Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 1146 Download : 2250

Main Article Content

Abstract

Istilah anak luar kawin diberikan kepada siapa saja yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak diakui oleh negara atau tanpa adanya ikatan perkawinan. Suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama dan tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan hasil judicial review terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menganulir dapat diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan. Adanya pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologis melahirkan ikatan perdata termasuk waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan Teknik kepustakaan dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dimana data hasil studi kepustakaan dan wawancara diuraikan untuk mendapatkan suatu kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis dilakukan untuk keperluan legal standing anak dihadapan hukum tanpa menyinggung perihal waris, namun hukum waris yang berlaku di Indonesia tidak mengatur tentang waris anak luar kawin karena merupakan anak tidak sah, tetapi pemberiannya dapat diberikan melalui hibah apabila ahli waris utama sepakat. Islam sebagai agama yang yang tidak saklek melalui Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI No. 12 Tahun 2011 yang memberikan hak anak luar kawin yang terbukti sebagai anak sah berupa wasiat wajibah dengan jumlah yang ditentukan.

Keywords

Anak Luar Kawin Hukum Islam Hak Waris Putusan Mahkamah Konstitusi

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

The journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions and will retain publishing rights without restrictions.

The submitted papers are assumed to contain no proprietary material unprotected by patent or patent application; responsibility for technical content and for protection of proprietary material rests solely with the author(s) and their organizations and is not the responsibility of the ACTA DIURNAL or its Editorial Staff. The main (first/corresponding) author is responsible for ensuring that the article has been seen and approved by all the other authors. It is the responsibility of the author to obtain all necessary copyright release permissions for the use of any copyrighted materials in the manuscript prior to the submission.

How to Cite
Dewi Judiasih, S., Wartina Lestari, P., & Daru Nugroho, B. (2024). KEDUDUKAN WARIS ANAK LUAR KAWIN YANG TIDAK DIAKUI SEBAGAI ANAK SAH OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 7(2), 222 - 233. https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1663
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. DAFTAR PUSTAKA
  2. Buku
  3. Abubakar, Rifa’I, Pengantar Metodologi Penelitian. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2021.
  4. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia. Rajawali Pers, Depok: 2017.
  5. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana, Jakarta: 2011.
  6. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi. Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2022.
  7. Bambang Daru Nugroho, Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Konstinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional. Refika Aditama, Bandung: 2020.
  8. D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2012.
  9. Ellyne Dwi Poespasari, Soelistyowati, Erni Agustin, and Oemar Moechthar. Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia. Kencana, Jakarta: 2020.
  10. M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Amzah, Jakarta: 2012
  11. Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Bumi Aksara, Jakarta: 1996.
  12. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Refika Aditama, Bandung: 2012.
  13. Roni Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta: 2013.
  14. Soerjono Soekanto, Pengantar Penulisan Hukum. Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2018.
  15. Sonny Dewi Judiasih, Harta Benda Perkawinan. Refika Aditama, Bandung: 2019.
  16. Wahbah Azzuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Cet 10. Darul Fikr, Malaysia: 2007.
  17. Yusuf Al-Qadhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam Bina Ilmu, Surabaya: 1976.
  18. Jurnal
  19. Achmad Irwan Hamzani. “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” Jurnal Konstitusi 12, no. 1 (2016): 70–73. https://doi.org/10.31078/jk1214.
  20. Ahmad Tirmidzi, Zaenul Mahmudi, and Moh. Toriquddin. “Hak Waris Anak Luar Nikah Perspektif Keadilan Hukum Hans Kelsen Dan Waris Sunni (Studi Pmk Nomor 46/Puu-Viii/2010).” Jurnal Al-Ijtimaiyyah 8, no. 2 (2022): 281–82. https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i2.14641.
  21. Bambang Daru Nugroho, Hazar Kusmayanti, and Dede Mulyanto. “The Division of Inheritance of Adopted Children in the Indigenous People of Kampung Naga Associated with Islamic Law.” Jurnal Bina Mulia Hukum 7, no. 1 (2022): 103. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.985.
  22. F. Lengkong, M Lambonan, and R Korah. “Hukum Waris Terhadap Peninggalan Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin.” Lex Administratum 10, no. 3 (2022).
  23. Georgina Agatha, Liza Priandhini, and Yeni Salma Barlinti. “Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam.” Indonesian Notary 3, no. 1 (2021): 72–73. http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1424.
  24. Hazar Kusmayanti, and Lisa Krisnayanti. “Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.” Journal Ilmiah Islam Futura 19, no. 1 (2019): 70. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506.
  25. Jakobus Anakletus Rahajaan, and Sarifa Niapele. “Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia.” Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis 2, no. 2 (2021): 274.
  26. Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan.” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 4, no. 2 (2021): 211. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521.
  27. Maria Goreti Beto Tapobali. “Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata.” Jurnal Kajian Hukum 6, no. 2 (2021): 5. https://doi.org/10.1136/bmj.1.4971.846.
  28. Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.” Justisi 7, no. 2 (2021): 108–10. https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349.
  29. Mutiara Fahmi, and Fitiya Fahmi. “Penetapan Nasab Anak Mulā’anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbāt Yūsuf Al-Qaradāwī).” Samarah 3, no. 1 (2019): 167. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.5024.
  30. Putri Wartina Lestari, Sonny Dewi Judiasih, and Bambang Daru Nugroho. “Inheritance of Extramarital Children Determined as Legal Children After the Constitutional Court Decision.” Journal Law Review XXIII, no. 1 (2023): 92–111.
  31. ———. “Inheritance Rights of Extramarital-Children after the Constitutional Court Decision of 2010.” Comparative Law Review 6, no. 1 (2023): 49–53. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18196/iclr.v6i1.19655.