PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG TIDAK TERLAKSANYA AKTA JUAL BELI AKIBAT PENOLAKAN DARI SEBAGIAN AHLI WARIS PIHAK PENJUAL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Abstract

ABSTRAK

Pada kondisi tertentu terdapat akta jual beli yang belum dapat dibuat oleh PPAT, seperti misalnya belum lunasnya pembayaran untuk tanah tersebut oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, sehingga akta jual beli belum bisa dibuat maka notaris akan membuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (levering). Pada hakekatnya PPJB itu dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan (levering) benda yang menjadi objek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa yuridis normatif, adalah Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli adalah bahwa pihak pembeli memiliki kekuatan pembuktian dari akta PPJB yang dibuat oleh notaris dihadapan pengadilan. Pihak pembeli dapat mengajukan tuntutan untuk para ahli waris melaksanakan akta jual beli. Pihak pembeli disini telah dirugikan dengan adanya salah satu pihak ahli waris yang menolak untuk melaksanakan akta jual beli. Karena tanah tersebut masih kepemilikan bersama dari para ahli waris keseluruhan. Akibat hukum yang timbul karena pihak penjual telah melakukan wanprestasi adalah pihak penjual harus membayar ganti rugi yang telah timbul karena pihak penjual menghambat untuk melaksanakan akta jual beli.

Kata kunci : Perjanjian, PPJB, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

In certain conditions there is a sale and purchase deed that has not been made by the PPAT, such as for example the payment for the land has not been fully paid by the buyer to the seller, so that the sale and purchase deed cannot be made, the notary will make a Sale and Purchase Agreement (PPJB). PPJB alone does not necessarily result in the transfer of ownership rights to the goods from the hands of the seller to the hands of the buyer prior to the levering. In essence, the PPJB is carried out in two stages, namely the stage of agreement between the two parties regarding goods and prices which are marked by an agreement (sale and purchase) and secondly, the stage of levering the objects which are the object of the agreement, with the aim of transferring property rights of the objects. the. The research method used in this research is in the form of normative juridical, is a normative juridical research that discusses the doctrines or principles in the science of law. Legal protection for the buyer is that the buyer has the power of proof from the PPJB deed made by a notary before the court. The buyer can file a claim for the heirs to implement the sale and purchase deed. The buyer here has been harmed by the presence of one of the heirs who refuses to implement the sale and purchase deed. Because the land is still joint ownership of the whole heirs. The legal consequence that arises because the seller has defaulted is that the seller must pay compensation that has arisen because the seller prevents him from implementing the sale and purchase deed.

keywords: Agreement, PPJB, Legal Protection