Kepastian Hukum atas Tanah Adat Masyarakat Kajang dalam Dinamika Kepentingan Politik dan Pembangunan

Abstrak

ABSTRAK
Tanah adat merupakan bagian fundamental dari identitas sosial, kultural, dan spiritual masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang yang diatur melalui pasang ri Kajang. Meskipun telah diakui secara normatif dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, kepastian hukum atas tanah adat masyarakat Kajang belum terwujud secara substantif. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis kepastian hukum tanah adat dalam dinamika kepentingan politik dan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penetapan wilayah adat dan pengakuan hak komunal menyebabkan tanah adat rentan terhadap sengketa, baik dengan korporasi melalui Hak Guna Usaha maupun melalui gugatan perdata, sebagaimana dalam konflik dengan PT London Sumatra dan gugatan terhadap Ammatoa. Dinamika pembangunan menunjukkan asimetri kepastian hukum yang lebih berpihak pada kepentingan investasi. Penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum tanah adat masyarakat Kajang masih bersifat deklaratif, sehingga diperlukan penguatan pengakuan operasional melalui penetapan wilayah adat, pengakuan hak komunal, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan hukum adat sebagai living law.
Kata kunci: hukum adat; kepastian hukum; masyarakat kajang; politik pembangunan; tanah adat.

ABSTRACT
Customary land is fundamental to the social, cultural, and spiritual identity of the Ammatoa Kajang community, governed by pasang ri Kajang. Despite recognition in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law, substantive legal certainty remains unfulfilled. Using a normative-empirical method, this research analyzes customary land rights amidst political and developmental interests. Findings reveal that the absence of formal territorial boundaries and communal rights recognition leaves customary lands vulnerable to disputes with corporations (via Hak Guna Usaha) and civil lawsuits, such as the conflict with PT London Sumatra. Developmental dynamics show an asymmetry in legal certainty that favors investment interests. The study concludes that legal certainty for Kajang land remains merely declarative. It recommends strengthening operational recognition through territorial mapping, communal rights formalization, and dispute resolution mechanisms that integrate customary law as a living law.
Keywords: customary land; customary law; development politics; kajang indigenous community; legal certainity