ONRECHTMATIG OVERHEIDSDAAD BY THE GOVERNMENT ON THE LIABILITY OF THE GOVERNMENT REGULATION (CASE STUDY ON LAW NUMBER 18 OF 2017)

  • Nur Rizqi Khafifah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
  • Ahsanul Minan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
  • Muhammad Rusydi Universitas Indonesia
Keywords: government administration functions, unlawful acts, government actions

Abstract

This paper discusses about "Government Actions Against the Obligation to Prepare Government Regulations from Law No.18 of 2017" in the form of a Legal Memorandum. Where the Government in making and issuing Government Regulations from Law No. 18 of 2017 has exceeded the time limit that has been regulated in in law. The legal questions that arise are (1) is the government's attitude that exceeds the time in issuing the Government Regulations an act of the government in carrying out government administration functions? (2) Is the government's attitude exceeding the time in issuing the Government Regulations a violation of State Administration law? This study uses normative legal analysis. The purpose of this writing is the invention of recommendation given by the author for consideration to readers and the people of Indonesia, especially is those who feel be anggrieved by the government’s actions in the state arrangement. The results of the analysis of this Legal Memorandum conclude that the government's action is an administrative function of the government and is an unlawful act. As for the recommended recommendations, citizens who feel aggrieved by the government's actions can take repressive actions against government actions from Law No.18 of 2017, these citizens can sue the President to the State Administrative Court as an authorized court according to law after committing administrative effort.

References

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Asshiddiqie. Prof. Dr. Jimly, S.H., “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Jakarta: secretariat jenderal dan kepanitraan mahkamah konstitusi RI, 2006.
HR, DR. Ridwan, “Hukum Administrasi Negara”, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Munaf. DR. H Yusri, SH. M.HUM, “Hukum Administrasi Negara”, Pekanbaru: Publishing
marpoyan tujuh, 2016.
Pratiwi. Cekli Setya, et al., “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Jakarta:
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2018.
Said, Muhtar, “Asas-Asas Hukum Administrasi Negara”, Yogyakarta: penerbit thafa media, 2019. Sudrajat. Dr. Tedi S.H., M.H., Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan, Jakarta
Timur: Sinar Grafika, 2017.
Supriadi, H. S.H., M. Hum, dan Alimuddin, S.H., M.H., “Hukum Perikanan Di Indonesia”, Jakarta:
Sinar Grafika, 2011.
Syamsudin, M, “Mahir Menulis Legal Memorandum”, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Jurnal
Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha dan Nathanael Grady, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014”, Negara Hukum: Vol. 11, No. 1, Juni 2020. Aziz, Fatchul, “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm. 413-423.
Bimasakti, M. Adiguna, “Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 No.2, Agustus 2018, hlm.265 – 286.
Kristiadi, Elias Yulio, Rahayu Subekti dan Purwono Sungkowo Raharjo, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022).
Nizar, Moh, Astiwi Inayah dan Aman Toto Dwijono, “Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”, Jurnal Sosiologi, Vol. 20, No. 2: 95-111.
Nola, Luthvi Febryka, “Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” Negara Hukum, Vol. 11, No. 2, November 2020, hlm. 253-254.
Salam, Syukron “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa “, Nurani Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018.
Tamin, Budianto eldist daud, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Lex Administratum, Vol. VI No. 3 Juli-Agustus 2018, hlm 112..
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M. Pan/7/2003 Administratif.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/Kep/M. Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.
Rujukan Elektronik
Abdulkadir, “Pengetian Pemerintah”, https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp- content/uploads/sites/362/2018/ 01/BAB-I.pdf, diakses pada 08/Oktober 2022. Amalia, Riza, Ade Irma Fitriani, dan Bayu Sujadmiko, Ph D, “Perlindungan Hak Anak Buah
Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional” Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Diakses pada 22 Juli 2022.
Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V, (https://github.com/yukuku/kbbi4).
Channel9.id, “Tiga Mantan ABK Desak Pemerintah Sahkan RPP Perlindungan ABK”, https://channel9.id/tiga- mantan-abk-desak-pemerintah-sahkan-rpp- perlindungan- abk/, diakses pada 22 Mei 2022.
detikNews, “Potensi Perikanan, Konsumsi Ikan, dan Kesejahteraan Nelayan”, https://news.detik.com/kolom/d-5521785/potensi-perikanan-konsumsi- ikan- dan- kesejahteraan-nelayan, diakses pada 18 Juni 2022.
Eprints.umm, Fungsi Pemerintah, https://eprints.umm.ac.id/37517/3/jiptummpp- gdl- iismariaul-50982-3-babii.pdf, diakses pada 9 Oktober 2022.
Faculty of Law Pattimura University, Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/, diakses pasa 9 Oktober 2022.
Greenpeace Indonesia, “PP Penempatan dan Perlindungan ABK Terbit, Tiga Mantan ABK Perikanan Cabut Gugatan di PTUN Jakarta”,
https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/46246/pppenempatan-dan- pelindungan-abk-terbit-tiga- mantan-abk-perikanan-cabut-gugatan-di- ptun-jakarta/, diakses pada 04 Juli 2022.
Limc4u, “Penjelasan Pasal 5 UUD 1945”, https://www.limc4u.com/blog/penjelasan- pasal-5-uud-1945-3/, diakses pada 8 Oktober 2022
Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, “Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah”, https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam- hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh- pemerintah/, diakses pada 22 Juni 2022.
MARI, PTUN Makassar, “Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah”, https://ptun- makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi- pemerintahan-dan- perbuatan-dalam- hukum-perdata-oleh-pemerintah/, diakses pada tanggal 05 Oktober 2022.
Medcom.id, “RPP Perlindungan Awak Kapal Memasuki Tahap Klarifikasi”, https://www.medcom.id/nasional/politik/eN40Pg7N-rpp-perlindungan- awak-kapal- memasuki-tahap-klarifikasi, diakses pada 18 Juni 2022.
Pemerintah.net, Fungsi Pemerintah, https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/, diakses pada 9 Oktober 2022.
PREPRINTS, Jelaskan Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pemeritnahan, https://osf.io/69ruf, diakses pada 08 Oktober 2022.
Published
2023-11-30
How to Cite
Khafifah, N. R., Minan, A., & Rusydi, M. (2023). ONRECHTMATIG OVERHEIDSDAAD BY THE GOVERNMENT ON THE LIABILITY OF THE GOVERNMENT REGULATION (CASE STUDY ON LAW NUMBER 18 OF 2017). Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 5(1), 71-90. https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1451