KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN HUTANG NOTARIIL (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR: 303/PDT.G/2020/PN.KPG)

Abstract

ABSTRAK
Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan debitur kepada kreditur. Perjanjian pinjam-meminjam tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Dalam artikel ini yang menjadi permasalahan adalah adanya pemberian sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan dalam perjanjian utang piutang yang diuraikan dalam akta pengakuan hutang notariil yang tidak dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan serta tidak dilakukan pendaftaran hak tanggungan ke kantor pertanahan kota Kupang oleh Notaris/PPAT. Tujuan penelitian adalah mengetahui kedudukan akta pengakuan hutang dengan jaminan hak atas tanah berdasarkan sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia serta mengetahui perlindungan hukum bagi kreditur akibat jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan sesuai prosedur pendaftaran hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative dengan hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan akta pengakuan hutang dengan jaminan hak atas tanah berdasarkan sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia adalah hanya sebagai pengakuan utang sepihak dan tidak bisa menjadi dasar untuk melakukan penguasaan terhadap tanah sebagai jaminan, dikarenakan memerlukan proses pendaftaran hak tanggungan yang dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah didaftarkan pada kantor pertanahan. Sedangkan, perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan hak atas tanah yang tidak didaftarkan adalah dengan menempuh upaya hukum non litigasi dengan cara negoisasi, konsoliasi, konsultasi, mediasi dan arbitrase.
Kata kunci: akta pengakuan hutang notariil; jaminan; perlindungan kreditur

ABSTRACT
The debt agreement for money is included in the type of loan agreement made by the debtor to the creditor. The loan agreement is further emphasized in Article 1754 of the Civil Code. In this article, the problem is the granting of land ownership certificates as collateral in the debt agreement described in the notarized debt acknowledgment deed which was not followed by the making of the Mortgage Granting Deed and the registration of mortgage rights not carried out at the Kupang city land office by the Notary/ PPAT. The purpose of this study was to determine the position of the deed of acknowledgement of debt with collateral for land rights based on the legal system for material guarantees in Indonesia and to find out the legal protection for creditors due to guaranteed land rights that are not registered according to the procedure for registration of mortgage rights. The research method used is normative juridical research method and the results of the study show that the position of the deed of acknowledgment of debt with guaranteed land rights based on the legal system of material guarantees in Indonesia is only an acknowledgment of unilateral debt and cannot be the basis for exercising control over land as collateral, because it requires the process of registering mortgage rights contained in the Deed of Granting Mortgage rights that have been registered at the land office. Meanwhile, legal protection for creditors for guaranteeing land rights that are not registered is by taking non-litigation legal remedies by way of negotiation, conciliation, consultation, mediation and arbitration.
Keywords: creditor protection; guarantee; notarial debt acknowledgment deed.