The Effectiveness of REDD+ in Forest Conservation Efforts is Linked to Sustainable Development Aspects
Article Sidebar
Published:
Jul 6, 2025
Keywords:
Redd, environmental sustainability, public welfare
Main Article Content
Abstract
The REDD+ scheme is a global incentive mechanism for countries that are able to protect their forests. Through this REDD+ mechanism, it is hoped that aspects of sustainable development can be realized for future generations. There are several obstacles in implementing REDD+, including the mechanism for returns from carbon sales that will be obtained by forest managers. Through this article, it is hoped that the public will understand, comprehend and apply the REDD+ program. The approach used in writing this article is a normative juridical approach. The implementation and effectiveness of this program cannot be said to have been carried out well, because the mechanism for providing incentives is not simple, and outreach to the community has not been optimal, so that the main target of this program as an instrument in protecting forest areas while increasing the welfare of forest area communities has not been achieved.
Article Details
How to Cite
Septendi, J., Astriani, N., & Imamulhadi, I. (2025). The Effectiveness of REDD+ in Forest Conservation Efforts is Linked to Sustainable Development Aspects. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 6(2), 267-279. https://doi.org/10.24198/jphp.v6i2.2253
Section
Articles
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Books
Nurulhadi, A. R., & Ruhaeni, N. (n.d.). Ruhaeni “Konservasi Kawasan Hutan Adat dalam Perdagangan Karbon berdasarkan Pari Aggrement dan implementasinya di Indonesia”. Bandung Conference Series: Law.
Pramudianto, A. (2004). “Hukum lingkungan Internasional.” Jakarta: Rajawali Pers.
Siamti, D. S. (n.d.). “Indonesia dalam Skema REDD+”. [Chapter I, p. 5].
Aurora, L. (2015). “Sistem Informasi Safeguards REDD+ di Indonesia menuju Operasionalisasi
SIS-REDD+” Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.
Priyanta, M. (2017). “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam kerangka pembaharuan sistem hukum lingkungan dan tata ruang berbasis perubahan iklim.”.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Cet ke 4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Journals
Ikhtiarin, A. D. et al. (2023). “Dinamika Kerja Sama Indonesia – Norwegia di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Redd+) Tahun 2017-2021”. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 7(1), 56–65.
Wicaksono, D. A., & Yurista, A. P. (2013). “Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+)”. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 1(2), 189–200.
Muazzin. (2015). “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan Redd+”. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Vol. XVII, 277–302.
Wibisana, A. G. (2019). "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." Bina Hukum Lingkungan, 4(1), 172–197.
Bararah, K. (n.d.). “Tantangan Hukum Internasional dalam Perubahan Iklim: Kerangka Hukum atas Negara yang Tenggelam dan Migran Iklim dalam Hukum Internasional”. In Proceedings of the Airlangga Faculty of Law Colloquium.
Legislation and Regulations
Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Nilai Ekonomi karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing from Deforesstation and Foresrt Degradation, Role of Conservation, Sustainabla Managmenet of Forest and Enhancement of Foresst Carbon Stock.
Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdaganan Karbon Sektor
Kehutanan.
Peraturan Daerah Kabupaten katingan Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kantingan Tahun 2019-2023
Konvensi Aarhas tentang Konvensi Akses Informasi, Publik Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Akses Keadilan dalam Hal Lingkungan, Denmark, 25 Juli 1998.
Other Sources
Ridwan, F. (2022). Community-Based Forest Management (PHBM) as an Instrument for Developing Forest-Adjacent Villages. Retrieved from https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/phbm-instrumen-pembangunan-masyarakat-desa-sekitar-hutan/
Directorate of Greenhouse Gas Inventory and Measurement, Reporting and Verification. (2017). “Pedoman pengkuran, Pelaporan, dan Verifikasi (measurement, reporting, and Verification) REDD+ Indonesia”. Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia.
Directorate General of Climate Change, Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. Frequently Asked Questions – REDD+. Retrieved from http://www.ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html
SWA Magazine. (2015). Dharsono Hartono: My Wife’s Support Is the Key to My Success [Interview]. Retrieved November 9, 2020, from https://swa.co.id/swa/ceo-interview/dharsono-hartono-dukungan-istri-kunci-kesuksesan-saya
Tolo, E. Y. S. (2014). “Ironi REDD+ di Indonesia: Cerita dari Kalimantan Tengah”. Retrieved from https://indoprogress.com/2014/02/ironi-redd-di-indonesia-cerita-dari-kalimantan-tengah/
PT Rimba Makmur Utama. “Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Kantingan”. Retrieved from (https://katinganrestoration.org/who-we-are).
Nurulhadi, A. R., & Ruhaeni, N. (n.d.). Ruhaeni “Konservasi Kawasan Hutan Adat dalam Perdagangan Karbon berdasarkan Pari Aggrement dan implementasinya di Indonesia”. Bandung Conference Series: Law.
Pramudianto, A. (2004). “Hukum lingkungan Internasional.” Jakarta: Rajawali Pers.
Siamti, D. S. (n.d.). “Indonesia dalam Skema REDD+”. [Chapter I, p. 5].
Aurora, L. (2015). “Sistem Informasi Safeguards REDD+ di Indonesia menuju Operasionalisasi
SIS-REDD+” Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan.
Priyanta, M. (2017). “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dalam kerangka pembaharuan sistem hukum lingkungan dan tata ruang berbasis perubahan iklim.”.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Cet ke 4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Journals
Ikhtiarin, A. D. et al. (2023). “Dinamika Kerja Sama Indonesia – Norwegia di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Redd+) Tahun 2017-2021”. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 7(1), 56–65.
Wicaksono, D. A., & Yurista, A. P. (2013). “Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah Sebagai Provinsi Percontohan REDD+)”. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 1(2), 189–200.
Muazzin. (2015). “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Kegiatan Redd+”. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Vol. XVII, 277–302.
Wibisana, A. G. (2019). "Instrumen Ekonomi, Command and Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." Bina Hukum Lingkungan, 4(1), 172–197.
Bararah, K. (n.d.). “Tantangan Hukum Internasional dalam Perubahan Iklim: Kerangka Hukum atas Negara yang Tenggelam dan Migran Iklim dalam Hukum Internasional”. In Proceedings of the Airlangga Faculty of Law Colloquium.
Legislation and Regulations
Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Nilai Ekonomi karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing from Deforesstation and Foresrt Degradation, Role of Conservation, Sustainabla Managmenet of Forest and Enhancement of Foresst Carbon Stock.
Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdaganan Karbon Sektor
Kehutanan.
Peraturan Daerah Kabupaten katingan Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kantingan Tahun 2019-2023
Konvensi Aarhas tentang Konvensi Akses Informasi, Publik Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Akses Keadilan dalam Hal Lingkungan, Denmark, 25 Juli 1998.
Other Sources
Ridwan, F. (2022). Community-Based Forest Management (PHBM) as an Instrument for Developing Forest-Adjacent Villages. Retrieved from https://kanalkomunikasi.pskl.menlhk.go.id/phbm-instrumen-pembangunan-masyarakat-desa-sekitar-hutan/
Directorate of Greenhouse Gas Inventory and Measurement, Reporting and Verification. (2017). “Pedoman pengkuran, Pelaporan, dan Verifikasi (measurement, reporting, and Verification) REDD+ Indonesia”. Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia.
Directorate General of Climate Change, Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. Frequently Asked Questions – REDD+. Retrieved from http://www.ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html
SWA Magazine. (2015). Dharsono Hartono: My Wife’s Support Is the Key to My Success [Interview]. Retrieved November 9, 2020, from https://swa.co.id/swa/ceo-interview/dharsono-hartono-dukungan-istri-kunci-kesuksesan-saya
Tolo, E. Y. S. (2014). “Ironi REDD+ di Indonesia: Cerita dari Kalimantan Tengah”. Retrieved from https://indoprogress.com/2014/02/ironi-redd-di-indonesia-cerita-dari-kalimantan-tengah/
PT Rimba Makmur Utama. “Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Lahan Gambut Kantingan”. Retrieved from (https://katinganrestoration.org/who-we-are).