IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 DAN PENEGASANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN PERUMUSAN KLAUSULA PERJANJIAN

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa cidera janji harus ditentukan melalui kesepakatan atau suatu upaya hukum tertentu dan apabila debitor tidak menyetujui cidera janji dan eksekusi jaminan fidusia, maka eksekusi dilakukan melalui pengadilan seperti halnya eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan kebendaan, serta memberikan celah bagi debitor beritikad buruk untuk menghambat eksekusi dan pemulihan piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, timbul pergeseran hukum mengenai penentuan cidera janji dan mekanisme pelaksanaan parate eksekusi, serta menimbulkan berbagai ketidaksesuaian dengan berbagai aspek yuridis. Isi perjanjian yang sudah dicantumkan secara jelas seharusnya mengikat dan tidak dapat ditafsirkan lain, sehingga pelaksanaan suatu perjanjian seharusnya tidak lagi memerlukan kesepakatan. Putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip pembentukan Parate Eksekusi, yang seharusnya dibentuk untuk mempermudah eksekusi langsung ketika berhadapan dengan debitor/pemilik jaminan yang bermasalah. Pengaturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan berbagai celah hukum, sehingga kreditor perlu membuat penyesuaian dalam perumusan klausul perjanjian.