Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1997 Download : 1201

Main Article Content

Abstract

Abstrak
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan perlu dibentuk karena pemanfaatannya belum dapat memakmurkan rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Untuk itu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai peraturan dasar pertanahan perlu dilengkapi dengan peraturan lain, pada tataran bentuk dan level yang kurang lebih sama. Dengan demikian, RUU Pertanahan dak dimaksudkan untuk menggankan UUPA, namun bersifat lex specialis dari UUPA yang bersifat lex generalis. Untuk itu perlu dikaji materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tersebut agar selaras dengan UUPA. Pendekatan yuridis normaf digunakan untuk menyusun kajian ini. Analisis atas peraturan dan bahan pustaka dilakukan secara juridis kualitaf dengan menggunakan metode penafsiran hukum sistemas. Materi muatan RUU Pertanahan harus menekankan pada pengaturan pemilikan, dan penggunaan tanah yang lebih mengutamakan keadilan agraria, yang dapat memperkecil mbulnya konflik/sengketa agraria. Keadilan agraria adalah kondisi dimana dak ada penumpukan pemilikan dan penggunaan tanah pada seseorang atau korporasi. Oleh karenanya materi muatannya harus mengacu dan selaras dengan UUPA, Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dan Putusan-putusan Mahkamah Konstusi tentang penafsiran hak menguasai negara, sebagai hasil dari upaya pembaruan agraria. Hal ini penng, karena untuk keharmonisan sistem hukum, RUU Pertanahan harus menjadi subsistem yang integral dari sistem hukum agraria nasional.
Kata kunci: sistem hukum agraria, reforma agraria, keadilan agraria.


 


Abstract
The dra arcles on land law needs to be established for its use has not been able to prosper the people of Indonesia as mandated by the 1945 Constuon. For the Basic Agrarian Law (BAL) as a basic rule the land needs to be equipped with a regulaon, at the level of the shape and approximately the same level. Thus, the dra arcles on land law is not intended to replace the BAL. It is a special rule (lex specialis), while the BAL is a general rule (lex generalis). For it is necessary to study the substance that needs to be regulated in the dra arcles on land law in order to align with the Law. The normave juridical approach used to develop this study. Analysis of the regulaons and library materials is done by qualitavely juridical approach, using systemac legal interpretaon. The substance of dra arcles on land law should emphasize on the seng of ownership, and use of land priorize agrarian jusce, which can reduce conflict/dispute agrarian. Agrarian jusce is a condion where there is no buildup of ownership and use of land in a person or corporaon. Therefore, the charge materials should refer to and aligned with the Basic Agrarian Law, the Legislave Act No. IX/MPR/2001 and Decisions of the Constuonal Court regarding the interpretaon of the right of control of the state, as a result of agrarian reform efforts. This is importantbecause, for the harmony of the legal system, the dra arcles of land law should become an integral subsystem of the naonal system of agrarian law.
Keywords: agrarian law system, agrarian reform, agrarian Jusce.

Keywords

sistem hukum agraria reforma agraria keadilan agraria

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
Nurlinda, I. (2016). TELAAH ATAS MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN. Jurnal Bina Mulia Hukum, 1(1), 1-13. Retrieved from https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/12
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Buku
  2. Bruce, John W., et.al., Land Law Reform: Achieving Development Policy Objec ves, The World Bank, Washington DC., 2006 .
  3. Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir, Edisi Baru, Penerbit Ker- jasama: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)- Sayogo Instute-AKATIGA, Jakarta, 2009.
  4. Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspek f Hukum, Penerbit Raja Grafindo, Jakarta: 2009.
  5. , Reforma Agraria untuk Kesejahteraan dan Keadilan Agraria, Penerbit kerjasama: LoGoz Publishing-Pusat Studi Hukum Ling- kungan dan Penataan Ruang Fakultas Hukum Unpad, Bandung: 2013.
  6. Kurnia Warman, Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat, Penerbit kerjasama: HuMa-van Vollenhoven Instute- KITLV Jakarta, Jakarta, 2010.
  7. Maria S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia: Dari Keputusan sampai Undang-undang, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
  8. Mas Achmad Santosa, Alam pun Butuh Hukum dan Ke a d i l a n , Pe n e r b i t A s @ - P r i m a P u sta ka , Jakarta: 2016.
  9. Nœr Fauzi, Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: dariTuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global,Penerbit Insist Press, Yogyakarta: 2003.
  10. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung:, 2006.
  11. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: SebuahPengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1996
  12. United Naons Habitat, Handling Land: Innovave Tools for Land Governance and Secure Tenure, Nairobi (Kenya).
  13. Usep Se awan, Kembali ke Agraria, Penerbit Kerjasama: STPN Press-Konsorsium Pem- baruan Agraria-Sayogo Instute, Yogyakarta:
  14. 2010. Yance Arizona, Konstusionalisme Agraria, PenerbitSTPN Press, Yogyakarta: 2014.
  15. Jurnal
  16. Agus Sudaryanto dan Sigid Riyanto, “Eksiensi Delik Adat Di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta,” Jurnal Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 1 Tahun 2016. Ahmad Nashih Luthfi, “Memperjelas Tanah Negara:
  17. Beberapa Rekomendasi untuk RUU Per- tanahan”, Jurnal Epistema Ins tute, Policy Brief: Volume 1 tahun 2016.
  18. Idham Arsyad, “Penyelesaian Konflik Agraria”, Jurnal Epistema Instute, Policy Brief: Volume 3 Tahun 2016.
  19. Yance Arizona, “Permudah Penda aran Hak Komunal Masayarakat Adat atas Tanah”, Jurnal Epistema Instute, Policy Brief: Volume 5 tahun2016.