Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Perseroan Terbatas diwajibkan memakai nama yang unik untuk membedakannya dari perseroan lain. Tidak jarang suatu perseroan menggunakan nama yang sama untuk perseroan dan mereknya demi mendukung barang atau jasa dari perseroan. Apabila diperlukan, perseroan dapat kemudian melakukan rebranding setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang kemudian harus dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris. Namun masalah timbul ketika terjadi sengketa hak atas merek dan dibutuhkan pembuktian mengenai kepemilikan nama tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pembuktian perubahan nama perseroan terbatas dalam sengketa hak merek dengan menggunakan akta notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa merek dapat merupakan atau menyerupai nama perseroan dengan syarat memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Merek, lalu, Akta Pendirian dan Akta Perubahan yang dibuat Notaris dapat disertakan menjadi alat bukti pada sengketa hak atas merek dengan memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Merek.


Kata Kunci: Perseroan, Merek, Akta Pendirian, Notaris, Perubahan.


ABSTRACT
A limited liability company is a legal entity which is a capital partnership, established based on an agreement, carrying out business activities with authorized capital which is entirely divided into shares. Limited Liability Companies are required to use a unique name to differentiate them from other companies. It is not uncommon for a company to use the same name for its company and to support the company’s goods or services. If necessary, the company can then carry out rebranding after obtaining approval from the General Meeting of Shareholders which must then be stated in the Deed of Amendment to the Articles of Association made by a Notary. However, problems arise when there is a dispute over trademark rights and proof of ownership of the name is required. The aim of this research is to analyze the proof of changing the name of a limited liability company in a trademark rights dispute using a notarial deed. The research method used in this research is qualitative juridical method. Based on the research results, it can be concluded that a brand can be or resemble a company name on condition that it meets the provisions in Article 21 paragraph (2) of the Trademark Law, and then, the Deed of Establishment and Deed of Amendments made by a Notary can be included as evidence in trademark rights disputes by complying with the provisions of the Notary Position Law and the Trademark Law.


Keywords: Company, Trademark, Deed of Establishment, Notary, Rebranding

Keywords

Company Trademark Deed of Establishment Notary Rebranding

Article Details

How to Cite
Notarisya, F. F., & Widyawati, S. (2024). PEMBUKTIAN SENGKETA MEREK DI PENGADILAN: PERAN PENTING AKTA PENDIRIAN DAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 7(2). https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1678

References

  1. BUKU
  2. Amirulloh, Muhammad dan Helitha Novianty Muchtar. Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual. Bandung: Unpad Press. 2016.
  3. Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
  4. Maulana, Insan Budi, dkk. Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris dan Konsultan HKI. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2021.
  5. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Ed E-book. Cet 5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
  6. Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita Ramli dan Blondy Utama. Pelanggaran Merek di Indonesia. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2020.
  7. Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. Hukum Kekayaan Intelektual Cakupan dan Prinsip Dasar, Bandung: Global Sinergi Indonesia. 2019.
  8. Sardjono, Agus, dkk. Pengantar Hukum Dagang. Depok: Rajawali Pers. 2022.
  9. JURNAL
  10. Alisangihe, Carla Tania. Analisa Yuridis Terhadap Sengketa Antara Merek dan Nama Perusahaan yang Sama Atau Serupa. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2012.
  11. Chan, Arianis dan Febe Eunike. PDC Corporate Rebranding Process to be Custombandung. Jurnal Manajemen Bisnis. Vol 10 No 2. 2019.
  12. Krisprimandoyo, D. Agung. Corporate Rebranding: A Literature Review, The Second Conference on Entrepreneurship. Book Three. 2015.
  13. Muzellec, Laurent and Mary Lambkin. Corporate Rebranding: Destroying, Transferring or Creating Brand Equity?. European Journal of Marketing. July 2006.
  14. Pranomo, Dedy. Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. Lex Jurnalica Vol. 12 No 3, Desember 2015.
  15. Rachmawati, Suci. Kepemilikan Merek Perseorangan yang Digunakan Dalam Perseroan Terbatas (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor:08/HKI.Merek/2014/PN.Niaga.SBY Terkait Kasus Merek “Good Day”). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2016.
  16. Raissafitri, Kayla dan Taupiqqurrahman. Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Saham Harta Bersama Suami Istri ditinjau dari Asas Acta Publica Probant Sese Ipsa. Kerta Patrika Vol. 45 No. 1. April 2023.
  17. Simanjuntak, Irene AJ dan Henny Marlyna. Peran Pertanggungjawaban Notaris atas Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.1 No. 1, Maret 2022.
  18. Wahyuni, Ridha dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. Kedudukan Hukum Perjanjian di Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berbentuk Badan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Acta Diurnal Vol. 6 No. 1, Desember 2022.
  19. Yosepin. Doktrin Unjust Enrichment Dalam Putusan-Putusan Pengadilan. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018.
  20. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  21. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, PP Nomor 43 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 96, TLN No. 5244.
  22. Commercial Act (Sangbeob). Korea Selatan. Translated in Korean Legislation Research Institute’s online database, https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=54525&lang=ENG.
  23. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.
  24. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756.
  25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.
  26. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU Nomor 20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No. 252, TLN 5953.
  27. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 4 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6856.
  28. LAINNYA
  29. Meta, “Introducing Meta: A Social Technology Company”, 28 Oktober 2021, diakses melalui https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/, pada 8 Februari 2024.
  30. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan Nomor 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. F&S Retail Co., Ltd melawan Chen Zhen Rui (2022).