Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Perkawinan bawah umur merupakan masalah global yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. PBB menghimbau semua negara anggota untuk menghapuskan praktik perkawinan anak di masing-masing negara dan tahun 2030 diharapkan zero perkawinan anak di seluruh dunia. Tingginya angka perkawinan bawah umur menyebabkan Indonesia menempati urutan ke-8 terbanyak di dunia dan urutan ke-2 di wilayah negara ASEAN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan diizinkan jika laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Perbedaan usia perkawinan menimbulkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengubah syarat usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berubahnya syarat usia perkawinan berbasis kesetaraan gender ini, diharapkan dapat meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode pendekatan yuridis normatif, dengan dilengkapi data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran terkait materi perkawinan bawah umur yang berasal dari lembaga-lembaga terkait dan media sosial. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan bawah umur di Indonesia dan dampak perkawinan bawah umur terhadap pemenuhan hak atas pendidikan serta sanksi terhadap orang tua yang melakukan pemaksaan perkawinan bawah umur. Terdapat kontroversi dengan adanya perbedaan kebiasaan yang ada di masyarakat mengenai perkawinan dengan UU Perkawinan, guna mendukung pencegahan praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, disarankan adanya perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan bawah umur, serta adanya penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.
Kata kunci: hukum keluarga; kontroversi; penegakan hukum; perkawinan bawah umur.



ABSTRACT
Underage marriage is a global issue that happens in many parts of the world, including Indonesia. United Nations appealed to every member state to abolish the practice of underage marriage and to have zero child marriage by 2030. The high rates of underage marriage caused Indonesia to be placed 8th in the world and 2nd in ASEAN. Marriage law regulated the age requirement for marriage to be 19 years old for the groom and 16 years old for the bride. In practice, underage marriage often happens to girls as many as 1 in 9. Meanwhile for boys it rarely happens with 1 in 100 boys. Age difference in marriage requirement causes inequality and gender discrimination so the Government felt the need to revise the age requirement for marriage to 19 years old for both men and women as regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. With the revision of the age requirement for marriage it is hoped that the practice of underage marriage in Indonesia could be minimized. This research uses normative judicial method and completed by data regarding child marriage from various related institutions and social media. As for the purpose of this research is to find out about the practice of underage marriage in Indonesia and the impact of child marriage on the fulfillment of the right to education as well as sanction for parents who force child marriage.
Keywords: controversy; family law; law enforcement; underage marriage.

Keywords

hukum keluarga kontroversi penegakan hukum perkawinan bawah umur controversy family law law enforcement underage marriage

Article Details

How to Cite
Dewi Judiasih, S. (2023). KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 6(2), 174 - 192. https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295

References

  1. Buku
  2. Abdul Manan. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
  3. Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
  4. Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang- undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
  5. Mardi Candra. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur. Jakarta: Kencana.
  6. Neng Djubaidah, 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat, Jakarta: Sinar Grafika.
  7. POKJA Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Jakarta: Mahkamah Agung bersama IJRS.
  8. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1996. Kamus Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
  9. Soetomo. 1981. Pengantar Hukum Tata Pemerintahan, Malang: Universitas Brawijaya.
  10. Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari, Betty Rubiati, Hazar Kusmayanti. 2018. Perkawinan Bawah Umur Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
  11. Sonny Dewi Judiasih, (et. al). 2022. Aspek Hukum Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Unpad Press.
  12. Sonny Dewi Judiasih, (et.al). 2018. Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Wajib Belajar: Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung : Cakra.
  13. Sonny Dewi Judiasih, (et.al). 2019. Sustainable Development Goals: Upaya Penghapusan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung : Cakra.
  14. Sonny Dewi Judiasih, (et. al). 2021. Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. Bandung: Unpad Press.
  15. Syafiq Hasyim. 1999. Menakar Harga Perempuan, Bandung: Mizan.
  16. Peraturan Perundang-Undangan
  17. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  18. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  19. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  20. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
  21. Jurnal
  22. Cate Summer, “Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia Peran Pengadilan”, CILIS (Center for Indonesia Law, Islam and Society) POLICY PAPERS.
  23. Djamilah & Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan bawah umur di Indonesia”, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 No. 1, 2014.
  24. Kamarusdiana & Ita Sofia, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Salam: Sosial dan Budaya Syar-I, Vol. 7, No. 1, 2020.
  25. Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, Yudisia, Vol. 7 No. 2, 2016.
  26. Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas USia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Al-Manhaj : Jurna; hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 2 No 2, 2020.
  27. Sonny Dewi Judiasih. (et. al). 2018. “Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 3 No. 2, 2019.
  28. Sonny Dewi Judiasih. (et. al). 2018. “Women, Law, and Policy: Child Marriage Practices in Indonesia”, Jurnal Notariil Vol. 3 No. 1, 2018.
  29. Sonny Dewi Judiasih. (et. al). 2019. “Sustainable Development Goals and Elimination of Children’s Marriage Practice In Indonesia”, Jurnal Notariil Vol. 4 No. 1.
  30. Sonny Dewi Judiasih. (et. al). 2020. “Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals. Journal of International Women’s Studies. Vol 21. Issue 6.
  31. Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan bawah umur di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan”, Vol. 12 No. 2, 2017.
  32. Sumber Lain
  33. UNICEF, “Child Marriage” diakses melalui https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child- marriage