TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI

Main Article Content

Paula Paula

Abstract

ABSTRAK


 


Dalam realita masyarakat perseroan terbatas seringkali dibubarkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa diikuti likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan. Pihak perseroan memandang pembubaran dengan keputusan RUPS sudah cukup untuk mengakomodasi kepentingan mereka, terlebih apabila perseroan tersebut belum pernah melakukan kegiatan usaha atau belum pernah menerima penyetoran modal dari para pendirinya. Di kalangan praktisi hukum, notaris yang berwenang membuat akta pembubaran perseroan kerap tidak dapat menjelaskan prosedur pembubaran dan konsekuensi yuridisnya. Di kalangan ahli hukum, ada pemikiran bahwa perseroan terbatas yang tidak memiliki aktiva sama sekali saat pembubaran tidak perlu melakukan likuidasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) apakah setiap perseroan terbatas yang dibubarkan wajib melakukan likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan, termasuk perseroan yang tidak pernah melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki aktiva pada saat pembubaran? dan (2) apakah akibat hukum dari perseroan terbatas yang tidak melakukan likuidasi? Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah setiap perseroan terbatas, termasuk yang tidak pernah melakukan kegiatan usaha dan yang tidak memiliki aktiva pada saat pembubaran, wajib melakukan likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perseroan sesuai UU Perseroan Terbatas karena berkaitan dengan kepentingan umum. Perseroan terbatas yang tidak melakukan likuidasi akan tetap eksis sebagai subyek hukum sehingga tetap memiliki tanggung jawab hukum. Likuidatur, pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas yang dibubarkan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pihak ketiga.


 


Kata kunci: perseroan terbatas, pembubaran, likudasi, tanggung jawab.


 


ABSTRACT


 


Limited liability companies are often dissolved by a decision of the general meeting of shareholders without being liquidated and deregistered. It is thought that dissolution by  general meeting of shareholders is already sufficient to accommodate the company interests, especially if the company has never carried out business activities or has never received  capital deposit from its founders. Notary, who is authorized by the law to make the deed of dissolution of the company, is often unable to explain the procedure for dissolution and the legal consequences. Besides, there is a legal opinion that a limited liability company that has no activa at the time of dissolution does not need to go into liquidation. The formulation of the research problem is (1) is every limited liability company that is dissolved must liquidate and deregistered, including companies that have never carried out business activities and have no assets at the time of dissolution? and (2) what are the legal consequences of limited liability company which is not liquidated? This research is juridical normative. The results obtained from this research are, for the sake of public interest, every limited liability company, including those that have never carried out business activities and which do not have assets at the time of dissolution, is obliged to liquidate and deregistered itself. A limited liability company that is not liquidated will continue to exist as a legal subject. Its legal responsibility still remains. Liquidators, shareholders, members of the board of directors and the board of commissioners of a limited liability company that is dissolved are jointly and severally liable for the losses of third parties.


 Keywords: limited liability company, dissolution, winding up, liquidation, responsibility.

Article Details

How to Cite
Paula, P. (2021). TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM LIKUIDASI. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 132-349. https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.595
Section
Articles

References

Buku

Alamo D. Laiman, Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Aplikasinya di Indonesia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta: 2015.

Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung: 2004.

Andhika Prayoga, Hukum Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Badan Hukum Perseroan Terbatas, Andi, Yogyakarta: 2020.

Bryan A. Garner (ed.), Black's Law Dictionary, Tenth Edition, Thomson Reuters: 2014.

Frank Dornseifer (ed.), Corporate Business Forms in Europe: A Compendium of Public and Private Limited Companies in Europe, Sellier.European Law, Jerman: 2005.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.

Martin Schulz dan Oliver Wasmeier, The Law of Business Organizations: A Concise Overview of German Corporate Law, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York: 2012.

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2017.

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga, Volume 3, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2018.

Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta: 2008.

--------------, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta: 2002.

Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law, Lawbook Co, Sydney: 2002.

Tom Claassens (ed.), Legal aspects of doing business in the Netherlands, Loyens&Loeff, Netherlands: 2014.

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Zarman Hadi dan Sarkawi, Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas, Universitas Brawijaya Press, Malang: 2011.


Jurnal
Lendrawati, Shelly Sonyatan, “Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Di Indonesia Dan Australia”, Journal of Judicial Review, Volume XVI, Nomor 2, 2014.

Michelle Kristina, “Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016”, Jurnal Yustika, Volume 21, Nomor 2, Desember 2018, Universitas Surabaya.

Ruth Yohana Siburian, Etty Susilowati, dan Budi Ispriyarso, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara atas Utang Pajak Perseroan Terbatas pada Kepailitan”, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017 .

Samantha Renssen, 'Turbo Liquidation of a Company: An Open Invitation to Commit Fraud?', (2016), 13, European Company Law, Issue 3.

Karya yang tidak diterbitkan

Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Jakarta: 2016.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/PUU-XVI/2018.

Situs

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/07/tk-turboliquidatie-van-rechtspersonen

https://www2.deloitte.com/dl/en/pages/legal/articles/turboliquidation-niederlande.html