PENYELESAIAN MASALAH SANKSI PRAKTIK PEMBANTUAN PEMBAYARAN BPHTB OLEH PPAT KEPADA WAJIB PAJAK

Main Article Content

M Zulfikar
Tunggul Anshari SN
Rino Arief Rachman

Abstract

ABSTRAK
BPHTB menjadi bagian dari Pajak yang terutang dalam setiap transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis Pajak Daerah diantaranya BPHTB. Kondisi pemungutan 11 jenis Pajak Daerah ini mengalami keunikan dalam praktiknya dimana PPAT di Kabupaten Malang diwajibkan untuk membantu melakukan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Kondisi ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu dorongan dari Dinas terkait dan adanya kekosongan hukum dalam UU 28/2009 akibat miskonsepsi dalam Pasal 91 UU 28/2009 tentang Retribusi Daerah. Melalui metode Penelitian Sosio-Legal dengan Pendekatan Sosiologis dan model pengelolaan Data Deskriptif serta Interpretasi terhadap bahan hukum primer, sekuder, dan tersier, dapat dismpulkan bahwa adanya miskonsepsi dalam pemahaman BPHTB menyebabkan Pasal-Pasal dalam UU 28/2009 mengalami disharmonisasi, sehingga rekonstruksi hukum menekankan pada beberapa aspek seperti : Kebutuhan Pasal yang menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayarkan BPHTB secara mandiri; PPAT dapat melakukan melalui “Pembantuan pembayaran BPHTB” dengan beberapa syarat yang dituliskan dalam Strandar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (PerBup atau Perwal) dan/atau Peraturan Kepala Dinas (Perkadin); mengubah konsep terkait dengan pembayaran BPHTB; dan peninjauan (perubahan dan penghapusan) terhadap ketentuan Pasal 91 dan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Kata kunci: pajak; rekonstruksi; wajib pajak.


ABSTRACT
BPHTB becomes part of the tax payable in every transaction to acquire land and building rights. In Law 28/2009 concerning Regional Taxes and Retribution Districts/Cities are given the authority to collect 11 taxes including BPHTB. However, in practice in Malang Regency there are problems with the collection of BPHTB which is often entrusted to the PPAT office. This condition is influenced by 2 (two) factors, namely encouragement from the Related Office and the existence of a legal vacuum in Law 28/2009. With the conclusion that the task of assisting BPHTB payments ignores aspects of legal protection for PPAT, there is a void due to misconceptions in Article 10 paragraph (1) of the BPHTB Law and Article 91 of Law 28/2009 on Regional Levies. Through the Socio-Legal Research method with the Sociological Approach and the Descriptive Data management model and the interpretation of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study conclude that the existence of a misconception in the understanding of BPHTB causes the articles in Law 28/2009 to be disharmony. Thus, future legal reconstruction will emphasize several aspects, such as: The need for an article that explains that there is a separation of obligations for taxpayers to pay BPHTB independently; PPAT can do it through "Assistance for BPHTB payments" with several conditions written in the Standard Operating Procedure based on Regional Head Regulations (PerBup or Perwal) and/or Head of Service Regulations; changing concepts related to BPHTB payments; and review (amendment and deletion) of the provisions of Article 91 and Article 93 of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies.
Keywords: reconstruction; tax; tax payers.

Article Details

How to Cite
Zulfikar, M., Anshari SN, T., & Arief Rachman, R. (2021). PENYELESAIAN MASALAH SANKSI PRAKTIK PEMBANTUAN PEMBAYARAN BPHTB OLEH PPAT KEPADA WAJIB PAJAK. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 49-62. https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.618
Section
Articles

References

Aamrudin Dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelutian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010,
Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. 2010.
B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996,
Bryan A.Garner, Black’ Law Dictionary, ST. Paul Minn: West Group, 1999,
Budi Ispriyarso, Aspek Perpajakan dalam Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan karena Adanya Transaksi Jual Beli, Jurnal Masalah-masalah Hukum. Volume 34. No. 4 Oktober – Desember 2005,
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005,
Ficky Nento, Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016,
I Gusti Agung Putra Wiryawan, I Wayan Parsa, Putu Gde Arya Sumertayasa, Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Hibah Wasiat, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, 2017 – 2018,
Ida Nur Asiah Jamil, Achmad Husaini, Yuniadi Mayowan, Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014), Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 10 No. 1 2016,
Katarina Nugroho Widayati, Sengketa Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Kasus Merger Dan Konsolidasi Di Kantor Pelayanan Pbb Jakarta Selatan I, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005,
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Perspektif Sosial, (Bandung:Penerbit Alumni, 1981)
Soerjono Soekamto, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008,
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
Sri Ariyanti, Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Jual Beli Tanah Dan Atau Bangunan Di Kota Semarang, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006,
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

DB Error: Unknown column 'Array' in 'where clause'