TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PELAYANAN OBAT DENGAN RESEP DOKTER

  • Veronica Komalasari Faculty of Law, Padjadjaran University
Keywords: pelayanan obat, tanggung jawab apoteker, resep dokter

Abstract

ABSTRAK
Apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional di bidang pelayanan kefarmasian dalam menjalankan tugasnya didasarkan kode etik sebagai penjiwaan moral pekerjaan keprofesian. Namun kode etik profesi kadang-kadang sudah tidak begitu diperhatikan lagi. Akibatnya, ciri profesi luhur bidang kefarmasian sebagai pemberian bantuan berupa pelayanan obat yang berorientasi kebutuhan masyarakat, luntur dan cenderung menjadi transaksi komersial produk kefarmasian yang berorientasi keuntungan bisnis. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi dan penelahaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Tugas dan kewenangan apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian adalah dalam pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tanggung jawab apoteker dalam pelayanan obat yang diresepkan dokter adalah harus mengutamakan kebutuhan dan keselamatan pasien. Tanggung jawab menyeluruh apoteker dalam pelayanan obat adalah kepedulian farmasi untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
Kata kunci: pelayanan obat; tanggung jawab apoteker; resep dokter.

ABSTRACT
Pharmacist as a professional health worker in the field of pharmacy services in carrying out its duties is based on the code of Ethics as a moral psychiatric profession work. But a profession code of ethics is sometimes not very much noticed. Consequently, the hallmark of the noble profession of pharmacy as a provision of assistance in the form of drug services oriented to community needs, wear off and tend to be commercial transactions of pharmaceutical products that are business-oriented. The research method uses a normative juridical approach with research specifications of the analytical descriptive. Data collection is conducted through the inventory and study of primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed in a qualitative juridical. The duty and authority of the pharmacist in carrying out the work of the pharmacy is in the manufacture including the quality control of pharmaceutical preparations, securing, procurement, storage and distribution of drugs, drug management, medical treatment of Doctor's prescription, drug information services, and the development of medicines, medicinal materials and traditional medicines. The responsibility of the pharmacist in the drug service prescribed by the Doctor is to prioritize the needs and safety of patients. The overall responsibility of pharmacists in drug service is pharmaceutical care to improve the quality of patient life.
Keywords: drug services; medical prescription; pharmacist's responsibilities.

References

Buku
Alexandra Indriati Dewi. (2008). Etika dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
Ali Mashuda. (2012). Paradigma dan Tatanan Baru Praktik Kefarmasian. Bandung: Tiga Maha.
Badan Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. (1983). Profesi Apoteker. Jakarta.
Emma S Surahman. (2011). Konsep Dasar Pelayanan Kefarmasian Berbasiskan Pharmaceutical Care. Bandung: Widya Padjadjaran.
Moh Anief. (2005). Farmasetika. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Soerjono Soekanto. (1990). Aspek Hukum Apotik dan Apoteker. Bandung: CV Mandar Maju.
________________. (1983). Aspek Hukum dan Etika Kedokteran. Jakarta: Grafiti Press.
Veronica Komalawati. (2002). Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis. Bandung: Citra Aditya Bakti..

Jurnal
Wendi Muh. Fadli, et.al., (2016). Tanggungjawab Hukum Dokter dan Apoteker dalam Pelayanan Resep, Media Farmasi, Vol. 13, No. 1, Maret Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan
Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
Published
2020-05-29
How to Cite
Komalasari, V. (2020). TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PELAYANAN OBAT DENGAN RESEP DOKTER. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1(2), 226-245. https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.242