Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
ABSTRAK
Upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase tidak diperkenankan oleh MA sebagaimana tercantum dalam SEMA No. 4 Tahun 2016. Artikel ini berdasarkan penelitian yuridis normatif membahas upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip accsess to justice serta alasan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase ditinjau dari prinsip access to justice. Bahwa pencari keadilan sebaiknya diberikan akses untuk melakukan upaya hukum PK terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan putusan arbitrase, sehingga tercapai access to justice dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Alasan yang dapat digunakan sebagai dasar permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase adalah aasan-alasan PK perkara perdata sebagaimana diatur Pasal 67 UU MA. Perlukan revisi SEMA No.4 Tahun 2016 dan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait upaya hukum PK.
Kata kunci: access to justice; arbitrase; peninjauan kembali.
ABSTRACT
The request civil towards a court verdict which annul the national arbitration award is not allowed by Supreme Court as confirmed in SEMA No. 4 Year 2016. This article use normative juridical that analyze the request civil towards a court verdict which annul the national arbitration award reviewed from access to justice principle and the reasons that could be used as the groundwork of the submission of it. The result is the justice seeker society should be granted access to request civil towards a court verdict that has permanent law enforcement which annul the national arbitration award, so that based on access to justice principle. The reasons could be used as the groundwork of the submission of it is the reason of the request civil on civil case as regulated in Article 67 of Supreme Court Law. The revision of SEMA No. 4 Year 2016 and Arbitration and Alternative Dispute Settlement Law regarding the request civil is necessary.
Keywords: access to Justice; arbitration; reques civil.
Keywords
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
- Buku
- Eman Suparman, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2012.
- Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, Keni Media, Bandung : 2016.
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.
- Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Prenada Media Group, Jakarta: 2015.
- Jurnal
- Anita Afriana dan Isis Ikhwansyah, “Questioning the Small Claims Court in Indonesia in The Framework of National Civil Procedural Law Reform”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 3 No 1, Tahun 2016.
- M. Lutfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016,
References
Buku
Eman Suparman, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, PT. Fikahati Aneska, Jakarta: 2012.
Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, Keni Media, Bandung : 2016.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.
Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Prenada Media Group, Jakarta: 2015.
Jurnal
Anita Afriana dan Isis Ikhwansyah, “Questioning the Small Claims Court in Indonesia in The Framework of National Civil Procedural Law Reform”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 3 No 1, Tahun 2016.
M. Lutfi Chakim, “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016,