Published: Dec 28, 2017

BUMDES SEBAGAI BADAN HUKUM ALTERNATIF DALAM PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN INDONESIA

1-18 Tarsisius Murwadji, Deden Suryo Rahardjo, Hasna Hasna
2307

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009

19-30 Yani Pujiwati, Betty Rubiati
6309

BANK KHUSUS UNTUK KOPERASI DALAM MENGHADAPI MEA

31-46 Bambang Daru Nugroho, Melienda Permatasari, Nanda Arianti, Achmad Hagi Robby
277

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 JO a UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

47-59 Mulyani Djakaria
3086

KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN OLEH BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

60-72 Surti Yustianti
5873

COVERNOTE NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN

73-86 Dewi Rachmayani, Agus Suwandono
6011

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MELALUI SITUS CROWDFUNDING “PATUNGAN.NET” DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

87-102 Alivia Indriasari, Nyulistiowati Suryanti, Anita Afriana
2095

KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1977

103-114 Chita Herdiyanti
14061

TELAAH TERHADAP PERGESERAN KEWENANGAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI NOTARIS

115-133 Indra Prayitno
1615