KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DIATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN OLEH ORANG ASING

Main Article Content

Nanda soraya
Nia Kurniati
Elis Nurhayati

Abstract

ABSTRAK
Satuan Rumah Susun merupakan cara bagi pemerintah untuk dapat mengefektifitaskan kepemilikan hunian bagi Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang datang ke Indonesia. Dalam rangka upaya pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai Hunian atau Rumah Susun untuk Orang Asing, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja, terutama pada Pasal 144-145 menjelaskan mengenai memberikan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) diatas Hak Guna Bangunan untuk Orang Asing, yang bertentangan dengan Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan beberapa Pasal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil kajian menunjukan bahwa Kepastian Hukum tentang disahkannya Undang-undang Cipta Kerja beserta turunannya yaitu PP 18 Tahun 2021 belum terjamin. Hal ini dikarenakan masih berlakunya beberapa peraturan yang tidak dirubah terkait kepemilikan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan, yaitu pada pasal 47 ayat (2) UURS, Pasal 36 ayat (2) UUPA dan Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU Hak Tanggungan yang masih mengarah pada ketentuan UUPA. Lalu, dengan memberikan HMSRS diatas tanah Hak Guna Bangunan untuk Orang Asing merupakan ketentuan yang melanggar Asas Nasionalitas. Hal ini dikarenakan UURS menganut asas perlekatan vertical dan terdapat inkonsistensi penerapan asas pemisahan horizontal, sehingga kepemilikan bangunan dan hak atas tanah bersamanya tidak terpisahkan dalam Sertifikat HMSRS.
Kata kunci: asas nasionalitas; kepastian hukum; satuan rumah susun.


ABSTRACT
The Apartment is a way for the government to be able to control the housing ownership for Indonesian citizens and foreigners who come to Indonesia. In the context of the government's efforts to provide legal certainty regarding the Apartment ownership for Foreigners, the government issued the omnibus law, especially in Articles 144-145 explaining the granting of Apartment Ownership Rights over Building Use Rights for Foreigners, which is contrary to the Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles and several articles in law concerning apartment. This research was conducted with a normative juridical approach by examining library materials, or secondary data and using descriptive analysis research specifications. The results of the study show that legal certainty regarding the ratification of the Omnibus Law and its derivatives has not been guaranteed. This is because several regulations that have not been changed regarding ownership of land rights in the form of Building Use Rights, based on Article 47 paragraph (2) the law No. 20 of 2011, Article 36 paragraph (2) the Law No. 5 of 1960 and Elucidation of Article 4 paragraph 1 of the Mortgage Rights Law which still leads to provisions of the Law No. 5 of 1960. Then, granting the Ownership Rights of Apartment on land with Building Use Rights for Foreigners is a provision that violates the Nationality Principle. This is because the law No. 20 of 2011 adheres to the principle of vertical attachment and there are inconsistencies in the application of the principle of horizontal separation, so that ownership of the building and the right of the land are inseparable in the HMSRS Certificate.
Keywords: apartment; legal certainty; nationality principle.

Article Details

How to Cite
soraya, N., Kurniati, N., & Nurhayati, E. (2021). KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DIATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN OLEH ORANG ASING. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 20-32. https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.622
Section
Articles

References

Buku
Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta: 2010

Anita D.A. Kolopaking, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia, Alumni,Bandung: 2013

Boedi Harsono, Hukum Agrarian Indonesia : Sejarah pembentukan Undang-Undang pokok agrarian, isi, dan pelaksanaanya, cet.11, Djambatan, Jakarta: 2007

Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalan Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Cet-2, Nuansa Madani,Jakarta: 2011

Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2012

Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaiannya melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik, Refika Aditama, Bandung: 2016

Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta: 1995

Jurnal
Farah Herliani, Ida Nurlinda, Betty Rubiati, “Peralihan Hak Milik menjadi Hak Pakai Atas Sarusun diatas Tanah HGB Kepada Orang Asing dihubungkan dengan PP No. 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia Juncto Permen Atr/Kepala Bpn No. 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia”, Bandung : Acta Diurnal, Volume 2, Nomor 1, Desember 2018Damian Agata Yuvens, “Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017

I Wayan Kartika, “Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Hak Milik Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa,” Kertha Wicaksana Volume 12, Nomor 2 2018

Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 3 - September 2020 : 305-325

Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 29/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia

Sumber lain
Agus Sahbani, “MK “perlonggar” Makna Perjanjian Perkawinan”, 2016, , [diakses pada 16/05/2021]

Cholid Ibrahim, “Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia”, (tanpa tahun), , [diakses pada 16/7/2021]

Indra Nugraha, “Kritik Pengesahan UU Cipta Kerja, Pemerintah Kejar Target Bikin Aturan Turunan”, 2020, < https://www.mongabay.co.id/2020/10/07/banjir-kritik-pengesahan-uu-cipta-kerja-pemerintah-kejar-target-bikin-aturan-turunan/> [diakses pada16/06/2021]

Jaffry Prabu Prakoso, “Sri Mulyani: Capital Outflow Pandemi Lebih Parah Dibandingkan Krisis 2008”, 2021, , [ diakses pada 15/07/2021]

Properti Inside, “Omnibus Law - Orang Asing Bisa Beli Properti, Jangan Sampai Jatah WNI di ambil Asing”, 2020, < https://www.youtube.com/watch?v=35Z7agZF2Zs&t=17s >, [diakses pada 28/6/2021]

Rina Anggraeni, “Awal januari, aliran masuk modal asing mencapai RP 10,1 T”, 2020, , [diakses pada 23/06/2021]

Suhaeila Bahfelin, “UU Cipta Kerja Perluas Kepemilikan WNA Atas Apartemen Menjadi Hak Milik”, 2020, , [diakses pada 24/01/2021]