Aspek Yuridis Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Mendukung Perkembangan Pariwisata Bahari di Indonesia

Abstract

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata bahari. Namun, perkembangan sektor ini tidak diiringi dengan kesiapan yang matang akibat kendala pendanaan dan gagasan inovatif khususnya dalam pengadaan infrastruktur wisata. Imbasnya, keberlangsungan sektor pariwisata bahari di Indonesia menjadi timpang dan tidak berada pada tingkat pelayanan yang seragam. Apabila situasi ini terus berlanjut, keuntungan pariwisata bahari yang seharusnya dirasakan secara meluas akan tereduksi. Padahal, pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan merupakan bentuk komitmen Indonesia terhadap peningkatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan melalui implementasi konsep ekonomi biru. Adapun salah satu skema yang dapat diterapkan untuk menanggulangi permasalahan ini adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menghasilkan penelitian bahwa solusi atas permasalahan tersebut dapat diatasi melalui skema KPBU dengan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintain (DBFOM) atas adanya pembagian tanggung jawab yang proporsional. Skema KPBU dipandang ideal dalam mengembangkan pariwisata bahari karena mampu memenuhi standar paremeter Holistic Approach yang terdiri dari 3 (tiga) elemen utama, yaitu amenities, accessibility, dan image.  Melalui pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan potensi pariwisata bahari yang dimiliki dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.