Published: Dec 31, 2019

Articles

URGENSI RATIFIKASI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) VIENNA 1980 TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN AKTA NOTARIS

1-23 Dandy Aditya Qasthari, Huala Adolf, Etty Djukardi
PDF
4374

KEDUDUKAN AKTA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN

24-42 Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, Tien Norman Lubis
PDF
3192

IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERKAIT PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

43-57 Amanda Savira Monica, Tarsisius Murwadji, Agus Suwandono
PDF
1266

PELINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIUM INTERNET MENURUT BEIJING TREATY DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM HUKUM INDONESIA

58-79 Bagus Fauzan, Miranda Risang Ayu
PDF
1150

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERKAITAN DENGAN DIBATALKAN AKTA JUAL BELI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

80-97 Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar, Nanda Anisa Lubis
PDF
6195

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA ATAS PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN UNTUK PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

98-112 Riani Talitha Nazhiif Soemadji, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal
PDF
1029

PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN

113-133 Haidar Ammar Alfaruqi, Dewi Kania Sugiharti, Amelia Cahyadini
PDF
6914

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PELINDUNGAN KOMPREHENSIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KEKAYAAN BUDAYA “PECI” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

134-153 Muhamad Solihin Abdulah, Miranda Risang Ayu, Sudaryat Sudaryat
PDF
810

PEMBERIAN UANG MUKA TERHADAP DEVELOPER DALAM PRINSIP PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH (MURABAHAH)

154-169 Tatan Pria Sudjana, Ragga Bimantara
PDF
1427

CALL FOR NOTARY TO TESTIFY BEFORE THE COURT IN A LITIGATION CASES UNDER INDONESIAN NOTARIAL ACT AND PENAL LAW

170-188 Yudi Krismen
PDF
192