ITE Act of its goal to limit freedom of expression in cyberspace is good for the community more responsible for what it conveyed in the social media and test the maturity of the community in addressing the meaning of freedom of expression in social media, but in the implementation of restrictions The ITE Act is too subjective and judged to silence the creativity and freedom of expression, so the arrangement is considered arbitrary, resulting in many victims due to restrictions in the ITE Act. Ultimately, this study is particularly relevant for reviewing national policies on restrictions on freedom of expression in social media particularly to be harmonized with human rights treaties, which are contrary to freedom. Keywords: Expressions, Freedom, Human Rights, Limitation, Social Media PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387 Padjadjaran Law Review; Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387/271 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/388 2024-03-22T03:24:17Z plr:ART driver

Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi Ramadhan, Muhammad Fauzy Abstrak Dewasa ini, hak konstitusional seseorang atau segolongan masyarakat sering sekali dilanggar dan dicederai oleh pihak-pihak tertentu. Padahal negara sudah menjanjikan untuk menjamin sebuah hak yang terdapat di dalam Undang Undang Dasar yang harusnya diperoleh setiap warga negara. Di dalam konstitusi, hak-hak dasar ini merupakan salah satu bagian yang penting karena merupakan bagian yang menentukan materi dari konstitusi itu sendiri. Maka untuk dapat memberikan sebuah jaminan dan kepastian dalam proses proses penyelenggaraan Negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi Negara dan putusan peradilan yang tidak melanggar hak konstitusional dibutuhkan sebuah gagasan berupa penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi. Constitutional Complaint ini yang nantinya akan menjaminnya hak konstitusional warga Negara Indonesia dengan memastikan bahwa ketika ada sebuah hak konstitusional dilanggar oleh negara atau pejabat pemerintahan hal tersebut dapat terselesaikan. Bahkan dengan adanya Constitutional Complaint ini tidak akan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan hanya menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara, menyelesaikan sengketa Pemilu, dan Pembubaran Partai Politik, tapi juga nantinya berwenanang untuk menangani pelanggaran Hak Konstitusional melalui mekanisme Constitutional Complaint.   Kata Kunci :Constitutional Complaint, Hak Konstitusional, dan Mahkamah Konstitusi,   Abstract Nowday, the constitutional rights of a person or a group of people are often violated and injured by certain parties. In fact the constitutional right of a person is a basic right that should be obtained and guaranteed in the Constitution of our Country. In the constitution, these basic rights are an important part because it is the part that determines the material of the constitution itself. Therefore, in order to provide a guarantee and certainty in the process of the State administration process, in the preparation of legislation, the administration process of the State and the judicial decisions that do not violate the constitutional rights required an idea of the application of the Constitutional Complaint in the Constitutional Court. This Constitutional Complaint which will guarantee the constitutional rights of Indonesian citizens by ensuring that when there is a constitutional right violated by any party, it can be resolved. Even with the Constitutional Complaint this will not increase the authority of the Constitutional Court not only to examine the Law against the Constitution, resolve disputes between State institutions, resolve election disputes and the Dissolution of Political Parties, but also later authorized to deal with violations of Constitutional Rights through a mechanism Constitutional Complaint.   Keywords :Constitutional Complaint,the Constitutional Right, and the Constitutional Court PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/388 Padjadjaran Law Review; Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/388/272 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/389 2024-03-22T03:24:17Z plr:ART driver

Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Amedi, Azeem Marhendra Abstrak Pendidikan dasar menjadi fondasi utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mumpuni demi menunjang pembangunan dan pertumbuhan suatu negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari hasil Pertemuan Agenda Pembangunan 2030 di Majelis Umum pada tahun 2015, menjadi tumpuan negara-negara untuk berkembang sesuai apa yang disetujui dalam SDGs, termasuk dalam bidang pendidikan (Tujuan Nomor 4), yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan mendukung perkembangan SDM. Artikel ini memuat analisis bagaimana Indonesia sejauh ini telah menyelenggarakan pendidikan dasar nasional melalui politik hukum, membahas mengenai permasalahan yang ditemukan dari penyelenggaraan tersebut, dan bagaimana seharusnya Indonesia mengimplementasikan politik hukum pendidikan dasar demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.   Kata Kunci: Politik hukum, pendidikan, pendidikan dasar, perkembangan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.   Abstract Primary education is the main foundation to produce the best out of Human Resources in order to support development and growth of a state. Sustainable Development Goals (SDGs) adopted by United Nations (UN) as a result of the 2030 Development Agenda in the General Assembly circa 2015, becomes the benchmark by states to develop in accordance to the agreed goals on the SDGs, including the development of education (Goal no. 4), that constitutes member states to organise quality and accessible education, that also supports human development. This article contains analysis on how Indonesia have organised the national primary education so far through legal policy, explains the problems encountered from the operation, and how Indonesia suppose to implement their legal policy on primary education to achieve Sustainable Development Goals.   Keywords: Legal policy, education, primary education, development, Sustainable Development Goals.   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/389 Padjadjaran Law Review; Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/389/273 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/390 2021-04-04T09:45:47Z plr:ART

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/391 2024-03-22T03:24:17Z plr:ART driver

Mekanisme Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Tindak Pidana yang Mengakomodir Kepentingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Bagian Integral dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia Permatasari, Silvy Abstrak International Organization for Migration (IOM) sempai kurun waktu Desember 2014 melansir, Indonesia sebagai salah satu negara dengan kasus perdagangan orang terbanyak disamping China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina. Sebagai komitmen untuk menanggulangi permasalaham tersebut Indonesia meratifikasi Protokol Palermo, instrument tersebut memberikan perhatian secara khusus terhadap hak restitusi sebagai ganti kerugian atas biaya untuk perawatan medis dan/atau psikologis, yang diderita korban akibat kasus yang menimpa dirinya, namun pada tahap implementasinya kerap ditemukan inkonsistensi dalam tahap pengajuan dan penjatuhannya, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJ, dimana korban tidak mendapatkan hak restitusinya akibat tidak diberikan informasi oleh penyidik akan hak-hak yang dapat diterima; kemudian Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, yang mana hakim tidak mengabulkan total jumlah restitusi korban dikarenakan keterlambatan pengajuan surat keputusan LPSK pada saat pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kemudian hal yang serupa juga muncul pada Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, dimana majelis hakim menolak total jumlah restitusi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, kemudian Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tul, yang mana restitusi gagal dieksekusi dikarenakan pelaku tidak mampu membayar restitusi, kasus-kasus tersebut dapat ditengarai karena aparat pengegak hukum tidak bertindak aktif untuk memperjuangkan hak-hak korban dalam pemenuhan restitusi, tidak adanya pola pemenuhan restitusi yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana merupakan penyimpangan dari amanat Kongres PBB VII tahun 1985 tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis akan memberikan sumbangsih pemikiran dengan menggunakan perbandingan status quo ketentuan restitusi dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep negara kesejahteraan dengan tujuan untuk mencapai tatanan yang ideal pemberian restitusi sebagai bagian yang integral dalam sistem peradilan pidana yang memenuhi kebutuhan korban tindak pidana perdagangan orang.   Kata kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban, restitusi, negara, sistem peradilan pidana   Abstract On December 2014, International Organization for Migration confirmed that Indonesia is one of the states which had many human beings trafficking cases besides China, Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Netherland, Poland, Venezuela, Spain, and Ukraine. As its commitment in order to overcome this issue, Indonesia ratified Palermo Protocol. This protocol specifically governs about the rights of the victims to request for the detriment on medical cure as its restitution. On the other hand, there are inconsistencies on its implementations, specially on the first application of the case and on the enforcement of the final awards. It could be seen on Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN-BJ, where the victim did not get the information regarding his/her rights from the investigator. Another case emerged on Putusan Nomor 2301/Pid.Sus/2013/PN.TNG, where the judges did not grant the victim's rights for restitution because of the late submission of the Surat Keputusan LPSK at the time of requisitoir trials. On Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, the judges rejected the total sum of the restitution proposed by the prosecutor. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015 ruled that the restitution was failed to be executed because the perpetrator's inability to fulfill it.   In all of these cases, the states can not act as the representative of the victim in order to fulfill the restitutions. There is no integrated system of the restitution on the criminal procedural system and this comes as the deprivation of the 7th United Nation Congress 1985 on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Hence, in this article, the author would offer the idea to use the status quo comparation of the restitutions' regulations and the approach of welfare state concept to reach the ideal system of providing the restitution as one integral part on criminal procedural system and to meet the needs of the victim on human beings trafficking cases.   Keywords: human trafficking, victim, restitution, state, criminal justice system. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/391 Padjadjaran Law Review; Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/391/274 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/392 2024-03-22T03:24:17Z plr:ART driver

Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017 Yuliamaryam, Alya Abstrak Pada 21 Juli 2017, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil dari pengesahan rapat paripurna DPR , yang utamanya menentukan ambang batas pemilihan Presiden, sebesar 20% dari kursi DPR, atau 25% suara sah nasional, artinya partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden jika menduduki setidaknya 20% kursi DPR. Sistem seperti ini bertujuan salah satunya untuk melakukan penyederhanan partai politik di Indonesia. Konsep penyederhanaan partai politik pada pemilihan umum 2019 menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini, membahas secara sistematis tentang mekanisme penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap penataan sistem presidensil Indonesia. Kata kunci: ambang batas pemilihan presiden, ambang batas  parlemen, penyerdehanaan partai politik , pemilu serentak, DPR   Abstract On July 21, 2017, the House of Representatives ratified Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. the result of ratification of the House of Representative plenary meeting, which mainly determines the presidential threshold, by 20% of the House of Representative seats, or 25% nationally legitimate votes, meaning that political parties can nominate the President and Vice President if they occupy at least 20% of seats in the House of Representative. One of aims of this system to simplify political parties in Indonesia. The concept of simplifying political parties in the 2019 general election is interesting to be used as research material. this research, systematically discusses the mechanism of simplification of political parties in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the implications of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections on the arrangement the Indonesian presidential system. Keywords: presidential threshold, parliamentary threshold, simplification of political parties, simultaneous elections, House of Representatives PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/392 Padjadjaran Law Review; Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/392/275 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/396 2023-11-22T09:30:58Z plr:ART driver

Prospek Penerapan Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Dan Self Regulation Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Pada Usaha Ritel Di Indonesia Kurnia, Aloysius Eka Kurnia Azzahra, Farrida Arestha, Delanie Abstrak Pengelolaan sampah plastik di Indonesia yang dilaksanakan melalui beragam kebijakan oleh mekanisme pengaturan hukum tidak berbanding lurus dengan penurunan terhadap jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia. Instrumen hukum yang dijalankan tanpa didukung oleh pendekatan terhadap instrumen lain, seperti instrumen ekonomi dan instrumen self regulations mengakibatkan ketidak efektifan pengelolaan sampah plastik, khususnya pada usaha ritel di Indonesia. Kegagalan serupa juga terjadi pada penerapan self rugalation secara mandiri dalam program plastik berbayar tanpa didukung oleh kebijakan hukum yang memadai. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji mengenai prospek penerapan kombinasi antara instrumen hukum, instrumen ekonomi, dan self regulation sebagai sebuah smart regulations dalam pengelolaan sampah plastik pada usaha ritel di Indonesia. (Kata Kunci: Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Sampah Plastik, Self Regulations)    Abstract The management of plastic waste in Indonesia which is carried out through various policies by the legal regulatory mechanism is not directly proportional to the decrease in the amount of plastic waste in Indonesia. Legal instruments that are carried out without the support of other instruments, such as economic instruments and self-regulation instruments being in ineffective management of plastic waste, especially in retail businesses in Indonesia. Similar failures also occur in the application of self-rugalation independently in a plastic waste program without the support of adequate legal policies. This research will examine the prospects of applying a combination of legal instruments, economic instruments and self regulation as smart regulations in the management of plastic waste in retail businesses in Indonesia. (Keywords: Legal Instrument, Economic Instrument, Self Regulations, Plastic Waste) PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/396 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020; 1-14 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/396/267 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/397 2023-11-22T09:30:58Z plr:ART driver

Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit Ramadayanti, Ega Ramadayanti Abstrak Sebuah ironi dalam pembangunan ekonomi terjelma dalam program pemerintah yang muncul akibat adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang diantaranya mengamanatkan penyusunan Grand Design Food and Energy Estate di Merauke. Kemudian sebuah program resmi diluncurkan pemerintah yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Tujuan utama adanya program ini adalah memperkuat cadangan pangan dan bioenergi nasional untuk memantapkan dan melestarikan ketahanan pangan nasional. Alih-alih mencapai tujuannya, nyatanya manfaat mega proyek MIFEE sebagai sebuah program pemerintah masih jauh dari jangkauan. Banyak terjadi perampasan tanah ulayat, pelanggaran hak asasi masyarakat adat, serta kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yang memangkas hutan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi dalam pengajuan gugatan Citizen Law Suit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap asas dan kaidah hukum dengan didasari ilmu pengetahuan terkait. Hasil penelitian ini akan menunjukan adanya analisis gugatan yang efektif diterapkan dalam hal menuntut tanggung jawab negara, karena Citizen Law Suit adalah sebuah gugatan yang ditujukan kepada perbuatan pemerintah yang lalai dalam memenuhi hak warga negara. Maka, diharapkan pemerintah dapat memperbaiki kebijakannya sebagai upaya menjamin hak masyarakat adat terutama dari sisi perlindungan lingkungannya. Kata Kunci: Gugatan, Masyarakat Adat, MIFEE, Pelestarian Lingkungan, Tanah Ulayat.   Abstract An irony in economic development is incarnated in the government program that arises from presidential instruction No. 1 of 2010 on Accelerating The Implementation of National Development Priorities in 2010, which included mandating the preparation of grand design food and energy estate in Merauke. After that, a government-launched program, Merauke Integrated Food and Energy Estate, was launched. The main objective of this program is to strengthen national food and bioenergy reserves. Instead of achieving its goal, in fact the mega benefits of the MIFEE project as a government program are still out of reach. There have been numerous land seizures, violations of indigenous rights, and environmental damage caused by forest-cutting land use. Therefore, an innovation is required in filing a Citizen Law Suit lawsuit. This research uses normative juridical methods by explaining the provisions in the legislation. The scope of research includes analysis of the principles and rules of law based on related science. The results of this study will show an effective analysis of the lawsuit applied in terms of claiming state responsibility. Because the Citizen Law Suit is a lawsuit aimed at the government's negligent conduct in fulfilling citizens' rights. Therefore, it is expected that the government can improve its policy as an effort to guarantee the rights of indigenous peoples, especially in terms of environmental protection. Keywords: Environmental Preservation, Indigenous Rights, Lawsuit, MIFEE, Ulayat Land. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/397 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020; 15-26 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/397/264 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/398 2023-11-22T09:30:58Z plr:ART driver

Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Yanuari, Fira Saputri Yanuari Prangsi, Daffa Abstrak Ruang merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Penataan ruang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Akan tetapi hingga saat ini kasus-kasus pelanggaran penataan ruang sangat sedikit yang diproses di pengadilan. Dalam implementasinya penegakan hukum tata ruang masihlah belum efektif, khususnya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Melihat hal tersebut permasalahan yang dikaji dalam jurnal ini meliputi bagaimana konsep dasar efektivitas penegakan hukum pidana dan bagaimana implementasi konsep efektivitas hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep dasar efektivitas penegakan hukum pidana dilandaskan pada realitas penegakan hukum tata ruang yang lemah, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Bersandar pada teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman bahwa upaya penegakan hukum merupakan kesatuan sistem antara legal substance, legal structure dan legal culture dan bahwa implementasi konsep efektivitas penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang dapat dikatakan belum efektif karena berdasarkan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Kata Kunci: Efektivitas, Penataan Ruang, Penegakan Hukum, Pidana.   Abstract Space is a very important element in life. Spatial planning is regulated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. However, until now very few cases of spatial planning violations have been processed in court. In its implementation, spatial law enforcement is still not effective, especially law enforcement in the field of criminal law. Seeing this, the problems studied in this journal are how is the basic concept of effectiveness of criminal law enforcement dan how is the implementation of the concept of effectiveness of criminal law in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. This study uses a qualitative approach with normative juridical research. The data collection technique used is literature study. The research results state that the basic concept of the effectiveness of criminal law enforcement is based on the reality of weak spatial law enforcement, especially in criminal law enforcement. Relying on law enforcement theory, Lawrence M. Friedman, that law enforcement efforts are a unified system of legal substance, legal structure and legal culture and whereas the implementation of the concept of effectiveness of criminal law enforcement in Law Number 26 of 2007 concerning Space Utilization can be said to have not been effective because it is based on a measure of the effectiveness of law enforcement. Keywords: Effectiveness, Spatial Planning, Law Enforcement, Criminal. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/398 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020; 27-40 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/398/266 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/399 2023-11-22T09:30:58Z plr:ART driver

KEDUDUKAN AMDAL DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN: TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG NICHOMACHEAN ETHICS Lestari, Maudy Andreana Lestari Abstrak Indonesia nampaknya sudah tidak asing lagi dengan sebutan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang merupakan langkah awal dari suatu perencanaan pembangunan yang berkaitan juga dengan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran AMDAL dalam implementasinya kerap kali tak selaras seperti yang seharusnya. Dampak negatif yang masih saja muncul dari sebuah proyek-proyek pembangunan jelas menimbulkan tanya terkait bagaimana AMDAL yang dibuat dari proyek tersebut. Padahal, apabila ditinjau dari pandangan Aristoteles mengenai Nichomachean Ethics sejatinya kita dapat menemukan bahwa kebahagiaan dimungkinkan timbul dari perilaku bajik seorang manusia dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengambil langkah terbaik yang perlu diambil. Adanya keselarasan antara perilaku bajik manusia dengan lingkungan hidup menyebabkan terciptanya kebahagiaan tersendiri di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai keterkaitan pandangan Nichomachean Ethics dengan eksistensi AMDAL  yang acapkali diragukan fungsinya. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara daring dalam situasi pandemi. Dalam tulisan ini, penulis berharap agar dapat memberikan edukasi baru terkait bagaimana sebenarnya kedudukan AMDAL apabila ditinjau dari sudut pandang Nichomachean Ethics yang berkaitan erat dengan perilaku bajik seorang manusia dan kebahagiaan. Dengan terciptanya pemahaman bahwa kebahagiaan di masyarakat akan dengan sendirinya terkaruniai apabila manusia mulai membuka pandangan akan pentingnya kedudukan AMDAL bagi lingkungan. Maka, eksistensi AMDAL senantiasa dapat berjalan sesuai peran dan fungsinya untuk dijadikan fondasi atau dasar utama sebelum suatu proyek/kegiatan berjalan. Kata Kunci: AMDAL, Lingkungan Hidup Berkelanjutan, Nichomachean Ethics   Abstract Indonesia seems to be familiar with the AMDAL or Environmental Impact Analysis which is the first step of a development plan related to sustainable environmental protection. However, there is no denying that the presence of AMDAL in its implementation is often not aligned as it should be. The negative impact that still arises from a development project clearly raises questions about how the AMDAL was created from the project. In fact, when reviewed from Aristotle's view of Nichomachean Ethics, we can find that happiness can arise from a man's virtuous behavior and the ability of a virtuous person to recognize the best steps that need to be taken. The harmony between human virtuous behavior and the environment leads to the creation of happiness in society. Therefore, in this research the authors will analyze the relationship of Nichomachean Ethics's view with the existence of AMDAL which is often doubtful of its function. The authors used normative juridical methods with data collection techniques performed online in pandemic situations. In this paper, the author hopes to provide a new education on how amdal actually positions when viewed from the point of view of Nichomachean Ethics which is closely related to a man's virtuous behavior and happiness. With the creation of an understanding that happiness in society will by itself be blessed when people begin to open a view of the importance of amdal position related to the environment. Therefore, the existence of AMDAL can always run according to its role and function to be the foundation or main basis before a project/activity runs. Keywords: AMDAL, Nichomachean Ethics, Sustainable Environment PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/399 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020; 41-51 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/399/265 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/400 2023-11-22T09:30:58Z plr:ART driver

Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Zaldya, Irvan Zaldya Shaffa, Fadhila Abstrak Izin lingkungan pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan tentunya berkaitan erat dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, yaitu upaya optimal dalam memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan tentunya harus dijalankan secara seimbang. Pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan lebih condong pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan aspek lainnya. Hal ini dapat terlihat dengan tetap diberikannya izin pada beberapa jenis kegiatan pembangunan perekonomian yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karenanya, perlu dibahas mengenai keterkaitan izin lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan serta pengaruh kinerja pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai izin lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menguraikan permasalahan yang ada serta dibahas berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pejabat pemberi izin sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan hidup memiliki primary jurisdiction, yaitu kewenangan untuk memutuskan apa yang dirasa paling menguntungkan sehingga memberikan dasar hukum yang kuat baginya untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final. Namun pada praktiknya, masih ditemukan ketidaktepatan keputusan pejabat pemberi izin dalam menggunakan primary jurisdiction sebagai ujung tombak perlindungan lingkungan hidup. Terdapat ketidaksinkronan antara das sollen dan das sein terkait pemberian izin lingkungan yang diantaranya disebabkan oleh: pejabat pemberi izin yang cenderung mempermudah pemberian izin, munculnya kesempatan dalam kesempitan, praktik politik ijon antara pebisnis dengan politisi dalam penyelenggaraan pemilu, dan penerapan konsep good environmental governance yang kurang optimal yang terindikasi dalam beberapa kasus seperti reklamasi pantai di DKI Jakarta dan pembangunan KBU. Kata Kunci: Good Environmental Governance, Izin Lingkungan, Pejabat Pemberi Izin, Pembangunan Berkelanjutan, Perlindungan Lingkungan Hidup.   Abstract Environmental license in sustainable development certainly linked to efforts to preserve environmental functions, i.e the efforts to conserve environmental functions, optimal efforts in maintaining the sustainability of the carrying capacity environment. Ecology, economic, and social aspects in sustainable development surely should be execute in balanced. In fact, sustainable development is more inclined to economic aspects and less concerned with other aspects. This can be seen by granting of permits for several sectors of economic development activities that have potential to damage the environment. Therefore, it is necessary to discuss the relationship between environment license and sustainable development and the influence of authorities in making decisions regarding environment license. By using a normative juridical method, which describes the existing problems and discussed based on legal theories with applicable laws. The result of this research concludes that the licensing official as the spearhead of environmental protection, has primary jurisdiction, i.e the authority to decide what they feel the most beneficial, with the result that, provide a strong legal basis for them to make the best and final decision. However, in practice, there are still some inaccuracies in the decision of the authorities in using their primary jurisdiction as the spearhead of environmental protection. There is an inconsistency between das sollen and das sein in relation to the granting of environmental permits which caused by, inter alia: licensing officials who tend to make it easier to grant permits, opportunity in any occasion, the practice of bondage political between business people and politicians in holding election, and the suboptimal implementation of good environmental governance that indicated by several cases as coastal reclamation in DKI Jakarta and KBU construction. Keywords: Good Environmental Governance, Environmental Permit, Environment , Protection, Licensing Officials, Sustainable Development. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/400 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020; 52-66 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/400/268 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/401 2023-11-22T09:30:58Z plr:ART driver

Sistem Pendanaan Pemulihan Lingkungan Hidup: Teori, Peraturan, dan Praktik Wiryadi, Kania Jennifer Wiryadi Novendra, Bayu Abstrak Ketersediaan dana lingkungan dimaksudkan untuk menjamin adanya ganti rugi yang bersifat langsung bayar dan sesuai dengan kerugian aktual. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membagi sistem pendanaan menjadi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup serta dana amanah/bantuan untuk konservasi. Dalam kenyataannya banyak Perusahaan yang tidak mampu membayar putusan ganti rugi yang diperintahkan oleh pengadilan. Artikel ini akan membahas bagaimana konsep Jaminan Keuangan dalam Pertanggungjawaban Lingkungan Hidup? Serta bagaimana permasalahan Terkait dengan Dana Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup? Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Pertama, ditemukan bahwa hukum lingkungan Indonesia belum mengatur mengenai jaminan keuangan dalam hal environmental liability. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan insolven dalam klaim pertanggungjawaban perdata terhadap pencemar. Kedua, permasalahan utama terkait dengan dana penanggulangan ialah sumber utamanya yang berasal dari APBN dan APBD. Hal ini merupakan pelanggaran dari prinsip pencemar membayar yang mana seharusnya pihak yang memiliki risiko yang bertanggung jawab. Kata kunci: Dana Jaminan, Dana Penanggulangan, Instrumen Ekonomi, Prinsip Pencemar Membayar, Pajak Lingkungan   Abstract The availability of environmental funds is intended to guarantee compensation that is prompt and adequate. Law Number 32 of 2009 Concerning Environment Protection and Management divides the environmental funding system into guarantee funds for environmental recovery, funds for mitigating pollution and/or environmental damage and restoration as well as a trust or aid funds for conservation. In reality, many companies are unable to pay the compensation verdicts ordered by the court. This article will discuss how the state of the concept of Financial Guarantee in Environmental Responsibility? And what are the problems related to the Pollution and Environmental Damage Management Fund? In conducting this research, the authors used normative juridical legal research methods. First, it is found that Indonesia's environmental law has not regulated financial guarantees in terms of environmental liability. Therefore, there is a possibility of insolvency in claims of civil liability against polluters. Second, the main problem related to prevention funds is that the main source comes from the state budget. This is a violation of the polluter pays principle in which the party at risk is responsible to pay.  Keywords: Guarantee Funds, Financial Guarantees, Economic Instrument, Polluter-Pays Principle, Environmental Tax PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-07 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/401 Padjadjaran Law Review; Vol. 8 No. 2 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 2 DESEMBER 2020; 67-79 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/401/269 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/408 2024-03-22T03:24:17Z plr:ART driver

Problematika dalam Mewujudkan Pancasila Sebagai Ideologi yang Bernilai Substantif Nurahmani, Aditya Abstrak Pancasila merupakan mahakarya terbesar bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat sejak berabad-abad lampau yang di wariskan dan dipertahankan eksistensinya dari generasi ke generasi. Founding Fathers telah berkomitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai pijakan bangsa dan negara. Terlebih Indonesia sebagai negara hukum, tentunya mengharapkan Pancasila dapat hadir dan menjiwai sistem hukum nasional serta hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, harapan tersebut tampaknya tidak sesuai dengan praktek yang berjalan hingga saat ini, dimana Pancasila kerap kali dijadikan ideologi yang bersifat ceremonial symbolic semata, sehingga diperlukan suatu gagasan terbarukan untuk menjadikan Pancasila menjadi ideologi yang bernilai substantif. Melalui tulisan ini, penulis akan mengkaji permasalahan apa saja yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif, dan menyandingkan dua gagasan yang dipandang  tepat menurut para ahli dalam menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bernilai substantif. Kata Kunci: Pancasila, Ideologi substantif, Tata Hukum Nasional, dan Kehidupan berbangsa bernegara   Abstract Pancasila is the greatest masterpiece of the Indonesian that comes from the values that lived and developed in the society since centuries ago. The founding fathers have been committed for making Pancasila as the foundation of the state. Moreover, Indonesia as a rechtsstaat country, would expect Pancasila can exist in the national legal system and in the life of the nation. Unfortunately, those expectations do not seem to be in line with current practices, where Pancasila often used as a ceremonial symbolic ideology, so that a renewable idea is needed to make Pancasila as a substantive ideology. Through this paper, the writer will review any problems faced by Indonesia as a nation and as a country in an effort to realizing Pancasila as a substantive ideology and compare two ideas that were deemed appropriate according to experts in making Pancasila a substantive ideology. Keywords: Pancasila, Substantive ideology, National Legal System and The Life of The Nation and State. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-11 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/408 Padjadjaran Law Review; Vol. 6 (2018): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 6 NOMOR 1 DESEMBER 2018 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/408/270 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/425 2021-04-24T15:03:35Z plr:ART driver

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/426 2024-03-22T03:25:35Z plr:ART driver

Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia I, Tajudin Abstrak  Secara yuridis, praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selain itu, kewenangan praperadilan juga untuk memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam perkembangannya, kewenangan praperadilan mengalami perluasan. Perluasan kewenangan praperadilan terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan. Adapun yang menjadi topikipermasalahan yaitu apakah urgensi perluasan objek praperadilan didasarkan kepada perlindungan Hak Asasi Manusia? selain itu, bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/PUU-XII/2014 terhadap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam artikel ini dapat diketahui bahwa Pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dipandang sebagai sesuatu yang urgent untuk ditambahkan dalam objek praperadilan, hal ini didasarkan kepada perlindungan HAM.Pengujian keabsahan penetapan tersangka dilakukan melalui lembaga praperadilan karena lembaga praperadilan merupakan satu-satunya lembaga yang diamanatkan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan penegak hukum yang merugikan hak asasi tersangka. Implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan adanya perluasan objek praperadilan, akan menyebabkan bertambahnya beban kerja aparat penegak hukum dan terjadinya peningkatan permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kepada Pengadilan Negeri.     Kata Kunci : Praperadilan, Penetapan Tersangka, HAM  PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/426 Padjadjaran Law Review; Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015; 1-19 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v3i eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/426/298 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/427 2024-03-22T03:25:35Z plr:ART driver

Perkembangan Judicial Review Terhadap Tindakan Pemerintah di Indonesia : (Perbandingan Kelembagaan antara Tradisi Hukum Civil Law dan Common Law) Yazar Zulfikar, M Adnan Abstrak  “(the courts) becoming themselves the „third giant‟ to control the mastodon legislator and the leviathan administrator” (Mauro Capplletti)  Pranata judicial review berkembang di banyak negara sebagai bentuk pengawasan dari kekuasaan yudikatif terhadap cabang kekuasaan lainnya, termasuk kekuasaan Pemerintahan. Judicial review juga menjadi perlindungan hukum yang efektif bagi warga Negara yang terlanggar haknya oleh tindakan penguasa. Pengujian ini berkembang dengan cara dan kelembagaan yang berbeda di Negara yang tradisi common law dengan civil law. Di Indonesia judicial review terhadap tindakan Pemerintah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi tergantung kepada jenis tindakan Pemerintah yang diuji. Pranata judicial review di Indonesia berkembang baik dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.  Abstract  Judicial review institution has developed in many countries as judicial instrument to monitor other branches, including executive branches. Judicial review has become effective legal protection for citizens whose rights have been violated by authorites act. This form of review have been developing by different ways and model in countries with common law and civil law traditions. In Indonesia, judicial review of government action carried out by the Supreme Court and judicial bodies underneath, and by the Constitutional Court depends on the nature of government action reviewd. Judicial review institutions in Indonesia have been developing by constitution and statutory development,  and court‟s jurisprudence.  PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/427 Padjadjaran Law Review; Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015; 20-48 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v3i eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/427/299 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/428 2024-03-22T03:25:35Z plr:ART driver

Pendidikan Dasar Gratis “Setiap” Warga Negara Indonesia Dalam Konstitusi Hiemer Sianturi, Kornelius Bill A. Pendahuluan Secara jelas telah dinyatakan bahwa Hak atas pendidikan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dan hal tersebut telah tercantum di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara kepada warga Negara. Tentu dalam pelaksanaan hal tersebut yakni dalam memenuhi Hak Asasi manusia harus dijauhi dari praktek perbedaan atau kekhususan yang cenderung diskriminasi. Khusus terkait pendidikan, Hal ini juga perlu dibedakan dengan tindakan Negara yang memberikan penanganan khusus terhadap orang berkebutuhan tertentu antara lain disabilitas, tuna rungu, tuna netra atau lainnya yang terkait. Tindakan Negara untuk membedakan bukanlah atas dasar diskriminasi akan tetapi pemenuhan hak yang sama dengan cara berbeda.    Perbedaan yang terlihat ialah seringkali dinyatakan bahwa pendidikan murah atau gratis ini hanyalah hak sebagian orang saja, dalam arti orang yang kekurangan, miskin atau tidak mampu saja . Apakah dapat dikatakan hal tersebut merupakan diskriminasi terhadap orang yang tidak mendapat pendidikan murah atau pendidikan gratis. Selain itu dipungutnya uang pembangunan atau DSP ( Dana Sumbangan Pembangunan ) yang menjadi tren lembaga pendidikan di Indonesia, tentu sedikit kontraproduktif dengan jiwa pasal 31 ayat 2 yakni Pemerintah wajib membiayainya.  Penjelasan diatas menjadi landasan penulisan tulisan ini yakni terkait pendidikan gratis bagi setiap warga Negara bukan saja untuk orang yang tidak mampu akan tetapi untuk semua kalangan di Indonesia termasuk orang kaya dan  perihal praktek pemungutan Uang pembangunan PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/428 Padjadjaran Law Review; Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015; 49-54 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v3i eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/428/300 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/429 2024-03-22T03:25:35Z plr:ART driver

Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sujana, Bingah Amarwata Abstrak  Pada Agustus 2015 Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-70, dan pada Oktober 2015 akan genap 40 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi sarana pengatur perkawinan di Indonesia. Melihat dari jangka waktu keberlakuan undang-undang ini, tentu dapat kita sesuaikan persepsi bahawa 40 tahun bukanlah waktu singkat. Timbul pertanyaan, bagaimana kesesuaian undang-undang ini di tengah masyarakat yang terus berubah dan berkembang selama 40 tahun. Salah satu isu kontroversial yang kerap kali disuarakan dan dimintakan pertimbangan untuk dihapuskan dari undang-undang ini adalah perihal poligami. Poligami disinyalir merupakan penyumbang kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita yang terikat dalam pekawinan.  Kata Kunci: poligami, kekerasan, diskriminasi, wanita, perkawinan  Abstract  On August 2015 Indonesia will celebrate its 70th independence, and on October 2015 Marriage Act Number 1/1974 will fullfill its duty to serve and regulate marriage in Indonesia. If we look on this act periodic time of validity, one conclusion comes to mind, 40 years was not a short time. We may ask, how does this act adjust to 40 years of development and innovation in society. One of the controversial issue that always be expressed and often requested to be eliminate is polygamy. Polygamy turned out to contribute as agent of discrminatory treatment and violence toward woman whom engage in marriage.  Key words: polygamy, violence, discrimination, woman, marriage  PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/429 Padjadjaran Law Review; Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015; 55-76 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v3i eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/429/301 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/430 2024-03-22T03:25:35Z plr:ART driver

Mewujudkan Keadilan Atas Akses Sumber Daya Hutan Bagi Masyarakat Hukum Adat Nusantara Dalam Perspektif Hukum Progresif Ramadhan, Muhammad Nur Perkoso, Al Ghaniari Hanifah, Azizah Nur Abstrak  Kedudukan masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan hutan atas sumber daya hutan telah tercantum dalam peraturan perundangan-undangan serta diperkuat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai hutan adat.  Karya tulis ini membahas mengenai ketidakmampuan pengelolaan hutan dengan mengunakan pendekatan teknologi, ekonomi dan politik dalam menjaga hutan tetap lestari, dan juga membahas mengenai perwujudan keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh akses terhadap sumber daya hutan yang notabene hutan sebagai sumber penghidupan mereka. penerapan pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat dinilai ampuh sebagai upaya untuk merevitalisasi kedudukan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat sebagai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Pendekatan melalui kearifan lokal masyarakat hukum adat merupakan salah satu prinsip dalam mekanisme community based forestry management yang menempatkan peran yang lebih substansial dalam masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hutan. Prinsip ini menempatkan kedudukan antara masyarakat hukum adat dan pemerintah (negara) seimbang sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan terutama hutan yang menjadi kawasan tempat tinggal dan tempat mata pencaharian masyarakat hukum adat. Dengan luasan hutan di Indonesia yang mencapai puluhan juta hektar serta eksistensi masyarakat hukum adat yang masih bertahan sampai sekarang, secara faktual belum menerapkan prinsip ini dalam mekanisme pengelolaan hutan, khususnya hutan adat. Artinya kenyataan saat ini kemudian mengakibatkan masyarakat hukum adat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat dan pemegang hak.Dalam hal tersebut, aparat penegak hukum yang notabene memiliki tugas untuk menegakkan hukum harus berani untuk menerobos kekakuan teks peraturan dengan menjunjung tinggi keadilan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat guna memecahkan masalah-masalah yang ada.  Pada perkembangannya tersebut, dapat menjadi acuan pada tingkat ASEAN dalam penggunaan sistem community based forestry management yang menggunakan pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di masingmasing negara sebagai wujud terciptanya integrasi global serta menggunakan semangat hukum progresif dalam pemecahan masalah yang ada.  Kata Kunci: masyarakat hukum adat, community based forestry management, integrasi global, hukum progresif  Abstract  The status of indigenous people upon administering the forest resources has been regulated in the National Laws and recently strengthened by the Constitutional Court Ruling No. 35/PUU-X/2012 concerning adat forest.   This article deals with the inability of forest administration using technological, economical, and political approach, in order to maintain the sustainable forest. Also, to argue about the manifestation of justice for indigenous people in obtaining access upon forest resources which ipso facto is their primary source of living. The implementation of local wisdom by indigenous people assessed as effective in dealing with revitalization of their status upon administering the adat forest as an implementation of Constitutional Court Ruling No. 35/PUU-X/2012. The local wisdom approach by the indigenous people considered as one of the principle in the community-based forestry management mechanism, which sets more substantial role of indigenous people upon forest administration. This principle sets the balanced position between indigenous people and the government (State) as the bearers of rights and obligation in forest administration which particularly has been used as their shelters and livelihood. Within million-hectares wide of Indonesian forest, presently, the existence of indigenous people had not yet factually implementing the local wisdom principle, particularly adat forest. Presently, the empirical condition has then resolved in the loss of right of indigenous people upon forest as their primary source of living, causing frequent conflicts within the stakeholders of adat forest. In this situation, law-enforcer which ipso facto obligated to enforce the law, has to disrupt the rigidity of the text upon regulations with prioritizing justice for indigenous people in order to resolve present problems.  Within the development of this issue, it can be referred in the ASEAN level upon the implementation of community-based forestry management system which used local wisdom approach by indigenous people in administering forests in each countries as a step towards global integration and also to use the spirit of progressive law development to resolve present problems.  Keywords: indigenous people, community-based forestry management, global integration, progressive law  PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-26 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/430 Padjadjaran Law Review; Vol. 3 (2015): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 3 NOMOR 1 DESEMBER 2015; 77-107 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v3i eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/430/302 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/436 2024-03-22T03:24:14Z plr:ART driver

Privatisasi dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945 Rihandono, Adityo Bagus Negara sebagai organisasi, mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Namun dalam prakteknya sangat banyak hal-hal yang menghambat proses yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuannya, salah satunya adalah faktor keuangan. Kurangnya dana mengakibatkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya akan berdampak kepada pelayanan publik (public serve) yang tidak akan berjalan secara maksimal. Untuk mengatasi permasalah tersebut, di negara-negara eropa, muncul privatisasi. Pada hakekatnya privatisasi merupakan alih fungsi aset yang dilakukan oleh pemerintah ke sektor swasta. Apabila privatisasi ingin diterapkan di Indonesia, privatisasi masih menjadi pro dan kontra apakah sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar dari penyelenggaraan sistem perekonomian di Indonesia. Dalam pasal 33 tersebut dijelaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, dan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Apakah tepat apabila cabang produksi yang penting dan menguasai hidup orang banyak di privatisasikan?. Privatisasi sesuai dengan sistem perekonomian nasional Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Privatisasi sama sekali tidak mengurangi penguasaan negara terhadap cabang-cabang tersebut. Karena dalam privatisasi negara masih menguasai, dan hanya pelaksanaannya saja yang beralih ke pihak swasta. Privatisasi juga mendatangkan keuntungan bagi negara. Keuntungan tersebut adalah dengan privatisasi secara tidak langsung masyarakat akan menjadi lebih sejahtera. Selain itu privatisasi juga akan merubah paradigm pemerintah menjadi good governance, karena privatisasi akan merubah mindset pemerintah dari good government ke good governance. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/436 Padjadjaran Law Review; Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/436/310 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/437 2024-03-22T03:23:50Z plr:ART driver

Implementasi Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Dalam Hal Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Migas Nurlinda, Ida Masuknya kegiatan pembangunan infrastruktur migas ke dalam kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum, harus dipandang sebagai upaya serius pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sesungguhnya. Untuk itu, implementasinya perlu didukung oleh semua pihak yang terlibat dalam industri migas. Namun demikian, sifat kekhususan dari industri migas yang bersifat segera dan situasional bukan menjadi dasar untuk mengabadikan suatu rencana tata ruang dan rencana pembangunan, sehingga UU Pengadaan Tanah bertentangan dengan UU Penataan Ruang. Mekanisme peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menjadi solusinya. Kata kunci : Pengadaan Tanah, Industri Migas, Kepentingan Umum, Sistem Hukum PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/437 Padjadjaran Law Review; Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/437/319 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/438 2024-03-22T03:24:14Z plr:ART driver

Pengadopsian Mekanisme Constitutional Question dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Sarana Pengoptimalisasian Fungsi Mahkamah Konstitusi Menjaga Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Satrio, Abdurrachman Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan masih sangat terbatas terutama yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara, karena dalam praktiknya dapat saja terjadi terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara melalui penerapan suatu undang-undang dalam suatu perkara di pengadilan, maka dari itu pengadopsian mekanisme constitutional question merupakan suatu kebutuhan untuk mengoptimalisasi fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak-Hak Konstitusional, Constitutional Question PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/438 Padjadjaran Law Review; Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/438/311 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/440 2023-11-22T09:31:21Z plr:ART driver

Implementasi Hak Gugat Warga Negara Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Riau Dalam Perkara Nomor : 54/Pdt.G/Lh/2016/Pn.Pbr) Haya Koeswandi, Dinie Nadyatul Imamulhadi Yulinda Adharani Abstrak Kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 di Provinsi Riau telah menyebabkan pencemaran udara yang melebihi ambang batas kesehatan. Hal ini bertentangan jaminan untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat  sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945 karena menyebabkan kerusakan ekosistem dan melanggar hak-hak alam dan hak asasi manusia. Dalam menyelesaikan sengketa, pemerintah sering kali tidak dapat bergerak cepat. Hak gugat warga negara  dianggap mampu berperan sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa pada bidang lingkungan khususnya kasus kebakaran hutan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah  efektifitas pengimplementasian Hak gugat warga negara di dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penulisan pada data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder, yaitu berupa asas hukum yang dan norma-norma hukum yang berlaku. Tulisan ini menunjukan bahwa meskipun keberadaan Hak gugat warga negara telah diakui berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 namun hal tersebut tidak sertamerta dapat mempermudah penerapan gugatan melalui mekanisme Hak gugat warga negara di dalam persidangan. Sedikit banyak hal ini dikarenakan pengimplementasian gugatan Hak gugat warga negara tidak mendapat ruang yang cukup dalam sistem hukum Indonesia sehingga dalam pengeksekusiannya pun terkadang tidak memberikan hasil yang efektif. Kata Kunci : Citizen Lawsuit, Hak Asasi Manusia, Lingkungam, Penyelesaian Sengketa Abstract Riau forest fires case that occurred in 2015 has caused air pollution that exceeds the healths threshold. This contradicts to Indonesian Constitution which guarantee the right to get a good and healthy environment as mandated by the 1945 Constitution because this case has causes damage to ecosystems and violates natural rights and human rights. In  disputes settlement, the government cannot resolved the problem as quick as it needs. Therefore, Citizen Suits is considered as the best  mechanism in enviromental disputes settlement, especially in  Riau forest fires case. This study aims to find out how effective the implementation of Citizen Suits in solving environmental disputes in Indonesia. The method used in this study is a normative juridical method, which is a method that emphasizes writing on library data or referred to as secondary data, namely in the form of legal principles and applicable legal norms. This paper shows that although the existence of Citizen Suits has been recognized based on the Decree of the Chair of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 36 / KMA / SK / II / 2013, it cannot facilitate the application of the lawsuit through the Citizen Lawsuit mechanism in the trial. In a way, this is because the implementation of the lawsuit of Citizen Lawsuits does not get enough space in the Indonesian legal system so that even when executing it, it does not provide effective results. Keywords:  Citizen Lawsuit,  Human Rights, Enviroment, Dispute Settlemen PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/440 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019; 2-12 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/440/303 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/441 2023-11-22T09:31:21Z plr:ART driver

Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California’s Adult Use of Marijuana Act Tarigan, Maria Isabel Josua Satria Collins Abstrak Beberapa tahun terakhir, pengaturan ganja mengalami pergeseran secara global. Ganja semakin populer untuk disahkan, baik secara dekriminalisasi ataupun legalisasi. Namun, di Indonesia ganja dianggap memiliki efek buruk yang pada akhirnya menyebabkan kriminalisasi ganja. Adapun salah satu negara yang melegalkan ganja adalah California, yakni dengan disahkannya The California’s Control, Regulate, and Tax Adult Use of Marijuana Act (AUMA 2016). Dalam tulisan ini, akan ditelisik lebih jauh materi muatan AUMA 2016 dalam melegalisasi ganja di California dan relevansi muatan-muatannya dengan kondisi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan dan sumber hukum tertulis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aturan AUMA 2016 melegalkan ganja rekreasi. Aturan ini menyasar kepada dekriminalisasi pengguna ganja, optimalisasi potensi ekonomi dari ganja, dan menghapuskan stigma atas penggunaan ganja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Dari segi hukum, pengadilan di Indonesia banyak mengalami penumpukan perkara narkotika yang didominasi oleh ganja. Peredaran ganja di pasar gelap pun marak terjadi dan merugikan perekonomian Indonesia. Terdapat pula persamaan mispersepsi akan ganja di Indonesia dan California. Akhirnya, dengan menilai relevansi pertimbangan dekriminalisasi ganja di California dengan kondisi Indonesia, diharapkan para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis untuk dekriminalisasi dan menyusun regulasi terkait konsumsi dan produksi ganja. Kata Kunci: AUMA, California, Dekriminalisasi, Ganja, Relevansi.     Decriminalization of Marijuana Use: A Comparative Approach to California's Adult Use of Marijuana Act Abstract In recent years, marijuana regulation has undergone a global shift. Cannabis is increasingly popular to be ratified, either by decriminalization or legalization. However, in Indonesia marijuana is considered to have a bad effect which ultimately causes the criminalization of marijuana. One of the countries that legalized marijuana is California, with the approval of The California's Control, Regulate, and the Tax Adult Use of Marijuana Act (AUMA 2016). In this paper, the AUMA 2016 content material will be examined further in legalizing marijuana in California and the relevance of its contents to the condition of Indonesia. This research is a normative study using secondary data in the form of literature and written legal sources. The results of the study found that AUMA 2016 rules legalize recreational marijuana. This rule targets decriminalization of cannabis users, optimizes the economic potential of marijuana, and eliminates the stigma of using marijuana. These considerations are relevant to the condition of Indonesia. In terms of law, many courts in Indonesia experience a buildup of narcotics cases dominated by marijuana. Circulation of marijuana on the black market is rampant and is detrimental to the Indonesian economy. There are also misperceptions about marijuana in Indonesia and California. Finally, by assessing the relevance of the consideration of decriminalization of cannabis in California to the condition of Indonesia, it is hoped that stakeholders can take strategic steps to decriminalize and develop regulations related to the consumption and production of marijuana. Keywords: AUMA, California, Decriminalization, Marijuana, Relevance PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/441 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019; 13-24 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/441/304 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/442 2023-11-22T09:31:21Z plr:ART driver

Security Council and General Assembly Reformation: Responding Human Rights Issues Zahra, Iradhati Abstract The United Nations nowadays has many problems. By looking some case, especially human rights issues, the resolutions that the United Nations establish or about to establish is barely done. All of these matters started from the authority that the Security Council and the General Assembly as the State-Representative Organs have. Especially, the authority of the P5 members (China, United States, Russia, United Kingdom, and France), which is the veto power. This implementation of veto power has been implemented in the case of Rohingya. Even though this crisis of human rights in Rohingya is important, the political importance of some states are still prevailing the crisis of human rights in Rohingya. For example, it happened when China had vetoed this issue, which almost submitted to the ICC. Refered to those statements, this article propose two solutions to responding human rights issues. First, the United Nations has an urgency to reform the organization by modification the authority of the General Assembly and the Security Council, mainly in the system of establishing the resolutions. Second, the solution is to make a short-term period program in refining the human rights issues, and to improve the commitment of the United Nations for maintaining international peace and security as it written in the purposes of the UN Charter.   Keywords: Security Council, General Assembly, reformation, human rights, authority   Abstrak Perserikatan Bangsa – Bangsa pada dewasa kini memiliki banyak permasalahan. Dengan melihat beberapa kasus yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia, resolusi – resolusi yang dikeluarkan atau hendak dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa jarang terselesaikan dengan baik. Seluruh permasalahan ini diawali dari kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB sebagai organ perwakilan negara – negara. Terutama, keewenangan yang dimiliki oleh anggota P5 atau anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Cina, Amerika Serikat, Russia, Inggris, dan Perancis), yaitu hak veto. Implementasi dari hak veto ini telah dilaksanakan pada kasus rohingya. Walapun, kasus krisis hak asasi manusia di Rohingnya ini sangat penting, kepentingan politik dari beberapa negara masih dapat mengungguli urgensi dari krisis hak asasi manusia yang terjadi di Rohingya. Sebagai contoh,hal ini terjadi ketika Cina menggunakan hak vetonya pada isu Rohingya ketika isu ini hampir dibawa ke ICC. Berdasarkan pernyataan tersebut, artikel ini menggagas dua solusi dalam merespon isu hak asasi manusia. Pertama, PBB memiliki urgensi untuk mereformasi organisasi ini dengan memodifikasi kewenangan Majelis Umum dan Dewan Keamanan, terutama dalam sistem penerbitan resolusi. Kedua, yaitu dengan membuat program jangka pendek dalam melakukan pemulihan hak asasi manusia, dan untuk memperbaiki komitmen PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang tercantum sebagai tujuan di Piagam PBB.  Kata Kunci: Dewan Keamanan, Majelis Umum, reformasi, Hak Asasi Manusia, Kewenangan PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/442 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019; 25-45 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/442/305 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/444 2023-11-22T09:31:21Z plr:ART driver

Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana “Kepemilikan” Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka Zahra, Iradhati Yehezkiel Genta Abstrak Penerapan asas praduga bersalah dalam tindak pidana narkotika berlaku sejak keadaan tertangkap tangan hingga dalam proses peradilan. Hal ini dinilai mencederai hak asasi tersangka, dikarenakan tidak sesuai dengan asas persamaan di mata hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam ICCPR dan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945. Penerapan asas praduga bersalah ini terjadi dalam kasus yang dialami oleh Devi Syahputra. Devi diduga “memiliki” narkotika jenis shabu-shabu, hingga kemudian dalam putusan pengadilan jaksa tidak berhasil membuktikan bahwa Devi terbukti “memiliki” shabu-shabu tersebut. Hal ini membuktikan bahwa asas praduga bersalah dalam beberapa kasus diterapkan dalam penanganan tindak pidana narkotika patut dikritisi mengingat konsepnya yang sangat berbeda dengan asas praduga tak bersalah. Dan juga rentan mencederai hak tersangka untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.    Kata Kunci: Presumption of guilt, asas hukum pidana, tertangkap tangan, tindak pidana narkotika, hak asasi manusia   Abstract Implementation on the principle of presumption of guilt in narcotics criminal offense applied since the suspect is caught-handed until judicial procedure. This phenomena might be considered as an infringement for the suspect’s rights, since it is not reciprocal with the principle of equality before the law as its written in ICCPR and Article 28 I (5) UUD 1945. The implementation of the principle of presumption of guilt is happened in Devi Syahputra’s case. Devi was suspected to “have” narcotics, in specifically is shabu-shabu, until the prosecutor failed to prove that Devi indeed “have” those shabu-shabu. This proved that the principle of presumption of guilt which implemented in the narcotics criminal offense must be criticized, since the concept itself has a distinction with the principle of presumption of innocence. Also, it susceptive to violate the suspect’s rights to have equality before the law.   Keywords: caught-handed, human rights, narcotics crime, presumption of guilt, principle of criminal law.   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/444 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019; 35-45 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/444/306 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/445 2023-11-22T09:31:21Z plr:ART driver

Reinterpretasi Makna Asas Legalitas sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat Genta, Yehezkiel Abstrak   Hukum adat sebagai manifestasi dari hukum tidak tertulis, adalah hukum yang sejak lama telah hidup dan diakui dalam masyarakat. Kedudukan hukum adat dalam tatanan hukum Indonesia yang bersifat pluralistik memiliki peran yang sangat signifikan, terutama hukum pidana adat yang diakui keberadaannya baik secara filosofis, yuridis, ataupun sosiologis. Praktik pengakuan hukum pidana adat dapat dijadikan sarana pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak asasi masyarakat adat, sekaligus untuk menciptakan pembaharuan hukum nasional. Namun, penting untuk melihat hubungan hukum pidana adat yang “seolah” bertentangan dengan pemaknaan asas legalitas dalam hukum pidana umum. Oleh karena itu penting untuk mereinterpretasi makna asas legalitas, sebagai upaya untuk menjamin pengakuan hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional.   Kata Kunci : Hukum Adat, Hukum Pidana, Hak Asasi Masyarakat Adat, Reinterpretasi Hukum, Asas Legalitas.   Abstract Customary law as a manifestation of unwritten law is a law that has long been lived and recognized in society. The position of customary law in the pluralistic Indonesian legal structure has a very significant role, especially customary criminal law whose existence is recognized both philosophically, juridically, or sociologically. The practice of recognizing customary criminal law can be used as a means of government to protect and guarantee the rights of indigenous peoples, as well as to create national law reforms. However, it is important to see the relationship of customary criminal law that "seems" to conflict with the interpretation of the principle of legality in general criminal law. It is therefore important to reinterpret the meaning of the principle of legality, as an effort to guarantee the recognition of customary criminal law in the national legal system.   Keywords : Customary Law, Criminal Law, Indigenous Rights, Reinterpretation of Law, Principle of Legality PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/445 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 1 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2019; 46-55 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/445/307 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/446 2023-11-22T09:32:17Z plr:ART driver

Aktualisasi Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi yang Lemah: Perbandingan Indonesia dan Singapura Aulia, Yassar   Abstrak   Setiap tahunnya, The Economist Intelligence Unit mengeluarkan laporan yang berisi indeks demokrasi di berbagai negara. Pada 2019, Indonesia dan Singapura diberikan predikat ‘negara dengan demokrasi yang lemah’ (flawed democracy). Keduanya mendapatkan agregat skor yang hampir sama secara keseluruhan (Indonesia: 6,39 dan Singapura: 6,38), dan untuk sub-kategori civil liberties Singapura meraih poin yang lebih tinggi (Singapura: 7,35 dan Indonesia: 5,59). Makna dari flawed democracy itu sendiri menurut The Economist Intelligence Unit adalah kondisi di suatu negara demokratis (penyelenggara pemilu bebas dan adil) dimana pada aspek demokrasi lainnya terdapat kelemahan yang signifikan. Poin yang hampir serupa secara keseluruhan dan status flawed democracy yang disematkan kepada kedua negara inilah yang menjadi salah satu dasar ditulisnya artikel ini. Melalui metode penelitian yang menggunakan pendekatan perbandingan hukum, dan dengan sifat pengolahan data deskriptif—analitis, akan ditelaah mengenai penjaminan kebebasan berpendapat di kedua negara, dengan menyoroti penjaminannya di tingkat Konstitusi, peraturan perundang-undangan serta standard operational procedure kepolisian, hingga pada praktik nyata di lapangan dengan menunjau beberapa kasus terkait.   Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Demokrasi Lemah, Indonesia, Singapura.   Abstract   Each year, The Economist Intelligence Unit issues a report that contains indices of democracy in various countries. In 2019, Indonesia and Singapore was given the status ‘country with a flawed democracy’. Both received almost the same aggregate scores (Indonesia: 6.39 and Singapore: 6.38), and on the sub-category of civil liberties, Singapore received higher points than Indonesia (Singapore: 7.35 and Indonesia: 5.59). The meaning of ‘flawed democracy’ itself according to The Economist Intelligence Unit is a condition in a democratic country (organizers of free and fair elections) where in other aspects of democracy there are significant weaknesses. The almost similar points overall and the status of ‘flawed democracy’ given to the two countries is one of the bases of writing this article. Through a method of comparative legal research approach, and with the data processing nature of analytical-descriptive, this article will examines the freedom of speech guarantee in both countries, highlighting their guarantees at the Constitution level, legislation and police operational standard procedures, to the actual practice on the ground by reviewing some related cases.   Keywords: Freedom of Speech, Flawed Democracy, Indonesia, Singapore. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/446 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019; 1-14 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/446/308 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/448 2024-03-22T03:24:14Z plr:ART driver

Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. Putri, Nella Sumika I Tajudin Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntuntan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, terdapat perluasan kewenangan KPK yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi semata namun memasuki ranah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini hanya akan membatasi mengenai perubahan dalam hukum acara pidana khususnya pada tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Proses pembuktian dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi banyak menimbulkan polemik khususnya mengenai penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Yang menimbulkan permasalahan adalah mengenai keabsahan kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti terdakwa yang diduga bukan dari tindak pidana korupsi akan tetapi termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana akibat hukumnya jika melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata Kunci: Barang Bukti, KPK, Korupsi, Penyitaan, TPPU PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/448 Padjadjaran Law Review; Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/448/312 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/449 2024-03-22T03:24:14Z plr:ART driver

Hak Atas Kesehatan Deteni: Antara Asa Dan Realita Widasari, Neneng Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) beserta ketentuan pelaksananya telah menempatkan Detensi Imigrasi sebagai salah satu pranata dalam hukum keimigrasian Indonesia. Pengaturan detensi imigrasi dalam UU Keimigrasian dimaksudkan untuk menjalankan fungsi keimigrasian, khususnya menjalankan fungsi pelayanan publik. Fungsi pelayanan publik tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan, orang asing yang didetensi (Deteni) berhak mendapatkan pelayanan yang adil termasuk pada pemenuhan hak atas kesehatan. Saat ini kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagaimana rumusan UUD 1945 Pasal 28H “bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hal ini menunjukan bahwa pemenuhan kesehatan merupakan hak bagi setiap orang, tidak hanya warga negara Indonesia termasuk didalamnya orang asing yang berada di Indonesia. Namun demikian pelaksanaan hak atas kesehatan di rumah detensi imigrasi tidak terlepas dari persoalan praktik. Rumah detensi yang over kapasitas, lingkungannya menjadi tidak layak huni dan tidak memadai sebagai lingkungan bersih dan sehat sebagai prakondisi penunjang kesehatan. Keyword: Hak atas Kesehatan, Tanggung Jawab, Deteni, Detensi Imigrasi. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/449 Padjadjaran Law Review; Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/449/313 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/450 2024-03-22T03:24:14Z plr:ART driver

Evaluasi Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Suryana, Anatasya Putri Lunawati Reyhan Gustira Anwar Hakim Mahkamah Konstitusi, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 18, diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Terdapat 4 asas yang harus dipenuhi dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, salah duanya adalah asas transparan dan partisipatif. Persoalan yang terjadi adalah pengajuan calon hakim Patrialis Akbar oleh Presiden dianggap melanggar pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak memenuhi asas tersebut. Penyebab ketidaktransparanan ini adalah tidak adanya seleksi calon hakim yang akan diajukan oleh lembaga yang berwenang. Melalui penelitian yuridis-normatif, dihasilkan solusi sebuah mekanisme baru pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi melalui tim seleksi yang sama.Kata Kunci: Transparan, Partisipatif, Uji Seleksi PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/450 Padjadjaran Law Review; Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/450/314 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/451 2024-03-22T03:24:14Z plr:ART driver

Doktrin Legal Standing Dan Tax Payer Dalam Judicial Review: Sebuah Kajian Awal Dramanda, Wicaksana . PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/451 Padjadjaran Law Review; Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/451/315 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/452 2024-03-22T03:24:14Z plr:ART driver

Penyelesaian Sengketa Perkebunan Melalui Pendekatan Hukum Dan Sosial (Studi Kasus PTPN VIII Melawan Petani Teh Di Pangalengan Jawa Barat) Zamil, Yusuf Saepul Akhir-akhir ini sering terjadi sengketa lahan perkebunan antara masyarakat sekitar atau masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang ijin dari usaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Salah satu sengketa lahan perkebunan yang sekarang terjadi di Jawa Barat adalah sengketa lahan perkebunan antara masyarakat petani perkebunan teh dengan PT. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang menempati lahan perkebunan teh Walatra Pangalengan milik PTPN VIII Kasus ini berawal dari dikeluarkannya surat rekomendasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung yang meminta kepada PTPN VIII untuk menyediakan lahan penampungan sementara terhadap masyarakat korban gempa Dengan berjalannya waktu masyarakat menuntut agar diberikan tanah permanen di area yang sekarang ditempati, karena rumah masyarakat yang terkena gempa berada di lereng dengan kemiringan tanah yang tinggi sehingga akan sangat berbahaya apabila terjadi gempa lagi. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah mengenai penyelesaian sengketa perkebunan antara masyarakat dengan PTPN VIII melalui pendekatan hukum dan sosial. Penyelesaian sengketa perkebunan teh Walatra di Pangalengan Jawa Barat harus dilakukan melalui pendekatan hukum dan sosial. Penyelesaiannya pemerintah memberikan tanah pengganti beserta bangunan permanen yang layak ditempati yang srategisnya sama dengan perkebunan teh Walatra. Seandainya masyarakat tetap tidak mau untuk direlokasi, maka tanah pengganti beserta bangunan yang disediakan pemerintah diberikan kepada PTPN VIII dan pemerintah dapat memungut uang sewa kepada masyarakat pengungsi yang tidak mau direlokasi. Segala bentuk penyelesaian sengketa perkebunan antara masyarakat pengungsi dengan PT. PTPN VIII harus dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, negosiasi dengan cara damai, dan hindari cara-cara kekerasan yang dapat memicu konflik berdarah. Kata Kunci: Sengketa, Perkebunan, Hukum, Sosial PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/452 Padjadjaran Law Review; Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/452/316 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/453 2024-03-22T03:23:50Z plr:ART driver

Energi dan Pasal 33 UUD 1945 Manan, Bagir . PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/453 Padjadjaran Law Review; Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/453/317 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/454 2024-03-22T03:23:50Z plr:ART driver

Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Relevansinya dengan Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru Idris, Dr . PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/454 Padjadjaran Law Review; Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/454/318 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/456 2024-03-22T03:23:50Z plr:ART driver

Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy? Zulfikar, M. Adnan UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akibat kesewenang-wenangan pemerintahan pada masa orde baru. Kesewenang-wenangan tersebut lahir akibat kekuasaan yang terlalu besar pada kekuasaan eksekutif (executive heavy). Perubahan UUD 1945 yang menghendaki adanya mekanisme check and balances dalam bingkai paham konstitusionalisme melahirkan sebagai lembaga baru diantaranya adalah mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki kekuasaan otoritatif untuk menafsirkan UUD 1945. Kekuasaan besar tersebut pada prakteknya dijalankan tidak dengan paham konstitusionalisme sehingga dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang begitu besar untuk menentukan kebijakan negara. Politik hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang begitu besar untuk menentukan kebijakan negara. Politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan penafsiran terhadap konstitusi justru mengarahkan struktur ketatanegaraan Indonesia kearah juristocracy. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/456 Padjadjaran Law Review; Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/456/320 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/457 2024-03-22T03:23:50Z plr:ART driver

enataan Kelembagaan Negara: Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, Kewenangan Kearah Judicialization Of Politics? Widasari, Neneng Kehadiran Mahkamah Konstitusi tidak terbatas sebagai The guardian of constitution ataupun The protector of human rights. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah masyarakat agar tidak terjadi tindakan penyelesaian sengketa melalui hal-hal diluar hukum, termasuk kekerasan. Pemaknaan lain terhadap kehadiran Mahkamah Konstitusi tersebut sekaligus menimbulkan asumsi bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang lebih penting dalam setiap perdebatan politik dan kebijakan publik yang secara tradisional melekat pada cabang- cabang kekuasaan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh sebab itulah Judicialiation of politics muncul bukan sebagai sebab karena hadirnya Mahkamah Konstitusi, justru Judicialiation of politics ada memang dirancang sebagai politik hukum dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Keyword:    Kekuasaan    Kehakiman,    Mahkamah    Konstitusi     Politik Hukum, Judicialiation of politics. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/457 Padjadjaran Law Review; Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/457/321 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/458 2024-03-22T03:23:50Z plr:ART driver

Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kerangka Negara Demokratis Ramadhania, Aisyah Indonesia harus mengakomodir keberagaman daerah dan menuangkannya ke dalam konstitusi sebagai supreme law of the land. Keberagaman daerah yang mencakup daerah istimewa dan daerah khusus tidaklah merusak tatanan Bhineka Tunggal Ika. Yogyakarta memiliki keistimewaan berdasarkan fakta historis yang menimbulkan corak berbeda dalam negara yang demokratis, salah satunya adalah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bercorak monarki.   Kata kunci : demokratis, Gubernur,Yogyakarta. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/458 Padjadjaran Law Review; Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/458/309 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/462 2024-03-22T03:23:50Z plr:ART driver

Akuntabilitas‌ ‌Anggota‌ ‌Dewan‌ ‌Perwakilan‌ ‌Rakyat‌ ‌ Daerah‌ ‌Dalam‌ ‌Rangka‌ ‌Pelaksanaan‌ ‌Fungsi‌ ‌ Legislasi‌ ‌ (Studi‌ ‌Terhadap‌ ‌DPRD‌ ‌Kota‌ ‌Bandung‌ ‌dan‌ ‌Kabupaten‌ ‌Ciamis)‌ Junaenah, Inna Prasetyaningsih, Rahayu Ramadhania, Aisyah Peraturan Perundang-undangan menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan representasi yang menjadi unsur pemerintahan daerah. Di antara fungsi yang dimilikinya adalah fungsi legislasi. Citra yang berkembang saat ini adalah Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD lebih sedikit daripada Raperda atas prakarsa Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dibuktikan dengan mengambil contoh pencapaian produktifitas pembentukan peraturan daerah dari pengalaman beberapa Kabupaten Ciamis dan Kota Bandung. Pencapaian produktifitas tersebut tidak saja berhenti pada pemetaannya, melainkan adalah menelusuri apa landasan pemikiran fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu adalah perlu digali apa saja faktor- faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Untuk menjawab demikian, dilakukan pendekatan penelusuran dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu dilakukan pula verifikasi terhadap beberapa hal mengenai inisiatif DPRD dalam mengajukan Raperda. Penelitian menunjukkan bahwa landasan pemikiran fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten/Kota adalah berdasarkan pada pendekatan fungsi legislasi pada suatu elected representative dan akuntabilitas. Dalam pendekatan ini walaupun terdapat dinamika peran wakil rakyat dalam rangka hubungannya dengan yang diwakili, namun keterwakilannya dapat "ditagih". Sementara itu dari pendekatan landasan akuntabilitas diperoleh suatu deskripsi bahwa akuntabilitas DPRD digolongkan menjadi akuntabilitas secara kolektif dan akuntabilitas secara individu. Untuk mengetahui faktor-faktor penunjang akuntabilitas anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, terlebih dahulu sorotan utama pada DPRD Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis dalam penelitian ini, baru dapat terekam terhadap jumlah produk Perda yang berasal dari inisiatif DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi. Melihat inisiatif DPRD yang dicontohkan di Kota Bandung dan Kabupaten Ciamis masih di bawah 50 persen dari keseluruhan Perda yang ditetapkan pada periode 2009-2014 ini. Adapun pengungkapan komposisi latar belakang yang berasal dari profil singkat masing-masing masih berada di permukaan saja untuk melihat dan mengukur akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Atas dasar itulah dalam penelitian ini masih menyisakan kelemahan yang barangkali dapat diperkaya oleh peneltian-penelitian berikutnya Akuntabilitas secara individu perlu lebih jauh ditelusuri untuk diketahui sampai bagaimana pola rekruitmen dan kemungkinan ideal anggota DPRD dalam menjaga moral dan etika penyelenggaran negara. Keywords: Akuntabilitas. DPRD PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/462 Padjadjaran Law Review; Vol. 1 (2013): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 1 NOMOR 1 DESEMBER 2013 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/462/322 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/463 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Realitas Politik Hukum Perundang-undangan Indonesia Pasca Reformasi Perwira, Indra Abstrak Hukum sebagai sebuah kesatuan sistem dapat digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku masyarakat dan birokrasi menuju suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang dicita-citakan. Salah satu cita-cita kemerdekaan adalah memutus bangsa Indonesia dengan sistem hukum kolonial. Secara bertahap sistem hukum kolonial diperbaharui hingga bangsa ini memiliki sistem hukum nasional sendiri yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Dalam membangun sistem hukum nasional tersebut, penting untuk memiliki kebijakan tentang, arah, bentuk, dan materi hukum atau dikenal dengan istilah politik hukum. Sebelum reformasi politik hukum perundang-undangan tersebut dimuat dalam GBHN. Dengan dihapuskannya GBHN setelah reformasi, politik hukum perundang-undangan tidak memiliki arah yang jelas. Beberapa kecenderungan politik hukum perundang-undangan pasca reformasi adalah pemikiran pembentuk dan penegak hukum bahwa hukum hanya undang-undang,pembentukan undang-undang bersifat reaktif, mudah membentuk lembaga baru, mengedepankan sanksi pidana, dan melalui perundang-undangan politik konstitusi bahwa sektor publik harus menjadi tanggungjawab negara kini banyak dilakukan privatisasi. Tulisan ini diharapkan dapat menggugah para ahli hukum untuk membahas kemana arah politik hukum perundang-undangan saat ini akan dikembangkan. Kata Kunci: Indonesia, Politik Hukum, Perundang-undangan, Realitas, Reformasi.   Abstract Law as a legal system is a tool of social and bureaucrats engineering towards desired society and bureaucracy. One of the legal ideals after Indonesian national independence is to replace colonial legal system by Its own legal system that suited with the characters of the nation. In building such a national legal system, it is impoprtant to have an agreed policy on the direction, form, and substances of the legal system developed. It is also known as legal policy. Before 1998 reformation, legal polies regarding legislation are contained in Broad Guidelines on State Policy (GBHN). After the authority of National Assembly to enact GBHN abolished, legal policies regarding legislation have no clear direction. There is several reality on legal policies regarding legislation after the reformation such as the view that the Law is just the Laws (Acts), legislation become reactive rather than responsive, desire to establish new institution, rely on criminal punishment, and privatization of public sector. These trends emphasize that the legal policies regarding legislation has no clear direction. By this paper, i expect to wake legal scholars up, and further discussing some agreed policies regarding the direction of legislation we will develop. Keywords: Indonesia, Legal Policy, Legislation, Reality, Reformation. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/463 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/463/323 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/464 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Konstitusi dan Pembangunan Susanto, Mei Abstrak Artikel ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan pembangunan, mengingat seringkali keduanya dianggap tidak memiliki keterkaitan secara langsung. Dengan menjadikan UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan sebagai objek pembahasan, diperoleh gambaran penting bahwa konstitusi memiliki peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai penjamin perubahan yang teratur dan perekayasa pembangunan yang tertinggi dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Dampaknya dapat terlihat dengan adanya pembangunan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, pembangunan penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia, pembangunan hukum, dan pembangunan kesejahteraan rakyat secara lebih baik dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan. Selain itu, dianutnya model directive principle sebagai pengarah pembangunan dalam konstitusi beberapa negara seperti Konstitusi Irlandia, Konstitusi India dan Konstitusi Filipina, dapat dijadikan rule model untuk memasukkan haluan negara secara lebih lengkap dan komprehensif dalam UUD NRI Tahun 1945. Kata Kunci: haluan negara, prinsip-prinsip pengarah, konstitusi, pembangunan, UUD NRI Tahun 1945.   Abstract This article discussion the relationship between the constitution and development, since they are ofen regarded as having no direct linkage. By using the 1945 Constitution of Indonesia after amandment as the object of discussion, obtained an important description is that the constitution has an important role in the development as the guarantor of regular change and the highest development engineer in the political, social and economic fields. The impact can be seen with the development of democratic government and society, the development of respect and fullfillment of human rights, development of law, and development of the people’s welfare better than the 1945 Constitution of Indonesia before amandment. In addition, the adoption of the directive principle model as the directive of development in the constitution of several countries such as the Ireland Constitution, the India Constitution, and the Philippines Constitution, can be used as a rule model to incorporate the state guidelines more fully and comprehensively in the 1945 Constitution of Indonesia. Keywords: state guidelines, directive principle, constitution, development, the 1945 Constitution of Indonesia. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/464 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/464/324 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/465 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Pengaruh Fenomena Globalisasi terhadap Relevansi Gagasan Unifikasi Sistem Hukum Nasional di Indonesia Satrio, Abdurrachman Abstrak Gagasan untuk menciptakan unifikasi sistem hukum nasional merupakan salah satu politik hukum tetap yang dimiliki Indonesia. Dijadikannya gagasan ini sebagai politik hukum tetap dimaksudkan untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul dari kondisi masyarakat Indonesia yang masih terkotak-kotakan oleh pluralisme hukum. Sayangnya, ketika gagasan ini belum juga terwujud guna mengatasi masalah pluralisme hukum yang ada di masyarakat, upaya mewujudkan unifikasi sistem hukum nasional semakin dipersulit oleh fenomena globalisasi yang membawa serta pengaruh globalisasi dalam bidang hukum (globalisasi hukum). Akibat dari globalisasi hukum ini menyebabkan terkikisnya peran negara dalam proses pembentukan hukum nasional, serta membuat tak dapat laginya negara mengatur bidang-bidang hukum yang bersifat transnasional sehingga memunculkan pluralisme hukum dalam bidang-bidang tersebut. Kondisi tersebut jelas membuat gagasan mewujudkan unifikasi sistem hukum nasional perlu untuk dikaji kembali, agar nantinya gagasan ini tetap relevan dijadikan sebagai politik hukum tetap Indonesia. Kata Kunci:Unifikasi, Sistem Hukum Nasional, Politik Hukum, Globalisasi.   Abstract The idea to create national legal system unification is one of fixed legal policy in Indonesia. The goal of this idea is to overcome all the problems which rise from the condition of Indonesian’s people who still divided by pluralism of law. Unfortunately, while this idea has not completed to overcome those problems, the effort to create national legal system unification is being complicated by globalization phenomena which is bring out the globalization of law. Consequently, it caused the reduction of state power in national law making process, and the state can no longer regulate transnational law area which is bring out pluralism of law in that areas. This condition caused the idea to create national legal system unification need to re-examine, so in the future this idea still relevant to become Indonesian’s fixed legal policy. Keywords: Unification, National Legal System, Legal Policy, Globalization.   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/465 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/465/325 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/466 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Roshana Putri, Resha Abstrak Kongres Taman Dunia Kelima yang diselenggarakan di Durban menekankan adanya fakta bahwa hak masyarakat hukum adat di dunia mulai dilanggar dan dilupakan dalam tatanan internasional, termasuk di dalamnya hak hidup dan hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). Salah satunya adalah kasus Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua. Secara teoritis dan konseptual, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat seharusnya tertuang di dalam Konstitusi masing-masing negara, mengingat masyarakat hukum adat merupakan bagian dari suatu warga negara. Pengakuan dan perlindungan hak EKOSOB masyarakat hukum adat tidak diatur secara komprehensif dalam UUD 1945, namun justru mengalami progresivitas setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan meneliti secara rinci pasal-pasal hak masyarakat hukum adat dalam Konstitusi yang akan dikaitkan dengan instrumen hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini. Keyword: Konstitusi, masyarakat hukum adat, hak EKOSOB.   Abstract      In the fifth World Park Congress held in Durban, there was a statement stated that the movement and the existence of indigenous people have been forgotten by international stages, including its right to live and its right of economic, social, and cultural. One of examples can be seen on the case of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). In a theoritical concept, the recognition and protection of indigenous people should be regulated in Constitution, remembering that indigenous people are parts of citizens. The recognition and protection of indigenous people rights of economic, social, and cultural are not regulated clearly in the Indonesian Constitution, yet experiencing its progressiveness after The Constitutional Court Judgement 35/PUU-X/2012 which submitted by AMAN over the Indonesian Act No. 41/1999 regarding Forestry. This paper uses normatif-yuridic approaches to examine in detail the concept of recognition and protection of indigenous people which are recorded in the Indonesian Constitution 1945 and will be related with the other law instruments which have relevances with this paper. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/466/326 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/467 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil Ambarini, Irma Abstrak Sengketa yang timbul dalam setiap tahapan pemilu, baik dalam tahapan pre-electoral, electoral, maupun post-electoral pada dasarnya dapat saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaian seluruh bentuk sengketa pemilu oleh satu badan khusus tentunya akan menimbulkan efektivitas dan efisiensi. Hal inilah yang diterapkan di Brazil sehingga Brazil dikategorikan sebagai negara dengan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu paling efektif. Penyelesaian sengketa pemilu yang terintegrasi berimplikasi pada adanya pengetahuan yang komprehensif yang menimbulkan kesinambungan dalam pemeriksaan dan penyelesaian satu sengketa dengan sengketa lainnya. Oleh karena itu, dalam tulisan ini digagas pembentukan pengadilan khusus pemilu untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Kata Kunci: Pemilu, Sengketa, Perbandingan, Indonesia, Brazil   Abstract Disputes arise in every stage of the election, either in the pre-electoral, electoral, or post-electoral stages can essentially be related to one another. Therefore, the settlement of all forms of election disputes by a special body will certainly lead to effectiveness and efficiency. This is applied in Brazil so that Brazil is categorized as the country with the most effective electoral dispute resolution mechanism. An integrated electoral dispute resolution has implications for the existence of a comprehensive shared knowledge which creates sustainability in the examination and settlement of one dispute with another dispute. Therefore, in this paper was initiated the formation of an electoral court to create the effectiveness and efficiency of electoral dispute settlement in Indonesia. Keywords: Election, Dispute, Comparison, Indonesia, Brazil PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/467 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/467/327 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/468 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Merajut Nawa Cita dengan Kebijakan Deregulasi: Perlukah? Salsabila Hartin, Nadia Ikram Afif, Muhammad Abstrak Deregulasi merupakan bentuk penghapusan pembatasan-pembatasan serta regulasi-regulasi dengan tujuan tertentu. Saat ini, deregulasi di Indonesia dicangkan dengan Paket Kebijakan Deregulasi. Kebijakan deregulasi bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga berkaitan erat dengan Nawa Cita seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Tulisan ini akan membahas urgensi adanya kebijakan deregulasi di Indonesia,bagaimana sebenarnya skema kebijakan ini dan dampaknya dalam skema hukum di Indonesia. Kata Kunci: deregulasi, iklim investasi, nawa cita, paket kebijakan deregulasi, regulasi.   Abstract Deregulation is a form of diminishment of limitations and regulations with certain aim. Now, deregulation in Indonesia is planned with Deregulation Policy Package. This policy’s aim is to increase investment climate in Indonesia. Furthermore, this regulation intercepts with NawaCita, as planned by President JokoWidodo. This article will discuss about deregulation’s urgency, the status quo of the policy and the effects of this policy towards the law scheme in Indonesia. Keywords: deregulation, deregulation policy package, investment climate, nawacita, regulation. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/468 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/468/328 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/469 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip Reward-and-Punishment dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas Panji Pananjung, Mochammad Dino Chairunnisa, Patia Triayu, Rosdiana Abstrak Wajah suatu lembaga kehakiman tentu sangat bergantung pada martabat, integritas, dan kompetensi seorang hakim dalam menangani suatu perkara. Dimana martabat, integritas, dan kompetensi seorang hakim terefleksikan melalui putusan yang dibuatnya. Namun, wajah lembaga kehakiman Indonesia dewasa ini acap kali menjadi sorotan setelah muncul berbagai putusan hakim yang menuai kontroversi dan menjadi bahan perbicangan publik, yang berdampak pada semakin lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kehakiman. Berangkat dari permasalahan tersebut, melalui penelitian yuridis-normatif, kami menggagas suatu konsep yakni penerapan eksaminasi aktif terhadap putusan hakim yang ditindaklanjuti dengan prinsip reward and punishment, yang merupakan suatu mekanisme evaluasi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hakim demi mewujudkan lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. Kata Kunci: Eksaminasi, hakim, lembaga kehakiman, putusan, reward and punishment. Abstract The interface of a judicial body will always depend on its dignity, integrity, and the competence of the judges on handling a case. The dignity, integrity and the competence of a judge is reflected through decisions he made. In the other hand, the judicial body of Indonesia now days often become public attention after some controversial decision made by some judges which impact the public trust towards the judicial body. According to that fact, by using judicial-normative research, we initiated a concept which is the implementation of active examination towards a verdict followed by reward-and-punishment principle, which is a mechanism to evaluate a legally binding verdict as the means to enhance the judges quality to realize dignity and integrity of judicial body Keywords: examination. judge, judicial body, reward and punishment, verdict. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/469 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/469/329 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/470 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Perluasan Keikutsertaan Pengadilan Nasional terhadap Proses Arbitrase di Indonesia: Harmonisasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan UNCITRAL Model Law 1985/2006 Novita Elpasari, Jerina Abstrak Arbitrase merupakan salah suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang cukup sering digunakan umumnya dalam sengketa bisnis.  Arbitrase dipandang sebagai suatu mekanisme efektif yang dapat mengakomodasi kepentingan para pihak yang terlibat di dalamnya karena tata cara pelaksanaannya dapat ditentukan dengan kesepakatan dan sifatnya yang bersifat rahasia. Walaupun Arbitrase dipandang cukup efektif, namun dalam pelaksanaannya mekanisme ini memiliki beberapa kelemahan yang cukup fatal dalam hal sifat sementaranya (ad Hoc), tidak adanya daya paksa terhadap para pihak di dalamnya, serta kondisi bahwa mekanisme ini tidak dapat serta merta mengikat pihak ketiga. Arbitrase membutuhkan bantuan dari pengadilan untuk menutupi kekurangan tersebut. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif telah mengatur mengenai hubungan dan bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh pengadilan nasional terhadap arbitrase di Indonesia, namun hal tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul karena kelemahan yang dimiliki Arbitrase. Dalam hal ini dibutuhkan suatu perluasan bentuk peran dan bantuan yang dapat diberikan pengadilan terhadap arbitrase yang lebih menyeluruh dengan mengacu pada ketentuan dalam UNCITRAL Model Law 1985/2006 sebagai salah satu instrumen hukum arbitrase yang cukup komprehensif. Kata Kunci: Arbitrase, pengadilan, perluasan peran pengadilan, Uncitral Model Law, UU Arbitrase.   Abstract Arbitration is one of the most common alternative dispute resolution mechanisms in business disputes. Arbitration is as an effective mechanism that can accommodate the interests of the parties involved because it can be determined by agreement and its confidential nature. Although the arbitration is deemed to be quite effective, in practice it has some fatal flaws in terms of its temporary nature (ad hoc), the absence of imperium against the parties in it, and the condition that this mechanism can not necessarily bind a third party. Arbitration requires court assistance to cover the shortfall. Law No. 30 of 1999 on Alternative Dispute resolution settlement and Arbitration has set out the relations and forms of assistance that the national courts can provide to arbitration in Indonesia, but that is not sufficient to overcome problems that may arise from the weaknesses of the Arbitration. In this case, there is a need to accommodate the expansion of roles and assistance that can be given by the court to Arbitration based on the provisions of UNCITRAL Model Law 1985/2006 as one of the most comprehensive instruments of arbitration law. Key words: Arbitration, National Court, Expansion of national court roles, UNCITRAL Model Law, Arbitration Law. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/470 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/470/332 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/471 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Penerapan Sistem Strong Bicameralism di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR Wikrama Maheswara, Adhyatma Permana, Ikhsan Andira, Khairunnisa Abstrak Perubahan UUD 1945 membawa dampak yang besar terhadap kewenangan yang dimiliki MPR, di mana tidak ada satupun kewenangan MPR yang bersifat tetap. Selain itu sistem perwakilan Indonesia yang berbentuk tiga badan perwakilan turut berperan dalam menciptakan ketidaksinambungan antara MPR dengan lembaga perwakilan lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan dan kedudukan MPR saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji agar setiap lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat melaksanakan perannya masing-masing secara optimal demi terwujudnya keseimbangan antara lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya. Melalui metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-komparatif analitis, Penulis menyimpulkan bahwa dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, MPR sebagai lembaga negara tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 secara optimal. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimilikinya bersifat insidentil dan seremonial, di mana hal tersebut juga dipengaruhi sistem perwakilan yang dianut Indonesia saat ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, terciptalah suatu gagasan untuk mengubah MPR menjadi parlemen bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD sebagai kedua kamar di dalamnya dengan kewenangan yang setara (strong bicameralism). Apabila gagasan ini diaktualisasikan akan memberikan dampak positif yaitu sistem checks and balances yang lebih baik dalam lembaga legislatif itu sendiri dan kepada cabang kekuasaan lainnya. Selain  itu juga akan terjadi penguatan nilai demokrasi dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan maupun saat pembuatan suatu produk hukum di Indonesia. Untuk mengaktualisasikan gagasan ini perlu dilakukan kembali perubahan UUD 1945 secara komprehensif agar MPR dan sistem perwakilan di Indonesia dapat berjalan secara tepat dan optimal guna mewujudkan sistem politik yang demokratis, bermartabat dan lebih baik. Kata Kunci: Bikameral, DPD, DPR, MPR, Sistem Perwakilan.   Abstract The amendment of the UUD 1945 has brought great impact to the MPR. None of the authority currently possessed by the MPR in the Amendment of the UUD 1945 is fixed. In addition, Indonesia's representative system in the form of three representative bodies also causes imparity with other representative bodies. Therefore, the optimization of the MPR’s current authority and position becomes a very important object to be studied so that every state institution in Indonesia can play an optimal role and every state institutions will be balance. Through a normative juridical method, we conclude that the MPR's current authority is not optimal because of its incidental and ceremonial authority, which is influenced also by the current Indonesian representative system. To overcome this problem, an idea was created to convert the MPR into a bicameral parliament consisting of DPR and DPD as two chambers within it with strong bicameralism. If this idea is actualized, it will bring a positive impact in the checks and balances system within the legislature itself and to other branches of power. In addition, this idea will strengthen the democratic values in every decision making process and when making legislation. To actualize this idea, it is necessary to amend the UUD 1945 comprehensively so that the MPR and the representative system in Indonesia can run properly and optimally in order to create a democratic, dignified, and better political system. Keywords: Bicameral, Regional Representative Council, House of Representative, People’s Consultative Asesmbly,Representative System . PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/471 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/471/331 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/472 2024-03-22T03:25:10Z plr:ART driver

Organisasi Masyarakat di Indonesia: Perubahan Politik Hukum Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakaatan dan Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 Satrio Purnomo, Anandy Permana, Ikhsan Trezaryo Junansyah, Dwamy Aditya Prabowo, Septian Meidina Rafaldini, Shafira Nadya R. Sembiring, Shafira Abstrak Pada tanggal 10 Juli 2017, Wiranto selaku Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Kemanan mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pertimbangannya, Wiranto berpendapat bahwa Indonesia saat ini berada dalam keadaan yang genting dan mendesak untuk segera mengatasi permasalahan yang ada, yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak menganut asas contrarius actus sehingga tejadi kekosongan hukum dalam hal penegakan hukum yang efektif untuk membubarkan Organisasi Massa yang secara terang-terangan menganut dan menyebarkan paham anti-pancasila. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, Perppu tersebut disahkan menjadi Undang-Undang melalui sidang paripurna dengan agenda pembahasan Perppu tersebut. Terjadi pro dan kontra terkait eksistensi Perrpu ini sehingga menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Di dalam artikel ini penulis akan mencoba untuk membahas secara sistematis substansi politik hukum Perppu ini dan penulis akan coba membingkai persepsi pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Kata kunci: Kontra, Organisasi Massa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Persepsi, Pro.   Abstract On July 10, 2017, Wiranto as Coordinating Minister for Political, Legal and Security announced the issuance of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment of Law Number 17 Year 2003 on Social Organization. In his consideration, Wiranto argued that Indonesia is currently in a critical situation and urgent to immediately overcome the existing problems, which in Law No. 17 of 2013 on Social Organizations do not adhere to the principle of contrarian actus so that there is a legal vacuum in the case of law enforcement which is effective for dissolving the Mass Organization which openly embraces and disseminates anti-Pancasila ideology. Then on October 24, 2017, the Perppu was passed into the law through a plenary session with the agenda discussion of the Perppu. There are pros and cons related to the existence of Perrpu, which is so interesting to be used as research material. In this article the author will try to systematically discuss the legal substance  of this Perppu and the author will try to frame the perceptions of the pros and cons that occur in society. Keywords: Cons, Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2017 on Amendment to Law Number 17 Year 2013 on Community, Perception, Pros, Community Organizations. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/472 Padjadjaran Law Review; Vol. 5 (2017): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 5 NOMOR 1 DESEMBER 2017 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/472/330 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/473 2023-11-22T09:32:17Z plr:ART driver

Menguji Normatifisasi Prinsip Kesempatan Yang Sama Sebagai Jaminan Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait Hima Pradana, Glinggang Fajar Hantoro, Bimo Fajar Hantoro Abstrak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) secara eksplisit menyebutkan prinsip kesempatan yang sama (equality of opportunity) sebagai landasan dalam pemenuhan hak politik dari penyandang disabilitas, spesifik berkenaan dengan hak pilih. Namun halnya, perlu dilihat bagaimana kemudian prinsip tersebut dibadankan dalam UU Pemilu beserta dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menjawab bagaimana kesesuaian pembadanan normatif prinsip kesempatan yang sama dalam UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya paradigma kesempatan yang sama dalam UU Pemilu berkesesuaian dengan konsepsi prinsip kesempatan yang sama sebagaimana dicetuskan oleh John Rawls. Namun halnya, terdapat ketidaksesuaian dalam pembadanan prinsip tersebut pada UU Pemilu dan PKPU terkait, seperti halnya berkenaan dengan dipersempitnya addressat hanya terhadap penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas fisik lainnya yang berhalangan untuk melaksanakan hak pilihnya. Pengejawantahan hak pilih penyandang disabilitas dalam PKPU seharusnya tidak menderogasi spektrum hak yang dijamin oleh UU Pemilu.   Kata Kunci: UU Pemilu, penyandang disabilitas, hak pilih, prinsip kesempatan yang sama, Peraturan Komisi Pemilihan Umum   Abstract   Law Number 7 of 2017 on General Election (General Election Law) explicitly states the principle of equality of opportunity as the basis for fulfilling the political rights of persons with disabilities, specifically with regard to their right to vote. However, it needs to be investigated on how then that principle are institutionalized on the General Election Law along with related General Election Committee Regulation. Therefore, in this research, the authors try to answer how is the conformity of normative institutionalization of equality of opportunity principle on General Election Law and related General Election Committee Regulation. This research shows that the equal opportunity paradigm in the General Election Law is consistent with the conception of the equal opportunity principle as coined by John Rawls. However, there are discrepancies in the institutionalization of that principle in the General Election Law and General Election Committee Regulation, such as with regard to the narrowing of addressat only for persons with visual impairments and other persons with physical disabilities who are unable to exercise their voting rights. General Election Committee Regulation as implementing law of General Election Law shall not derogate the right to vote of persons with disabilities.   Keywords: General Election Law, persons with disabilities, right to vote, equality of opportunity principle, General Election Committee Regulation   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/473 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019; 15-25 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/473/335 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/474 2023-11-22T09:32:17Z plr:ART driver

Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat? Safira Aulianisa, Sarah Hana Aprilia, Athira Abstrak Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk menyatakan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Di tengah kontestasi dan polarisasi politik yang tengah terjadi, demonstrasi pun semakin marak terjadi. Hal ini turut menjadikan netralitas dan profesionalitas aparat kepolisian mendapatkan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pembatasan kebebasan berpendapat di muka umum telah menimbulkan citra buruk bagi aparat kepolisian di mata masyarakat, akibat berbagai tindakan represif dan tidak terukurnya penggunaan diskresi yang kerap kali terjadi. Oleh karena itu, melalui metode yuridis normatif, tulisan ini akan menelisik bagaimana sejatinya negara menjamin akses dan keamanan atas seluruh bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal kebebasan memberikan pendapat di muka umum, serta menganalisis bagaimana seharusnya wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap penanganan unjuk rasa dilaksanakan.   Kata Kunci: hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, unjuk rasa, tindakan represif, aparat kepolisian.   Abstract Indonesia is a country that upholds human rights. The right to express an opinion, as part of human rights, is specifically regulated through Law Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. In the midst of the ongoing political contestation and polarization, demonstrations were increasingly rife. This has helped to bring the neutrality and professionalism of the police to a sharp spotlight from various sections of the community. Restrictions on freedom of speech in public has created a bad image for the police in the eyes of the community, due to various repressive actions and unmeasurable use of discretion that often occurs. Therefore, through normative juridical methods, this paper will examine how the state truly guarantees access and security for all forms of public aspirations, including in terms of freedom of expression in public, as well as analyzing how the authority of the National Police of the Republic of Indonesia towards handling demonstrations implemented.   Keywords: human rights, freedom of speech, demonstration, repressive action, police officer. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019; 26-37 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474/334 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/475 2023-11-22T09:32:17Z plr:ART driver

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Indonesia Di Tempat Kerja Dan Kaitannya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional Robi Rismansyah, Mohammad Hadid, Yasmin Abstrak Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan ciri dari Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Layaknya negara kesejahteraan pada umumnya, Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk aktif dalam memberikan kemakmuran bagi warga negaranya. Dalam hal ini, makna kemakmuran tidak terbatas kepada hal-hal yang bersifat materiil melainkan mencakup pula kemakmuran dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Telah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintah atau pelaku usaha kerap kali secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindakan diskriminatif kepada pekerja, terutama kepada pekerja perempuan. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki beragam payung hukum yang seharusnya cukup untuk melindungi hak pekerja perempuan namun pada faktanya, aturan-aturan tersebut tidak cukup untuk melindungi hak pekerja perempuan. Dengan meningkatkan perlindungan terhadap hak pekerja perempuan, riset menunjukkan bahwa hal tersebut dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Kata Kunci: Diskriminasi, Hak Pekerja Perempuan, Negara Kesejahteraan, Pelecehan Seksual, Pembangunan Ekonomi.   Abstract The fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) is a characteristic of Indonesia as a welfare state. Like the welfare state in general, Indonesian government is required to be active in providing prosperity for its people.  In this case, prosperity is not limited to material things but also includes prosperity in the fulfillment of human rights (HAM). We all know that sometimes government or even businessman conduct discriminatory actions against labor, especially towards women. Although Indonesia currently has many regulations that should be enough to protect the rights of women labor, in fact, those regulations are not enough. By increasing the protection of women’s labor rights, several studies have shown that women can help improve a country’s economic development. This paper uses normative juridical research, focuses on studying the application of norms in positive law. Keywords: Discrimination, Economic Development, Sexual Harrasment, Welfare State, Women’s Labor Rights. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-04-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/475 Padjadjaran Law Review; Vol. 7 No. 2 (2019): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 7 NOMOR 2 DESEMBER 2019; 38-55 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/475/333 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/485 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

Problematik Pelaksanaan Hak Cipta Atas Permainan Video Sebagai Objek Jaminan Fidusia Angela, Irene Maria Ariapramuda, Switcha Differentia   Abstrak Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual mengalami perkembangan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perubahan undang-undang hak cipta membawa suatu pembaharuan hukum dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, beberapa diantaranya mengenai diatur permainan video sebagai salah satu bentuk hak cipta dan berkaitan dengan hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan hak ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan. Dalam praktik, hak cipta atas permainan video yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia masih jarang digunakan dan banyak pihak kreditur yang belum bisa menerima hak cipta atas permainan video sebagai objek jaminan fidusia karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya akibat belum ada aturan khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai hal ini, sehingga permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan regulasi terkait. Berbagai hambatan pelaksanaan penjaminan hak cipta menunjukan adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sebab hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang belum dilakukan pembaharuan.   Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hambatan, Jaminan Fidusia, Permainan Video   The Implementation's Issue of Video Games Copyright as an Object of the Fiduciary Guarantee   Abstract Copyright as part of Intellectual Property Rights developed with the amendment of Law Number 19 of 2002 concerning Copyright to Law Number 28 of 2014 concerning copyright. Changes in copyright law bring about legal reforms in the scope of Intellectual Property Rights, some of which regulate video games as a form of copyright and related to copyright which can be used as objects of fiduciary guarantee based on the economic rights attached to creation. In practice, video games copyright which can be used as an object of fiduciary guarantee is still rarely used and many creditors have not been able to accept video game copyright as an object of fiduciary guarantee because there are several obstacles in its implementation because there are no specific rules regulating it further on this matter, so that the problem needs to be studied further. This research was conducted using a normative juridical method with a statutory approach. Various obstacles in the application of copyright guarantees indicate legal uncertainty in determining copyright as an object of fiduciary guarantee because copyright as an object of fiduciary guarantee still refers to the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee which has not been renewed.   Keywords: Copyright, Economic Rights, Obstacle, Fiduciary Guarantee, Video Games PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/485 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/485/375 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/487 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik Zahra, Tifani Haura Widyaningtyas, Kezia Regina hak cipta, komersial, lagu dan/atau musik, layanan publik, royalti. Pemutaran lagu dan/atau musik sering kita jumpai di layanan publik, tentunya tidak sedikit dari mereka yang bertujuan untuk kepentingan komersial. Dengan memutar lagu untuk kepentingan komersial, mereka harus memenuhi kewajiban untuk membayar royalti kepada pihak yang memiliki  hak cipta dari lagu dan/atau musik tersebut melalui lembaga manajemen kolektif. Sejatinya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur serta mempertegas mengenai kewajiban layanan publik terutama dalam sektor usaha untuk membayar royalti apabila tempat usahanya menggunakan lagu dan/atau musik yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajiban pembayaran royalti bagi sektor usaha layanan publik yang memutar lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya kedua peraturan tersebut pemegang hak cipta maupun para pelaku usaha menimbulkan adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak terkait dengan pembayaran royalti kepada pemilik hak cipta bagi ciptaannya yang digunakan oleh pelaku usaha di sektor usahanya. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487/377 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/500 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

Kerangka Hukum Teknologi Blockchain berdasarkan Hukum Siber di Indonesia Lase, Satria Muhammad Nur Adinda, Aisyah Rizkia Diffa Yuliantika Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar teknologi blockchain untuk melihat sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dari penerapannya. Hasilnya akan diuji pada probabilitas penerapannya di Indonesia dengan memperhatikan berbagai kondisi dan faktor yang melatarbelakangi kondisi di Indonesia, dengan terlebih dahulu memperhatikan pula risiko yang mungkin muncul dari penerapan teknologi blockchain. Saat ini telah ada beberapa sektor di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi blockchain, sementara aturan a quo hanya mengatur pada bidang finansial. Padahal, ada persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam penggunaan teknologi blockchain, bahwa teknologi itu harus telah terlebih dahulu diakui oleh hukum (asas kepastian hukum dalam UU ITE). Ini menjadi permasalahan hukum yang harus segera diselesaikan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Penelitian ini memecah permasalahan tersebut ke dalam dua pertanyaan penelitian: Pertama, apa dan bagaimana potensi dan prospek penerapan blockchain di Indonesia? Dan kedua, bagaimana respon hukum terhadap potensi dan prospek penerapan blockchain di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum sekunder mutakhir yang dilengkapi pula dengan bahan hukum primer yang relevan. Rekomendasi penelitian ini dirumuskan dalam bentuk rancang bangun (prototype) blockchain di Indonesia sebagai hasil uji potensi dan risiko pemanfaatan teknologi blockchain. Kata Kunci: Blockchain, Potensi, Regulasi, Risiko, Teknologi PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/500 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/500/355

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/501 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK Muhammad Hafiz Berliana, Wuri Handayani Rachmalia Ramadhani Ananta, Afifah Husnun Ubaidah Peraturan Pemerintah Kewenangan LMKN LMK Royalti Musik Lagu dan/atau musik merupakan karya yang terlindungi hak ciptanya. Pencipta suatu karya sebagai pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dalam hal karya miliknya yang digunakan dengan tujuan komersil memiliki hak untuk mendapatkan hak eksklusif yang timbul dari prinsip deklaratif setelah karya milik pencipta tersebut didengarkan. Munculnya Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang sudah mulai berlaku sejak bulan Maret 2021 sebagai aturan untuk mengoptimalisasikan fungsi dari pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan karya dan produk hak terkait khususnya pada lagu atau musik. Tulisan ini menganalisis perihal kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam mengelola royalti musik yang digunakan untuk tujuan komersial. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah perihal bagaimana mekanisme pengelolaan royalti musik berdasarkan Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan bagaimana upaya dari LMKN dan LMK dalam menghimpun royalti musik. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501/376 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/505 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

Kewajiban Data Controller dan Data Processor Dalam Data Breach Terkait Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura: Studi Kasus Data Breach Tokopedia Vickya, Alvansa Kusumadewi, Reshina Abstrak Peraturan perihal Pelindungan Data Pribadi didasarkan atas Fair Information Principles sebagai prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara bisnis dan pemerintah yang mengumpulkan, menggunakan, dan membuka informasi personal mengenai subjek data yang digunakan oleh banyak negara. Kemudian, muncul European Union General Data Protection Regulation 2016 sebagai golden rule yang menjadi patokan bagi aturan-aturan negara lainnya seperti Singapura. Pengaruh golden rule terhadap Personal Data Protection (Amendment) Act 2020 milik Singapura dapat dilihat pada konsep Data Controller, Data Intermediary/Processor, dan Data Breach. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa peraturan perihal Pelindungan Data Pribadi di Indonesia yang ada pada saat ini masih terpisah-pisah dalam beberapa peraturan. Di dalamnya, tidak dikenal konsep Data Controller dan Data Processor sehingga tidak terdapat perbedaan antara penyelenggara sistem elektronik yang melakukan kontrol dan kelola atas data pribadi. Selain itu, tidak terdapat juga pengaturan perihal data breach. Hal ini berbeda dibandingkan dengan Singapura yang telah membagi antara Data Controller dan Data Intermediary sehingga terdapat kejelasan mengenai perbedaan kewajiban dan pertanggungjawaban di antara keduanya dalam hal terjadi data breach. Kata Kunci: Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi, Data Breach, Data Controller, Data Processor   Abstract The regulations regarding the Personal Data Protection are based on the Fair Information Principles as the principles governing the relationship between businesses and governments that collect, use and disclose personal information about data subjects used by many countries. Furthermore, the European Union General Data Protection Regulation 2016 emerged as the golden rule which became the benchmark for the regulations of other countries such as Singapore. The effect of the golden rule on Singapore's Personal Data Protection (Amendment) Act 2020 can be seen in the concept of Data Controller, Data Intermediary/Processor, and Data Breach. This research uses normative juridical legal research methods. Based on this research, it was found that the existing regulations regarding Personal Data Protection in Indonesia are still separated in several regulations. Moreover, there are no concepts of Data Controller and Data Processor so that there is no difference between electronic system administrators who control and manage personal data. In addition, there are also no regulations regarding data breach. This is different from Singapore, which has divided Data Controller and Data Intermediary so that there is a solution regarding the differences in obligations and responsibilities between the two in the event of data breach. Keywords: Personal Data Protection, Personal Data, Data Breach, Data Controller, Data Processor PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/505 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/505/371 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/509 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data Delpiero, Maichle Reynaldi, Farah Azzahra Ningdiah, Istiawati Utami Muthmainnah, Nafisah Abstrak Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, pertumbuhan nilai e-commercedi Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia dengan persentase sebesar 78%. Pertumbuhan yang pesat ini tentunya akan melahirkan berbagai permasalahan yang tidak dapat dihindari. Salah satu permasalahan yang mencuat ke publik adalah permasalahan kebocoran data pribadi konsumen. Sayangnya, permasalahan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat yang kemudian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi masih rendah. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang secara sukarela memberikan data pribadinya di layanan online marketplace, tanpa mengetahui bahwa data tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan dirinya sendiri. Penelitian ini mengkaji kebijakan privasi online marketplace terkait perlindungan data pribadi dan bentuk pertanggungjawabanonline marketplace secara preventif maupun represif terhadap kebocoran data. Adapun, penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Selain itu, tulisan ini hadir guna meningkatkan kesadaran pihak-pihak terkait meliputi pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penyedia layanan online marketplace systemuntuk meningkatkan kualitas perlindungan data pribadi konsumen, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di era revolusi industri. Kata Kunci: E-commerce, Kebocoran Data, Online Marketplace, Perlindungan Data Pribadi Abstract Following data from the Ministry of Communication and Informatics, Indonesia ranked first as the highest country with e-commerce growth's value in the world is up to 78%. This rapid growth will indubitably give rise to various problems that unavoidable. One of the problems that have risen to the public is data leakage. Unfortunately, data breaches were lack of recognition by the public. It showed the level of public awareness of personal data protection is still low. The reason is, there are still many people who voluntarily provide their personal data in-services online marketplace, without knowing that this data can be misused by irresponsible people so that it can harm themselves. This study examines the privacy policies of online marketplace related to personal data protection and forms of online marketplace preventive and repressive for data leakage. In addition, this research applied a normative juridical approach to the secondary data. Whereas, including primary legal materials in the form of statutory regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and relevant references. Furthermore, this paper aims to increase the awareness of related parties, including the government to immediately enacts the Personal Data Protection Bill. Also, service providers online marketplace systems to improve the quality of consumer personal data protection, and the public to increase awareness of the importance of protecting personal data in the industrial revolution era. Keywords: E-commerce, Data Leakage, Online Marketplace, Personal Data Protection   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509/378 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/511 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENYELENGGARAAN SITUS LAYANAN STREAMING SEPAK BOLA YANG ILEGAL DI INDONESIA Putri, Shafa Dinda Wulandari, Asri Noval, Zikra Aliifah Abstrak Perkembangan teknologi dan informasi dianalogikan sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan kemanfaatan tetapi disisi lain memberikan kerugian. Kemanfaatan yang diciptakan dari perkembangan teknologi dan informasi mempermudah segala aktivitas masyarakat termasuk dalam hal menonton pertandingan sepak bola melalui situs layanan streaming. Kemudian, muncul bentuk kejahatan baru dalam hal pelanggaran Hak Cipta yakni penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola yang ilegal di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai pengaturan Hak Cipta dalam hal penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola yang legal dan penegakan hukum Hak Cipta terhadap penyelenggaraan situs layanan streaming sepak bola yang ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni pembahasan permasalahan menggunakan berdasarkan teori-teori hukum terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian izin dari pihak pemegang atau pemilik lisensi merupakan hal yang vital dan penegakan hukum melibatkan berbagai Lembaga seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat.   Kata Kunci: Hak Cipta, Lisensi, Pelanggaran, Penegakan Hukum, Situs Layanan Streaming Ilegal   Copyright Law Enforcement Against the Operation of Illegal Soccer Streaming Service Sites in Indonesia   Abstract The development of technology and information is like a double-edged sword. On the one hand it provides benefits but on the other hand it provides losses. The benefits that are created from the development of technology and information make it easier for all community activities, one of which is watching soccer matches through streaming service sites. Then, a new form of crime emerged in terms of Copyright infringement, namely the operation of illegal soccer streaming service sites in Indonesia. Therefore, it is necessary to discuss the regulation of Copyright in terms of the operation of legal soccer streaming service sites and copyright law enforcement against the operation of illegal soccer streaming service sites in Indonesia. This research uses a normative juridical method, meaning that the discussion of the problem is based on related legal theories and applicable laws and regulations. This research concludes that granting permits from the license is vital and copyright law enforcement involves various agencies such as the Ministry, Police, Attorney General’s Office, Court, and Citizen.   Keywords: Copyright Law, License, Infringement, Enforcement, Illegal Streaming Service Sites PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/511 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/511/372 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/512 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial Pohan, Theresia Gabriella Sahira, Siti Sarah Khalistia, Sarah Firka Wibawanto, Wisantoro Nusada Abstrak Perkembangan teknologi dan peradaban yang semakin maju memberikan dampak terhadap kemudahan akses objek-objek digital. Namun, perkembangan tersebut nyatanya juga menimbulkan semakin rentan dilakukannya berbagai tindakan terhadap objek-objek digital yang dilindungi hak cipta sehingga merugikan pihak-pihak terkait, khususnya pencipta. Salah satu yang marak terjadi ialah distorsi karya sinematografi di media sosial sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder melalui penelusuran berdasarkan kepustakaan yang ada. Berdasarkan penelitian ini, pada dasarnya hak moral pencipta dari tindakan tersebut sudah dilindungi dan dijamin oleh UUHC, UU ITE, dan peraturan perundang-undangan lainnya sampai sarana perlindungan yang diberikan oleh platform media sosial tempat karya sinematografi tersebut berada sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran tersebut. Namun, meski telah terdapat berbagai perlindungan, dalam praktiknya distorsi karya sinematografi di media sosial masih acapkali terjadi. Hal ini dapat terjadi karena pelaksanaan dari pengaturan dalam perlindungan-perlindungan yang ada, masih menyisakan beberapa persoalan yang belum jelas, seperti semakin berkembangnya modus dan jenis pelanggarannya itu sendiri, masih terdapatnya berbagai platform media sosial yang belum menyediakan sarana perlindungan atas objek digital di dalamnya, dan kurang diperhatikannya pelanggaran hak moral pencipta yang sebenarnya tidak kalah serius dari pelanggaran lainnya. Kata kunci: Distorsi, Hak Moral Pencipta, Karya Sinematografi, Perlindungan, Sosial Media. Abstract The technology development and increasingly-advanced civilizations have an impact on the ease towards digital objects access. These developments have also increased the vulnerability of taking various actions against copyright-protected digital objects to harm related parties, especially creators. One of the things that often occurs is the distortion of cinematographic works on social media as a form of violation of the creator’s moral rights. This study uses a normative juridical approach and secondary data through searches from existing literature. From this research, basically the creator’s moral rights of these acts have been protected by the Copyright Law, the Electronic-Information-and-Transactions Law, other laws, and the protections provided by the social media platforms where the cinematographic works are located, so that the injured party can propose a settlement effort against these violations. Even though there have been various protections, the distortion of cinematographic works on social media still frequently occurs because of some unclear issues in the implementation, such as the developing modus and types of violations, there are still various social media platforms that have not provided protections for digital objects in them, and the lack of attention towards violations of the creator’s moral rights which are no less-serious than other violations. Keywords: Distortion, Creator’s Moral Right, Cinematography Works, Protection, Social Media. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-12 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/512 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/512/379 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/513 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia Christiano, Bryan Eduardus Abstrak Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memegang peranan penting dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul atas ciptaan tersebut. Namun perlindungan tersebut belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan maraknya kasus pembajakan yang seakan-akan telah menjadi budaya yang sulit dihilangkan ditengah masyarakat, dengan kerugian melebihi Rp 100 triliun per tahun. Buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, merupakan produk yang terbanyak ketiga dibajak setelah software, film dan lagu. Mirisnya, lingkungan akademis tidak lepas dari praktik ini dan bahkan dinyatakan sebagai lingkungan dengan pembajakan buku paling banyak. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terjadi perubahan dari delik umum menjadi delik aduan (klacht delict) dan mengakibatkan kepolisian tidak dapat memproses pelanggaran tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dalam hukum dikenal konsep deterrence sebagai bentuk penggentarjeraan agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh penggunaan delik aduan terhadap deterrence theory praktik pembajakan buku akademis di Indonesia, sekaligus langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi praktik pembajakan khususnya di lingkungan akademis. Kata Kunci: Delik Aduan, Deterrence Theory, Pelanggaran Hak Cipta, Pembajakan Buku, Undang-Undang Hak Cipta   Abstract Copyright is intellectual property in the fields of science, art and literature that plays an important role in advancing the general welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The copyright holder has exclusive rights over all the rights arising from the work. However, this protection is not maximal because of the rampant piracy cases that seem to have become a culture in the community, with losses exceeding Rp. 100 trillion per year. Books are the third most pirated product after software, movies and songs. Sadly, the academic environment cannot be separated from this practice. In Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 concerning Copyright, there was a change from general offense to complaint offense (klacht delict) and resulted in the police unable to process violations without a complaint from the aggrieved party. In law, the concept of deterrence is known so that someone does not commit a crime. This research is a type of normative juridical legal research which aims to determine and examine the effect of complaint offenses on deterrence theory of academic book piracy practices in Indonesia, as well as steps that can be taken to reduce piracy practices, especially in the academic environment. Keywords: Complaint Offense, Deterrence Theory, Copyright Infringement, Book Piracy, Copyright Law PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-16 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/513 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/513/373 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/621 2024-03-31T04:02:53Z plr:ART driver

Mekanisme Perolehan Hak Ekonomi Bagi Pemegang Paten Vaksin Covid-19 di Indonesia Liurencia, Artha Muhamad Amirulloh Tasya Safiranita Kemunculan Covid-19 pada bulan Maret tahun 2020 di Indonesia membuat para inventor mengembangkan inovasi, salah satunya yaitu pembuatan vaksin Covid-19. Para inventor sudah selayaknya diberikan hak ekonomi atas pemanfaatan vaksinnya, terutama karena vaksin ini digunakan bagi kepentingan masyarakat luas. Mengacu pada dasar pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk menentukan status kepemilikan paten terhadap invensi vaksin Covid-19 dan mekanisme perlindungan hak ekonomi bagi pemegang paten atas vaksin Covid-19 agar tetap dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penulis menggunakan metode deskrisptif-analitis dengan memakai pendekatan yuridis normatif serta menganalisis data dengan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah mengumpulkan studi pustaka berupa data sekunder baik dari perundang-undangan, buku, maupun pustaka daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, invensi atas vaksin Covid-19 diberikan kepada inventor atau orang yang diberikan hak untuk mendapatkan paten tersebut dengan izin dari inventor. Pada hubungan pekerjaan, hak ekonomi akan diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. Inventor dapat memperoleh imbalan yang wajar dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.72/PMK.02/2015. Kata kunci: Covid-19, hak ekonomi, inventor, paten, vaksin Mechanism to Gain Economic Rights for Covid-19 Vaccine Patent Holders in Indonesia Abstract The emergence of Covid-19 on March 2020 in Indonesia made inventors develop several innovations, one of the inovation is Covid-19 vaccine. Inventors should be given economic righ over the use of vaccines, especially because these vaccines are used for the benefit of the public. Based on this background, this study aims to determine the status of patent ownership for the invention of Covid-19 vaccine and the mechanism for protecting patent holder’s economic right against the Covid-19 vaccine so that it can be fulfilled, based on Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The author used descriptive-analytical method that use a normative juridical approach and analyzes data using qualitative methods. The accumulation of data used by the author is to collect literature studies in the form of secondary data from legislation, books, and online libraries. The results shows that based on Article 10 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, the invention of the Covid-19 Vaccine given to the inventor or to the person who is granted the right to obtain the patent with permission from the inventor. On the employment relation, economic right will be given to the party that giving the job as stated in Article 12. The inventor can get a reasonable reward with the provision as listed on Article 4 of Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia No.72/PMK.02/2015. Keywords: COVID-19, economic right, inventor, patent, vaccine PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2021-08-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/621 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 1 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 1 JULI 2021 2685-2357 2407-6546 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/621/370 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/630 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Meninjau Masa Depan AICHR Berdasarkan Efektivitasnya (Evaluasi terhadap 10 Tahun AICHR Berdiri) Yusuf, Muhammad Shalahuddin Abstrak AICHR sebagai lembaga perlindungan dan penegakan HAM dibawah bendera ASEAN telah membuka secercah harapan bagi Asia Tenggara akan adanya kepastian hukum dalam bidang HAM. Namun selama 1 (satu) dekade pasca pembentukan lembaga tersebut, AICHR belum menunjukkan efek yang signifikan bagi HAM di Asia Tenggara, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan apa yang menyebabkan AICHR belum efektif, dan bagaimana nasib masa depan lembaga tersebut. Dari latar belakang tersebut, tulisan ini telah menyajikan beberapa rumusan masalah yang terdiri dari, bagaimana perkembangan AICHR selama 10 (sepuluh) tahun ini. Bagaimana mekanisme kerja AICHR berdasarkan hukum yang mengatur. Apa saja kendala yang menghambat perkembangan AICHR. Dan apa yang harus diperbaiki untuk menjamin keberlanjutan AICHR. Solusi dari ini semua adalah, negara-negara ASEAN perlu menginisiasikan adanya revisi terhadap term of reference dari AICHR itu sendiri, dengan mengenyampingkan prinsip-prinsip ASEAN demi prinsip yang lebih mulia dari semua prinsip, yakni “kemanusiaan”. Kata Kunci: AICHR, ASEAN, Efektivitas, HAM, Prinsip,   Abstract The AICHR as the council for Human Rights on behalf of the ASEAN flag has opened a glimmer of hope for the Southeast Asia in having a legal certainty in Human Rights. However, after a decade of this council established, AICHR has not shown any significant impact on human rights in Southeast Asia, which give rises a question what was the causes of this ineffectivity, and how is the fate of this council. From this background, this paper presents a problem formulations which consists of, how was the development of AICHR for 10 (ten) years. How is the mechanism of AICHR based on the law. What is the problem that obstruct the development of AICHR. And what must be improved to ensure the sustainability of AICHR. The solution is, the ASEAN’s States Member needs to initiating an amendment of term of reference of the AICHR itself, by leaving aside the ASEAN principle for the sake of the most noble principle,“humanity”. Keywords: AICHR, ASEAN, Effectiveness, Human Rights, Principal. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/630 10.56895/plr.v9i2.630 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/630/423

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/631 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG HAK CIPTA FONT DARI INTERNET BERDASARKAN UU ITE DAN UU HAK CIPTA Salsabila, Syifa Perlindungan hak cipta font lisensi internet protection copyright license Berkembangnya teknologi telah membuahkan internet yang telah membantu manusia dalam menjalankan kehidupannya. Namun dengan adanya internet muncul pula kebutuhan akan hukum yang dapat mengatur tindakan di ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik. Dengan kebutuhan itu, maka lahir UU ITE dalam perkembangan hukum Indonesia telah meregulasi banyak hal, salah satunya penggunaan kekayaan intelektual salah satunya Ciptaan di internet di mana hal ini sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 54 UU Hak Cipta. Sebelumnya, Indonesia juga telah mewadahi perkembangan Hak Cipta dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengenai ratifikasi Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work. Artikel ini membahas font yang merupakan dokumen elektronik sebagai salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh UU Hak Cipta dan UU ITE.  Artikel ini ditulis dengan metode normatif-yuridis dan bahan-bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan UU Hak Cipta dan UU ITE dapat dilihat bahwa penggunaan font di internet telah mempunyai payung hukumnya sendiri. UU Hak Cipta dalam hal ini sudah melindungi penggunaan ciptaan yang tidak hanya terbatas dalam perjanjian lisensi. Namun dapat dilihat bahwa ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengakomodir kebutuhan manusia dalam mengakses ciptaan di internet. Abstract The growth of technology resulted in a big help in human lives. Consequently, the need for regulation regarding human activity in electronic information and electronic transaction fields emerged. With those needs, EIT law was born as one of Indonesia’s benchmarks on its growth within the law field. IET Law regulates a huge scope of human life, one of them being the use of intellectual property, which works being one of them under Article 54 of Copyright Law. Before, Indonesia has ratified Berne Convention for The Protection of Literature and Artistic Work with Presidential Decree Number 18 of 1997. This article discussed the use of fonts on the internet as one of intellectual property that is protected under Copyright Law and EIT Law. The research was conducted by using a normative juridical approach which also used descriptive and analytical methods. According to Copyright Law and EIT Law, the use of fonts on the internet has been regulated and not just protected under license agreement. Even though the use of fonts on the internet has been regulated, there is room for some regulation growth to accommodate human’s need to access works that are on the internet. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/631 10.56895/plr.v9i2.631 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/631/424

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/647 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) sebagai Syarat Materil Perkawinan bagi Anggota Polri ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional Dirja, Muhammad Judiasih, Sonny Rubiati, Betty Abstrak Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang paling banyak terjadi dan sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga diperlukan sebuah pengaturan akan hal tersebut. Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Perkawinan sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku unifikasi telah mengatur syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Namun dewasa ini masih saja terdapat pembedaan dalam proses pelaksanaannya, seperti menjalani sidang BP4R bagi anggota Polri beserta calon pasangannya. Persyaratan administrasi yang banyak dan prosedur yang panjang untuk menjalani sidang BP4R sehingga mengeluarkan banyak biaya dan memakan waktu yang lama membuat sering kali para anggota Polri melakukan perkawinan tanpa melalui sidang BP4R. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditinjau dari Undang-undang Perkawinan, sidang BP4R memiliki beberapa kedudukan dan akibat hukum terhadap perkawinan anggota Polri beserta pasangannya yang sebelumnya tidak atau belum menjalani sidang BP4R. Kata Kunci: Anggota Polri, Hukum Perkawinan, Perkawinan, Sidang BP4R, Syarat Perkawinan.   Abstract Marriage is one of the most common legal events and it is very important in human life, so an arrangement is needed for this. Indonesia already has special regulations governing marriage, namely Law Number 16 of 2019 on the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage. It as the National Marriage Law that applies to unification has regulated the requirements for holding a marriage. However, today there are still differences in the implementation process, such as undergoing the BP4R Session for Polri members and their potential partners. The many administrative requirements and lengthy procedures for undergoing a BP4R Session, which incur a lot of costs and take a long time, make Polri members often marry without going through a BP4R Session. In conducting this research, the writers use a normative juridicial approach with a descriptive analytical research spesification. The results showed that in terms of the National Marriage Law, the BP4R Session had several positions and the legal consequences for the marriage of Polri members and their potential partners who previously hadn't/didn't undergoing a BP4R Session. Keywords: BP4R Session, Marriage, Marriage Law, Marriage Requirements, Polri Members. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/647 10.56895/plr.v9i2.647 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/647/421

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/649 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Transaksi Digital Asset Kripto Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Nurul Aini, Dewina Elsa Benia Keywords: crypto assets, consumers, business actors, consumer protection, digital transactions Abstark Dewasa ini perkembangan teknologi terjadi pada semua sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor bisnis yang kini mulai didominasi oleh transaksi berbasis digital. Salah satu contohnya adalah transaksi Asset Kripto pada sektor jasa keuangan. Hal itu dibuktikan dengan hasil survei Kementerian Perdagangan RI yang menyatakan bahwa sampai bulan Mei tahun 2021 telah terdapat kenaikan sejumlah  2,5 juta orang yang melakukan transaksi Asset Kripto. Namun, kenaikan tersebut tidak diiringidengan jaminan hukum yang baik terhadap pihak-pihak yang melaksanakan transaksi Asset Kripto. Dalam praktiknya, konsumen pada transaksi Asset Kripto banyak menemukan ancaman seperti permasalahan legalitas perusahaan penyedia Asset Kripto dan penggunaan skema bisnis Multi Level Marketing (MLM). Landasan bagi perlindungan konsumen di Indonesia telah terdapat dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya hal tersebut, dirasa perlu untuk ditelaah terkait bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam transaksi Asset Kripto apabila ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hematnya, pada transaksi Asset Kripto masih banyak potensi dampak negatif bagi konsumen apabila dilihat dari sudut Perlindungan Konsumen, hal ini dikarenakan transaksi tersebut sangat rentan terhadap perilaku-perilaku pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan bisnis.   Kata Kunci : Asset Kripto, Konsumen, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Transaksi Digital   Legal Protection for Consumers in Digital Crypto Asset Transactions Judging from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection   Abstract Today, technological developments occur in all sectors of life, including the business sector, which is now starting to be dominated by digital-based transactions. One example is Crypto Asset transactions in the financial services sector. This is evidenced by the results of a survey by the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia which stated that until May 2021 there had been an increase of 2.5 million people who made Crypto Asset transactions. However, this increase was not accompanied by good legal guarantees for parties carrying out Crypto Asset transactions. In practice, consumers in Crypto Asset transactions encounter many threats, such as legal issues for companies providing Crypto Assets and the use of Multi Level Marketing business schemes. The basis for consumer protection in Indonesia has been contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. With this in mind, it is deemed necessary to examine the aspects of consumer protection in Crypto Asset transactions when viewed from the point of view of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative juridical method with a law approach and a case approach. In short, in Crypto Asset transactions there are still many potential negative impacts for consumers when viewed from the point of view of Consumer Protection, this is because these transactions are very vulnerable to the behavior of business actors who do not have good intentions in running their business.   Keywords: Crypto Assets, Consumers, Business Actors, Consumer Protection, Digital Transactions   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/649 10.56895/plr.v10i1.649 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 97-109 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/649/481 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/651 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Pelindungan Hukum pada Parfum Merek Terkenal yang Mereknya Digunakan oleh Toko Parfum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Agrapana, Muhammad Alghifari Tasya Nafiisah Hamnah Najdah Industri parfum isi ulang menjadi salah satu usaha yang menjamur di kalangan masyarakat Indonesia. Harganya yang murah dan kualitasnya yang baik menjadikan produk parfum isi ulang laris di pasaran. Penggunaan suatu merek terkenal tanpa izin pemilik merek untuk memakainya dalam kegiatan perdagangan seringkali terjadi, tak terkecuali dalam usaha parfum isi ulang. Penelitian ini membahas sejauh mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberi pelindungan kepada pemilik merek parfum terkenal. Selanjutnya dikaji juga apakah terdapat pelanggaran merek pada kegiatan bisnis parfum isi ulang serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek bila terdapat pelanggaran terhadap mereknya. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan dimana peraturan perundangan menjadi bahan tinjauan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan terkait merek. Hasil penelitian menunjukkan pelindungan merek terkenal termasuk produk parfum telah diakomodir Undang-Undang Merek bahkan tak memerlukan adanya pendaftaran. Pihak lain yang ingin menggunakan merek terkenal harus meminta izin kepada pemilik merek terkenal. Penggunaan merek terkenal tanpa izin dalam kegiatan usaha  produk parfum isi ulang menjadikan hal tersebut termasuk dalam pelanggaran merek. Tindakan yang dapat ditempuh oleh pemilik merek terkenal diantaranya dapat berupa penyelesaian sengketa berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/651 10.56895/plr.v9i2.651 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/651/419 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/652 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Analisis Problematika Pada Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Perspektif Hukum Nasional Triwiraputri Martinadhia, Devita COVID-19, law, PeduliLindungi, protection, problem PeduliLindungi is an application developed to assist government agencies in tracking the spread of Coronavirus Disease (COVID - 19). PeduliLindungi relies on community participation as users to inform each other of their location while traveling in order to track contact history with COVID-19 sufferers. When users download PeduliLindungi, the system will ask for user approval to activate location data. With the active location condition, the application will periodically identify the user's location and provide information regarding the crowds and zoning of the spread of COVID-19. The results of the tracking make it easier for the government to identify anyone who needs further treatment. However, in reality there are still many problems faced by users in using this application that are not in line with applicable national law. The results of the study indicate that the PeduliLindungi is still not ready to operate massively and there are also many problems as a result of using the application which is contrary to national law. Therefore, this research will examine the problems of using the PeduliLindungi and its analysis from the perspective of national law in responding to the current problems. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/652 10.56895/plr.v9i2.652 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/652/415 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/655 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Melakukan Review Suatu Produk di Media Sosial Dari Delik Pencemaran Nama Baik Marali, Mirza Nugroho Putri, Priliyani Abstrak Kemajuan teknologi mendorong adanya kemudahan akses bagi masyarakat atas suatu informasi di media sosial. Dewasa ini konsumen dapat dengan mudah melakukan review atas suatu produk di media sosial sebagai perwujudan dari hak konsumen yang dilindungi olehh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Walaupun konsumen memiliki hak, disatu sisi konsumen tetap memiliki batasan-batasan dalam melakukan review produk di media sosial, hal ini berkenaan dengan perlindungan hukum dan kesetaraan antara konsumen dengan pelaku usaha. Batasan yang wajib dipatuhi oleh konsumen merupakan sebagai bentuk pencegahan bagi konsumen agar terhindar dari delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci : Konsumen, Pelaku Usaha, Perlindungan Hukum, Review, Pencemaran Nama Baik. Abstract Advances in technology encourage easy acces for the public to information on social media. Nowadays, Consumers can easily review a product on social media as a manifestation of consumer rights protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Even though consumers have rights, on the other hand consumers still have limitations in conducting product reviews on social media, this is related to legal protection and equality between consumers and business owners. Limits that must be obeyed by consumers to avoid the crime of defamation as regulated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Keywords: Business Owners, Consumer, Defamation, Legal Protection, Review.   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/655 10.56895/plr.v9i2.655 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/655/422

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/656 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Aplikasi Financial Technology Peer to Peer Lending Ilegal di Indonesia Suriyani, Hani Marbun, Diva Yohana Margaretha Rahma, Nailla Chrisanta, Fiona Sulasno, Inas Zulfa Abstrak Maraknya penggunaan peer-to-peer lending berbasis Fintech Illegal di Indonesia menimbulkan banyak pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan peer-to-peer lending berbasis fintech illegal. Fintech illegal memiliki kemampuan dalam mempromosikan nama mereka dengan iming-iming pinjaman suku bunga rendah, pinjaman 1 jam cair, dan lainnya. Di sisi lain, Fintech ilegal seringkali juga melakukan penagihan dengan cara yang kasar hingga penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara fintech illegal tersebut. Penyalahgunaan data pribadi acap kali terjadi apabila konsumen tidak mampu membayar tagihan sehingga data konsumen disebarluaskan dengan maksud untuk menimbulkan itikad membayar konsumen serta seringkali mendapatkan ancaman-ancaman melalui whatsapp, sms, dan telepon. Dengan demikian, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap data pribadi yang disalahgunakan berbasis fintech illegal di Indonesia? Bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa latar belakang dan permasalahan tersebut, dihubungkan dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, masih ditemukannya ketidakefektifan regulasi dengan masalah tersebut sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi berbasis fintech. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Data Pribadi, Konsumen Abstract The widespread use of illegal Fintech-based peer-to-peer lending in Indonesia has led to many violations of consumer protection. In fact, there are still many people who use illegal fintech-based P2P lending. Illegal Fintech services have the ability to promote their name with the lure of low-interest loans, loans that are disbursed in 1 hour, and etc. On the other hand, illegal Fintech providers often also collects in a rude way, even to the point of misuse of personal data by the illegal fintech service providers. Misuse of personal data often occurs when consumers are unable to pay bills so that consumers data are disseminated with the intention to make consumers pay and often receive threats via WhatsApp, SMS, and phone calls. Therefore, what is the form of legal protection for consumers against misused personal data based on illegal fintech in Indonesia? How are the regulations governing the protection of personal data. This study uses a normative juridical method by analysing the background and problems, associated with a qualitative legal framework. Based on this research, regulations are still found to be ineffective with this problem so that there is a need for clear legal protection efforts for consumers for the misuse of fintech-based personal data. Keywords: Personal Data Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Personal Data, Consumer PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/656 10.56895/plr.v9i2.656 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/656/418 Copyright (c) 2021 Padjadjaran Law Review

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/658 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Ketidakoptimalan Peran Pemerintah dalam Menegakkan Kebijakan Terkait Penanggulangan Sampah Kiriman yang Tidak Terkendali di Indonesia Suriyani, Hani Marbun, Diva Yohana Margaretha Rahma, Nailla Chrisanta, Fiona Sulasno, Inas Zulfa AbstrakDari tahun ke tahun sampah merupakan permasalahan utama bagi semua negara di dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan riset, sampah yang timbul kebanyakan berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Begitu pula dengan sampah kiriman yang tiap tahun menjadi permasalahan utama di Indonesia. Ketidaktegasan kebijakan pemerintah menjadi permasalahan utama pula dalam upaya penanggulangan sampah kiriman itu sendiri yang terjadi tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini diadakan sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan pemerintah tentang penanganan sampah kiriman di setiap daerah Indonesia yang terkena dampak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian yang akan dicapai yaitu mengulas ketidakoptimalan pemerintah dalam menegakkan kebijakan terkait penanggulangan sampah kiriman yang tidak terkendali di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, Kebijakan, Pemerintah, Sampah Kiriman. AbstractFrom year to year, waste is a major problem for all countries in the world, including Indonesia. Based on the research, most of the waste that arises came from daily human activities. Likewise, waste shipment is a major problem in Indonesia every year. The indecisiveness of government policies is also a major problem in the effort to overcome the waste shipment itself which occurs every year. The purpose of this study is a form of evaluation of government policies regarding the handling of shipments in each affected area of Indonesia. This research was conducted using normative juridical methods and library sources collected in secondary data. The data collection method was using the qualitative methods, with document studies as its data collection instruments. The results that will be achieved in this research is to review the government's ineffectiveness in enforcing policies related to handling uncontrollable waste shipment in Indonesia. Keywords : Indonesia, Policies, Government, Waste Shipment. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/658 10.56895/plr.v9i2.658 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/658/417

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/660 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia Marali, Mirza Nugroho Putri, Priliyani Abstrak Perkembangan teknologi melahirkan adanya jenis karya cipta baru dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi, salah satunya terkait Hak Cipta atas karakter permainan video. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir pelindungan Hak Cipta atas permainan video. WIPO report “The Legal Status of Video Games” memasukkan karakter permainan video ke dalam cakupan Hak Cipta yang dilindungi terkait permainan video. Indonesia yang merupakan anggota WTO dan WIPO memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap prinsip yang ada di dalam perjanjian tersebut, salah satunya adalah Nation Treatment. Dengan adanya prinsip tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Cipta yang diciptakan oleh warga negara lain. Innersloth perusahaan permainan video asal Amerika Serikat selaku pemegang Hak Cipta atas Karakter Among Us memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi yang wajib dilindungi oleh Indonesia melalui instrumen hukum yang ada. Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Nation Treatment, Permainan Video. Abstract Technological developments have given birth to new types of copyrighted works within the scope of Intellectual Property Rights that must be protected, one of which is related to Copyright for video game characters.  Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has accommodated Copyright protection for video games.  WIPO in “The Legal Status of Video Games” reported that video game characters are within the scope of Copyright protected video games.  As a member of the WTO and WIPO, Indonesia has an obligation to implement every principle contained in the agreement, one of which is Nation Treatment.  With this principle, Indonesia has an obligation to protect copyrights created by citizens of other countries.  Innersloth, a video game company from the United States, as the holder of the Copyright for Among Us Characters, has exclusive rights in the form of moral rights and economic rights that must be protected by Indonesia through existing legal instruments. Keywords: Copyright,  Economic Rights,  Moral Rights, Nation Treatment, Video Games.   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/660 10.56895/plr.v9i2.660 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/660/420

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/662 2024-03-31T04:11:51Z plr:ART driver

Earmarking Pajak Perusahaan Media Sosial: Pertanggungjawaban Negara dan Korporasi dalam Menjaga Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia Putri, Ristania Salsabila Junita , Nadya Jessica Abstrak Dewasa ini, perkembangan media sosial merupakan hal yang tidak terelakkan dan memberikan manfaat yang banyak. Sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia, Indonesia turut merasakan manfaatnya, di mana media sosial dapat menjadi medium perwujudan hak asasi berupa kebebasan berekspresi. Namun terlepas dari seluruh manfaatnya, media sosial nyatanya memiliki dampak negatif, salah satunya terhadap kesehatan mental. Isu a quo masih belum mendapatkan atensi oleh pemerintah, apalagi untuk dicari solusinya. Beberapa orang memandang bahwasanya campur tangan hukum dengan membentuk undang-undang media sosial dapat menjadi jalan pintas. Akan tetapi, pembentukan regulasi baru tidak bisa serta-merta menjadi solusi. Dalam hal ini, Penulis menilai bahwa kebijakan publik dengan penerapan pajak terhadap perusahaan media sosial dapat menjadi alternatif. Perusahaan media memiliki tanggung jawab atas problematika di atas. Nantinya, pajak tersebut akan dialokasikan menjadi earmarked tax untuk penanganan masalah kesehatan mental dari media sosial, dalam bentuk gerakan sosialisasi dan pembiayaan akses. Penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan suatu gagasan yang bersifat inovatif. Solusi yang diberikan akan mampu mengakomodasi isu kesehatan mental dari media sosial melalui kebijakan publik, tanpa harus mengesampingkan hak asasi.   Kata Kunci: Earmarking Tax, Kesehatan Mental, Media Sosial, Pajak Perusahaan Media Sosial, Perusahaan Media Sosial   Earmarking Social Media Company Tax: State and Corporate Responsibility in Maintaining Indonesians Public Mental Health  Abstract Nowadays, the evolution of social media is inevitable and provides many benefits. As one of the countries with the most social media users globally, Indonesians also get the benefits, where social media can be a medium for realizing human rights in the form of freedom of expression.e Nevertheless, despite all the benefits, social media has a negative impact, one of which is mental health. The issue has not yet received any attention from the government, let alone to find a solution. Some people see that legal interference by establishing social media laws can be a shortcut. However, the establishment of new regulations cannot be a solution immediately. In this case, the author considers that public policy with applying taxes on social media companies can be an alternative. Media companies have responsibility for the above problems. Later, the tax will be allocated as an earmarked tax for handling mental health problems from social media through a socialization movement and access financing. This study aims to present an innovative idea. The solutions provided will accommodate mental health issues from social media through public policies without overriding human rights.   Keywords: Earmarking Tax, Mental Health, Social Media, Social Media Company Tax, Social Media Company PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-01-15 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/662 10.56895/plr.v9i2.662 Padjadjaran Law Review; Vol. 9 No. 2 (2021): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 9 NOMOR 2 DESEMBER 2021 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v9i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/662/416

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/803 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

Selayang Kritik atas Keberadaan Staff Khusus Milenial Presiden Jokowi Raseukiy, Sayyidatiihayaa Keywords: Presidential Special Staff, Overlapping Authority, Presidential Government System. The existence of the Special Staff of President Joko "Jokowi" Widodo in the second cabinet created controversy. One of the biggest sounds is the assumption that the President's Millennial Special Staff was created without a clear authority and functions, which escalated to the overlap of sectoral authority between government agencies. In addition, many parties considered that instead of performing well, the President's Millennial Special Staff actually took many counterproductive actions to disrupt the bureaucratic flow of the executive branch. This article will try to find a rational reason why even though the existence of the Millennial Staff has brought a lot of criticism, Joko Widodo still employs them. I will try to be traced by opening a bridge between Joko Widodo's policy preferences and the formation of Millennial Staff. So that there is a scientific assessment of the needs of the Presidential Special Staff in the presidential system— which mandates a large “burden” on the shoulders of the President as Head of Government and Head of State. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/803 10.56895/plr.v10i1.803 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 124-141 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/803/485 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/818 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital Nabilah, Ghina Utama, Atika Nur Rahmah Angela, Irene Maria Nariswari, Nabila Keywords: privacy rights, protection, recovery, sexual violence, victim AbstrakKasus kekerasan seksual semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya perkembangan teknologi di eradigital, lingkup tindak pidana kekerasan seksual semakin meluas. Di Indonesia sendiri masih belum adanyapengaturan khusus yang membahas mengenai kekeras an seksual secara umum sehingga mengakibatkanketidakpastian hukum. Kekerasan seksual ini memberikan dampak fisik dan terutama dampak traumatispsikologis bagi korban dan hal tersebut membutuhkan tindakan pemulihan yang berkelanjutan. Selain itu,dampak dari tindak pidana kekerasan seksual ini juga sudah meluas ke arah privasi dari korban. Seperti yangdiketahui juga bahwa hak privasi merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Makadari itu, tersebarnya identitas, foto-foto, dan video kronologi merupakan pelanggaran terhadap hak privasikorban. Hal tersebut juga sudah seharusnya menjadi alasan dari urgensi pengesahan Rancangan Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga hal yang sama berlaku untuk pengesahanRancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).Kata Kunci : hak privasi, kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan, RUU TPKS   AbstractCases of sexual violence are increasing yearly. The development of technology in the digital era causethescope of criminal acts of sexual violence is expanding. In Indonesia , there is still no specific regulation aboutsexual violence in general, resulting in legal uncertainty. This sexual violence has a physical impact andespecially a psychological traumatic impact for the victim and it requires continuous remedial action. Inaddition, the impact of this criminal act of sexual violence has also extended to the privacy of the victim. Asknown, the right to privacy is a part of human rights that needs to be protected. Therefore, the distribution ofidentities, photographs, and chronological videos is a violation of the victim's right to privacy. Therefore, theratification of the Sexual Violence Bill (RUU PKS) and the ratification of the Personal Data Protection Bill (RUUPDP) must be implemented immediately.Keywords : privacy rights, sexual violence, protection and recovery, RUU TPKS PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/818 10.56895/plr.v10i1.818 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 79-96 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/818/480 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/837 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

Analisis Pelindungan Hukum bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan oleh Pengadilan Marali, Mirza Nugroho Putri, Priliyani Rafli Alghifari, Muhammad Keywords: preferred creditor, mortgage, material guarantees, speciala guarantee Hak tanggungan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Jaminan hak tanggungan hakikatnya merupakan perjanjian bersifat tambahan atau acessoir dari perjanjian pokok yang diikat salah satunya dengan perjanjian kredit. Terdapat satu kasus terkait hilangnya kedudukan kreditor separatis menjadi kreditor konkuren disebabkan hilangnya objek jaminan karena putusan pengadilan, yaitu dari kasus pembatalan sertifikat tanah hak milik nomor 364/Balekambang milik Susana Sutadi yang dikembalikan menjadi atas nama Juswar Jusuf berdasarkan nomor putusan No.1414/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan No.692/K/PDT/2012. Penelitian ini disusun menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan prosedur pengumpulan data kepustakaan atau library research, dan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Keseluruhan data danalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya pelindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia kepada kreditor yang kehilangan jaminan yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pasal 19 UUHT, Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata memberikan jaminan bahwa setiap kreditor dapat mengajukan sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik debitor kepada ketua pengadilan negeri apabila debitor melakukan wanprestasi karena adanya jaminan umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/837 10.56895/plr.v10i1.837 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 1-10 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/837/475 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/838 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

Urgensi Realisasi Peran Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum Pelindungan Data Pribadi Faiqy, Muhammad Raihan Damargara, Muhammad Izzar Alhidayah, Muhammad Maulana, Jatnika Keywords: personal data, data protection officer, digital service, data breach, public health sector. Abstrak Layanan kesehatan berbasis digital menjadi salah satu inovasi dalam perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin dilirik dan menjadi perhatian masyarakat sejak pandemi covid-19 menerpa. Dalam proses penggunaan layanan kesehatan berbasis digital ini membutuhkan data pribadi penggunanya, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang sensitif dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum  sehingga diperlukan pengaturan terkait pelindungan data pribadi. Indonesia telah mengatur ketentuan pelindungan data pribadi pada sektor kesehatan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pada implementasinya, jaminan atas pelindungan data pribadi pada sektor kesehatan secara digital ini tidaklah terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kasus kebocoran data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat dalam instansi kesehatan, khususnya pada sektor digital. Realisasi peran Data Protection Officer di instansi layanan kesehatan menjadi jawaban terhadap permasalahan tersebut yang harus diwujudkan sebagai pelindungan data pribadi secara digital di sektor kesehatan. Kata Kunci: Data Pribadi, Data Protection Officer, Data Digital, Kebocoran Data, Sektor Kesehatan Publik Abstract Digital-based health services are one of the innovations in the development of information technology, which are increasingly being looked at and have become the attention of the public since the COVID-19 pandemic hit. In the process of using digital-based health services, it requires users' personal data, which is a sensitive matter and has the potential to cause legal problems, hence arrangements are needed regarding the protection of personal data. Indonesia has regulated the provisions for the protection of personal data in the health sector through various laws and regulations. However, in its implementation, the guarantee for the protection of personal data in the digital health sector has not been materialized. This can be seen in the case of the personal data leakage of participants from the Social Security Administering Body (BPJS) for Health. In this study, the authors use a normative juridical legal research method. Based on the results obtained, it is necessary to have strict regulation and supervision in health agencies, especially in the digital sector. The realization of the role of Data Protection Officer in health service agencies is the answer to these problems which must be realized as digital protection of personal data in the health sector. Keywords: Personal Data, Data Protection Officer, Digital Service, Digital Data, Data Breach, Public Health Sector. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/838 10.56895/plr.v10i1.838 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 142-156 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/838/474 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/840 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

Peranan Hukum dalam Pembangunan: Studi Ketimpangan Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan: The Role of Law in Development: Study of Development Inequality in Southern West Java -, Aditya Nurahmani Keywords: Law, Southern West Java, Region, Inequality, Development Abstrak Banyak pihak menilai pembangunan di Pulau Jawa telah menunjukan pembangunan yang merata dan maju. Faktanya tidak seluruh daerah di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang sama. Kawasan Jawa Selatan relatif tertinggal dibandingkan kawasan Jawa Utara termasuk Provinsi Jawa Barat. Padahal Jawa Barat Bagian Selatan memiliki potensi yang besar, yaitu maritim, sumber daya alam yang melimpah serta potensi pariwisata yang menjanjikan. Dalam tulisan ini setidaknya terdapat dua persoalan pokok yang hendak dijawab. Pertama terkait peranan hukum dalam rangka pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan dan kedua penerapan hukum dalam rangka menjawab persoalan ketimpangan pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis, penulis menyimpulkan bahwa, pertama, peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk memastikan perubahan yang terjadi telaksana secara terarah dan tertib, dalam konteks pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan sudah banyak instrumen hukum yang dibuat pemerintah, selanjutnya bagaimana memastikan penerapanya berjalan maksimal. Kedua, penerapan hukum dalam konteks pembangunan di Jawa Barat Bagian Selatan perlu penguatan dari aspek: hukumnya itu sendiri, aparat penegak hukum atau pelaksana hukum, sarana dan prasarana pendukung, partisipasi masyarakat dan memperhatikan aspek budaya termasuk faktor komitmen politik. Kata Kunci: Hukum, Jawa Barat Bagian Selatan, Kawasan, Ketimpangan, Pembangunan.   The Role of Law in Development: Study of Development Inequality in Southern West Java Abstract Many parties asses that development in the Java Island has shown equitable and advance development. But, not all regions in the Java Island show the same development. The South Java region is relatively lagging behind compared to the North Java region, which includes the West Java Province. Even though Southern West Java has great potential, namely maritime, abundant natural resources, and tourism potential. In this paper, there are at least two main questions to be answered. The first is related to the role of law in the context of development in Southern West Java, second is the application of law in order to solve inequality development problem in Southern West Java. By using the sociological juridical method with descriptive analytical research type, the author conclude that, first, the role of law in development is to ensure that changes that occur are carried out in a directed and orderly manner. In the context of the Southern West Java development many legal instruments have been made by the government, Next, how to make the maximum implementation. Second, the application of the law in the context of development in Southern West Java need to be strengthened concider by important aspect: the law itself, law enforcement officers or law enforces, supporting facilities and infrastructure, community participation, and paying attention to cultural aspects including of political commitment factor. Keywords: Law, Southern West Java, Region, Inequality, Development.   PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/840 10.56895/plr.v10i1.840 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 43-62 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/840/484 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/864 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

Mendorong Implementasi The Right of Option Secara Penuh dalam Konsep Kewarganegaraan Perempuan Indonesia di Pernikahan Campuran Nur Rifdah, Haliza Junaenah, Inna Hak Perempuan, Kesetaraan, Pernikahan Campuran, The Right of Option, Undang-Undang Kewarganegaraan. Dorongan untuk mengimplementasikan konsep the right of option ke dalam hukum kewarganegaraan nasional semakin nyata. Hal ini dikarenakan perempuan yang berada dalam pernikahan campuran masih berada dalam posisi yang lemah untuk mempertahankan kewarganegaraannya. Padahal, kerugian telah terjadi, seperti hilangnya hak atas properti. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu adanya pembenahan dalam UU Kewarganegaraan Indonesia untuk segera mengadopsi the right of option secara penuh dengan beberapa elemen yang patut untuk dipertimbangkan. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/864 10.56895/plr.v10i1.864 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 27-42 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/864/487 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/873 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

Catfishing dan Implikasinya terhadap Romance Scam oleh Simon Leviev dalam Dokumenter Netflix 'Tinder Swindler' Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rizka Alifia Zahra Reggina Salsabila Putri Gunawan Nizda Azzima Fauzianti Keywords: catfishing, fraudsters, legal protection, online dating sites, romance scam Abstrak Di masa kini, tindak pidana penipuan semakin semarak dan tumbuh seiring dengan adanya globalisasi dan digitalisasi serta revolusi industri 5.0 yang berhasil membuat segala hal dalam ranah teknologi menjadi transparan. Maka, dibuatlah suatu aturan hukum yang bertujuan guna mengantisipasi hal tersebut. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana ini, bukannya semakin menurun tetapi justru semakin meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum atas tindakan pidana serta romance scam yang terjadi di dalam situs kencan online. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Variabel dari penyebab terjadinya tindak pidana penipuan aplikasi kencan online biasanya terjadi karena adanya faktor ekonomi, adanya kesempatan serta seiring dengan berkembangnya teknologi.  Kata Kunci: Catfishing, Penipuan, Perlindungan Hukum, Romance Scam, Situs Kencan Online   Abstract Nowadays, the crime of fraud is increasingly lively and growing along with globalization and digitalization as well as the 5.0 industrial revolution which has succeeded in making everything in the realm of technology transparent. So, a legal regulation was made that aims to anticipate this. However, even though there are regulations governing this crime, it is not decreasing but increasing every year. This study aims to determine legal liability for criminal acts and romance scams that occur on online dating sites. The research method used is a normative juridical approach through an approach to legislation and a conceptual approach. Variables from the causes of the occurrence of fraudulent online dating applications usually occur due to economic factors, the existence of opportunities and along with the development of technology. Keywords: : Catfishing, Fraudsters, Legal Protection, Online Dating Sites, Romance Scam PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/873 10.56895/plr.v10i1.873 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 11-26 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/873/476 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/898 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK Muthmainnah, Nafisah Ajeng Pradita, Praxedis Putri Abu Bakar, Cika Alfiah Keywords: Song and/or Music, National Collective Management Institute, Royalties, Song and/or Music Data Center, SILM Abstrak  Royalti bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas ciptaan yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan. Prosedur penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dikenakan kepada suatu karya lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial sebagaimana telah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Besaran pengenaan royalti pada tiap – tiap layanan publik yang bersifat komersial diatur dalam SK Kemenkumham Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Pengelolaan royalti tersebut dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dibantu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik bertajuk SILM (Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik). Penelitian ini mengkaji prosedur pengelolaan royalti dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik berdampak besar terhadap perlindungan hak cipta dari pencipta dan pemilik hak terkait walaupun diperlukan ketentuan dan mekanisme yang lebih jelas dan spesifik dalam melindungi objek pengenaan royalti. Adapun sistem pengelolaan royalti yang penulis arahkan untuk dibangun ialah sistem berbasis online.  Kata Kunci : Lagu dan/atau Musik, LMKN, Royalti, Pusat Data Lagu dan/atau musik, SILM  Abstract  Royalties aim to provide protection and certainty to creators and owners of copyrights over works that are used for profit. The procedure for withdrawing, collecting and distributing royalties is imposed on a song and/or music that is used commercially as regulated in Government Regulation No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. The amount of royalty imposed on each commercially public service is regulated in the Ministry of Law and Human Rights Decree Number: HKI.2.OT.03.01-02 Year 2016. The management of royalties is carried out by the National Collective Management Institute (LMKN) assisted by the Collective Management Institute (LMK). Based on integrated data in the song and/or music data center entitled SILM (Song and/or Music Information System). This study examines the royalty management procedure and the parties involved in it using normative juridical research with secondary data including primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that the presence of PP No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties has a major impact on copyright protection of the creators and related rights owners, although a clearer and more specific provisions and mechanisms are needed to protect the object of imposition of royalties. The royalty management system that the author directs to build is and online-based system.  Keywords: Song and/or Music, National Collective Management Institute, Royalties, Song and/or Music Data Center, SILM  PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/898 10.56895/plr.v10i1.898 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 110-123 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/898/486 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/903 2024-03-31T04:02:13Z plr:ART driver

PELINDUNGAN HUKUM BAGI EMERGENCY CONTACT PADA TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI FINANCIAL TECHNOLOGY Simorangkir, Melin Josep Irvan Gilang Keywords: emergency contact, financial technology lending, information technology, legal protection Abstrak Teknologi informasi yang terus berkembang seiring dengan proses globalisasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia, hal tersebut memunculkan fenomena baru dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam yang lebih populer dengan istilah financial technology lending. Pada negara Indonesia, penggunaan layanan financial technology lending semakin populer sehingga membuat para pihak di dalamnya harus mendapat kepastian mengenai pelindungan hukum. Salah satu fokus kajian penulis adalah emergency contact dalam transaksi pinjaman online di berbagai aplikasi financial technology lending. Maka untuk menjawab persoalan tersebut, penulis mengkaji pokok permasalahan melalui metode penelitian kualitatif dan juga menggunakan pendekatam yuridis normatif. Adapun penelitian ini menjelaskan bahwa emergency contact merupakan pihak yang berkedudukan di luar perjanjian perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (online) yang tidak dibebani hak dan kewajiban apapun pada transaksi tersebut. Dengan demikian, emergency contact wajib mendapatkan pelindungan hukum untuk menjamin hak pribadi sebagaimana diatur di dalam UU ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, serta POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh emergency contact apabila hak pribadinya dilanggar, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan perdata perbuatan melawan hukum seperti tertuang di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kata Kunci: Emergency Contact, Financial Technology Lending, Perlindungan Hukum, Teknologi Informasi. Abstract Information technology that continues to develop along with the process of globalization can not be separated from the life of mankind, it gives rise to a new phenomenon in lending transaction activities that are more popular with the term financial technology lending. In Indonesia, the use of financial technology lending services is increasingly popular so the parties in it must get certainty about legal protection. One of the focuses of the author's study is emergency contact in online loan transactions in various financial technology lending applications. So to answer the problem, the author examines the subject matter through qualitative research methods and also uses normative juridical shorts. The study explained that emergency contact is a party-based outside the agreement to borrow money based on information technology (online) that is not burdened with any rights and obligations on the transaction. Thus, emergency contact must get legal protection to guarantee personal rights as stipulated in the ITE Law, Regulation of the Minister of Communication and Informatics No. 20 of 2016, and POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 on Information Technology-Based Lending Services. Regarding legal efforts that can be filed by emergency contact if his personal rights are violated, the party can file a legal effort in the form of a civil lawsuit unlawful act as stated in Article 1365 of the Civil Code. Keywords: Emergency Contact, Financial Technology Lending, , Information Technology, Legal Protection. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/903 10.56895/plr.v10i1.903 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 1 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 1 JULI 2022; 63-78 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i1 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/903/477 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/1017 2024-03-30T04:19:54Z plr:ART driver

Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Benia, Elsa Kekayaan Intelektual Nilai Ekonomi Perjanjian Waralaba Rahasia Dagang Perlindungan Hukum Abstrak Perlindungan rahasia dagang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang). Namun, perlindungan itu memerlukan peningkatan karena sektor-sektor terkait seperti bisnis mengalami perkembangan. Buktinya kini skema waralaba semakin banyak dilakukan untuk mengembangkan suatu usaha. Bahkan dalam Data Kemendag yang dipaparkan oleh Oke Nurwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada acara Indonesia Franchise Forum dan Bizfest 2021, menyatakan bahwa di tahun 2021 jumlah waralaba asing yang masuk ke Indonesia kembali meningkat dan mencapai angka 124. Padahal di tahun sebelumnya waralaba sendiri telah menyerap 628 ribu tenaga kerja serta mencapai omzet Rp 54,4 miliar. Menariknya, kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan masalah baru yaitu kebocoran rahasia dagang. Sehingga ketika suatu bisnis memiliki banyak waralaba maka perlindungan yang harus dilakukan oleh pemilik bisnis atas rahasia dagang miliknya juga harus lebih diperkuat. Disini nyatanya terdapat urgensi untuk menelaah tentang bagaimana UU Rahasia Dagang menyikapi perlindungan hukum rahasia dagang ketika terjadi perjanjian waralaba. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif serta pendekatan undang-undang. Dari sini ditemukan bahwa UU Rahasia Dagang belum begitu merespon perlindungan rahasia dagang pada perjanjian waralaba secara spesifik, namun dasar-dasar perlindungannya masih tetap diatur dan dapat dijadikan pedoman.   Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Nilai Ekonomi, Perjanjian Waralaba, Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang.    Abstract Trade secret protection is guaranteed through Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets (Trade Secrets Law). However, this protection needs improvement as related sectors such as business develop. The proof is that now more and more franchising schemes are being carried out to develop a business. Even the Ministry of Trade data presented by Oke Nurwan as Director General of Domestic Trade at the Indonesia Franchise Forum and Bizfest 2021, stated that in 2021 the number of foreign franchises entering Indonesia again increased and reached 124. Whereas in the previous year the franchise itself had absorb 628 thousand workers and reach a turnover of Rp 54.4 billion. Interestingly, this condition has the potential to create a new problem, namely the leakage of trade secrets. So that when a business has many franchises, the protection that must be carried out by business owners for their trade secrets must also be strengthened. Here, in fact, there is an urgency to examine how the Trade Secret Law addresses the legal protection of trade secrets when a franchise agreement occurs. This article uses a normative juridical method as well as a law approach. From this it is found that the Trade Secret Law has not yet responded to the protection of trade secrets in specific franchise agreements, but the basics of its protection are still regulated and can be used as guidelines.   Keywords: Intellectual Property, Economic Value, Franchise Agreement, Legal Protection, Trade Secret. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1017 10.56895/plr.v10i2.1017 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022; 169-178 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1017/541

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/1025 2024-03-30T04:21:35Z plr:ART driver

Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ramadhan, Aril Holyness N Singadimedja Rr. Janti Surjanti gig worker pelindungan penyedia platform tanggung jawab Abstrak Perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan gig worker (kurir) merupakan perjanjian kemitraan yang berbentuk semu, di mana kedudukan di antara keduanya tidak seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menindaklanjuti pertanggungjawaban dari penyedia platform yang menjalin kemitraan dengan gig worker atas tindakan wanprestasi yang dilakukan pembeli kepada gig worker. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pemanfaatan bahan pustaka atau data sekunder, yang memuat bahan hukum primer, sekunder, ataupun tersier. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara daring. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tanggung jawab penyedia platform kepada gig worker terbatas karena adanya klausul eksonerasi (batasan tanggung jawab) dalam perjanjian kemitraan yang telah dibuat, sehingga penyedia platform tidak memiliki tanggung jawab kepada gig worker terhadap akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan pembeli. Selain itu, pelindungan hukum bagi gig worker tidak dapat dilaksanakan karena di dalam perjanjian kemitraan, gig worker menyetujui perjanjian tersebut yang di dalamnya berisi klausul ganti rugi mengenai tidak dapat menuntut ataupun mengajukan gugatan kepada penyedia platform. Kata kunci: gig worker, pelindungan, penyedia platform, tanggung jawab.   The Responsibility of the Platform Provider to Gig Worker in a Partnership Relationship for the Buyers Default is Reviewed from the Civil Law Code   Abstract The partnership agreement between the platform provider and gig worker is a pseudo-partnership agreement, in which the position between the two is not balanced. This study aims to identify and follow up on the accountability of platform providers who form partnerships with gig workers for default actions committed by buyers to gig workers. The research method in this study is normative juridical with an emphasis on the use of library materials or secondary data, which contains primary, secondary, or tertiary legal materials. In collecting the data needed for research, it is carried out in 2 stages of research, namely library and field research obtained through online interviews. Based on the results of the research, the responsibility of the platform provider to the gig worker is limited due to the exoneration clause in the partnership agreement that has been made, so the platform provider has no responsibility to the gig worker for the consequences of a default by the buyer. In addition, legal protection for gig workers can’t be implemented because in the partnership agreement, gig worker agrees to the agreement which contains a compensation clause regarding not being able to sue or file a lawsuit against the platform provider. Keywords: gig worker, protection, platform provider, responsibility. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1025 10.56895/plr.v10i2.1025 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022; 230-241 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1025/534

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/1026 2024-03-30T04:31:33Z plr:ART driver

Pendekatan Quadruplehelix dalam Menanggulangi Problematika Sampah Makanan di Indonesia Ditinjau Perspektif Hukum Amalina, Nasya Nurul Ekonomi Sirkular Konsep Hukum Pendekatan Quadruplehelix Pengelolaan Sampah Sampah Makanan Circular Economy Food Waste Legal Concept Quadruplehelix Approach Waste Management Abstrak Permasalahan food waste atau sampah sisa makanan telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Untuk menanggulangi problematika ini, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi yang mengatur sistem pengelolaan sampah, termasuk sampah makanan. Sayangnya, ketentuan hukum yang dibuat saat ini masih berorientasi kepada konsep ekonomi linear yang konvensional sehingga jumlah sampah di tingkat nasional belum menunjukan penurunan yang signifikan. Dalam menanggapi permasalahan multisektoral ini, dibutuhkan solusi yang mendorong koordinasi lintas sektor pula. Oleh karena itu, melalui penelitian dengan metode yuridis normatif ini akan ditelaah mengenai pembentukan konsep hukum ideal dalam menanggulangi problematika sampah makanan di Indonesia melalui penerapan konsep ekonomi sirkular dan pendekatan quadruplehelix yang meliputi peran pemerintah, pelaku ekonomi atau pelaku industri, masyarakat, serta akademisi di dalamnya. Dari penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa dibutuhkan beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk dapat mengakomodir konsep ekonomi sirkular dalam tatanan hukum nasional termasuk di dalamnya perencanaan mengenai insentif, sosialisasi, dan standarisasi. Adapun masing-masing pihak dalam pendekatan quadruplehelix juga direkomendasikan untuk melakukan perubahan yang cukup signifikan seperti perubahan gaya hidup di masyarakat dan transformasi menuju industri hijau oleh para pelaku industri. Kata Kunci: Ekonomi Sirkular, Konsep Hukum, Pendekatan Quadruplehelix, Pengelolaan Sampah, Sampah Makanan. Abstract Food waste problems has reached an alarming stage. To overcome this problem, the Indonesian government has established regulations that focus on waste management systems, including food waste. Unfortunately, the current legal provisions are still oriented to the conventional linear economic concept so that the amount of waste at the national level has not shown a significant decline. In order to respond to this multi-sectoral problem, solutions that encourage cross-sectoral coordination are highly needed. Therefore, in this normative juridical research, it will examine the ideal legal concept in tackling the problems of food waste in Indonesia through the application of circular economy concept and quadruplehelix approach which includes the role of the government, economic actors, the community, and academics in it. From this research, it can be concluded that some adjustments are needed to be able to accommodate the circular economy concept in the national legal order, including planning on incentives, socialization, and standarization. As for each party in the quadruplehelix approach, it is also recommended to make significant changes such as changes in lifestyle by the community and transformation towards green industries ecosystem by the economic actors Keywords: Circular Economy, Food Waste, Legal Concept, Quadruplehelix Approach, Waste Management PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1026 10.56895/plr.v10i2.1026 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022; 196-205 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1026/538 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/1029 2024-03-30T04:21:49Z plr:ART driver

Tinjuan Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak dalam Transaksi Pembelian Tiket Elektronik (E-ticket) atas Indikasi Kecurangan melalui Platform Tiket.com Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia Islamadina, Alifia Citra Layali Nur Rahmah Aril Ramadhan Nur Alam Indication of Fraud Unilateral Cancellation Ticket Indikasi Kecurangan Pembatalan Sepihak Tiket AbstrakPerjanjian antara konsumen dan Tiket.com selaku penyelenggara termasuk ke dalam perjanjian elektronik karena dilakukan secara online dengan memanfaatkan kecanggihan internet. Kecanggihan internet tidak selalu berdampak positif, tetapi juga berisiko, seperti penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, contohnya kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Tiket.com kepada konsumen akibat ditemukannya indikasi kecurangan pada transaksi yang menggunakan bot. Selain itu, Tiket.com juga tidak memberikan informasi yang jelas mengenai indikasi kecurangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pembatalan perjanjian secara sepihak serta menemukan upaya hukum dari permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka atau data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tiket.com yang melakukan pembatalan sepihak terkait tiket konser atas indikasi kecurangan termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan atas kebijakan pembatalan tersebut, Tiket.com telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Konsumen dan PP PSTE. Guna melindungi hak-hak konsumen, konsumen dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas PMH yang didasari oleh Pasal 1365 KUH Perdata. AbstractThe agreement between consumers and Tiket.com as an organizer falls under the category of electronic agreement as it is carried out online by utilizing the sophistication of the internet. The sophistication of internet does not always have positive impacts, but also risks, such as abuse by irresponsible parties, for instance, unilateral cancellation by Tiket.com of consumers’ tickets on the basis of fraud indication in transactions using bots. In addition, Tiket.com also does not provide clear information regarding the indications of the fraud. This research aims to identify and analyze unilateral cancellation of the agreement and find legal remedies for the problem. This research uses a normative juridical method by utilizing library materials or secondary data. The result of research indicates that Tiket.com who unilaterally cancels concert tickets on the basis of fraud indication is considered a form of tort and with the cancellation policy, Tiket.com violates the provisions contained in the Consumer Protection Act and Regulation of the Government on the Organization of Electronics Systems and Transactions. In order to protect consumer rights, consumers can file a claim for compensation for tort based on Article 1365 of Civil Code. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1029 10.56895/plr.v10i2.1029 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022; 242-254 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1029/535 Copyright (c) 2022 Padjadjaran Law Review https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/1031 2024-03-30T04:32:20Z plr:ART driver

Pertanggungjawaban Franchisor terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Franchisee yang Melakukan Pelanggaran SOP atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen: Franchisor's Liability for the Legal Protection of Franchisee Employees Who Violates SOPs Caused by the Consumers' Bad Faith Tambunan, Tiffany Melnia, Nur Fitri Franchise, Legal Protection, SOP Abstrak Dalam franchise menjadi penting untuk menjaga mutu, termasuk pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sehingga penting bagi franchisor untuk menanamkan budaya perusahaan (Corporate Culture) melalui Standart Operating Procedure (SOP) yang membatasi tindakan dari para karyawan dalam bekerja. Pada praktiknya ternyata tidak semua hal dirinci dalam SOP, salah satunya pelanggaran SOP dalam kode etik oleh karyawan ketika menyelesaikan masalah itikad tidak baik dari konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, maka diangkat 2 tujuan penelitian ini, petama mengetahui dan memahami pengaturan terkait Perjanjian Kerja Franchisor dengan karyawan untuk mematuhi SOP Dalam Cabang Franchise kepatuhan SOP karyawan franchisee oleh franchisor. Tujuan kedua untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban frenchisor atas perlindungan hukum karyawan franchisee yang telah melakukan pelanggaran SOP yang disebabkan oleh kesalahan konsumen. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukan bahwa di Indonesia telah mengatur franchise pada PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Permendag No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Perjanjian kerja termasuk Standard Operation Procedure (SOP) berdasarkan KUHPerdata. Perlindungan hukum karyawan franchaise adalah UU No. Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian kedua harus terdapat perlindungan hukum untuk keryawan bertujuan menjaga citra dan sistem perusahaan yang baik . Kata Kunci: Franchise, Perlindungan Hukum, SOP Franchisor's Liability for the Legal Protection of Franchisee Employees Who Violates SOPs Caused by the Consumers' Bad Faith Abstract It is important in franchising to maintain quality, including the management of human resources (HR), so it is important for the franchisor to instill a corporate culture (Corporate Culture) through Standard Operating Procedures (SOP) which limits the actions of employees at work.In practice, it turns out that not everything is detailed in the SOP, one of which is the violation of the SOP in the code of ethics by employees when solving problems of bad faith from consumers. Based on this description, 2 objectives of this research is appointed, firstly, to know and understand the arrangements related to the Franchisor's Work Agreement with employees to comply with SOPs in the Franchise Branch, compliance with SOPs for franchisee employees by the franchisor. The second objective is to find out and understand the responsibility of the franchisor for the legal protection of franchisee employees who have violated SOPs caused by consumer errors. The research specification is descriptive analytical, namely the data analysis used for normative (juridical) aspects with qualitative analysis. Based on the first results of the study shows that in Indonesia has set the franchise in PP no. 42 of 2007 concerning Franchise and Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchising. The work agreement includes the Standard Operation Procedure (SOP) based on the Civil Code. The legal protection for franchise employees is Law no. 2003 concerning Manpower. The second result of the research is that there should be legal protection for employees aimed at maintaining a good image and company system. Keywords: Franchise, Legal Protection, SOP PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1031 10.56895/plr.v10i2.1031 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022; 206-219 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1031/540

oai:ojs.jurnal.fh.unpad.ac.id:article/1035 2024-03-30T04:36:27Z plr:ART driver

Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube sebagai Jaminan Purwita Lana, Viskha Switcha Differentia Ariapramuda Irene Maria Angela Azalia Rahma Utami Valencia Gustin Jaminan Valuasi YouTube Konten Ekonomi Kreatif Abstrak Perkembangan teknologi digital membawa perubahan pesat terhadap kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin bervariasi. Hasil dari kemajuan teknologi kemudian membuat lapangan industri baru, seperti, ekonomi kreatif yang kemudian diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekonomi Kreatif). Perubahan selanjutnya turut berevolusi di dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif) yang mana salah satu kebijakannya adalah mengenai aplikasi penggunaan konten YouTube sebagai jaminan. Hal ini turut memunculkan banyak kontroversi dan menjadi sebuah permasalahan baru yang menarik untuk dibahas dalam apalikasi hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif di dalam analisa kajian masalah melalui pertimbangan dari peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder terkait. Di dalam hasil penelitian diketahui bahwa pada saat ini pengaturan terkai dengan konten YouTube sebagai jaminan diatur di dalam PP Ekonomi Kreatif, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Jaminan, Konten, Valuasi, YouTube.   Abstract The development of digital technology makes rapid changes to continuously increasingly variation of economic activities in the community. The result of technological advances then creates new industrial fields, such as, the creative economy which is regulated by Law Number 24 of 2019 on Creative Economy (Creative Economy Law). Subsequent changes also evolved in the issuance of Regulation of the Government of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 on Implementation Regulations of Law Number 24 of 2019 on Creative Economy (PP Creative Economy) which is one of the policies regarding the application of using YouTube content as collateral. This also led to a lot of controversy and has become an interesting new issue to be discussed in its legal application. This research was conducted with using a normative juridical research method in the analysis of the study of the problem through consideration of the laws and regulations and related secondary sources. In the result of the research, it is known that currently the arrangements related to YouTube content as collateral are regulated in the PP Creative Economy, but there are still many obstacles in its implementation. Keywords: Creative Economic, Collateral, Content, Valuation, YouTube. PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY 2022-12-19 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1035 10.56895/plr.v10i2.1035 Padjadjaran Law Review; Vol. 10 No. 2 (2022): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 10 NOMOR 2 DESEMBER 2022; 266-279 2685-2357 2407-6546 10.56895/plr.v10i2 eng https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1035/537 9b04ce98e885d24db3b10e665b396960