ARRANGEMENTS REGARDING PROPERTY AS A LEGAL CONSEQUENCE OF PRENUPTIAL AGREEMENTS IN MIXED MARRIAGE
Keywords:
joint assets, mixed marriage, prenuptial agreement
Abstract
The increasing intensity of mixed marriages involving Indonesian citizens and foreign citizens has given rise to legal problems related to joint property ownership. Marriage agreements have been seen as a solution to protect the legal rights of both parties. This article aims to analyze the implementation of the principle of freedom of contract in marriage agreements in mixed marriages and examine its legal consequences on the separation of immovable property, which was set as normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The results suggest the principle of freedom of contract underlines that parties to a marriage agreement are free to make agreements regarding property or non-asset as long as they do not conflict with statutory regulations and legal order. However, marriage agreements should only regulate matters relating to assets because disputes on matters other than assets are relatively complex to determine the boundaries. The non-separation of immovable assets entails that Indonesian citizen partners may lose the opportunity to obtain rights over the immovable property because they will later become part of joint ownership with their foreign citizen partner. Therefore, separating assets would ensure Indonesian citizens' land rights.
References
Daftar Pustaka
Buku
Damanhuri. (2020). Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju.
Djaja, Benny. (2020). Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Jurnal
Ahyani, Sri. (2018). “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Wawasan Yuridika, 2(1), 81-94.
Amma, Muhammad Hapli, dkk. (2023). “Tinjauan Yuridis Tentang Harta Bersama Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia”. Universitas Sam Ratulangi, 11(5), 1-7.
Ariyanti, Bella Fitria. (2023). “Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah”, Hukum dan HAM Wara Sains, 2(04), 313.
Dewi, Atika Sandra dan Isdiana Syafitri. (2022). “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”. Juripol, 5(1), 180.
Dewi, Ni Komang Diah Valentina Sintya. (2019). “Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Badung”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4.
Fatoni, Yusup, dkk. (2023). Meningkat, Imigrasi Catat 21 Pernikahan Campuran Hingga Maret 2023.
Febriansyah, Ferry Irawan, dkk. (2021). “The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Atlantis Press, 581, 149-155.
Ghazaly, Justitia Henryanto. (2019). “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”. Jch (Jurnal Cendekia Hukum), 5(1), 124.
Ghose, Akansha dan Pallavi Agarwal. (2014). “Prenuptial Agreement: A Necessity of Modern Era”. 2 International Journal of Research and Analysis, 4-6.
Herawati, Nina Ike, dkk. (2021). “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah”. Lex Suprema, 3(1), 518-532.
Heriyanti, dkk. (2021). “The Several Unlawful Act After Nuptial Agreement In Indonesia”. IJLR (International Journal of Law Recontruction), 5(2), 328-340.
Hernoko, Agus Yudha, dkk. (2017). “Nuptial Agreement in Indonesia: A New Change in Indonesian Marriage Law”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Atlantis Press 131, 24-27.
Judiasih, Sonny Dewi. (2015). “The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages”. Mimbar Hukum, 27(1), 145-154.
Kasim, Nur Mohamad. (2020). “The Implementation of Modest and Simple Principle to Mahr as a Contribution to the Indonesian Marriage Law”. Hukum & Pembangunan, 50 (2), 540.
Khairunnisa, Fitri. (2018). “The Authority on Endorsement of Marriage Agreement Between Indonesian and Foreign Citizen Which Made Abroad”. Unram Law Review, 2(2), 108-125.
Kumar, Vijender. (2015). “Matrimonial Property Law in India: Need of The Hour”. Indian Law Institute, 57(4), 499-522.
__________. (2018). “Quest for Prenuptial Agreement in Institution of Marriage: A Socio-Legal Approach”. Indian Law Institute, 60(4), 406-426.
Muharram, Fadhlul. (2023). “Perjanjian Pra Nikah untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Keluarga Indonesia”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarief Hidayatullah.
P, Made Hendra Pranata Dharmaputra dan Dewa Gde Rudy. (2021). “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran". Kertha Semaya, 9(3), 427.
Prastyawan, Yoga Nasa. (2021). “Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia”. Media of Law and Shari’a, 2(4), 316 dan 327.
Prihandini, Yudiana Dewi. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”. Lex Renaissance, 4(2), 362-365.
Ramadhani, Dinda. (2022). “Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak”. Lex Patrimonium, 1(1), 1-15.
Septiawan, Aislie Anantama. (2017). “Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia”. Lambung Mangkurat Law Journal, 2(1), 67.
Syafa’ah, Naila. (2017). “Advokasi: Peran Organisasi Perca Indonesia Mengatasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran (Studi di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)”. SAKINA: Journal of Family Studies, 3(2), 2.
Widanarti, Herni. (2020). “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”. Law, Development, & Justice Review, 3(1), 121-141.
Yasa, Putu Astika dan Made Subawa. (2019). “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin”. Kerthasemaya, 7(12), 1-14.
Tesis
Tamam, Badrut. (2019). “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan Campuran”. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember.
Internet
Ardans, Busrah Hisam. (2018). Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur, Available online from: https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur. [Accessed October 8, 2023].
Fatoni, Yusup, dkk. (2023). Meningkat, Imigrasi Catat 21 Pernikahan Campuran Hingga Maret 2023, Available online from: https://www.antaranews.com/video/3544230/meningkat-imigrasi-catat-21-pernikahan-campuran-hingga-maret-2023. [Accessed October 8, 2023].
PerCa Indonesia. Tentang Kami. Available online from: https://www.percaindonesia.com/tentang-kami/. [Accessed October 22, 2023].
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Kasus Hukum (Putusan Pengadilan)
Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 45 P/HUM/2016
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015
Putusan Pengadilan Agama No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Buku
Damanhuri. (2020). Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju.
Djaja, Benny. (2020). Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat dan Sepanjang Perkawinan. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
Jurnal
Ahyani, Sri. (2018). “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Wawasan Yuridika, 2(1), 81-94.
Amma, Muhammad Hapli, dkk. (2023). “Tinjauan Yuridis Tentang Harta Bersama Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia”. Universitas Sam Ratulangi, 11(5), 1-7.
Ariyanti, Bella Fitria. (2023). “Perkawinan Campuran WNA dan WNI tanpa Perjanjian Nikah mengenai Hak Atas Penjualan Tanah”, Hukum dan HAM Wara Sains, 2(04), 313.
Dewi, Atika Sandra dan Isdiana Syafitri. (2022). “Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya”. Juripol, 5(1), 180.
Dewi, Ni Komang Diah Valentina Sintya. (2019). “Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Badung”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4.
Fatoni, Yusup, dkk. (2023). Meningkat, Imigrasi Catat 21 Pernikahan Campuran Hingga Maret 2023.
Febriansyah, Ferry Irawan, dkk. (2021). “The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Atlantis Press, 581, 149-155.
Ghazaly, Justitia Henryanto. (2019). “Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran”. Jch (Jurnal Cendekia Hukum), 5(1), 124.
Ghose, Akansha dan Pallavi Agarwal. (2014). “Prenuptial Agreement: A Necessity of Modern Era”. 2 International Journal of Research and Analysis, 4-6.
Herawati, Nina Ike, dkk. (2021). “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah”. Lex Suprema, 3(1), 518-532.
Heriyanti, dkk. (2021). “The Several Unlawful Act After Nuptial Agreement In Indonesia”. IJLR (International Journal of Law Recontruction), 5(2), 328-340.
Hernoko, Agus Yudha, dkk. (2017). “Nuptial Agreement in Indonesia: A New Change in Indonesian Marriage Law”. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) Atlantis Press 131, 24-27.
Judiasih, Sonny Dewi. (2015). “The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages”. Mimbar Hukum, 27(1), 145-154.
Kasim, Nur Mohamad. (2020). “The Implementation of Modest and Simple Principle to Mahr as a Contribution to the Indonesian Marriage Law”. Hukum & Pembangunan, 50 (2), 540.
Khairunnisa, Fitri. (2018). “The Authority on Endorsement of Marriage Agreement Between Indonesian and Foreign Citizen Which Made Abroad”. Unram Law Review, 2(2), 108-125.
Kumar, Vijender. (2015). “Matrimonial Property Law in India: Need of The Hour”. Indian Law Institute, 57(4), 499-522.
__________. (2018). “Quest for Prenuptial Agreement in Institution of Marriage: A Socio-Legal Approach”. Indian Law Institute, 60(4), 406-426.
Muharram, Fadhlul. (2023). “Perjanjian Pra Nikah untuk Tidak Memiliki Keturunan dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Keluarga Indonesia”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarief Hidayatullah.
P, Made Hendra Pranata Dharmaputra dan Dewa Gde Rudy. (2021). “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran". Kertha Semaya, 9(3), 427.
Prastyawan, Yoga Nasa. (2021). “Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia”. Media of Law and Shari’a, 2(4), 316 dan 327.
Prihandini, Yudiana Dewi. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”. Lex Renaissance, 4(2), 362-365.
Ramadhani, Dinda. (2022). “Analisis Pencantuman Klausul Kompensasi dalam Perjanjian Perkawinan sebagai Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak”. Lex Patrimonium, 1(1), 1-15.
Septiawan, Aislie Anantama. (2017). “Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia”. Lambung Mangkurat Law Journal, 2(1), 67.
Syafa’ah, Naila. (2017). “Advokasi: Peran Organisasi Perca Indonesia Mengatasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran (Studi di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)”. SAKINA: Journal of Family Studies, 3(2), 2.
Widanarti, Herni. (2020). “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”. Law, Development, & Justice Review, 3(1), 121-141.
Yasa, Putu Astika dan Made Subawa. (2019). “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin”. Kerthasemaya, 7(12), 1-14.
Tesis
Tamam, Badrut. (2019). “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan Campuran”. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember.
Internet
Ardans, Busrah Hisam. (2018). Jadi Tren, PerCa Catat 1.200 Orang WNA Terlibat Pernikahan Campur, Available online from: https://bali.tribunnews.com/2018/04/15/jadi-tren-perca-catat-1200-orang-wna-terlibat-pernikahan-campur. [Accessed October 8, 2023].
Fatoni, Yusup, dkk. (2023). Meningkat, Imigrasi Catat 21 Pernikahan Campuran Hingga Maret 2023, Available online from: https://www.antaranews.com/video/3544230/meningkat-imigrasi-catat-21-pernikahan-campuran-hingga-maret-2023. [Accessed October 8, 2023].
PerCa Indonesia. Tentang Kami. Available online from: https://www.percaindonesia.com/tentang-kami/. [Accessed October 22, 2023].
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
Kasus Hukum (Putusan Pengadilan)
Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 45 P/HUM/2016
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015
Putusan Pengadilan Agama No. 0172/Pdt.G/2019/PA.Tgrs
Published
2023-11-30
How to Cite
I Gusti Ayu Agung Siddhamahandari Surya Hadi Sugriwa, & I Made Budi Arsika. (2023). ARRANGEMENTS REGARDING PROPERTY AS A LEGAL CONSEQUENCE OF PRENUPTIAL AGREEMENTS IN MIXED MARRIAGE. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 5(1), 35-52. https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1499
Section
Articles
Copyright (c) 2023 I Made Budi Arsika, I Gusti Ayu Agung Siddhamahandari Surya Hadi Sugriwa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
