Main Article Content

Abstract

ABSTRAK
Berdasarkan perspektif Hukum Islam maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila suatu perkawinan baik perkawinan dicatatkan maupun dilaksanakan secara siri tidak memenuhi syarat dan rukun secara agama, maka perkawinan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Dalam kenyataannya praktik yang terjadi di masyarakat tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan secara agama seperti ditemukannya praktek perkawinan siri yang dilakukan oleh penyedia jasa perkawinan siri online yang menyediakan fasilitas wali perkawinan dari perkawinan siri tersebut. Hal ini menjadi tidak konkrit mengenai kedudukan walinya. Wali merupakan salah satu rukun perkawinan dalam agama. Oleh karena itu dalam artikel ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan wali dari perkawinan siri yang telah disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa keabsahan wali perkawinan yang disediakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online dipandang sebagai perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan secara agama, sehingga mengakibatkan lemahnya kekuatan hukum akibat dari perkawinan tersebut. Praktek perkawinan siri yang dilaksanakan oleh penyedia jasa perkawinan siri online merupakan praktek ilegal melanggar ketentuan agama dan norma sosial.
Kata kunci: hukum islam; perkawinan siri; wali nikah.



ABSTRACT
Based on the perspective of Islamic Law and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), it is stipulated that if a marriage, whether registered or carried out in a siri manner, does not fulfill the religious requirements and pillars, then the marriage becomes void or invalid. In reality, the practices that occur in the community are not always carried out in accordance with the religious terms and conditions of marriage, such as the discovery of the practice of siri marriages conducted by online siri marriage service providers who provide marriage guardian facilities for these siri marriages. This is not concrete regarding the position of the guardian. Guardian is one of the pillars of marriage in religion. Therefore, this article aims to examine the validity of the guardian of a siri marriage that has been provided by an online siri marriage service provider. The research method used is normative juridical by examining library materials or secondary data. Based on the results of the research, it is concluded that the validity of the marriage guardian provided by online siri marriage service providers is seen as a marriage that does not fulfill the pillars of religious marriage, resulting in weak legal force as a result of the marriage. The practice of siri marriage carried out by online siri marriage service providers is an illegal practice that violates religious provisions and social norms.
Keywords: guardian of marriage; islam law; siri marriage.

Keywords

hukum islam perkawinan siri wali nikah

Article Details

How to Cite
Raihan, A. F., Djanuardi, D., & Supriyatni, R. (2023). KEDUDUKAN WALI PERKAWINAN DISEDIAKAN PENYEDIA JASA PERKAWINAN SIRI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM . ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 6(2), 193 - 205. https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1396

References

  1. Sumber Hukum Islam
  2. Al-Qur’an
  3. Al-Hadist
  4. Buku
  5. Abd.Rahman Gazaly, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta: 2006.
  6. Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar Al-Sidawi, Fikh Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah, Al-Furqon Al-Islami, Gresik: 2004.
  7. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung: Jakarta: 2002.
  8. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Pustaka Setia, Bandung: 2009.
  9. H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung: 2017.
  10. Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan, Bulan Bintang, Jakarta: 1993.
  11. M. Ansyari M.K., Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2010.
  12. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis), PT. Alumni, Bandung: 2002.
  13. Otje Salman (eds), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., PT. Alumni, Bandung: 2002.
  14. Rusli, dan R.Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya, Shantika Dharma, Bandung: 1984.
  15. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta: 1999.
  16. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum cet ke-20, Pradnya Paramita, Jakarta: 1983.
  17. Jurnal
  18. Abdul Rozak dan Diky Faqih Maulana, “Akad Nikah Penyandang Disbilitas Fisik Di Yogyakarta Persfektif Hukum Islam”, Al adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5 No.2 November 2020.
  19. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 1995.
  20. Azizul Anwar, (et.al), “Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 1 Maret 2022.
  21. Faiz Rahman dan Rizka Nur Faiza, “Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perkawinan Islam Yang Berlaku di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2014.
  22. La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer”, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8 No.1 Januari-Juni 2015.
  23. Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4 No.1, 2017.
  24. Rafiqi, “Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan Terhadap Kedudukan Istri Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 2 No.2, Desember 2015.
  25. Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Perkawinan: Studi Pemikiran Syafi’iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia”, Jurnal Al-‘Adalah Vol.X, No.2 Juli 2011.
  26. Siti Aminah, “Hukum Nikah Dibawah Tangan (Nikah Siri)”, Jurnal Cendekia, Vol 12 No 1, Januari 2014.
  27. Supriyadi, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 16 No.1 (2016).
  28. Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.4 No.1, Maret, 2021.
  29. Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Persfektif Fikih dan Hukum Positif”, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim, Vol. 15 No. 1, 2017.
  30. Peraturan Perundang-Undangan
  31. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
  32. Ke-4.
  33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  34. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
  35. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
  36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  37. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
  38. Sumber Lain
  39. Hasil Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Tjeje Djuaeni selaku Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung, tanggal 5 Juni 2023.
  40. Hasil wawancara dengan Pihak Penyedia Jasa Perkawinan Siri Online, pada tanggal 2 Juni 2023.
  41. Drs. Juhar, “Kedudukan Wali Dalam Perspektif Hukum Islam”, 2017, , [diakses pada 19/06/2023].
  42. Humas Palangka Raya, “Palangkaraya Berita”, , [diakses pada 19/06.2023].