MEDIASI SEBAGAI KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PELANGGARAN PATEN DI INDONESIA DEMI KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM

Main Article Content

Revita Nurahmasari
Muhamad Amirulloh
Anita Afriana

Abstract

ABSTRAK
Penyelesaian sengketa Paten saat ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun masih terdapat ketidakpastian hukum terutama aturan mengenai kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditempuh para pihak dalam kasus perdata paten. Artikel ini menggambarkan implementasi asas kepastian hukum dalam pengaturan tentang penyelesaian perdata pelanggaran Hak Paten dalam Undang-Undang Paten dan untuk menentukan teori hukum yang dapat digunakan untuk mewajibkan mediasi dalam pengaturan penyelesaian sengketa perdata pelanggaran Hak Paten demi tujuan kemanfaatan hukum. Metode pendekatan yuridis normatif dan normatif kualitatif digunakan untuk menganalisis masalah sehingga didapatkan hasil bahwa asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata paten belum terimplementasi pada Undang-Undang Paten. Tahapan mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata hanya sebagai norma yang mengatur saja bukan memaksa, sehingga hanya tergantung dari inisiatif para pihak saja akan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya mediasi atau melalui pengadilan. Teori Economic Analysis of Law yang dikemukakan oleh Richard sebagai landasan perlunya diatur norma mediasi sebagai kewajiban yang harus ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa paten secara perdata dalam UU Paten mengingat penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses (quality control assessment) dan bukan semata-mata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-semata. Melalui mediasi terbukti lebih efektif sebagai metode yang seharusnya wajib ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.
Kata kunci: mediasi; paten; perdata; sengketa.


ABSTRACT
Patent dispute resolution is currently regulated in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, but there are still legal uncertainties, especially the rules regarding the obligation to settle disputes through mediation as an Alternative Dispute Resolution taken by the parties in patent civil cases. This article describes the implementation of the principle of legal certainty in the completion of civil settlement of patent infringement in the Patent Law and to determine the legal theory that can be used to require mediation in the regulation of civil dispute settlement of patent infringement for the purpose of legal benefit. The normative juridical approach and the qualitative normative approach are used to analyze the problem so that the results are obtained that the principle of legal certainty in the settlement of patent civil disputes has not been implemented in the Patent Law. The mediation stage for the settlement of civil disputes is only a regulatory norm, that only set and not forcing, so it only depends on the initiative of the parties to be resolved through alternative dispute resolution including mediation or through the courts. The Economic Analysis of Law theory put forward by Richard as the basis for the need to regulate mediation norms as an obligation that must be taken by the parties in the settlement of civil patent disputes in the Patent Law considering that efficient law enforcement favors the quality control of a process (quality control assessment) and not solely in favor of effectiveness which focuses on only quantity. Through mediation it is proven to be more effective as a method that should be taken by the parties in dispute resolution.
Keywords: civil; dispute; mediation; patent.

Article Details

How to Cite
Nurahmasari, R., Amirulloh, M., & Afriana, A. (2021). MEDIASI SEBAGAI KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA PELANGGARAN PATEN DI INDONESIA DEMI KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 123-138. https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.712
Section
Articles

References

Buku
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs Cet. 1, PT Alumni, Bandung: 2005.
Elyta Ras Ginting, Hukum Hak Cipta Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012.
I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law Center, Jakarta: 2007.
Henry Cambell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing.Co, St. Paul: 1990.
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung: 1992.
Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang: 2015.
Muhammad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual, Unpad Press, Bandung: 2016.
Muhamad Amirulloh, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia, CV. Keni Media, Bandung: 2021.
Muhammad Djumahana, Hak Miik Intelektual, Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia Cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.
Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Cet. 2, Genta Publishing, Yogyakarta: 2012.
Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta: 2009.
Suprananca dan Ida Bagus Rahmadi, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006.
Tim Lindsey (eds), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Cet. 7, PT Alumni, Bandung: 2013.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.

Jurnal
Grace Henni Tampongangoy, “Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. 3, No. 1, 2015.
Hendri Sita Ambar Kumalasari, dkk, ”Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 2, Bandung, 2021.
Muhamad Amirulloh, dan Vidya Noor Rachmadini, “Legal Certainty in the Use of Certification of Trustworthiness by Indonesian E-Commerce Business”, Central European Journal of International & Security Studies, Vol. 12, No. 4, Bandung, 2018.
Neni Sri Imaniyati, “Perlindungan Hki Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni”, Jurnal Media Hukum, Vol. 17, No. 1, 2010.
Tommy Hendrix, (eds), “Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik)”, Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma, Vol. 3, No. 1, 2019.
Yurida Zakky Umami dan Kholis Roisah, ”Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati”, Jurnal Law Reform, Vol. 11, No.1, Semarang, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sumber Lain
Admin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Himbau Masyarakat Adukan Pelanggaran Kekayaan Intelektual ke DJKI”, 2021, , [diakses pada 26 Juli 2021].
Hasil wawancara dengan Bapak Andi Kurniawan, selaku Divisi Pelayanan Hukum Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2021 secara dari melalui media aplikasi Zoom.
Muhamad Amirulloh, “Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor di Indonesia”, 2015, , [diakses pada 24/11/2021].
Rio, “Kini, Sengketa HKI Bisa Cepat Tuntas Lewat Jalur Mediasi”, 2019, , [diakses pada 17/07/2021].